Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review SIGn Jurnal Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Gialdah Tapiansari Batubara
Universitas Pasundan
Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Reproduksi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Resti Rahayu Oktaviani; Gialdah Tapiansari Batubara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6149

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam perspektif hukum kesehatan. Objek riset ini adalah hak kesehatan reproduksi. Adapun tujuannya guna mengkaji bentuk perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional, implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung, dan upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional diamanatkan untuk dilakukan oleh negara dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk langkah preventif dan langkah represif. Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung  belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat beberapa kasus masyarakat marginal (kelompok pemulung dan atau pengemis) yang belum memperoleh hak kesehatan reproduksi. Upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan dengan upaya perumusan kebijakan terkait implementasi hak kesehatan reproduksi, pendidikan hukum, sosialisasi maupun pengawasan.
IMPLEMENTASI MODEL PIDANA KERJA SOSIAL BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM ADAT SUNDA Yustia, Rd. Dewi Asri; Batubara, Gialdah Tapiansari; Ludiana, Tia
LITIGASI Vol. 22 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v22i2.4526

Abstract

Criminal sanctions against perpetrators of corruption crimes require extraordinary breakthrough according to the penal objectives, which is not only to provide a deterrent effect for the perpetrators, but also to provide benefits to the community by optimizing the competencies held by the perpetrators, since perpetrators of corruption are competent either in the aspects of social, economics and politics. The current criminal sanctions do not lead to the utilization of the potential possessed by the perpetrators of criminal acts. The focus still leads to deter the perpetrators only by providing severe criminal sanctions, namely by accumulating criminal sanctions in prison and fines, as well as other additional sanctions that focus on perpetrators, not on to interests of the state and society. The result of the research is to conceive the concept of social work sanctions that utilize the competence/expertise of the perpetrators to be able to provide great benefits to the community directly which implementation is based on the values ​​contained in Sundanese customary law, so that the objectives of the punishment are not only to correct the conduct of the perpetrators, but also to restore state financial losses, and to provide great benefits for the community. Keywords: Sanction of Community Service, values, Sundanese Customary Law, Purpose of Punishment.
Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan Vianca Nayla Azzahra; Gialdah Tapiansari Batubara
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2451

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikologis korban. Objek penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak psikologis dan faktor psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat serta pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat secara psikologis berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban dan menurut teori psikoseksual disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban yang terimplementasikan tidak saja pada tataran regulasi tetapi juga penegakan hukumnya merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum dan keputusan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban.
Disharmonisasi Struktur Sanksi Pidana dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati terhadap Kebijakan Pertambangan di Ekosistem Karst Aerlangga Kusumah Nur Putra; Gialdah Tapiansari Batubara
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.3028

Abstract

The complexity of environmental issues in Indonesia is escalating due to unsustainable exploitation of natural resources, particularly in vulnerable karst ecosystems affected by mining activities. Karst ecosystems, featuring unique hydrological functions and high biodiversity, often suffer irreversible damage such as groundwater degradation and loss of endemic habitats from illegal or environmentally unfriendly permitted mining.The case of kumbung stone mining in Tuban, East Java, exemplifies regulatory disharmony between conservation and mining laws. This study emphasizes the need to harmonize criminal sanctions between Law No. 32/2024 and Law No. 4/2009 to protect karst ecosystems, alongside environmental law enforcement solutions. Using a normative juridical approach grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, it proposes regulatory revisions, enhanced sanctions (billions in fines, longer imprisonment, ecosystem restoration), mining permit moratoriums, independent audits, and community involvement to create deterrent effects and support sustainable development.
Kekerasan Cybersex Berbasis Gender Terhadap Perempuan Melalui Fitur Chatbot Anonymous Media Sosial Telegram Nadhira Maulan Azizzah; Gialdah Tapiansari Batubara
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 4 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i4.2823

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations governing gender-based cybersex violence through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media within the framework of national law and legal protection for women as victims of gender-based cybersex committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach through legislation. This study uses Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and the theory of needs to explain power relations, legal constructs that impact the subordination of women, and the psychological factors behind cybersex behavior. This study uses a qualitative legal analysis method.The results of the study show that legal regulations on gender-based cybersex violence within the national legal framework are found in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law). The ITE Law provides a basis for criminalizing immoral content in the digital space, but it is still limited and has the potential for multiple interpretations. The TPKS Law represents progress in the legal system with more comprehensive regulations because it not only focuses on criminal punishment but also on the victims. Legal protection for women as victims of gender-based cybersex committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media is currently still not optimal. This is because even though a national legal framework is in place, the existing legal framework still has weaknesses, one of which is that the regulatory text is still open to multiple interpretations. The multiple interpretations of the text have weakened legal protection for women who are victims of gender-based cybersex violence committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media.
Co-Authors Adiningsih, Yufiyandini Aerlangga Kusumah Nur Putra Anthon Freddy Susanto Dini Dewi Heniarti Edi Setiadi Faris Fachrizal Jodi Firdaus, Arifin Gusriana, Fahmi Jaya, Belardo Prasetya Mega Koswara Koswara Ludiana, Tia Muhammad Nabbil Atqiya Muhammad Muhammad, Muhammad Nabbil Atqiya Nadhira Maulan Azizzah Oktaviani, Resti Rahayu Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri Rd. Dewi Asri Yustia Rena Yulia Resti Rahayu Oktaviani Ridwan Rika Kurniasari A Sahla Billah Sahira Shinta Diva Sofia Nur Azizah Samsi Sophie Nandita Takdir Takdir Yakindo Takdir Yakindo, Takdir Vianca Nayla Azzahra