Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial LEGAL BRIEF Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Muhammad Fedryansyah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DAMPAK DARI GAJI KEPADA HAK SERTA JAMINAN KERJA PETUGAS K3L Himmatul Ulya; Muhammad Fedryansyah
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, No 2 (2018): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v1i2.18254

Abstract

K3L merupakan pekerja atau petugas yang berfokus pada kebersihan serta tata lingkungan di dalam lingkungan Unversitas Padjadjaran. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para petugas K3L memiliki penghasilan tidak begitu besar, bahkan para petugas berpendapat bahwa gaji yang mereka terima masih belum dapat memenuhi kebuthan mereka. Walaupun demikian, para petugas K3L perlu disertai dengan berbagai jaminan yang perlu dipenuhi oleh pihak dimana mereka bekerja agar dapat memenuhi hak para petugas sebagai bagian dari institusi ini. Jaminan kerja tersebut dapat berupa fasilitas agar dapat membuat para petugas tidak khawatir akan pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Dari hal tersebut dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman selama bekerja. Teknik yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data adalah dengan melalui wawancara langsung dengan para petugas serta mencari tambahan data melalui studi literatur. Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa para petugas K3L belum begitu puas dengan pendapatan yang mereka peroleh, serta kurangnya perhatian dari pihak lembaga pendapat dari para petugas K3L ini. Dengan dapat diberlakukannya suatu jaminan kerja, dapat pula meningkatkan semangat dalam bekerja para petugas.
ANALISIS PEKERJA PEREMPUAN K3L DI UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR Ayu Batari Salsasaida; Muhammad Fedryansyah
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, No 2 (2018): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v1i2.18247

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai pekerja perempuan K3L di Universitas Padjadjaran Jatinangor, khususnya di Zona 3. Adapun latar belakangnya adalah karena pada zaman dahulu, perempuan masih sering sekali mengalami diskriminasi dalam hal apapun, bahkan dalam hal pekerjaan diluar rumah ataupun pembagian peran kerja didalam keluarga sendiri. Tak jarang pula perempuan dianggap tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena yang ada yang berlangsung saat ini. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pekerja perempuan K3L dan juga menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 75% atau mayoritas pekerja disini merupakan perempuan dan otomatis perempuan menjadi roda terlaksananya pekerjaan K3L di Universitas Padjadjaran Jatinangor ini, dan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentunya dengan adanya hal ini diharapkan dapat mematahkan stiga-stigma buruk mengenai perempuan.
Anomaly "Marriage Mut'ah" in Arab Village Bogor Safira Amalia Nuranisa; Nunung Nurwati; Muhammad Fedryansyah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.646 KB)

Abstract

This article focuses on the problem of deviant behavior that examines the phenomenon of tourist irregularities labeled halal. The focus of the situation in this study is to explain the phenomenon of marriage mut'ah (contract marriage) currently as halal tourism in the Arab village of Cisarua in Bogor Regency. This study uses a qualitative approach to develop concepts, explain the reality associated with a theory, and develop an understanding of a phenomenon. The results of studies show that the phenomenon of contract marriage is a social-cultural formation, a social construction, not an instinct, so contract marriage can be interpreted as a form of efforts to legalize the form of adultery, adultery, struggles to escape from the pressures of poverty, efforts to legitimize sexual desire so as not to say cheating, all of which are very dependent on their society. The practice of contract marriages is done through brokers or specific individuals whose place is hidden where the whereabouts are unknown. It can be concluded that the current control over the phenomenon of marital mut'ah is considered to be no longer sufficient if it is only based on the family. Therefore, social control must involve various parties; it is no longer sufficiently preventive or persuasive. On the other hand, simultaneously by multiple groups, whether preventive or repressive, non-violence (transparent) or coercive is still carried out in various forms.
KONFLIK GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW Muhammad Fakhrur Razy; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.28147

Abstract

Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah masih sangat sering terjadi di Indonesia apalagi bersinggungan dengan kebijakan atupun proses peyusunan kebijakan. Salah satunya adalah proses pnyusunan Rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai kontroversi ditengah kehidupan masyarakat akibat dari kurangnya komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah, adanya politik relation yang melibatkan segelintir orang yang memiliki kepentingan dan hubungan yang deekat dengan pemerintahan serta kurangnya partisipasi politik dalam hal ini masyarakat kelas bawah yang secara langsung merasakan dampak dari RUU tersebut jika di sahkan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law serta apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut. kajian konflik proses penyusunan omnibus law ini melakukan analisis menggunakan pemberitaan di media sosial serta kajian literatur lainnya.
PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG Riska Nandini; Bimby Gita Rama Putri; Syeikha Nabilla Setiawan; Fitriya Anggraeni; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38294

Abstract

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi,  Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan  aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran 
ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI DALAM PEBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020 Tesa Amyata Putri; Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35151

Abstract

ABSTRAKKonflik dan kekerasan terkait isu agama merupakan salah satu konflik yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2008 terjadi pembakaran masjid Al-Furqon oleh masyarakat setempat yang merupakan tempat peribadatan kelompok islam JAI. Hal ini dipicu isu SARA serta turunnya fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri terkait keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hingga saat ini, pada tahun 2020 konflik antara masyarakat dengan JAI masih terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi konflik yang terjadi pada JAI dengan melakukan analisa pemberitaan media massa dan kajian literature lainnya.
RESOLUSI KONFLIK AGRARIA BERBASIS KOMUNITAS PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI KEBUPATEN SUMEDANG Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah; Eva Nuriyah Hidayat
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.517 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v1i2.23235

Abstract

Konflik merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi pada masyarakat. Salah satu fenomena konflik yaitu konflik agraria pada masyarakat petani yang terjadi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik agraria ini. Salah satunya yaitu resolusi konflik berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng berdasarkan pandangan tiga ahli yaitu masyarakat lokal Desa Genteng, praktisi pertanahan dan akademisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik diskusi publik antara ketiga ahli tersebut. Berdasarkan pandangan masyarakat lokal Terjadi mis komunikasi antar warga Desa Genteng dengan pihak Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Kawasan Manglayang Timur mendorong masyarakat Desa Genteng juga beralih profesi. Dalam upaya resolusi konflik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penengah antara petani dengan Perum Perhutani. Mediasi yang dilakukan oleh LMDH menghasilkan sebuah konsensus baru yaitu Perhutani memperbolehkan petani lokal untuk menggarap kembali lahan di kawasan hutan, namun dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani. Berdasarkan pandangan ahli pertanahan dalam upaya meminimalisir konflik agraria, BPN Kabupaten Sumedang melakukan upaya sertifikasi tanah dan redistribusi tanah terutama di wilayah rawan konflik agraria yaitu di lokasi pembangunan bendungan Jatigede, dan lokasi pembangunan tol Cisumdawu. Berdasarkan pandangan akademisi masalah yang terjadi di Desa Genteng tidak hanya sekedar konflik pemanfaatan lahan saja, namun juga lebih kompleks dari itu seperti pengelolaan air PDAM, potensi kehilangan pekerjaan, konflik lahan, kemiskinan, kesadaran dalam pelestarian lingkungan, kesulitan pemasaran hasil pertanian. Upaya pemecahan masalah di Desa Genteng telah dilakukan oleh berbagai pihak yang dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif, pembentukan konsensus baru, pembentukan integrasi sosial dan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dan pemecahan masalah yang ada di Desa Genteng salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
PENGEMBANGAN USAHA BARU BAGI WARGA TERDAMPAK KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 YANG MEMILIKI MOTIVASI WIRAUSAHA DI RW 05 DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah; Eva Nuriyah Hidayat; Wandi Adiansah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.29125

Abstract

Pandemi COVID-19 membawa dampak pada berbagai aspek kemasyarakatan salah satunya aspek ekonomi. Adanya hambatan dalam aspek ekonomi pada kehidupan masyarakat, dikhawatirkan dapat melahirkan lingkungan yang tidak harmoni di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang terdampak yaitu warga RW 05 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ditengah kesulitan akibat pandemi, terdapat anggota masyarakat yang memiliki motivasi untuk melakukan wirausaha. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup dalam membuka usaha baru. Merespon kondisi tersebut, melalui kegiatan PPM yang terintegrasi dengan KKN Virtual, tim PPM melakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Baru Bagi Warga Terdampak Kebijakan Penanganan COVID-19 yang Memiliki Motivasi Wirausaha di RW 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan ketarampilan dalam membuka usaha baru, memberikan motivasi untuk membuka usaha baru, serta pendampingan usaha baru dalam masa pandemi COVID-19 bagi warga RW 05 Desa Cinunuk yang memiliki motivasi wirausaha. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap assessment, tahap plan of treatment, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap pendampingan. Hasil dari kegiatan ini yaitu didapatnya data mengenai potensi dan masalah dalam memulai usaha, meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi warga dalam memulai usaha, serta munculnya usaha baru di lingkungan RW 05 Desa Cinunuk
FAKTOR INDIVIDU DAN LINGKUNGAN SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERILAKU SEXTING DI KALANGAN REMAJA Firda Dwi Anjani; Santoso Tri Raharjo; Muhammad Fedryansyah
Share : Social Work Journal Vol 12, No 1 (2022): Share : Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v12i1.33684

