Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Politik Dinasti dalam Perspektif Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024) Harjo, Budi; Darmastuti, Ari; Krisbintoro, R SIgit; Juantara, Bendi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.700

Abstract

Proses pencalonan Gibran Rakbuming Raka menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden PrabowoSubianto pada pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 di warnai oleh persoalan syarat GibranRakabuming Raka yang melanggar ketentuan persyaratan calon. Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan presiden/wakil presiden, di nyatakan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 tahun 2023, persyaratan calon presiden/wakil presiden tersebut di rubah menjadi syarat usia calon presiden/wakil presidenminimal berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yang diperoleh melalui pemilihan umum. Keputusan MK ini dianggap kontrofersi dan memicu kegaduhan, karena dianggap melanggar. Melanggar karena proses Keputusan tersebut melibatkan Ketua MK (hakim) Usman yang notabene adalah pamannya Gibran. Kemudian pelanggaran lainnya adalah  melanggar ketentuan open legalpolicy.  Lahirnya Keputusan MK ini dianggap sebagai politik dinasti, namun pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, pasangan PrabowoSubianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak, yaitu 58,59% secara nasional, 69,5% tingkat provinsi Lampung, dan 61,2% di Tingkat kota Bandar Lampung. Yang menarik adalah walaupun proses pencalonan Gibran yang banyak mendapat sorotan dan penolakan dari masyarakat, namun ketika dilakukan pemilihan, kemenangannya sangat signifikan. Setelah dilakukan penelitian tentang perspektif politik dinasti pada masyarakat perkotaan, studi di Bandar Lampung pada pemilu presiden/wakil presiden tahun 2024, diperoleh hasil bahwa 89% masyarakat Bandar Lampung memahami bahwa politik dinasti adalah tidak baik, dan merusak demokrasi. Namun Ketika dilakukan pemilihan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkalahkan oleh adanya politik gentong babi.Kondisi ini menunjukan bahwa perspektif masyarakat tidak berkorelasi dengan perilakunya atau distorsi.Untuk itu diperlukan usaha yang massif untuk mendorong agar perilaku masyarakat lebih cerdas, yaitu memahami bahwa keputusan politik yang dibuatnya akan berdampak baik atau buruk bagi masa depan bangsanya.
Friends and Neighbours: Electoral Geography of 2020 Local Election in Metro City, Lampung, Indonesia Warganegara, Arizka; Darmastuti, Ari; Hertanto, Hertanto; Krisbintoro, R Sigit; Febriansyah, Muhammad; Pramono, Wahyu Tyas
Forum Geografi Vol 37, No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v37i2.23316

Abstract

This article discusses local political dynamics in Indonesia, notably in the city of Metro. There are several factors why a particular candidate is more politically electable than others, including ethno-religious factors and money. Moreover, a traditional factor that needs to be considered in the study of electoral geography is the influence of the spatial effect upon voting behaviour. In the election, demographics and geography are two important factors in voting behaviour. The local election resulted in a competitive and dynamic political contest among the local elite in Metro. The result of the 2020 local election was particularly interesting because the independent candidate won and defeated the party-based candidate. This is a mixed methods approach combining the data from interviews and a qualitative survey. This research aims to analyse the spatial factor in Metro’s local election, looking at why a certain candidate won in a particular area and how the geographical factor influenced voting behaviour. Secondly, the result of the qualitative survey supported the finding that voters still consider ethno-religious factor. The finding obtained by this research reveals two significant narratives, specifically the crucial factor of ethno-religious sentiment on voting preference and the spatial factor related to residency in securing a victory for the candidate in the local election. Essentially, research concludes that the spatial factor is of importance in the context of Metro’s local election and supports Woolstencroft's (1980) classical concept of electoral geography comprising “friends and neighbours”.
LAMPUNG PROVINCE ADOPTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 05 (GENDER EQUALITY) AS GLOBAL NORMS INTO LOCAL ORDER Darmastuti, Ari; Inayah, Astiwi; Simbolon, Khairunnisa
Journal of Social Political Sciences Vol 5 No 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/jsps.v5i1.199

Abstract

This research aimed to analyze the efforts made by the Lampung Provincial Government in adopting the Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5 (Gender Equality) values ​​into the local order. The research used a qualitative descriptive method with qualitative data collection techniques. The results of this research showed that the Lampung Provincial Government has made various efforts to adopt the SDGs Goal 5 values ​​into the local order. These efforts such as made gender equality to be one of the prioritized focus by incorporating women's empowerment into the third mission of Lampung Province which was then realized in the form of work promises; implementing gender mainstreaming down to districts, city and village levels; implementing programs and activities for the development of women empowerment and child protection; creating and implementing relevant regional innovations in the field of women's empowerment and child protection and population control in Lampung Province; signing of a joint commitment; to advocating for policies related to gender mainstreaming. These efforts indicated that gender equality norms have reached a stage of internalization in the dynamics of international norms. Even the internalization has touched the people of regencies/cities and villages in Lampung Province. Nevertheless, the Lampung Provincial Government continues to face opportunities and challenges in adopting the SDGs Goal 5 values. Keywords: SDGs; gender equality; global norm; local order
EVALUASI PROGRAM RUMAH SAKIT KELILING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG Handayani, Putri; Darmastuti, Ari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3613-3622

Abstract

Tidak adanya rumah sakit di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat mendasari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan  membuat program rumah sakit keliling. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program rumah sakit keliling di Provinsi Lampung. Penelitian kualitatif ini menggunakan enam  indikator menurut, William N. Dunn yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumah sakit keliling yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program seperti biaya operasioanal yang besar tidak dibarengi oleh jumlah pasien yang dilayani, efisiensi anggaran, dan perjalanan jarak jauh yang harus melewati jalan – jalan rusak dan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pengemudi bis rumah sakit keliling. Untuk itu perlu adanya pemangkasan biaya – biaya yang kurang efektif untuk meminimalisir biaya operasional atau dengan menghibahkan rumah sakit keliling.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG Haridotama, Haridotama; Darmastuti, Ari; Hertanto, Hertanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1243-1252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis proses pengembangan inovasi pelayanan publik terpadu dalam program "Ronda" dengan menggunakan teori proses pengembangan inovasi aja Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang mesti dientaskan, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan merencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah membentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  Penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi. Kemudian pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, selain itu yang menjadi tolok ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung.