Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

DISKRESI DALAM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI UNSUR TNI/POLRI Raihan Ardiansyah; Waluyo Waluyo; Rosita Candrakirana
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan mengelaborasikan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yakni merupakan hasil wawancara dan data sekunder yakni merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri aktif merupakan peristiwa maladministrasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Serta pada kenyataannya pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri merupakan bentuk diskresi dan tidak mencerminkan konsep penyelenggaraan pelayanan publik.
THE PIVOTAL ROLE OF NOTARIES/PPAT IN THE PROTECTION OF PROTECTED RICE FIELD LAND Diko Anggalih Utomo; Rahayu Subekti; Rosita Candrakirana
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7328

Abstract

The conversion of agricultural land is not a new issue. It is caused by population growth and economic development, which require infrastructure development in the form of roads, industrial buildings, and settlements that require land availability. The conversion of agricultural land is natural, but it can become a problem because it can reduce the amount of productive agricultural land. The purpose of this study is to analyze the effects of the Law on the Conversion of Protected Rice Fields into Non-Agricultural Land for Settlement or Housing and the role of Notaries/PPATs in relation to Protected Rice Fields in the Conversion of Land for Settlement or Housing. This study uses a normative juridical method. Legal materials are obtained through literature review. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study show that the conversion of protected rice fields to non-agricultural use that does not comply with regulations can have various legal consequences, ranging from administrative sanctions to criminal sanctions. Law enforcement in the conversion of protected rice fields needs to be carried out against perpetrators and officials who abuse their authority. Notaries/PPATs play an important role in preventing the conversion of rice fields to ensure that the authentic deeds made do not violate the law or regulations regarding protected rice fields.