I Made Pasek Diantha
Udayana Of University

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN Sulbianti -; I Made Pasek Diantha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.545 KB)

Abstract

Hak veto yang dimiliki oleh anggota-anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) senantiasa menjadi kontroversi bagi masyarakat internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam PBB serta untuk menganalisis keterkaitan antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Piagam PBB. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen-instrumen internasional yang relevan dan pendekatan analis konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak veto diatur secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Adapun keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM ATAS PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI UNI EROPA Miga Sari Ganda Kusuma; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.543 KB)

Abstract

Muslims as a part of minorities in European Union are potentially being discriminated, that this matter shall caught our attention because each EU member state basically recognize and respect the human rights, and certainly enacting their national law as well regulating the protection against discrimination. The analysis of this writings is based on the implementation of EU laws, protection against discrimination given by each EU government and the possible remedies for discriminated Muslims. In principle, the European Union has been applying certain rule regarding discrimination presented as EU Directive which should be implemented by all EU member states. As a form of human rights protection, EU provides four optional settlements on discrimination through international agencies, regional court, EU body and EU Court and also national courts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ida Ayu Febrina Anggasari; I Made Pasek Diantha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.811 KB)

Abstract

Indonesia is a largest archipelagic state in the world that puts Indonesia as a Statewith huge fishermen population. Fishermen is an important community at Indonesia,because without fisherman an archipelagic state will lost its traditional fishing right asmandated by UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) Thiswriting is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. It analyzesthe protection on Indonesia’s traditional fisherman based on national regulation andUNCLOS. It also analyzes legal measure that should be done by Indonesia to providelegal protection on their traditional fishermen.
TINJAUAN HUKUM HUMANITER MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PERSONIL MILITER YANG MENJADI TAWANAN PERANG Ivan Donald Girsang; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.824 KB)

Abstract

Military personnel are someone who is armed and prepared to do battle or war-fighting within the framework of the defense and security of the State. In times of war or the armed conflict International has a status of military personnel, among others, as a prisoner of war when the military personnel had arrested by an enemy state. During the military personnel became prisoners of war there is protection afforded by Own Country, State retaining / enemies, Protecting Power, the UN and the ICRC.
KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF Tilatama, Luh Ratna; Diantha, I Made Pasek
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i1.6578

Abstract

Perubahan jaman menuju modern serta peningkatan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi dapat berdampak terhadap peningkatan kejahatan salah satunya kejahatan seksual begal payudara. Begal payudara dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri dan banyak terjadi di Bali. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu perlu adanya regulasi hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum pidana dan kajian kriminologi terhadap kejahatan seksual begal payudara serta mengetahui faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pemecahan masalah dilakukan secara konseptual menggunakan bahan hukum primer; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bahan hukum sekunder; pandangan para sarjana yang termuat di dalam buku literatur, artikel dan informasi melalui internet. Tindak pidana kejahatan seksual begal payudara merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan seksual begal payudara diatur dalam Pasal 281 KUHP dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya yaitu faktor internal; biologis, moral dan kejiwaan kemudian faktor ekternal; media masa, ekonomi dan sosial budaya