Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Minority Muslims and freedom of religion: Learning from Australian Muslims’ Experiences Syamsul Arifin; Hasnan Bachtiar; Ahmad Nur Fuad; Tongat Tongat; Wahyudi Wahyudi
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 9, No 2 (2019): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v9i2.295-326

Abstract

This article aims at diagnosing the development of Ummah while Muslims are living as minority in Australia. Through a sociological approach, qualitatively, some issues considered in understanding the development are practices of secularism, multiculturalism and protection of human rights. This academic framework in comprehending the development might be claimed as a new trajectory of sociological exploration. Accordingly, this study is proposed to become a preliminary research on Muslims’ freedom of religion living in secular country. This article finds that Australia is a state that consistently has protected its citizens’ freedom of religion and the Australian government, in dealing with social and religious issues, and law enforcement, has worked professionally. However, Muslims have faced challenging realities of cases of discrimination coming from fundamentalist Christians. The cases, indeed, can be mitigated through inter-religious dialogue and cooperation. This article argues that, so far, the development of Ummah in the country has been running well. Under the protection of a secular state, minority Muslims in Australian multicultural societies can enjoy their freedom of religion. Practices of inter-religious tolerance are stronger than the tensions and conflicts have happened.. Artikel ini bertujuan untuk mendiagnosa kondisi pembangunan umat ketika kaum Muslim hidup sebagai minoritas di Australia. Melalui pendekatan sosiologis, secara kualitatif, pelbagai isu yang dipertimbangkan adalah praktik sekularisme, multikulturalisme dan penegakan HAM. Kerangka kerja yang demikian dalam memandang pembangunan umat, dapat diklaim sebagai hal yang baru. Karena itu, studi ini diusulkan sebagai studi pendahuluan mengenai elaborasi sosiologis terhadap kebebasan beragama minoritas Muslim yang hidup di negara sekular. Artikel ini menemukan bahwa Australia adalah negara yang secara konsisten melindungi kebebasan beragama warga negaranya dan pemerintahnya bekerja secara profesional terutama dalam penegakan hukum. Tetapi, kasus-kasus diskriminasi masih terjadi, terutama oleh Kristen fundamentalis terhadap kaum Muslim. Tentu saja hal itu dapat dimitigasi melalui dialog dan kerjasama antar agama. Artikel ini berargumentasi bahwa, sejauh ini kondisi pembangunan umat berjalan dengan baik. Di bawah perlindungan negara sekular, Muslim minoritas yang hidup di tengah masyarakat multikultural dapat menikmati kebebasan beragama. Praktik-praktik toleransi yang ada, lebih kuat ketimbang tensi dan konflik antar-agama yang terjadi.
Interseksi Hak Asasi Manusia dan Sharī'ah di Indonesia Syamsul Arifin; Nafik Muthohirin; Tongat Tongat; Wahyudi Wahyudi
Islamica: Jurnal Studi Keislaman Vol. 12 No. 2 (2018): Maret
Publisher : Postgraduate Studies of Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.623 KB) | DOI: 10.15642/islamica.2018.12.2.261-287

