Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.86

P-Index

This Author published in this journals

All Journal BULETIN PENELITIAN SISTEM KESEHATAN Jurnal Filsafat Jurnal Wilayah dan Lingkungan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Warta Ardhia : Jurnal Perhubungan Udara Jurnal Filsafat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Majalah Hukum Nasional Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi Makara Human Behavior Studies in Asia Jurnal Kearsipan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dian Agung Wicaksono

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Author-ID : 2419449

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas Dian Agung Wicaksono
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 31, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.51754

The arrangement of Islamic law in the Indonesian legal system, which is manifested in statutory regulations, is an indication that Islamic law has become part of the Indonesian legal system. This is interesting when viewed using Thomas Aquinas' legal theology which introduces a legal dichotomy based on its sources, namely lex aeterna, lex naturalist, and lex humana. The dichotomy becomes a perspective to see at what level Islamic law is embedded in the Indonesian legal system. This research examines the existence of arrangement of Islamic law in statutory regulations from the perspective of legal theology, with research questions: (a) What is the justification for the arrangement of Islamic law substance in the Indonesian legal system? (b) How is the arrangement of the substance of Islamic law in the Indonesian legal system when viewed from the teachings of Thomas Aquinas' legal theology? This is normative legal research, by analyzing secondary data in the form of laws and libraries related to the arrangement of Islamic law and the teachings of the legal theology of Thomas Aquinas. The results indicate that the justification for the arrangement of the substance of Islamic law in the Indonesian legal system has a strong foothold because it is stated in the Pancasila "God Almighty" and Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The teachings of legal theology of Thomas Aquinas show that arrangement of the substance of Islamic law in statutory regulations does not necessarily reduce the degree of Islamic law, because the substance of Islamic law in statutory regulations does not transform lex aeterna into lex humana.

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL Dian Agung Wicaksono; Chrysnanda Dwilaksana
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Sebagai hal yang baru, ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan hukum penting yang perlu diperhatikan.

KOMPATIBILITAS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) SEBAGAI RENCANA TATA RUANG YANG INTEGRATIF Ananda Prima Yurista; Dian Agung Wicaksono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara yang mayoritas wilayahnya berupa laut memiliki kompleksitas dalam melakukan perencanaan spasial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, hukum positif Indonesia diindikasikan masih berorientasi pada perencanaan spasial di darat, yang berarti secara tidak langsung perencanaan pembangunan baru diarahkan pada pembangunan daratan. Padahal potensi ruang laut Indonesia sangat berlimpah. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sangat berorientasi pada ruang darat dan bahkan mendelegasikan kepada pengaturan lain untuk mengatur mengenai perencanaan ruang laut. Keberadaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diindikasikan menjadi dokumen yang relevan untuk mengatur mengenai perencanaan ruang laut. Apakah RZWP3K memiliki kompatibilitas sebagai rencana tata ruang laut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menggali data sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RZWP3K tidak cukup bahkan tidak dapat difungsikan sebagai rencana tata ruang laut. RZWP3K hanya berfungsi sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan ruang laut sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

QUO VADIS KELEMBAGAAN BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA PADA LAHAN HASIL REKLAMASI Dian Agung Wicaksono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Reklamasi hampir selalu menuai polemik di seluruh Indonesia, karena disinyalir memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, walaupun reklamasi juga menjadi pilihan untuk meningkatkan fungsi suatu kawasan. Khusus dalam konteks reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta, problematika tidak kunjung usai, terlebih dengan adanya nuansa politik elektoral dalam penyelenggaraan reklamasi. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah, khususnya mengenai permasalahan konstruksi pengaturan, dinamika kelembagaan Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta, serta implikasinya terhadap pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta dan kemudahan berusaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan pelaksanaan reklamasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta berimplikasi pada pelaksanaan reklamasi dan kontra produktif dengan semangat penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Keppres Reklamasi), serta mempengaruhi indikator kemudahan berusaha. Dengan demikian aspek pengaturan penataan ruang reklamasi Pantura Jakarta perlu ditelaah kembali.

DISKURSUS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERBUATAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Dian Agung Wicaksono; Dedy Kurniawan; Bimo Fajar Hantoro
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i3.512

Diskursus mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa menjadi yang tidak pernah tuntas, karena dalam praktik PTUN di Indonesia ditemukan pandangan yang diametral dalam memaknai kompetensi absolut PTUN dalam memutus perkara terkait perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini mencoba menjawab: (a) bagaimana konstruksi hukum dari kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara di Indonesia? (b) bagaimana dikotomi perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? (c) bagaimana kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, dan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan dalam UU Peratun 1986 dan perubahan membuat hakim memilih penafsiran ekstensif yang notabene kontradiktif dengan penafsiran gramatikal dari ketentuan UU Peratun 1986 dan perubahannya.

INISIASI PENGADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHADAPI KESERENTAKAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI INDONESIA 1 * Dian Agung Wicaksono; Ola Anisa Ayutama
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah, yang disingkat Pilkada) terdapat desain baru yang diusung terkait mekanisme Pilkada. Dalam Perppu tersebut, Pilkada diselenggarakan secara serentak pada level nasional. Desain keserentakan ini tentu membutuhkan regulasi pendukung, salah satunya melalui pembentukan pengadilan khusus Pilkada. Permasalahan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana urgensi dibentuknya pengadilan khusus Pilkada, bagaimana perbandingan pengadilan khusus Pilkada di berbagai negara dan bagaimana relevansi perbandingan tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat urgensi untuk dibentuk pengadilan khusus Pilkada dikarenakan upaya hukum dalam proses Pilkada selama ini seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, misalnya putusan pengadilan yang baru diputus pasca tahapan Pilkada telah dilaksanakan dan berlapis- lapisnya upaya hukum Pilkada sehingga kontraproduktif dengan tahapan Pilkada yang dibatasi jangka waktu. Terlebih upaya hukum tersebut terpisah dalam beberapa lingkungan peradilan. Di berbagai negara pun telah dibentuk pengadilan khusus Pilkada dengan berbagai desain kelembagaan dan hukum acaranya. Untuk Indonesia, Pengadilan Pilkada didesain sebagai pengadilan khusus yang bersifat ad hoc , berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta berwenang memutus sengketa tentang Pilkada.Post-approval of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governor, Regent, and Mayor (hereinafter called local election), there is a new design in election mechanisms of regional head. The Law a quo stated that the elections be held simultaneously at the national level. This design would require regulatory support, such as the establishment of special courts to solve any disputes that arise from the election. The problems emerge in this study is how the urgency of a special court, how it compares to special court on election matters in various countries and how the relevance of the comparison can be applied in Indonesia. This was conducted using a legal-normative research. The research conclude that it is urgent to set up special courts on local elections due to legal remedy in the local election process that has been often unable to meet the demands for justice, for example, the court’s decision are settled after the elections conducted and thick-layers on legal remedies so it is counterproductive to the elections that have limited period of time. These legal remedies are even separated in several judicatures. Various countries have also established a special court on local elections with a variety of institutional design and procedural law. For Indonesia, the special court is an ad hoc court, based on provincial and district or city and authorized to settle disputes concerning the local elections.

MENDUDUKKAN KASULTANAN DAN KADIPATEN SEBAGAI SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DALAM KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista; Almonika Cindy Fatika Sari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) menetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penetapan tersebut menjadi diskursus dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, karena badan hukum yang diperkenankan menjadi pemegang hak milik atas tanah secara definitif disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963). Pengaturan dalam PP a quo menimbulkan persepsi seolah-olah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria dalam kerangka menjernihkan kedudukan hukum Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten merupakan salah satu badan hukum khusus yang terlepas dari ketentuan-ketentuan yang melekat bagi badan hukum publik atau privat secara an sich.

THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT Muhammad Fatahillah Akbar; Dian Agung Wicaksono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper aims to investigate the reform of corruption eradication in Indonesia from three crucial aspects: the form of the Corruption Eradication Commission (KPK), the formulation of corruption in material and formal aspects, and other additional support system such as asset recovery and the protection of justice collaborator and whistle blower. This paper is a normative-legal research where it dissects secondary data which includes statutory regulations, various legal documents, researches, and other references relevant to corruption eradication in Indonesia. KPK could be strengthened in particular aspects with changes in regards its design of authority and its relationship with other authorities in corruption eradication process. Artikel ini bertujuan untuk meneliti reformasi pemberantasan korupsi dari tiga aspek penting: bentuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, perumusan korupsi dalam aspek materiil maupun aspek formiil, serta hal-hal pendukungnya seperti pemulihan aset dan perlindungan justice collaborator dan whistleblower. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data sekunder yang ditelaah antara lain adalah peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen hukum, penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperkuat dalam aspek tertentu dengan diubahnya desain wewenang serta koordinasi hubungan antara KPK dan pihak berwenang lainnya dalam pemberantasan korupsi.

Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki peraturan perundang- Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia Dian Agung Wicaksono
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Post-enactment of Act Nr. 12 of 2011, MPR Decree was put again the hierarchy of legislation, which cause problems in the context of the state of law of Indonesia. This was normative legal research. Now, the number of MPR Decree is only 6 decrees remaining, so re-existence and placement of MPR Decree is not relevant. Hierarchy should be made by simplification approach by reducing the nomenclature of law in the hierarchy of legislation. MPR Decree should have not been included in the hierarchy, especially under the Constitution. If the MPR Decree still be placed under the Constitution, we need to hold the mechanism to review MPR Decree, if there is a contradiction with the Constitution or the restriction of human rights, which actually should not be limited by the MPR.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN FAIR EQUALITY OF OPPORTUNITY DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 117/PUU-VII/2009) Dian Agung Wicaksono
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Through the decision No. 117/PUU-VII/2009, Constitutional Court applies Rawls conception of justice that emphasizes the equality of all people with equality of opportunity by applying fair or equal opportunity principle. Institutional design between the DPR and DPD viewed by Constitutional Court as an inequiality condition, so that to reach a value of justice, equal opportunity principle should take precedence and priority. Stregthening DPD is necessary to uphold the checks and balances mechanisms in Indonesia.

Co-Authors Almonika Cindy Fatika Sari Ananda Prima Yurista Ananda Prima Yurista Ananda Prima Yurista, Ananda Prima Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Andi Sandi Antonius Tabusassa Andy Omara ayunita Nur Rohanawati Bimo Fajar Hantoro Chrysnanda Dwilaksana Daisyta Mega Sari Dewi Prathita Rachmi Enny Nurbaningsih Eriko Fahri Ginting Faiz Rahman, Faiz Feliatra Galih Erlangga Garuda Era Ruhpinesthi Ginting, Eriko Fahri Hafid Lastito Iwan Puja Riyadi Khotibul Umam Kurniawan, Dedy Lastito, Hafid Muhammad Fatahillah Akbar Mulyani, Cora Kristin Mulyani, Cora Kristin Nabila Desyalika Putri Ola Anisa Ayutama Ola Anisa Ayutama Putri, Nabila Desyalika Rachmi, Dewi Prathita Rahman, Faiz Riyadi, Iwan Puja Umi Sa'adatun Nikmah

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search