Claim Missing Document
Check
Articles

PEMBUATAN MINUMAN HERBAL KAYU SECANG UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BLOK GOMBANGAN, DESA SANCA, GANTAR, INDRAMAYU Abdur Rahim; Siti Ngainnur Rohmah; Khisma Dina Khalisa; Indah Hafizhah; Muhamad Ramdan; Firdaus Al Kamil; Shabna Dafita; Suanda Suanda
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i1.436

Abstract

Covid 19 has changed the fabric of social life. People who are essentially social beings are prevented from interacting with each other and consequently in their efforts to fulfill the basic needs of human life. To avoid the possibility of contracting Covid 19, people need to adjust the way they interact with each other. But on the other hand, people have to work to provide for themselves and their families. The community of Sanca Blok Gombangan Village cannot be separated from the impact of Covid 19. This service adopts the ABCD method, which is a service that focuses on improving living standards by utilizing assets owned by the community. Local assets are sometimes neglected and not used optimally due to people's ignorance. Therefore, this method was adopted to reintroduce existing assets to the community so that they can be used to improve the standard of living. Based on our research, we found that various plant resources, including the sappan tree (Caesalpinnia sappan L), have not been used optimally. Various studies have shown that sap fruit can be processed into hot drinks that are delicious and healthy. Based on this, the residents of Sanca Village were taught how to make herbal drinks from turtle trees and how to sell them to improve the health and economy of Sanca Village
Analisis Kesesuaian Isi Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Terbitan Erlangga dengan Silabus Kurikulum 2013 Syaiful Hidayat; Abdur Rahim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.552 KB)

Abstract

Buku teks pelajaran merupakan bahan ajar yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Semakin banyak buku teks yang beredar dalam lingkungan Pendidikan sekolah khususnya disini dalam lingkup Madrasah Ibtidaiyah. Maka perlu adanya analisis kesesuaian dengan silabus kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi buku teks dengan silabus pada Kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan subjek penelitiannya adalah buku atau dokumen. Rancangan penelitian menggunakan teknik analisis isi materi pada buku teks untuk melihat kesesuaian dengan silabus kurikulum 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam untuk MI kelas IV yang diterbitkan oleh Erlangga dalam implementasi Kurikulum 2013 sudah memenuhi standar buku teks dengan perolehan skor 95 % (kategori “sangat baik”).
Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia Adam Malik; Abdur Rahim; Taufiqurachman Taufiqurachman
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i5.2003

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun serta implementasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu dari sebuah tulisan, jurnal, buku atau tulisan lainnya yang seperti para pendapat ahli hukum yang sudah di publikasikan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun adalah hal terpenting dari pemikiran yang dikemukan Ibnu Khaldun bukan terletak pada bentuk negara melainkan bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Sedangkan etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia adalah pemikiran politk ibnu khaldun bahwa negara dapat berjalan dengan adil dan jujur dalam moral-etik sesuai dengan agama. Penerapan etika politik di indonesia berpedoman pada pancasila digunakan warga negara dalam berfikir maupun bertindak, sehingga diharapkan masyarakat memiliki sikap yang beradab, adil, demokratis antar sesama dan kesejahteraan.
Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam Naufal Ghaly Rozani; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32496

Abstract

Child commercial sex is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The increase in crime networks has raised great attention to the exploitation of children in the form of sexual, physical and psychological activities. Children who are victims of sexual exploitation need protection and fulfillment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the protection of victims of commercial sex of minors according to Law number 17 of 2016 and Islamic law. The author uses a type of qualitative research with a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources that the authors use are primary data sources, namely Law Number 17 of 2016 and Islamic law books, as well as secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study show that provisions regarding the commercial sex of children in Indonesia have been regulated in Law Number 17 of 2016 which imposes stricter sanctions for people who commit sexual crimes against minors. Islamic law also prohibits all forms of violence and exploitation of children. These two legal systems can complement each other and strengthen protection for victims. There are several similarities in the application of child protection between the two laws, such as fulfilling children's rights and punishment for perpetrators which aim to maintain justice and create a deterrent effect.Keywords: Child Protection; Commercial Sex; Positive Law; Islamic law AbstrakSeks komersial anak merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Peningkatan jaringan kejahatan telah menimbulkan perhatian besar terhadap eksploitasi anak dalam bentuk kegiatan seksual, fisik, dan psikis. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap korban seks komersial anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku hukum Islam, serta sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai seks komersial anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan sanksi yang lebih tegas untuk orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi pada anak. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi korban. Terdapat beberapa persamaan dalam penerapan perlindungan anak antara kedua hukum tersebut, seperti pemenuhan hak-hak anak dan hukuman bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: Perlindungan Anak; Seks Komersial; Hukum Positif; Hukum Islam
Pemanfaatan Audio Visual dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Haurgeulis Siti Jubaedah; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i2.97

Abstract

Islamic Culture History is an event that occurred in the past since Islam existed as a result of human cultivation since the religion taught by Allah SWT to humanity through the Prophet Muhammad SAW, Islamic knowledge in Madrasah Ibtidaiyah (MI) aims to provide knowledge about the history of religion Islam and Islamic culture at the time of the Prophet Muhammad SAW and Khulafaurrasyidin to students so that they have an objective and systematic concept in the historical perspective, taking ibrah about the meaning contained in history, especially in subjects of Islamic Cultural History (SKI) by utilizing audio-visual media in its learning. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The subjects in this study were students of grade IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. The technique used is observation during the teaching and the learning process, structured and unstructured interviews. So, the results of the above study can be concluded that the use of audio-visual media in madrasah ibtidaiyah can improve student learning outcomes and achievements expected especially in the subjects of Islamic Cultural History (SKI).
Implementasi Bimbingan Belajar Membaca Menulis Berhitung Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis Salmiah; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i2.98

Abstract

In everyday life, especially at school, reading, writing and arithmetic are the foundation or basis in learning, so that students can understand learning well. If students cannot read, write and count well, then students cannot follow learning to a higher level, because reading, writing and arithmetic is the basis for someone to receive learning material. This study aims to determine the implementation of tutoring for students who have difficulty learning to read, write, and count in class III Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis and to describe and explain the factors supporting and inhibiting the implementation of tutoring for class III students of Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis. The research method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The subjects in this study were third grade students of MI Darurrohman Kertanegara Haurgeulis. The results of field research on the implementation of tutoring for reading, writing and arithmetic in class III Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis showed that: (1) The implementation of tutoring for reading, writing, and arithmetic in class III Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara had been implemented well but not yet appropriate. With the concept of proper tutoring. In the implementation of tutoring the teacher uses the method of improvement and enrichment; (2) The supporting factors for the implementation of tutoring for class III students of Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis are the preparation of facilities and infrastructure as well as the volunteerism of homeroom teachers and guidance teachers to provide guidance, while the inhibiting factors for the implementation of tutoring are the lack of student motivation and support from family/parents.
ANALISIS CIPTA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN FIQIH SIYASAH Agus Susanto; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.170

Abstract

There are pros and cons to Law Number 11 of 2020 concerning job creation, where the regulation is not in accordance with the procedures for making laws and regulations and has not accommodated the needs of the wider community. So there fore the author wants to do research related to Job Creation Analysis according to Law Number 11 of 2020 and Fiqh Siyasah. The purpose of this study is to find out the results of the analysis of job creation according to Law Number 11 of 2020, and to understand the results of the analysis of job creation according to Fiqh Siyasah. This research is a type of library research, where the data sources are obtained from literature searches such as journal articles, internet sites, books, legal materials (laws), and other research results relevant to the topic of this research. The results of the analysis of job creation according to Law No. 11 of 2020 are Law No. 11 of 2020 regarding work creation, there are still many problems. Starting from the system for the formation of the laws and regulations as well as the articles that have been ratified, there are some that are ambiguous or unclear in their explanations, and also these regulations have not been studied in depth related to the needs of the wider community, as evidenced by the impartiality of these regulations to the entire community. While the results of the analysis of job creation according to Fiqh Siyasah are included in the category of Siyasah Duturiyah of Tasri'iyah power. The laws and regulations must have the principle of benefit for all people who are bound by these laws and regulations. And in its formation it must involve or be carried out by Ahlu Al-Halli wal Aqdi or the DPR with people from various groups or professions, because it is for the benefit of the people. Which in the formation of a Qonun or law must be carried out openly and involve elements of the community. This is done so that a Qonun is produced properly and also in accordance with the Qur'an and hadith.
ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007 DAN FIQIH SIYASAH Adem Deni; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.171

Abstract

The occurrence of pros and cons of the existence of the death penalty in Indonesia for narcotics dealers as a criminal act of capital punishment in the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007, thus the author wants to conduct research related to the Analysis of the Death Penalty Decision According to the Constitutional Court Number 2- 3/PUU-V/2007 and Fiqh Siyasah. The purpose of this study was to determine the results of the analysis of the death penalty decision according to the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007, and to understand the results of the analysis of the death penalty decision from the perspective of Fiqh Siyasah. This research is a type of library research, where the data sources are obtained from literature searches such as journal articles, internet sites, books, legal materials (laws), and other research results relevant to this research topic. The results of the analysis of the Death Penalty Decision according to the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007 are the first, Decision Number 2-3/PUU-V/2007 which contains the death penalty moderation policy is in accordance with the theory of punishment, especially the integrative theory because the Indonesian legal system is a mixture of various legal systems, namely the Dutch legal system, the customary law system, and the Islamic legal system, so that determining a legal policy cannot be separated from these various legal systems, including the influence of international provisions. While the results of the Analysis of the Death Penalty Decision according to Fiqh Siyasah is Islamic law clearly states that the death penalty is a must in the crime of murder. The decision regarding the death penalty is left to each country. In this case, western countries as the originators of the idea of abolishing the death penalty do not impose their will to abolish the death penalty absolutely, including Indonesia.
ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Suid; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.173

Abstract

Waqf as one of the religious institutions that is closely related to socio-economic, the tendency of waqf is still managed in a conventional way. Where the waqf assets are still mostly used for places of worship. For this reason, an understanding of the function of waqf needs to be socialized and become a collective movement for all people in order to improve the people's economy. Regarding the issue of waqf, the government seriously issued Law Number 41 of 2004 concerning Waqf as a momentum to realize waqf productively. The purpose of this study is to find out the results of the analysis of productive waqf management according to Law Number 41 of 2004, and to find out the factors that become obstacles in the management of productive waqf according to Law Number 41 of 2004. This research is a type of library research. research, where the data sources are obtained from literature searches such as journal articles, internet sites, books, legal materials (laws), as well as other research results that are relevant to the topic of this research. The results of the analysis of productive waqf management according to Law Number 41 of 2004 is that in the management of productive waqf a strategy is needed, including the formation of an Indonesian waqf agency tasked with managing waqf funds and operating nationally, forming business partnerships to support the development of productive aspects of cash waqf funds. Meanwhile, the factors that become obstacles in the management of productive waqf according to Law Number 41 of 2004 are the lack of public understanding of waqf law, management and management of waqf which is still not good, waqf objects are generally land so it is difficult to develop, and the lack of ability of the waqf. nazhir (waqf manager) in managing waqf.
PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016) Satiman; Abdur Rahim
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i4.260

