Claim Missing Document
Check
Articles

PERILAKU 3M DALAM PENGUATAN KAPASITAS DI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON Arie Surya Gutama; Muhammad Fedryansyah; Maulana Irfan
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v3i2.38121

Abstract

Pandemi Covid-19 mengubah kebiasaan baru di masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, yaitu penerapan protokol kesehatan berupa 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, dan Mencuci Tangan). Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan dalam penguatan kapasitas pada penerapan perilaku 3M di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Data yang diperoleh melalui jurnal ilmiah atau berita online yang terkait dengan tema pengabdian kepada masyarakat dan data sekunder Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam angka. Pendekatan teoritik yang digunakan ialah community organizing pada dimensi penguatan kapasitas yang terdiri dari kemunculan pemimpin lokal, kemunculan organisasi formal dan informal, terbukanya akses komunikasi vertikal dan horizontal antara masyarakat terdampak, dan terbukanya hubungan masyarakat terdampak dengan pihak luar. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan penguatan kapasitas dalam perilaku 3M belum optimal. Hal ini dibuktikan belum munculnya local leader dan organisasi lokal yang bersifat informal. Oleh karena itu saran dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk memunculkan kedua aspek tersebut.Pandemi Covid-19 mengubah kebiasaan baru di masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, yaitu penerapan protokol kesehatan berupa 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, dan Mencuci Tangan). Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan dalam penguatan kapasitas pada penerapan perilaku 3M di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Data yang diperoleh melalui jurnal ilmiah atau berita online yang terkait dengan tema pengabdian kepada masyarakat dan data sekunder Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam angka. Pendekatan teoritik yang digunakan ialah community organizing pada dimensi penguatan kapasitas yang terdiri dari kemunculan pemimpin lokal, kemunculan organisasi formal dan informal, terbukanya akses komunikasi vertikal dan horizontal antara masyarakat terdampak, dan terbukanya hubungan masyarakat terdampak dengan pihak luar. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan penguatan kapasitas dalam perilaku 3M belum optimal. Hal ini dibuktikan belum munculnya local leader dan organisasi lokal yang bersifat informal. Oleh karena itu saran dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk memunculkan kedua aspek tersebut.
ANALISIS SEGITIGA SPK PADA KEKERASAN LANGSUNG ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) FORUM BETAWI REMPUG (FBR) DAN PEMUDA PANCASILA (PP) Dina Elina Saragih; Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40000

Abstract

Di Indonesia, ormas mulai bermunculan ketika terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, khususnya saat kapitalis merkantilis diperkenalkan oleh Belanda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri jumlah ormas di Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai 431.465. Akhir-akhir ini keberadaan ormas yang seharusnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat malah sebaliknya menjadi hal yang meresahkan. Tulisan ini akan membahas tentang salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Pemuda Pancasila (PP) yang belakangan ini terlibat konflik dengan ormas Forum Betawi Rembug (FBR). Kedua ormas ini dalam berita media tercatat mengalami konflik yang berlangsung berulang-ulang bahkan berujung kepada kekerasan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kekerasan langsung dalam kejadian-kejadian konflik yang terjadi diantara kedua ormas ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung. Dengan analisis Segitiga ABC ditemukan aspek attitude, behaviour dan Contradiction pada konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini. Diharapkan dengan temuan aspek tersebut pemerintah maupun ormas yang terlibat semakin dapat menemukan solusi yang ideal untuk adanya terwujudnya resolusi konflik. In Indonesia, mass organizations began to emerge when socio-economic changes occurred during the colonial period, especially when mercantilist capitalists were introduced by the Dutch. According to data from the Ministry of Home Affairs, the number of mass organizations in Indonesia until 2019 has reached 431,465. Lately, the existence of mass organizations that should be expected to support the realization of social welfare has instead become a disturbing thing. This article will discuss one of the largest mass organizations in Indonesia, namely Pancasila Youth (PP), which has recently been involved in a conflict with the Betawi Rembug Forum (FBR) mass organization. The media reported that these two mass organizations experienced repeated conflicts that even led to violence. This paper tries to explore direct violence in conflict incidents that occurred between these two mass organizations. The method used in writing this article is a literature study. Data analysis in this study was carried out by editing, summarizing the results or previous findings that had been grouped, then assisted by an analysis of the Galtung SPK triangle. With the ABC Triangle analysis, attitude, behavior and contradiction aspects were found in the conflicts that occurred between the two mass organizations. And it is hoped that with the findings of these aspects, the government and the mass organizations involved will increasingly be able to find ideal solutions for the realization of conflict resolution.
KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KOTA BANDUNG Ulfah Karimah Yamani; Wahyu Gunawan; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 3 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 3, September 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i3.1128

Abstract

Children are people who are very vulnerable to sexual violence. Sexual harassment can occur anywhere, including in institutions with strong religious foundations that uphold high moral standards. This study intends to examine how sexual violence against children is socially constructed at the Manarul Huda Islamic Boarding School, Bandung. To understand the social construction of sexual violence against minors in Islamic boarding schools, this study uses a qualitative methodology and case study techniques. The analytical tool used is Peter L. Berger's theory of Social Construction. As a result of research, this can be explained through 3 (three) stages, namely externalization where in this stage the child victim's understanding is limited to the basic concept of sexual violence, secondly the objectification of the meaning of the concept of sexual violence which is then understood by the child to feel confused and afraid of the perpetrator's actions accept. Third, internalization of what actions need to be taken when sexual violence occurs, during the 2016-2021 period sexual violence took place, from family abuse and child confessions, family victims who reported it to the police.  
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) BERDASARKAN BASIS NILAI KEADILAN DALAM KEBIJAKAN SOSIAL Arie Surya Gutama; Muhammad Fedryansyah; Eva Nuriyah
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i3.35872

Abstract

Indonesia Pintar (PIP) program is a government program that aims to provide educational cash assistance aimed at vulnerable elementary, junior high, and high school students after 6-21 years of economic inequality. PIP recipients will receive a Smart Indonesia Card (KIP) which is given as an identity marker as the beneficiary of the PIP program. This research aims to find out the implementation of PIP in various regions in Indonesia, know the obstacles during the program and identify this PIP as a social policy. The results showed that PIP as a social policy has fulfilled equity value as one of the important instruments of social policy, but the implementation of PIP program that receives PIP assistance has not been fully optimal when in the field. Not all children who are eligible to receive assistance in Indonesia can enjoy the educational assistance.
PENERAPAN PRINSIP HAM PADA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI KABUPATEN BANDUNG Firda Dwi Anjani; Binahayati Rusyidi; Muhammad Fedryansyah
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 12, No 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.34066

Abstract

Abstract. The implementation of SLRT must seek the application of legal, responsive, transparent, participatory, gender equality, accountable, objective, and sustainable principles. Bandung Regency is an area that has held SLRT since 2016 until now and has received Best Practice achievements from the Ministry of Social Affairs. In fact, the characteristics of the region can be a challenge for the implementation of the SLRT implementation principle. Namely, the male population is greater than the female population, the area is large and consists of lowlands and highlands, and the 69 OPDs have their own programs and target recipients. The researcher wants to know how the Bandung Regency SLRT applies the principles of its implementation by using a human rights-based approach theory. This is because there is harmony between the principles of implementing SLRT and human rights principles in the form of participation, accountability, non-discrimination and equity. Information regarding the implementation of SLRT Bandung Regency is presented using qualitative data, sourced from interviews, non-participant observation, and literature studies. The findings of the study state that the implementation of SLRT in Bandung Regency shows active community participation and differences in treatment in the delivery of services that support substantive gender equality. On the other hand, not all OPDs in Bandung Regency have succeeded in integrating their programs and program beneficiary targets with SLRT. Thus, service delivery is not fully sustainable. However, this is not a form of government reluctance, but rather due to limited resources. Keywords: Implementation of SLRT; Human Rights-Based Approach; Human Rights Principle. Abstrak. Penyelenggaraan SLRT harus mengupayakan penerapan asas legal, responsif, transparan, partisipatif, kesetaraan gender, akuntabel, objektif, dan berkelanjutan. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang telah menyelenggarakan SLRT sejak tahun 2016 hingga saat ini dan mendapatkan prestasi Best Practice dari Kementerian Sosial. Padahal, karakteristik wilayahnya dapat menjadi tantangan diterapkannya asas penyelenggaraan SLRT. Yaitu, jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan, wilayah yang luas dan terdiri atas dataran rendah dan tinggi, serta 69 OPD yang memiliki program dan sasaran penerimanya masing-masing. Peneliti ingin mengetahui bagaimana SLRT Kabupaten Bandung menerapkan asas penyelenggaraannya dengan menggunakan teori pendekatan berbasis HAM. Pasalnya, terdapat keselarasan antara asas penyelenggaraan SLRT dengan prinsip HAM berupa partisipasi, akuntabilitas, non diskriminasi dan ekuitas. Informasi mengenai penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung disajikan menggunakan data kualitatif, bersumber dari kegiatan wawancara, observasi non partisipan, dan studi literatur. Hasil temuan penelitian menyatakan penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung menunjukkan upaya partisipasi aktif masyarakat dan perbedaan perlakuan dalam penyelenggaraan layanan yang mendukung kesetaraan substantif gender. Di sisi lain, belum semua OPD di Kabupaten Bandung berhasil mengintegrasikan program dan sasaran penerima programnya dengan SLRT. Sehingga, penyelenggaraan layanan belum sepenuhnya berkelanjutan. Namun, hal tersebut bukan merupakan bentuk keengganan pemerintah, melainkan karena keterbatasan sumber daya. Kata kunci: Penyelenggaraan SLRT; Pendekatan Berbasis HAM; Prinsip HAM
Women's Social Capital for Empowering Poor Households Willya Achmad; Nunung Nurwati; Muhammad Fedryansyah; R Widya Setiabudi Sumadinata
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.488 KB) | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.395

