Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Potensia JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal Ilmu Hukum The Juris MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AHSAN: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Journal of Innovative and Creativity Palangka Law Review Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Nuraliah Ali
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim I Putu Ardika Saputra; Andika Natalio; Sandika Dello Primastia; Nobri Novan Harun; Andareksa Andareksa; Anwar Noor Harimurti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5721

Abstract

The purpose of this research is to find out and understand the arrangements of mixed marriages in Indonesia in cases of mixed marriage annulment and to know and understand the basis of the judge's legal considerations in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA.Jr. This research is normative legal research by referring to the source of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and using religious court decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr) on the annulment of mixed marriages. The results of this study showed that: First, regarding the arrangement of mixed marriages in Indonesia, it needs to be regulated more clearly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage jo Law No. 16/2019. Second, in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr. did not look back at whether the conditions that must be met by the respondent in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2010 Article 12 paragraph (2) which regulates the conditions for carrying out a mixed marriage that is not fulfilled are intentional by the respondent or not, but only refers to the negligence of the religious affairs office in checking the conditions of marriage that must be fulfilled by the respondent
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online elin sudiarti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9487

Abstract

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital.Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan dunia digital yakni hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Pelaksanaan Peer to Peer Lending bukan berarti tanpa resiko. Resiko yang terjadi bisa saja pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Penerima Pinjaman. Yang mana keadaan gagal bayar ini tentunya dapat merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terhadap resiko gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa
Dualism of Tiktok’s Algorithmic Impact: Disruption of Students’ Sexual Identity in Islamic Education at Palangkaraya Universities Ali, Nuraliah; Hayati, Mulida; Mopoliu, Abdul Ziqron
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol 13 No 1 (2025): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v13i1.10182

Abstract

Over 62% of Muslim college students report encountering LGBTQ+ content on TikTok-how does Islamic education respond to this digital exposure?. This study explores the dual impact of TikTok’s algorithm and its usage intensity on the formation of sexual identity and orientation among Muslim students at State General Universities (PTUN) in Central Kalimantan. This study used a mixed-method approach with a Concurrent Embedded design, in which combined quantitative regression analysis of Likert-scale questionnaire data (N = 312) and qualitative thematic analysis from in-depth interviews and literature reviews. The sample was determined using stratified random sampling based on students' semester levels. The study results TikTok significantly influences students' sexual identity and orientation (r = 0.583, p < 0.01), while Islamic education has a more modest effect (r = 0.299, p < 0.01). Together, both variables explain 46% of the variation (R² = 0.460). Notably, 70% of respondents reported experiencing value conflict after being exposed to sexual content. Regression results indicate that TikTok and Islamic education together explain 46% of the variance (R² = 0.460) in students’ sexual identity orientation. No significant link was found between TikTok usage and internalization of Islamic values (r = -0.079, p = 0.214), suggesting parallel but disconnected development paths. These findings call for urgent integration of digital Islamic literacy to Islamic education curriculum to mitigate the effect of TikTok’s algorithm, and use of social media da’wah within Islamic education frameworks to confront algorithmic influences effectively.
Peningkatan Pemahaman Kekerasan Dalam Berpacaran di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya Melalui Penyuluhan Hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nuraliah Ali; Thea Farina; Mardan Umar; Ade Puspa Anggraini; Alfi Khaerah
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/psnpm.v1.91

Abstract

Peningkatan statistik kasus kekerasan pada kelompok rentan anak, tidak terlepas dari faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman yang baik akan memberikan pengaruh terhadap reaksi yang akan dimunculkan ketika menghadapi suatu bentuk kekerasan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini hadir sebagai dukungan eksternal yang bersifat edukatif untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya. Pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan 88 remaja yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di kota Palangka Raya. Hasil pengabdian menunjukan bahwa peningkatan yang paling signifikan ditunjukan pada aspek perlindungan hukum yakni 63,63% dimana remaja baru mengetahui bahwa kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat dengan sanksi pidana. Peningkatan terendah pada aspek definisi yakni 4,5% dimana pada dasarnya remaja telah mengetahui bahwa memegang bagian tubuh sensitif bukanlah hal yang wajar dalam berpacaran. Pengabdian ini disimpulkan telah berhasil karena telah memenuhi tujuan pelaksanaannya yakni meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam beracaran dan perlindungan hukumnya.
Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum Regina Lu Amanda; Ivans Januardy; Vicka Prama Wulandari; Nuraliah Ali
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4755