Abstract

This research is motivated by the rise of cases of sexual violence against children in recent years. Indonesia is currently in an emergency status of sexual violence against children. Many people say that Indonesia is in a state of emergency for sexual violence. The National Commission for Child Protection (Komnas PA), stated that cases of sexual violence against children over the last five years have shown an increase, there have been 21,689,987 complaints of violations of children's rights spread across 33 Provinces and 202 districts/cities. Of that figure, 42.58% of them were sexual violence. The number of complaints of violations of children's rights which continues to increase is one of the parameters indicating that Indonesia is in an emergency condition of sexual violence against children. The purpose of this study is to find out the views of Islamic law and human rights (HAM) related to law number 17 of 2016 concerning child protection. This type of research is a literature study. The author uses the Normative Law research approach, which is an approach that uses and pays attention to the norms, rules and regulations that apply. The data that has been obtained is analyzed qualitatively and then presented for the purpose of drawing conclusions. The results of the research include: First, Islamic law never prescribes castration. The punishment for castration is unlawful according to Islamic law. secondly, castration is not included in the Criminal Code, so it does not have a strong legal basis in laws and is not in line with Indonesia's criminal convictions. Chemical castration punishment has also elicited a strong international reaction because it is considered a violation of Human Rights (HAM) as a form of torture, and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment as well as a violation of the right to life, even though Indonesia has ratified the Convention on Human Rights. Man.
Co-Authors Abdul Qodir Adam Malik Adem Deni Agus Susanto Ahadul Fitri Hakim Ahmad Asrof Fitri Ahmad Cahyadi Ahmad Fauzi Ahmad Subandi Al Fathin Ramadhan Ali Aminulloh Ali Sodikin Alifah Fauziah Alisatus Sina Asshobri Alvi Syahrini Amalia Diniah Anisa Fitri Al Husna Anisa Wardatuldiniah Anisah Fitri Anjar Sulistyani Anjar Sulistyani Anna Sofana Jannah Annisa Azzahra Annisa Fitria Nurjanah Annisa Kamalia Arif Budiman Arif Rahman Sholeh Arip Purnama Asyjarina Hasyyatil Hakim Azahra Auliadin Azzahra Auliadin A’alim Salam Alamsyah Bibit Bibit Cahyadi Cahyadi Daryino Daryino Dewi Utami Difa Farid Al-Fajri Dina Al Fajri Elha Al Hafitsyah Elvin Nur Kharisma Fadillah Mulyadi Fahmi Abdilah Faidhol Anwar Fairuz Zahira Fajar Hidayat Farhan Roiddin Fathur Ahsanu Fatmah Fatmah Fatur Padilah Firdaus Al Kamil Firdaus Al Kamil Fitri Nur Anisa Gina Sapitri Haeru Risman Hairun M. Rois Hamidah Mudafia Dinillah Hartono Hartono Hasanudin Hasanudin Henri Peranginangin Tanjung Henri Peranginangin Tanjung Husna Zulbi Aulia Ibnu Abidin Ikhfi Khoirunnisa Ima Hafidah Ima Hafidah Imam Fathan Mubin Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Irvan Hasbiyulloh Isnaini Nurul Hanifah Jidan Ahmad Pratama Jihaddul Alfad Jundan Al Salam Aldin Kasiun Kasiun Khairil Anwar Khansa Silmi Nabilah Khisma Dina Khalisa Laili Nur Istiqomah Latifah Deviana Lukman Hakim Luthfi Hafifah Luthfia Al Kanza M. Nur Fauzy Mamat Mamat Mardiatun Nisa Ma’muri Ma’muri Miqdad Panji Asshobirin Mufidah Mufidah Mufni Amalia Muhamad Arifin Muhamad Ramdan Muhammad Ali Al Azhar Muhammad Baldan Al-Kautsar Muhammad Haekal Muhammad Haikal Fadillah Muhammad Iqbal Robbani Muhammad Nur Fauzy Mujihadi Mujihadi Mukhtori Mukhtori Muthia Nur Afifah Naffisa Ulya Safitri Najmi Shabrina Nasywa Aqilah Haya Naufal Ghaly Rozani Naufal Ibnu Tsalis Nazwa Alaida Salsabila Ni'maturrodiyah Ni'maturrodiyah Novriwandi Novriwandi Nugraheni Kus Susilaningsih Nur Anisa Nur Asyifa Nur Haqilah Rosidah Nur Hidayah Nur Sabrina Fathimah Nurjanah Nurjanah Nurlaeli Rohmah Nuryani Nuryani Olive Nabata Partono Partono Patkur Rohman Permata Dewi Kania Puji Rasmuri Putri Nurul Mutiarahuda Putri Sekarwangi Rafi Darussalam Rahmawati Rahmawati Raihan Aflah Zakiyuddin Rifqiyati Nur Fauzi Rizal Adrian Rizka Nur Aulia Rizky Amelia Ramadhanti Rohmah, Siti Ngainnur Rudi Wahyu Suharto Saepul Aziz Al-Haq Safara Diniah Sahid Anabah Saiman Saiman Salmiah Salsabilah Ilmar Fandini Samrodin Samrodin Samsul Arip Satiman Shabna Dafita Shakira Nurul Sakinah Shifa Alfiah Fajriah Silvi Aulia Siti Jubaedah Siti Komariyah Siti Medina Fadillah Siti Ngainnur Rohmah Slamet Riyadi Sobikhin Abddillah Hakim Nazil Suanda Suanda Sudrajat Fahri Sugeng Mariadi Suid Sukino Sukino Sularno Sularno Sunarno Sunarno Supriyatno Supriyatno Suroyo Suroyo Suryadi Suryadi Susanti Susanti Susanto Susanto Syafira Laila Syaiful Hidayat Tardi Tardi Taufiqurachman Taufiqurachman Tohari Tohari Tsani Nurul Hanifah Ulla Sabrina Umar Hadid Vania Indah Sabilah Vania Indah Sabillah Warji Warji Warto Warto Wasto Wasto Wawan Hermawan Wawan Wawan Winona Nurhikmah Yasmin Ramadhanti Yudi Prasetyo Yuli Astuti Yuliadi Yuliadi Yulianti Yulianti Zahra Putri Alhaqni Zahra Putri Alhaqni Zamroni Zamroni