Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.567
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Al-Mujahidah : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurnal Abdimas Bina Bangsa JOEL: Journal of Educational and Language Research Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Abdur Rahim
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Abdur Rahim; Ni'maturrodiyah Ni'maturrodiyah; Raihan Aflah Zakiyuddin; Rifqiyati Nur Fauzi; Rizka Nur Aulia
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2846

Abstract

Menurut Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti”. Pada penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pemberi kerja dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Pekerja atau buruh adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan diberikannya upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan kerja itu ada setelah timbulnya kontrak kerja atau perjanjian kerja itu sebagai pendahulu (sebelumnya) berlangsungnya suatu ikatan pekerjaan, haruslah diimplementasikan secara baik dalam artian memberikan keadilan baik itu dari pengusaha maupun tenaga kerja.
Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Abdur Rahim; Ahadul Fitri Hakim; Arip Purnama; Elha Al Hafitsyah; Fairuz Zahira
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2847

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan negara berdasarkan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Dengan menggunakan Studi Kepustakaan Maka dapat disimpulkan Indonesia Sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan di dalam undang-undang. Tanggung Jawab Keuangan Negara dari Pemerintahan dalam membentuk APBN dan APBD Serta pemberian Sanksi Administratif terhadap tindak pidana Kejahatan dalam pengelolaan keuangan yang terdapat pada Pasal 34 dan 35 didalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2003.
Implementasi Sistem Merit di Lembaga Aministrasi Negara Indonesia Abdur Rahim; Ahmad Fauzi; Amalia Diniah; Hamidah Mudafia Dinillah; Isnaini Nurul Hanifah
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2848

Abstract

Sistem merit yang diterapkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 2015 lalu telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Pada tahun 2019 LAN meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Sistem Merit (Merit System Index) yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan langkah sistem merit di Lembaga Administrasi Negara, apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, pengumpulan berbagai data/informasi pendukung sejak diterapkannya sistem merit (2015-2020). Hasilnya bahwa penerapan sistem merit di LAN dilakukan sesuai dengan prinsip dan tahapan kebijakan yang ada.
Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Abdur Rahim; Alifah Fauziah; Anna Sofana Jannah; Anisa Fitri Al Husna; Fahmi Abdilah
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2849

Abstract

Berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentuk memiliki suatu tujuan yaitu salah satunya adalah mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mewujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam Zahra Putri Alhaqni; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34120

Abstract

Violence is the action which brings strength to do coercion or physical and non physical pressure on someone or an attact of feeling destruction which is very hard, cruel, and vicious. Discrimination on women covers forced sexual intercourse which refers to the activity of sexual instinct distribution in the form of an attack until causing physical injury or emotional trauma. This paper provides an understanding of the legal protection on woman according to The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and to find out the legal protection on women according to fiqh siyasah. The author employed qualitative method with normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data namely The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and the book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 gives a systematic legal protection started from the legal substance aspect with compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, and legal companion during the process of rights and justice reinforcement. Through the regulation in Article 68 until 70 UU TPKS gives guarantee of legal certainty to the victims to gain care facility, protection, and recovery. Then in Fiqh Siyasah also gives legal protection towards women as the victim of the sexual crime. Islamic law gives the way to the victim; a woman who is forced to do zina (being raped) must not be punished and it is compulsory to the doer to give shadaqah. Keywords: Woman Legal Protection, Sexual Violence, Islamic Law              AbstractKekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi terhadap perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, yang berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cidera fisik maupun trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan buku yang berjudul Al-fiqih Al-Jinayah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan shadaqah dan mendapatkan had sesuai ajaran Islam.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Islam
ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB SANTRI KELAS IX MADRASAH TSANAWIYAH KHAIRUL BARIYYAH BEKASI Dina Al Fajri; Abdur Rahim; Ali Aminullah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.21293

Abstract

Mata pelajaran bahasa Arab diberikan agar siswa memahami isi al-Qur’an dan hadits serta penerapannya dalam kehidupan. Namun dalam pelaksanaanya, banyak problematika dilalui dan menyebabkan siwa kesulitan belajar, baik dari faktor linguistik maupun non-linguistik.Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pembelajaran serta problematika yang terjadi pada pembelajaran bahasa Arab di kelas IX MTs Khairul Bariyyah Bekasi, juga untuk mengetahui solusi yang dilakukan siswa, guru, dan sekolah untuk mengatasi problematika tersebut.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata berupa observasi dan wawancara kepada siswa dan guru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua, yakni pembelajaran bahasa Arab formal di kelas dan muhadatsah di asrama. Problematika pembelajaran bahasa Arab dapat dilihat dari dua segi, yakni linguistik dan non-linguistik, yang termasuk linguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik, yang termasuk problematika non-linguistik yaitu latar pendidikan, kurangnya kosakata, fasilitas, motivasi, lingkungan berbahasa dan alokasi waktu. Upaya untuk mengatasi problematika dilakukan tiga pihak, yaitu siswa, guru dan sekolah. Upaya yang dilakukan siswa, yaitu bertanya kepada guru, membuka kamus dan mengerjakan tugas. Upaya yang dilakukan guru yaitu memberikan motivasi dan penjelasan yang menarik agar siswa semangat belajar bahasa Arab. Sedangkan upaya yang dilakukan sekolah yaitu memberikan fasilitas dan pengajar berkualitas.
PENYULUHAN TENTANG MEMBANGUN PRIBADI YANG BERKARAKTER BAGI PELAJAR MA'HAD AL-ZAYTUN Abdur Rahim; Muthia Nur Afifah; Rizal Adrian; Wawan Wawan; Nur Asyifa; Yuliadi Yuliadi; Supriyatno Supriyatno; Saiman Saiman
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.891