Abstract

Perilaku sexting didefinisikan sebagai kegiatan mengirim atau menerima konten seksual secara eksplisit melalui pesan teks, ponsel pintar, serta media sosial dalam bentuk kata-kata, gambar maupun video. Perilaku ini merupakan jenis permasalahan sosial dengan media baru melalui teknologi internet, yang memberikan dampak negatif pada aspek keberfungsian sosial individu terkait, yakni remaja. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor individu dan lingkungan sosial sebagai penyebab perilaku sexting di kalangan remaja. Pendeskripsian diawali dengan penjabaran mengenai perilaku sexting di kalangan remaja, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor individu dan faktor lingkungan sosial sebagai penyebab perilaku sexting di kalangan remaja. Metode pengkajian ini menggunakan studi literatur dalam kerangka perspektif ekologi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perilaku sexting dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor individu yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, dan spiritual remaja. Kedua, faktor lingkungan sosial yang berupa variasi dan pola interaksi keluarga, pola hubungan dengan teman sebaya dan pasangan, serta kondisi masyarakat dimana remaja tersebut tinggal.
PELATIHAN MEMBANGUN LINGKUNGAN KOMUNITAS HARMONI Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah; Eva Nuriyah Hidayat; Wandi Adiansah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i3.37710

Abstract

Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah terlepas dari konflik. Adanya konflik ini perlu dikelola dengan baik agar konflik dapat diminimalisasi dan lingkungan harmoni pada masyarakat dapat tercipta dengan baik. Upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni perlu didorong oleh peran tokoh masyarakat setempat. Namun sayangnya, tidak semua tokoh masyarakat memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan upaya tersebut. Melalui kegiatan PPM berupa Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni ini tim PPM berusaha untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni. Kegiatan PPM ini terintegrasi dengan KKN virtual Universitas Padjadjaran periode Agustus 2021. Kelompok sasaran dari kegiatan PPM ini yaitu tokoh masyarakat di domisili mahasiswa KKN yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan PPM ini dilakukan melalui tahap persiapan, tahap asesmen, tahap plan of treatment, tahap treatment dan tahap monitoring, evaluasi, terminasi dan reporting. Hasil dari kegiatan PPM yaitu meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran dalam melakukan upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni.
Co-Authors Ade Sudrajat Agus Wahyudi Riana Anisa Anisa Anissa Nur Fitri Apep Risman Arie Surya Gutama Ayu Batari Salsasaida AZHARY ADHYN ACHMAD Azmi Sahid Fillah Bimby Gita Rama Putri Binahayati Rusyidi Budhi Wibhawa Didin Dikayuana Dina Elina Saragih Dodi Nuriana Eva Nuriyah Eva Nuriyah Hidayat Firda Dwi Anjani Fitriya Anggraeni Hafid Ramdhani Herijanto Bekti Hetty Krisnani Himmatul Ulya Ishartono Ishartono Ishartono ishartono Jepi Adianto Lina Lisnawati Mamah Halimah Maulana Irfan Maulana Irfan Meilanny Budiarti Santoso Moch Zaenudin Moch. Zainuddin Muhammad Fadhil Nurdin Muhammad Fahmi Amrullah Muhammad Fakhrur Razy Muhammad Indra Andityaputra Nadira Lubis Nandang Mulyana Nurwati, R. Nunung Putri Usmawati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan Pancasilawan Rica Arvenia Riska Nandini RISNA RESNAWATY Risna Resnawaty, Risna Safira Amalia Nuranisa Santoso Tri Raharjo Soni Ahmad Nulhaqim Soni Akhmad Nulhaqim Sri Sulastri Syeikha Nabilla Setiawan Tesa Amyata Putri Ulfah Karimah Yamani Wahyu Gunawan Wandi Adiansah Wandi Adiansah Wandi Adiansah Wandi Adiansah Wandi Adiansah Yanu Endar Prasetyo