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan perlindungan khusus melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya serta mengkaji akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H., studi literatur, dan analisis peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di kantor notaris tersebut, dengan sampel dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan pedoman dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan notaris memiliki peran multidimensional sebagai penjamin kepastian hukum, pemberi edukasi hukum, dan instrumen perlindungan hukum materiil. Prosedur pembuatan perjanjian meliputi tiga tahap sistematis yaitu pra-pembuatan akta, penyusunan akta, dan legalisasi pendaftaran. Perjanjian perkawinan berdasarkan akta notaris memberikan perlindungan signifikan terhadap hak kepemilikan tanah WNI. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris dan akibat hukumnya pasca perceraian bergantung pada kejelasan dan kelengkapan klausul mengenai pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Skincare atas Penggunaan Microneedle pada Produk Skincare DNA Salmon Alpi Emkananta Tarigan; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.774

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum terhadap produk skincare berbasis bioteknologi yang mengandung DNA salmon dan diaplikasikan menggunakan microneedle, alat kesehatan minimal invasif yang menembus kulit. Tujuan penelitian adalah menganalisis kejelasan pengaturan hukum, menentukan kategori regulasi yang tepat, serta menilai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas potensi kerugian konsumen. Kekaburan antara kategori kosmetik, obat, dan cosmeceutical dalam hukum indonesia menimbulkan ketidakpastian terkait izin edar, standar keamanan, dan mekanisme pengawasan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan microneedle tidak dapat ditempatkan dalam rezim kosmetik sehingga membutuhkan evaluasi dan regulasi ketat layaknya obat atau alat kesehatan. Pelaku usaha yang mendistribusikan produk DNA salmon dengan microneedle tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui perbuatan melawan hukum, strict liability, dan pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini menegaskan urgensi regulasi khusus cosmeceutical demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nazira Azwa; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha; Elin Sudiarti
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.883

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency dan dompet digital (DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (māl) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.
ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST DEFAULT DUE TO AGREEMENT ON MISUSE OF PERSONAL DATA BY ONLINE DRIVERS Eni Surinda Siregar; Nuraliah Ali; Suriansyah Murhaini; Kristian
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20682167

Abstract

Study This aim For knowing description protection consumer to breach of contract committed by online drivers against misuse of personal data with method analyze protection consumer in practice in fact as well as responsibility answer perpetrator to consumers who feel dissatisfied​ safety , discomfort , and loss for consumers . The research techniques used is method juridical normative with approach legislation and conceptual . Research results show that mismatch driver identity is form default Because performance No implemented in accordance with agreement electronics . As a result law from default the violate right consumer on security , comfort and certainty law as arranged in Constitution Protection Consumers , so that open room accountability for drivers.
Co-Authors Ade Puspa Anggraini Adilham Adilham Agus Mulyawan Ahmad Setiawan Alfi Khaerah Alpi Emkananta Tarigan Andareksa Andareksa Andika Natalio Andika Wijaya Anwar Noor Harimurti Elin Sudiarti Eni Surinda Siregar Hayati, Mulida I Putu Ardika Saputra Ivans Januardy Jefry Agung Perdana Karlinae D. Bangas Kristian Mardan Umar Mardan Umar Mopoliu, Abdul Ziqron Mulida Hayati Nazira Azwa Nobri Novan Harun Noor, Syamhudian Oktarianus Kurniawan Pratiwi, Putri Fransiska Purnama Regina Lu Amanda Sandika Dello Primastia Satriya Nugraha Supiya Supiya Suriansyah Murhaini Thea Farina Vicka Prama Wulandari