Articles
<![CDATA[HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN ]]>
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>;
<![CDATA[Soeprijanto, Troeboes]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4691
<![CDATA[Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membutkikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax.Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2864
<![CDATA[AbstrakPerguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, yang kemudian bertugas meningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK. Melihat pentingnya lembaga perguruan tinggi di bidang bidang hukum maka tidaklah menutup hipotesa bahwa problematika hukum di Indonesia tidaklah terlepas dari peranan perguruan tinggi. Sehingga perlu dicari seberapa tinggi tingkat pendidikan hukum di Indonesia dan bagaimana mengatasinya yang berpegang pada metode penelitian yuridis normatif.Hasil pembahasan menunjukkan Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya dan juga rendahnya tingkat tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masayarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.Kata Kunci : Peranan, Perguruan Tinggi, Problematika Hukum, Indonesia]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>;
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>;
<![CDATA[Timur, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i2.3384
<![CDATA[Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagaisi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>;
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4686
<![CDATA[salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Artikel ini, yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia? Di dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini kemudian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI DENGAN BASIS SYARIAT ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SADAR AKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>;
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>;
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5329
<![CDATA[Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini penulis menerapkan konsep hak cipta syariat islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang dalam hal ini bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4689
<![CDATA[Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilndungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative jusctice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Lathifah Nugraheni, Nadea]]>;
<![CDATA[Martomo, Martomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.9411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli       atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau  undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11575
<![CDATA[The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process. ]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG) ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Fridayana Nur Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.13253
<![CDATA[Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Penulisan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan restorative justice system terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menganalisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya keterkaitan hubungan antara pelaku dan korban yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku lalu adanya pengaruh lingkungan seperti jauh dari keramaian, sendirian tanpa pendampingan orangtua. Penyelesaian kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur diupayakan untuk melakukan pendekatan restorative justice system. Kemudian, pertimbangan keputusan hakim pada perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng yang dianalisis penulis hakim memutus suatu tindak pidana berupa pengobatan dan atau rehabilitasi pada Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF ENFORCING THE TEACHER'S CODE OF ETHICS IN CREATING CHILD-FRIENDLY SCHOOLS IN THE PURWOREJO DISTRICT ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Hardiyanti, Marzellina]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19644
<![CDATA[Children are the nation's next generation with the right to receive a proper education. Educational services are provided by teachers to children as students based on the teacher's duties and responsibilities. Still, violations often occur by teachers and fellow students in the implementation of education in schools, such as bullying, discrimination, or intolerance. The problem in this article is the need to enforce a teacher code of ethics in assisting child-friendly schools in Purworejo Regency and efforts to encourage the optimization of child-friendly schools in Purworejo Regency. This article uses a juridical-empirical approach which utilizes primary data sources and secondary data which is then analyzed using a descriptive-analytical approach. The results and discussion in this article show that Purworejo Regency needs assistance with a teacher's code of ethics in implementing safe home-based schools because in several schools there are still violations by educators and students in terms of bullying and discriminatory acts so that the implementation of child-friendly based schools is not yet ideal. Efforts to create an ideal child-friendly school in Purworejo Regency are by integrating the roles of stakeholders namely teachers, Regional Apparatus Organizations (Education Service), and the Republic of Indonesia Teachers Association (PGRI) in Purworejo Regency so that child-friendly education in Purworejo can be realized optimally. Mentoring, Teachers, Child-Friendly Schools.]]>