Abstract

This article attempts to uncover the point of encounter of human rights and sharī'ah in Indonesia which often contradict with each other in light of differences in its development base, both as a concept and, furthermore, as an instrument, which ultimately leads to the human dimension. The basis of the development in question is that human rights derived from human rationality, while sharī'ah comes from revelation. Therefore, this article seeks to explore the compatibility between the two. Human rights and sharī'ah always have a point of encounter because in principle they are both fighting for humanity. The intersection between the two is often the case--and it becomes common because the basis for the development of the law originates from different sources. Human rights comes from human rationality, while sharī'ah departs from Allah's revelation. Thus, it is only natural that various debates arise as in general a discourse of knowledge. It's just that it needs to be understood that the conflict and tension that arise, should not lead to violence. On the one hand, Muslim groups who reject the principles of human rights are undoubtedly existent. However, on the other hand, many Muslims also graciously accept human rights. Accommodative people hold the view that they have a common vision of justice, peace, equality, and tolerance. Human rights need not be viewed as contradictory to Islam, in part because many Muslim-majority countries recognize and ratify human rights instruments issued by the United Nations.
TINGKAT KETERBUKAAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN-5 Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto
Neo-Bis Vol 10, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/nbs.v10i1.1582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keterbukaan ekonomi yang direpresentasikan dengan pengaruh perdagangan internasional dan foreign direct investment (FDI) terhadap Gross Domestic Product di Negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan partial adjustment model (PAM) dan pendekatan fixed effect. Pendekatan fixed effect dipilih dikarenakan karakteristik masing-masing negara berbeda, tetapi memiliki kemiringan (slope) yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara yang paling terbuka ekonominya yaitu negara Singapura disusul Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina. Meskipun demikian, peringkat keterbukaan ekonomi jika dibandingkan dengan  keberhasilan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) selama 10 tahun terakhir sedikit terjadi perbedaan. Khususnya di Indonesia, meskipun secara peringkat keterbukaan ekonomi Indonesia menduduki peringkat 4 tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir pada peringkat 2 setelah Singapura. Hal ini disebabkan faktor domestik yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam arti lain tingkat ketergantungan di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN-5 lainnya.
THE EFFECT OF COMPETITIVENESS TOWARD ECONOMIC PERFORMANCE IN REGENCIES / CITIES AT EAST JAVA Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto; Sutikno -
KINERJA Vol. 23 No. 1 (2019): KINERJA
Publisher : Faculty of Business and Economics Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/kinerja.v23i1.2122

Abstract

This research is intended to analyze the competitiveness of regions to economic performance in each district/city in East Java Province. This research uses regression tool of panel data with approach of random effect model. The results of this study indicate that the indicators that have a big role on economic performance are the aspect of public services. So the priority of policy in general is the improvement of public service in terms of order of regulation/regulation, provision of infrastructure, and readiness of human resources. Improving the quality of human resources should also be a priority because based on the results of research indicates that variable human resources is an important factor in the formation of competitiveness.Keywords: competitiveness, economic performance, East Java.
Konstruksi Kepemimpinanan Atas Tradisi Giri Kedaton Sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik Mustakim Mustakim; Ishomuddin Ishomuddin; Wahyudi Winarjo; Khozin Khozin
Media Komunikasi FPIPS Vol. 19 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v19i1.23250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan konstruksi sosial pemimpin atas tradisi Giri Kedaton sebagai identitas sosial budaya masyarakat Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan menggunakan paradigma interpretatif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding, sedangkan analisis data melalui persistent observation, triangulation, member check and peer reviewing, dan referencial adequacy check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: identitas sosial sebagai realitas adalah ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstuksi sosial di sekitarnya yang dikuatkan oleh hadirnya leader melalui regulasi pendukungnya.  Proses penguatan identitas yang dilakukan melalui otoritas leader lebih efektif daripada pembentukan identitas oleh masyarakat. Konstruksi sosial atas realitas cenderung berlangsung melalui leader secara hirarkis-vertikal, bersifat spasial, yaitu berlangsung dari pimpinan kepada bawahannya. Berpijak dari teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman dengan melihat variabel leader menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, maka dapat dikatakan bahwa sifat dan kelebihan leader sebagai agen dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi telah memperbaiki proses konstruksi sosial atau realitas yang berjalan lambat.
MANFAAT ASURANSI SAMPAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Mutiara Ayu Putri; Ida Nuraini; Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto
Jurnal Ilmu Ekonomi JIE Vol. 3 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Ekonomi
Publisher : Program Studi Ekonomi Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jie.v3i1.9568

Abstract

This research is aimed at knowing the characteristics of member garbage insurance in Malang and the differences based on the level of cost treatment pre-and post-the garbage insurance exist. Descriptive quantitative method was used in this research and analyzed by using different test with SPSS application. The result revealed that by the existence of garbage insurance could chage the health facility in Lowokwaru district. Moreover, the public health increased, so it gave different health care cost which was significant. The differences of health care cost between pre and post the garbage insurance exist are amount 1.730.000 Rupiah. Means, every garbage insurance member on average only experience decreasing cost treatment amount 5.151 Rupiah.
FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI [Studi Kasus Gerakan Reklaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan] Wahyudi Wahyudi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 12 No. 1 (2010)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v12i1.162

Abstract

This research was conducted in Ex-Dutch Plantation Kalibakar, in the south of Malangand had objective to analyze the formation and structure of peasant movement in Kalibakar. This research resulted understanding that peasant social movements are determined by: structural conduciveness, structural strain, growth and spread generalized belief, precipitating factors, participant activation and mobilization, social control, support of network movement, decision making arena, and social structure differentiation. Keywords: peasants movement, peasants social movement formation
Optimization of Waste Management Through Women's Empowerment Nazaruddin Malik; Sri Budi Cantika Yuli; Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto
Journal of Innovation in Business and Economics Vol. 2 No. 01 (2018): Journal of Innovation in Business and Economics
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jibe.v2i01.7274

Abstract

The purpose of the research is providing an analysis on the economic opportunities that can be generated through the implementation of an integrated and well organized solid waste management in order to increase the economic value of garbage from the level of household, small, and medium industry to give positive impact due to the increased prosperity for the community in urban areas, especially the poor. The research employed survey method to identify the fundamental problems at the level of households and industries, in-depth interviews, focus group discussions to find strategic steps and practices in implementing integrated waste management which based on partnerships to overcome urban poverty. The results of this study indicated that the economic value of organic waste is Rp. 193, 952, 422 ($14,841.80) per year and Rp. 223, 142, 710 ($17,077.86) per year for inorganic waste. This potential should be properly managed through synergizing the existing waste management agencies such as the Department of Public Cleanliness and the Waste Bank of Malang city. The synergy on waste management should be made up to the lowest level in public institutions that is housewives association, because the role of housewife is very important in the success of waste management. Thus, the funds collected from the optimization of waste management can be used as business capital to help low income working families in Malang city.
Perspectives of Male Lecturers on Women (Wives) Working in the Public Sphere Yurisna Tanjung; Ishomuddin Ishomuddin; Wahyudi Wahyudi; Arifin Saleh
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 4, No 2 (2023): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v4i2.328

Abstract

The public space and new institutions that emerged and developed within the reformed state institutions became a space for women to access women's representation and involvement which resulted in public policies that were considered important and a priority in the women's movement. Public policy has different impacts on men and women. In addition, public policy also has the capacity to both perpetuate and eliminate gender discrimination and injustice. The study entitled perspectives of male lecturers on women (wives) working in the public Sphere is to describe men's perspectives on women who work in the public sphere. The research method used in this study is qualitative in order to interpret how the perspective of male lecturers towards women who work in public spaces and whether male lecturers who have wives work in the public area provide room for negotiation in the distribution of household roles. The results of the study show that women as wives and workers in the public sphere represent a practice of the Muslim feminist movement which chooses to work not only because it fulfils the economic needs of the family, but also shows the growing awareness of their rights as a form of self-existence and their potential
Strategi Ketahanan Pangan Provinsi Riau: Dampak Sosio-Ekonomi terhadap Masyarakat Indra Indra; Oman Sukmana; Wahyudi Wahyudi
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 7 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i7.1439

Abstract

Latar Belakang: Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program dan kebijakan ketahanan pangan di masyarakat petani kabupaten/kota Provinsi Riau serta dampak implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan terhadap sosio ekonomi masyarakat di Provinsi Riau Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi kebijakan pangan di Provinsi Riau dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam implementasi kebijakan dan strategi tidak tepat sasaran sehingga Undang-undang No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan tidak terwujud.