Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA ASET DAERAH TERHADAP BARANG MILIK DAERAH BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Reni Yulianti; Zuhraini Zuhraini; Erik Rahman Gumiri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2987

Abstract

Regional Asset Management (Barang Milik Daerah/BMD) plays a strategic role in promoting transparent, accountable, and public-oriented governance, yet its implementation continues to face legal and administrative challenges. This study aims to analyze the responsibilities of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City in managing regional assets under Article 28 of Regional Regulation No. 4 of 2018 and to examine its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. A qualitative field research approach was employed using interviews, documentation, and descriptive data analysis. The findings reveal that BPKAD has systematically implemented regional asset management through the SIPASDA digital system, standard operating procedures, and partnerships for asset utilization, although 158 land assets remain uncertified. The study concludes that BPKAD's responsibilities reflect the principles of amanah and hifdz al-mal, which are consistent with the doctrine of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah.. ABSTRAKPengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala legalitas aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BMD berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah melaksanakan pengelolaan aset secara sistematis melalui digitalisasi SIPASDA, penerapan SOP, dan kerja sama pemanfaatan aset, meskipun masih terdapat 158 aset tanah yang belum bersertifikat. Disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab BPKAD telah mencerminkan prinsip amanah dan hifdz al-mal yang sejalan dengan konsep tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Fidiya Arvicka Putri; Efa Rodiah Nur; Erik Rahman Gumiri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2951

Abstract

Community Empowerment Institutions (LPM) play a strategic role in strengthening community participation and supporting governance at the urban village level. However, the implementation of LPM policies often faces structural and institutional obstacles that affect the effectiveness of community empowerment. This study aims to analyze the implementation of LPM policies based on Bandar Lampung City Regulation No. 5 of 2016 in Beringin Jaya Village and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, focusing on guidance and supervision, the role and performance of the LPM, and the alignment of the policy design of the City Regulation with community empowerment needs. The study employs a qualitative approach using field research. Data were collected through observation, interviews with neighborhood officials and LPM executives, as well as a review of regulatory documents and relevant literature. Analysis was conducted using a descriptive-analytical approach with a deductive methodology to link empirical findings to the positive legal framework and the principles of Siyasah Tanfidziyyah. The results of the study indicate that guidance remains administrative and incidental, while oversight tends to be reactive and is not yet based on performance indicators or impact evaluations. These conditions limit the capacity of the LPM, resulting in its role being more dominant as an implementer of government programs rather than as a strategic development partner. Furthermore, the design of local regulations remains general and top-down. The study recommends strengthening technical guidelines for guidance and oversight, conducting impact-based evaluations, building the capacity of Community Empowerment Boards (LPMs), and refining policy design to make it more participatory and context-specific. ABSTRAKLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Tetapi, implementasi kebijakan LPM sering menghadapi kendala struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LPM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 di Kelurahan Beringin Jaya serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan, peran dan kinerja LPM serta kesesuaian desain kebijakan (policy design) Perda dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan aparat kelurahan dan pengurus LPM serta telaah dokumen regulasi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan masih bersifat administratif dan incidental sementara pengawasan cenderung reaktif dan belum berbasis indikator kinerja serta evaluasi dampak. Kondisi ini membatasi kapasitas LPM sehingga perannya lebih dominan sebagai pelaksana program pemerintah dibandingkan mitra strategis pembangunan. Selain itu, desain kebijakan Perda masih bersifat umum dan top-down sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah, implementasi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan publik. Penelitian merekomendasikan penguatan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan, evaluasi berbasis dampak, penguatan kapasitas LPM serta penyempurnaan desain kebijakan yang lebih partisipatif dan kontekstual.