Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Hukum Malahayati Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal El-Thawalib Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal El-Thawalib
Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI Nabila Nur Khalik; Fathul Mu’in; Nur Rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Desa Banjar Agung Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Lia Dwi Safitri; Fathul Mu'in; Rudi Santoso
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.908

Abstract

The issue of waste management in Indonesia has become increasingly complex due to population growth, urbanization, and changing consumption patterns. Similar conditions occur in Banjar Agung Village, Jati Agung District, South Lampung Regency, where low public awareness, limited infrastructure, and weak supervision continue to hinder the implementation of waste management policies. This study aims to analyze the implementation of South Lampung Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management and examine it from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, waste management officers, community leaders, and local residents. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the regional regulation has not been optimal due to weak policy communication, limited resources, low community participation, and the absence of an integrated waste management system. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah, the policy implementation has not fully reflected the principles of amanah, maslahah, ‘adl, and prevention of mafsadah. Therefore, institutional strengthening, environmental education based on Islamic values, and greater community participation are necessary to create sustainable waste management
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI PROVINSI LAMPUNG Fauzan Azhari; Fathul Mu'in; Nur Rahmah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3084

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 concerning Guidelines for the Determination and Delimitation of Village Boundaries in Lampung Province and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. Using a literature review (library research) with a legal and conceptual approach, the results of the study indicate that the delineation of village boundaries in Lampung Province is still hampered by conflicts between modern cartographic standards and claims to traditional boundaries, customary land rights, as well as the sectoral self-interest of village governments concerned about a reduction in village fund allocations. This uncertainty regarding territorial boundaries has a negative impact on the quality of civil registration services and risks triggering horizontal conflicts within agrarian communities. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, local governments, as ulil amri, are obligated to undertake proactive legal interventions to uphold the public interest (mashlahah mursalah) and mitigate harm (sadd adz-dzari’ah). However, for such regulations to possess strong moral and social legitimacy, policy implementation on the ground must integrate the principle of deliberation and accommodate the local wisdom (‘urf shahih) of indigenous communities. Therefore, this study recommends that the local government in Lampung Province expedite the issuance of the Regent’s Regulation through a participatory mediation approach that involves traditional leaders and village elders, in order to ensure orderly public administration and guarantee peace and tranquility in the lives of villagers ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung serta meninjaunya melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa penataan batas desa di Provinsi Lampung masih terhambat oleh benturan antara standar kartografis modern dengan klaim batas tradisional, hak ulayat, serta ego sektoral pemerintah desa yang khawatir akan penurunan alokasi dana desa. Ketidakpastian batas wilayah ini berdampak buruk pada penurunan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan rentan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat agraris. Dalam kacamata Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah sebagai ulil amri berkewajiban melakukan intervensi hukum proaktif demi menegakkan kemaslahatan publik (mashlahah mursalah) dan memitigasi kerusakan (sadd adz-dzari’ah). Namun, agar regulasi tersebut memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, eksekusi kebijakan di lapangan wajib mengintegrasikan asas musyawarah serta mengakomodasi kearifan lokal (‘urf shahih) masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk mempercepat penerbitan Peraturan Bupati melalui pendekatan mediasi partisipatif yang melibatkan para tokoh adat dan sesepuh kampung, guna mewujudkan tertib administrasi negara sekaligus menjamin ketenteraman kehidupan warga desa.
Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Fathul Mu’in; Nur Rahmah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik secara setara. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), persamaan hak (al-musāwah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah), sehingga memiliki relevansi baik secara konstitusional maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.
Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah Estiqomah; Fathul Mu’in; Estiqomah, Fathul Mu’in, Syarif
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (August)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i3.1139

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Ministry of Hajj and Umrah under Presidential Regulation Number 91 of 2025 and to examine it from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). It employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. Data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—were gathered through literature review and analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the establishment of the Ministry of Hajj and Umrah represents a government policy designed to enhance the effectiveness of Hajj and Umrah administration by strengthening institutions, improving services, ensuring pilgrim protection, and supervising the conduct of these pilgrimages. From the perspective of siyasah dusturiyah, the establishment of the ministry aligns with the principles of al-masyru'iyyah (legality), maslahah mursalah (public interest/welfare), al-'adalah (justice), and al-amanah (responsibility). However, the exercise of the ministry's authority must remain within the limits prescribed by legislation to avoid overlapping jurisdiction with other institutions or the abuse of power. Consequently, the successful implementation of the Presidential Regulation hinges on the clear delineation of authority, inter-institutional coordination, and the application of accountability and transparency principles in governance.
Co-Authors Abidin Latua Adi Kurniawan Agus Setiawan Ahmad Mas’ari Ambar Sulistyani Andre Pebrian Perdana Arif Fikri Ario Feby Ferdika Aye Sudarto Bobby Oktavianda Chandra Muliawan Eriko Mardiansyah Erlina - Estiqomah Estiqomah, Fathul Mu’in, Syarif Fauzan Azhari Habib Shulton A Habib Shulton Asnawi Hendriyadi Hendriyadi Khairuddin Lia Dwi Safitri Lisnawati M. Anwar Nawawi M. Yudi Setiawan Madnasir Madnasir Martinouva, Rissa Afni Moh. Mukri Mohammad Fikri Nugraha Kholid Muhamad Bisri Mustofa Nabila Nur Khalik Nur Rahmah Nurasari Nurasari Nurasari Rudi Santoso Rudi Santoso Siti Mahmudah Tubagus Muhammad Nasarudin