Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim I Putu Ardika Saputra; Andika Natalio; Sandika Dello Primastia; Nobri Novan Harun; Andareksa Andareksa; Anwar Noor Harimurti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5721

Abstract

The purpose of this research is to find out and understand the arrangements of mixed marriages in Indonesia in cases of mixed marriage annulment and to know and understand the basis of the judge's legal considerations in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA.Jr. This research is normative legal research by referring to the source of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and using religious court decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr) on the annulment of mixed marriages. The results of this study showed that: First, regarding the arrangement of mixed marriages in Indonesia, it needs to be regulated more clearly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage jo Law No. 16/2019. Second, in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr. did not look back at whether the conditions that must be met by the respondent in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2010 Article 12 paragraph (2) which regulates the conditions for carrying out a mixed marriage that is not fulfilled are intentional by the respondent or not, but only refers to the negligence of the religious affairs office in checking the conditions of marriage that must be fulfilled by the respondent
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online elin sudiarti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9487

Abstract

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital.Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan dunia digital yakni hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Pelaksanaan Peer to Peer Lending bukan berarti tanpa resiko. Resiko yang terjadi bisa saja pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Penerima Pinjaman. Yang mana keadaan gagal bayar ini tentunya dapat merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terhadap resiko gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa
Dualism of Tiktok’s Algorithmic Impact: Disruption of Students’ Sexual Identity in Islamic Education at Palangkaraya Universities Ali, Nuraliah; Hayati, Mulida; Mopoliu, Abdul Ziqron
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol 13 No 1 (2025): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v13i1.10182

Abstract

Over 62% of Muslim college students report encountering LGBTQ+ content on TikTok-how does Islamic education respond to this digital exposure?. This study explores the dual impact of TikTok’s algorithm and its usage intensity on the formation of sexual identity and orientation among Muslim students at State General Universities (PTUN) in Central Kalimantan. This study used a mixed-method approach with a Concurrent Embedded design, in which combined quantitative regression analysis of Likert-scale questionnaire data (N = 312) and qualitative thematic analysis from in-depth interviews and literature reviews. The sample was determined using stratified random sampling based on students' semester levels. The study results TikTok significantly influences students' sexual identity and orientation (r = 0.583, p < 0.01), while Islamic education has a more modest effect (r = 0.299, p < 0.01). Together, both variables explain 46% of the variation (R² = 0.460). Notably, 70% of respondents reported experiencing value conflict after being exposed to sexual content. Regression results indicate that TikTok and Islamic education together explain 46% of the variance (R² = 0.460) in students’ sexual identity orientation. No significant link was found between TikTok usage and internalization of Islamic values (r = -0.079, p = 0.214), suggesting parallel but disconnected development paths. These findings call for urgent integration of digital Islamic literacy to Islamic education curriculum to mitigate the effect of TikTok’s algorithm, and use of social media da’wah within Islamic education frameworks to confront algorithmic influences effectively.
Peningkatan Pemahaman Kekerasan Dalam Berpacaran di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya Melalui Penyuluhan Hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nuraliah Ali; Thea Farina; Mardan Umar; Ade Puspa Anggraini; Alfi Khaerah
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/psnpm.v1.91

Abstract

Peningkatan statistik kasus kekerasan pada kelompok rentan anak, tidak terlepas dari faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman yang baik akan memberikan pengaruh terhadap reaksi yang akan dimunculkan ketika menghadapi suatu bentuk kekerasan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini hadir sebagai dukungan eksternal yang bersifat edukatif untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya. Pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan 88 remaja yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di kota Palangka Raya. Hasil pengabdian menunjukan bahwa peningkatan yang paling signifikan ditunjukan pada aspek perlindungan hukum yakni 63,63% dimana remaja baru mengetahui bahwa kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat dengan sanksi pidana. Peningkatan terendah pada aspek definisi yakni 4,5% dimana pada dasarnya remaja telah mengetahui bahwa memegang bagian tubuh sensitif bukanlah hal yang wajar dalam berpacaran. Pengabdian ini disimpulkan telah berhasil karena telah memenuhi tujuan pelaksanaannya yakni meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam beracaran dan perlindungan hukumnya.
Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum Regina Lu Amanda; Ivans Januardy; Vicka Prama Wulandari; Nuraliah Ali
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4755

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan perlindungan khusus melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya serta mengkaji akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H., studi literatur, dan analisis peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di kantor notaris tersebut, dengan sampel dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan pedoman dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan notaris memiliki peran multidimensional sebagai penjamin kepastian hukum, pemberi edukasi hukum, dan instrumen perlindungan hukum materiil. Prosedur pembuatan perjanjian meliputi tiga tahap sistematis yaitu pra-pembuatan akta, penyusunan akta, dan legalisasi pendaftaran. Perjanjian perkawinan berdasarkan akta notaris memberikan perlindungan signifikan terhadap hak kepemilikan tanah WNI. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris dan akibat hukumnya pasca perceraian bergantung pada kejelasan dan kelengkapan klausul mengenai pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak.