Articles
<![CDATA[HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.481 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016.123-130
<![CDATA[Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA GUGUS TUGAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) ]]>
<![CDATA[Meysasi Kirana Resa]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.161-171
<![CDATA[Kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu: problematika gugus tugas dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ditinjau dari faktor internal, problematika gugus tugas ialah berkaitan erat dengan instansi atau lembaga itu sendiri, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, problematika gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri.]]>
<![CDATA[CRIMINAL THREATS FOR PERPETRATORS OF OMISSION IN CHILD ABUSE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lina Dwi Istiqomah]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>;
<![CDATA[Duwi Aryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 6, No 3 (2019): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v6i3.10945
<![CDATA[Child abuse is increasingly happening every day. Even cases of child abuse are mostly perpetrated by parents. Many people who know, but those who do know just tend to leave and seem unconcerned because of the notion that violence is not their problem. There is also an assumption that violence against children is one of the methods of education given by parents to children. So it is not right for other parties to interfere in the problem of educating children. The existence of these assumptions makes people become indifferent and allow violence. The problem is there is a criminal threat for those who allow child abuse. In this article, the normative legal approach is to use literature or literature studies and qualitative descriptive analysis of the problem. This research shows the ignorance of the public regarding the threat of crime because of acts of omitting violence against children which is known to make child violence increase and have a greater impact in the future. Regarding the omission of violence against children itself has been regulated in Article 78 of the Child Protection Act, whereby anyone who does not allow violence against children can be subject to criminal threats.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[Yoga Nugroho]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue1page68-79
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the inconsistency of the formulation of corporate criminal liability in the Corruption Act and Narcotics Law, and to analyze the consequences of the formulation inconsistency. This research method uses normative legal research and library research, then analyzed by qualitative methods. The result of this research is that there have been inconsistencies/inconsistencies related to the formulation of corporate criminal liability against the Corruption Act and the Narcotics Law. It can be seen that there are differences in formulating norms regarding corporate responsibility, so that it can lead to disparities in judges' decisions in passing verdicts and disharmony of arrangements that can hinder the law enforcement process.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Chairizka Sekar Ayu]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page133-144
<![CDATA[Perlindungan hukum pada anak bisa berarti menjadi upaya perlindungan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Namun dewasa ini pemberitaan media massa berbanding terbalik, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengawaan dalam tumbuh dan berkembangnya malah menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual dimana anak menjadi korban tentunya membuat masyarkat terkejut. Apalagi dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Candra Ulfatun Nisa]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 23 No 2 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v23i2.4332
<![CDATA[The consequences of adopting the concept of the rule of law are given independent judicial coordination authority. In fact, this independence is very easily misused, because the ideal function of the court as law enforcement is related to deterioration until the term judicial mafia appears. The method of research using the normative juridical approach, with descriptive research specifications. The results of this study are the judicial mafia which is identical with financial-oriented behavior in a way that allows to improve the course of law enforcement. The judicial mafia implies law enforcement over freedom of values, and is contaminated by factors outside the legal factor, thus clearly undermining the independence of judicial power and destroying the legal culture in Indonesia. First the culture "decides" to issue bribes because it considers the notion that the law can always be traded. As if the judicial mafia, has become an “icon” or “trademark” for irregularities in the informal law enforcement process that must be accepted as something common.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Brian Septiadi Daud]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5953
<![CDATA[Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan dan suatu pendekatan yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil ataupun non formil dan menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian Pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses-proses, proses Placement, proses Layering, dan proses Integration melalui pasar modal. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari, Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME ]]>
<![CDATA[Roni Gunawan Raja Gukguk]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.539 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i3.337-351
<![CDATA[Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Khilmatin Maulidah]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.698 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i3.281-293
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas formil sehingga terkesan kaku dan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah tidak diakui sebagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, dan menganalisis kebijakan asas permaafan hakim dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP saat ini tidak mengatur masalah permaafan hakim sehingga perkara pidana yang disidangkan harus dijatuhi putusan pidana meskipun perbuatan terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat melawan hukum secara materiil. Hal ini yang memerlukan usaha pembaharuan hukum pidana yaitu menghidupkan kembali hukum yang hidup di masyarakat yang seolah-seolah dimatikan oleh hukum kolonial dengan merumuskan asas permaafan hakim seperti di negara Belanda yang sudah mengatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERBUATAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ratna Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.925 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i1.12-23
<![CDATA[Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini diperbincangkan yaitu trading in influence. Terlebih pada saat ini tindak pidana trading in influence tidak dilakukan hanya oleh seseorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat. Mengingat trading in influence menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana. Jenis korupsi ini yang sebenarnya sudah diatur dalam UNCAC, tetapi belum dirumuskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia meskipun sudah diratifikasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence dalam hukum positif di Indonesia saat ini? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini formulasi hukum pidana trading in influence tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang dibahas saat ini telah merumuskan perbuatan trading in influence, sehingga dapat mengakomodir kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.]]>