Abstract

Adaptations were necessary as a result of the new family structure, which saw the mother taking on the role of primary breadwinner in addition to her other responsibilities. This was especially the case in order to ensure that the family continued to be financially successful. Maintaining and even improving the family economy is possible thanks to the ability of women to make use of economic resources by utilizing their social capital stock in the form of social networks that exist within the social environment. As a result, the purpose of this study is to investigate the function that women's capital plays in enhancing the economic standing of low-income families. In this investigation, a qualitative strategy is combined with a descriptive research approach. The findings demonstrated that women were able to raise the economic status of low-income families by utilizing their social capital stock in the form of social networks in the social environment. This was accomplished through the application of the concept of economic assistance to empower women through the operation of small and micro businesses. It will be easier to gain access to financial resources if one makes use of social networks and maintains positive relations with kin, among other social connections.
The Perspective of Green Politics in Waste Management Policy in The City of Tangerang Meli Melindawati; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Muhammad Fedryansyah
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 8 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i8.53417

Abstract

The progress of the industrial and economic sectors has led to changes in human activities and consumption patterns, which have contributed to the increasing volume and variety of waste generated daily. The growing amount of waste has become a challenge for the Tangerang City Government, requiring efforts to encourage waste reduction, particularly through waste sorting and recycling processes to support the development of an inclusive, safe, resilient, and sustainable city and community. This article aimed to analyze waste management policies in Tangerang City, as stipulated in Tangerang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Waste Management, from the perspective of green politics. This article employed a descriptive qualitative method with a case study approach, using Paul Picker’s policy analysis framework through document analysis, literature reviews, and in-depth interviews with relevant informants who possessed the required knowledge and information. The results showed that the Tangerang City Government had implemented policy transformation through Regional Regulation Number 2 of 2022 by prioritizing a sustainability-oriented paradigm. However, a gap remained between administrative achievements (99.90%) and ecological conditions, as reflected in the overcapacity condition of the Rawa Kucing Landfill. The implementation of green politics principles still faced challenges related to ecological justice, the depth of participatory democracy, and the effectiveness of Extended Producer Responsibility (EPR). This study recommends accelerating the legalization of strategic policy documents and shifting from downstream waste management approaches toward upstream community empowerment.
Vocational Training as an Effort to Enhance the Capacity of Persons with Physical Disabilities: A Literature Review Siti Naila Rahmania; Muhammad Fedryansyah; Nurliana Cipta Apsari
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 10 No 4 (2026): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/aqsz1050

Abstract

Persons with physical disabilities in Indonesia continue to face significant barriers to education and employment, driven by social stigma, limited accessibility, and a lack of relevant skills. Vocational training has been widely promoted as a strategy to build the capacity of persons with physical disabilities so that they can compete in the labor market or establish independent enterprises. This study employs a literature review method, drawing on articles, books, scientific journals, and official documents obtained mainly through Google Scholar, to synthesize existing findings on the role of vocational training in improving the capacity of persons with physical disabilities. The results show that vocational training programs—covering skills such as batik making, macrame, flower arrangement, knitting, and sewing—enhance participants' motor skills, creativity, and ability to follow work instructions, while also strengthening psychosocial aspects such as self-confidence, social skills, persistence, and self-motivation. The learning-by-doing method was found to be particularly effective, as it allows participants to grasp material gradually according to their individual conditions and abilities. Vocational training was also found to open opportunities for independent entrepreneurship. However, implementation still faces obstacles, including differences in participants' physical conditions, fluctuating concentration and emotional states, limited facilities, and the need for intensive mentoring. This study concludes that vocational training plays an important role in strengthening the knowledge, skills, and attitudes of persons with physical disabilities, and that its effectiveness depends heavily on appropriate teaching methods, supportive facilities, and an inclusive learning environment.