Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Law and Justice WAJAH HUKUM Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies
Indra Rahmatullah, Indra
Faculty Of Law State Islamic University (UIN) Of Syarif Hidayatullah Of Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

 1   2 
Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21395

Abstract

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan putusan hakim. Bahkan putusan hakim menjadi motor penggerak dinamika diskursus hukum. Tidak jarang, putusan-putusan hakim ramai untuk dibahas, didiskusikan bahkan untuk dikritisi sehingga menjadi episentrum pembaruan hukum. Adagium judgc made law yang menjadi ciri sistem hukum anglosaxon atau hakim sebagai kreator hukum (legal creator) telah melegitimasi nalar bahwa hakimlah yang berhak untuk membuat hukum, bukan raja atau penguasa karena dengan berhukum kepada sesuatu yang sudah tertulis ternyata belum mampu mendatangkan keadilan akibat proses distorsi antara idealita dan realita. Aliran filsafat realisme hukum membongkar keraguan itu semua dengan menempatkan empirisme dan pragmatisme putusan hakim sebagai jawaban akan ketidakadilan.
Iklan Menyesatkan (Deceptive Advertisement) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.283 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8454

Abstract

Baru-baru ini sebagai konsumen dikagetkan dengan merebaknya berita bahwa ada salah satu produk Susu Kental Manis (SKM) kalengan yang ternyata menurut penyelidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengandung susu murni dan tidak cocok dikonsumsi untuk anak-anak dan balita, melainkan sebagai pelengkap sajian saja. Padahal SKM tersebut merupakan merek terkenal selama puluhan tahun yang sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat ternyata berbeda dengan kandungan isi aslinya yang dipasarkan sebagai SKM murni.  
Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme) Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i1.26427

Abstract

Munculnya aliran filsafat positivisme hukum merupakan reaksi dari filsafat hukum alam yang mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas metafisik dan spekulasi teoritis. Tetapi bagi positivisme hukum, hukum tidak lain daripada buatan manusia. Maka dalam kacamata positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang identik dengan undang-undang. Keberadaan undang-undang telah menjamin kepastian hukum karena di luar undang-undang tidak dikategorikan sebagai hukum.  
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811

Abstract

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21393

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. 
Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.21394

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) is an alternative thought in legal philosophy that can provide a different view of the law. The hallmark of this thinking is that it does not take the laws made by the state taken for granted before the process of critical reasoning struggles against its legal substance. There is a situation of distrust and concern that the laws made by the state cannot bring justice because the process goes through a tug-of-war struggle for political and economic interests, causing the legal product to be vulnerable to imperfections. Neutrality, and impartiality are the keywords that become indicators to purify the law. Therefore, CLS strives to always open the veil of power relations and economic relations which always interfere with the law with its own struggle and logic. 
Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 5 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.21395

Abstract

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan putusan hakim. Bahkan putusan hakim menjadi motor penggerak dinamika diskursus hukum. Tidak jarang, putusan-putusan hakim ramai untuk dibahas, didiskusikan bahkan untuk dikritisi sehingga menjadi episentrum pembaruan hukum. Adagium judgc made law yang menjadi ciri sistem hukum anglosaxon atau hakim sebagai kreator hukum (legal creator) telah melegitimasi nalar bahwa hakimlah yang berhak untuk membuat hukum, bukan raja atau penguasa karena dengan berhukum kepada sesuatu yang sudah tertulis ternyata belum mampu mendatangkan keadilan akibat proses distorsi antara idealita dan realita. Aliran filsafat realisme hukum membongkar keraguan itu semua dengan menempatkan empirisme dan pragmatisme putusan hakim sebagai jawaban akan ketidakadilan.
Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 4 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i4.22026

Abstract

The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.
Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 6 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22203

Abstract

Abstract: Society has  own legal system, namely customary law which can be a source of national law. It exists and has been legitimized in the Indonesian constitution. With the recognition of customary law, law enforcers and lawmakers must consider it. Customary law is not made by the State, but exists, and develops with the development of society. In certain areas, the application of customary law or compliance with customary law is more binding than state law. The basic concept of customary law is from the thought of Friedrick Karl von Savigny through his various works, thus making him the philosopher who built the foundation for the School of Legal History. Keywords: Society; Customary Law; Legal History
Co-Authors Abdul Alim Mahmud Ahmad Boby Permana Ahmad Farhan Hadad Aisyah Yusriyyah Akhdal Alvan Ridwan Alya Nurfitriyah Ammar Ichsan Andi Faizkha Haditya Dede Abdul Fatah Dwi Anggorowati Eldira Puspa Juwita Euis Amalia Hari Purwadi, Hari Hasanudin Hasanudin Iis Apriyani Iis Priyani Ika Atikah Imas Febrianto M Yasir Mahmud, Abdul Alim Martua Hasibuan, Rezky Panji Perdana Mesraini Mesraini Moslem Briliant Ath Thoriq Muchtasib, Ach. Bakhrul Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Aljabar Putra Muhammad Taufiki Mustafa Zafer Soydan Mustolih Siradj Nabil Adli Rachman Nada Halillah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Putra, Muhammad Aljabar Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan Rizal Habibunnajar Rizza Zia Agusty Sheren Farah Sigit Prayogo Soemodihardjo SOYDAN, Mustafa Zafer suwadi, pujiyono Syahrul Adam Ulya, Rafa'any Darajatanti