Abstract

Counseling on building personal character for Ma'had Al-Zaytun students aims to guide and inspire students in developing strong and authoritative personalities. This counseling aims to provide an in-depth understanding of Islamic moral, ethical and leadership values. Through various interactive learning methods, students will be invited to explore their potential, understand Islamic values, and apply tolerance and diversity. The conclusion from this outreach activity is that Ma'had Al-Zaytun really prioritizes character building because it is an integral part of his students' education. Teachers are a key factor in this process. In building strong character, this includes daily activities such as congregational prayers, reading the Koran, and living clean as efforts that support character formation. Overall, Ma'had Al-Zaytun is committed to forming students' personalities to have strong, good and moral character through holistic education, teacher guidance, and emphasized religious values ​​in everyday life
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2015 DI MA’HAD AL-ZAYTUN Abdur Rahim; Saepul Aziz Al-Haq; Sudrajat Fahri; Fathur Ahsanu; Supriyatno Supriyatno; Yudi Prasetyo; Zamroni Zamroni; Partono Partono
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.892

Abstract

Education become a medium for developing the potential and educating students. It is from education that character is formed, so character education is the main key to building nationalism in the midst of the era of globalization that is sweeping the world. So the application of character education has the functions of building students to be better and of course in accordance with applicable regulations. So in this community service activity carried out in the Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun environment, by providing material on the application of Indramayu district regional regulations number 8 of 2015, it can provide a broad understanding of the importance of character education. The presentation of material by using the method of providing input followed by questions and answers. The results of observations that have been carried out in depth show that the personal character of Ma'had Al-Zaytun students is in accordance with Indramayu district regional regulations number 8 of 2015
PENYULUHAN TENTANG MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DENGAN PENDIDIKAN BERASRAMA DI MA’HAD AL-ZAYTUN Abdur Rahim; Nur Sabrina Fathimah; Alisatus Sina Asshobri; Naufal Ibnu Tsalis; Vania Indah Sabillah; Laili Nur Istiqomah; Muhammad Baldan Al-Kautsar; Luthfia Al Kanza
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3: September-Desember 2023
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v3i3.2823

Abstract

Boarding education has an important role in shaping individual character, independence, and competence. This research examines counseling efforts to realize self-sufficiency through boarding education at Ma'had Al-Zaytun. Counseling was carried out in five different hostels, namely Al-Fajr, Al-Nur, Al-Madani, Al-Musthofa, and Friendship. Each dormitory has different goals and targets in order to increase students' self-awareness, responsibility and independence. This counseling about realizing independence through boarding school education at Ma'had Al-Zaytun aims to provide students with an understanding of the importance of independence in boarding school life. The implementation method is by providing counseling, followed by questions and answers to explore the students' understanding, apart from that, pre-tests and post-tests are also given to determine the students' level of understanding of the counseling material. The material provided in this counseling is adjusted to the age and needs of the students in each dormitory. The results of this counseling show an increase in understanding and application of the values ​​of independence in boarding life
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Azzahra Auliadin; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36003

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah in terms of Islamic law. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The results of the research stated that the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah was running as it should. However, because its implementation is under the Ministry of Religion, the curriculum used is guided by the Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Madrasas. The Islamic law review of the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah is related to Siyasah Dusturiyah. In the conception of education at Madrasah Ibtidaiyah, it is education that prioritizes students to have a strong belief in Allah and Islamic Sharia, united in Tauhid, have Karimah morals, have broad knowledge, high skills which are summarized in "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." It is hoped that they will be ready and able to live dynamically in their community and country with full worldly and spiritual prosperity and happiness.Keywords: Islamic Law; Local regulation; Education; Implementation Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, karena dalam penerapannya menginduk dibawah Kementerian Agama, maka kurikulum yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun adalah berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah. Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kuat kepada Allah dan Syariat Islam, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam “Bastotan fil Ilmi wal Jismi.” Diharapkan mereka dapat sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan masyarakat dan negaranya dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.Kata Kunci: Hukum Islam; Peraturan Daerah; Pendidikan; Implementasi
Co-Authors Abdul Qodir Adam Malik Adem Deni Agus Susanto Ahadul Fitri Hakim Ahmad Asrof Fitri Ahmad Cahyadi Ahmad Fauzi Ahmad Subandi Al Fathin Ramadhan Ali Aminulloh Ali Sodikin Alifah Fauziah Alisatus Sina Asshobri Alvi Syahrini Amalia Diniah Anisa Fitri Al Husna Anisa Wardatuldiniah Anisah Fitri Anjar Sulistyani Anjar Sulistyani Anna Sofana Jannah Annisa Azzahra Annisa Fitria Nurjanah Annisa Kamalia Arif Budiman Arif Rahman Sholeh Arip Purnama Asyjarina Hasyyatil Hakim Azahra Auliadin Azzahra Auliadin A’alim Salam Alamsyah Bibit Bibit Cahyadi Cahyadi Daryino Daryino Dewi Utami Difa Farid Al-Fajri Dina Al Fajri Elha Al Hafitsyah Elvin Nur Kharisma Fadillah Mulyadi Fahmi Abdilah Faidhol Anwar Fairuz Zahira Fajar Hidayat Farhan Roiddin Fathur Ahsanu Fatmah Fatmah Fatur Padilah Firdaus Al Kamil Firdaus Al Kamil Fitri Nur Anisa Gina Sapitri Haeru Risman Hairun M. Rois Hamidah Mudafia Dinillah Hartono Hartono Hasanudin Hasanudin Henri Peranginangin Tanjung Henri Peranginangin Tanjung Husna Zulbi Aulia Ibnu Abidin Ikhfi Khoirunnisa Ima Hafidah Ima Hafidah Imam Fathan Mubin Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Irvan Hasbiyulloh Isnaini Nurul Hanifah Jidan Ahmad Pratama Jihaddul Alfad Jundan Al Salam Aldin Kasiun Kasiun Khairil Anwar Khansa Silmi Nabilah Khisma Dina Khalisa Laili Nur Istiqomah Latifah Deviana Lukman Hakim Luthfi Hafifah Luthfia Al Kanza M. Nur Fauzy Mamat Mamat Mardiatun Nisa Ma’muri Ma’muri Miqdad Panji Asshobirin Mufidah Mufidah Mufni Amalia Muhamad Arifin Muhamad Ramdan Muhammad Ali Al Azhar Muhammad Baldan Al-Kautsar Muhammad Haekal Muhammad Haikal Fadillah Muhammad Iqbal Robbani Muhammad Nur Fauzy Mujihadi Mujihadi Mukhtori Mukhtori Muthia Nur Afifah Naffisa Ulya Safitri Najmi Shabrina Nasywa Aqilah Haya Naufal Ghaly Rozani Naufal Ibnu Tsalis Nazwa Alaida Salsabila Ni'maturrodiyah Ni'maturrodiyah Novriwandi Novriwandi Nugraheni Kus Susilaningsih Nur Anisa Nur Asyifa Nur Haqilah Rosidah Nur Hidayah Nur Sabrina Fathimah Nurjanah Nurjanah Nurlaeli Rohmah Nuryani Nuryani Olive Nabata Partono Partono Patkur Rohman Permata Dewi Kania Puji Rasmuri Putri Nurul Mutiarahuda Putri Sekarwangi Rafi Darussalam Rahmawati Rahmawati Raihan Aflah Zakiyuddin Rifqiyati Nur Fauzi Rizal Adrian Rizka Nur Aulia Rizky Amelia Ramadhanti Rohmah, Siti Ngainnur Rudi Wahyu Suharto Saepul Aziz Al-Haq Safara Diniah Sahid Anabah Saiman Saiman Salmiah Salsabilah Ilmar Fandini Samrodin Samrodin Samsul Arip Satiman Shabna Dafita Shakira Nurul Sakinah Shifa Alfiah Fajriah Silvi Aulia Siti Jubaedah Siti Komariyah Siti Medina Fadillah Siti Ngainnur Rohmah Slamet Riyadi Sobikhin Abddillah Hakim Nazil Suanda Suanda Sudrajat Fahri Sugeng Mariadi Suid Sukino Sukino Sularno Sularno Sunarno Sunarno Supriyatno Supriyatno Suroyo Suroyo Suryadi Suryadi Susanti Susanti Susanto Susanto Syafira Laila Syaiful Hidayat Tardi Tardi Taufiqurachman Taufiqurachman Tohari Tohari Tsani Nurul Hanifah Ulla Sabrina Umar Hadid Vania Indah Sabilah Vania Indah Sabillah Warji Warji Warto Warto Wasto Wasto Wawan Hermawan Wawan Wawan Winona Nurhikmah Yasmin Ramadhanti Yudi Prasetyo Yuli Astuti Yuliadi Yuliadi Yulianti Yulianti Zahra Putri Alhaqni Zahra Putri Alhaqni Zamroni Zamroni