Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Pemenuhan Hak Khusus Tenaga Kerja Wanita di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo Imelda Rosaria Rita Damayanti; Sapto Hermawan; Rosita Candrakirana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.3003

Abstract

This study aims to determine the implementation of special rights for women workers at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Solo Branch Office. The type of legal research used is empirical juridical legal research which is descriptive in nature using a statute approach. The type of legal material used is primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used is indept interview (in-depth interview) and literature study while the legal material analysis technique used is the deduction method. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of special rights for female workers at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Solo Branch Office based on applicable laws and regulations has not been fully fulfilled. Menstrual leave has not been specifically regulated in the employment agreement between the Company and female workers. The conclusion was obtained from interviews with female workers at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Solo Branch Office.
KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI Winarno, Djoko Wahju; Subekti, Rahayu; Candrakirana, Rosita
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29276

Abstract

The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheries products in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not running well, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with the regulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. This writing was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towards fishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysis was carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvest- sharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the local government should supervise the application of the national regulation on harvest-sharing policy in order to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for the community will then be achieved.
Kajian Perlindungan Hukum Kelas Rawat Inap Standar dalam Pelayanan Kesehatan BPJS: Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Akhmad, Syahril; Candrakirana, Rosita
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.104847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kebijakan KRIS berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2024 menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki temuan bahwa teori keadilan dalam perlindungan hukum KRIS menghilangkan diskriminasi dalam implementasi kebijakannya di lapangan, serta memberikan aturan yang jelas dan sanksi yang seadil-adilnya. Teori keadilan Jhon Rawls nantinya dapat diterapkan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan KRIS yang baru berlaku di Indonesia.
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENGUNGKAPAN BENEFICIAL OWNERSHIP TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN GUNA MENCEGAH MONEY LAUNDERING Nurrizky, Alan Siti; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Candrakirana, Rosita
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117403

Abstract

Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang kini berkembang kompleks melalui skema kepemilikan manfaat (beneficial ownership) dalam korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Notaris dalam pencegahan praktik tersebut saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berkedudukan sebagai gatekeeper yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Melalui prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), Notaris berkewajiban mengidentifikasi serta memverifikasi pemilik manfaat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 dan PP Nomor 61 Tahun 2021, Notaris memiliki posisi sebagai pihak pelapor kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan demi mencegah dampak TPPU seperti Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PS