Articles
<![CDATA[Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Rahma Noviyanti]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.856 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i1.236
<![CDATA[AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakimAbstractCorruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU ]]>
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.577
<![CDATA[Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Namun di pihak lain pengaturan hukum pidana adat berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Tulisan ini mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormat dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG ]]>
<![CDATA[Lovely Fortuna]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.607
<![CDATA[Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO ]]>
<![CDATA[Laras Yudari]]>;
<![CDATA[Ismansyah Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696
<![CDATA[Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Sry Wahyuni]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.851
<![CDATA[This article explores the legal ramifications of defamation on social media as well as the types of behavior that fall under the heading of criminal defamation on social media. To make daily tasks easier for people to complete, technology is still being created. Internet-based criminal acts such as insults or defamation, perpetrated by one person against another person or organization, are becoming more common in Indonesia. The concept of error is one of the legality concepts used in the criminal responsibility system. Normative juridical research, which focuses on the application of constructive legal standards or principles, is the method used in this study. According to the findings of this study, Article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions and Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions both govern how those who commit criminal acts of defamation through social media can be held legally accountable. Article 310 (1) of the Criminal Code governs the crime of slander. Basically, it happens when someone writes a post on Facebook with the intent to insult and libel the offender. Thus, the distribution of electronic material that involves insults or defamation is prohibited by Article 45 paragraph 3 of the ITE Law.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak ]]>
<![CDATA[Melia Kantosa]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>;
<![CDATA[Siska Elvandari]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.905
<![CDATA[Sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of its motives, nature, form, intensity and modus operandi. As a social reality, the problem of sexual violence cannot be avoided and has always existed, giving rise to anxiety, because sexual violence is considered a disturbance to the welfare of society and its environment. Cases of sexual violence that are rife at this time occur in early childhood committed by Herry Wirawan against 13 of his female students, this can cause deep trauma and destroy a child's future. The form of law enforcement for Herry Wirawan is being sentenced to death. However, the National Commission for the Protection of Human Rights had given a rejection and protection of human rights to Herry Wirawan's death penalty because it was considered that this sentence was not in accordance with human rights. To answer this question, it is necessary to know how the death penalty exists in the new Criminal Code and what forms of legal protection for victims and children resulting from sexual violence committed by Herry Wirawan. This research is a type of legal research using a normative juridical legal research approach. The results of this study indicate that the death penalty provisions in the new Criminal Code are no longer the same as capital punishment in the Dutch heritage Criminal Code. Death penalty in the Dutch heritage Penal Code is known as the main criminal sanction with the first order, while the death penalty in the new Penal Code is no longer a type of principal punishment but only as an alternative punishment for certain criminal acts specified in the law. And the perpetrator was sentenced to death to pay restitution of Rp. 322,923,122.00 and confiscated all of Herry Wiwan's assets/assets to be used for the education and survival costs of the victims' children and their babies until they were adults and married.]]>
<![CDATA[Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yonar Harada Taquas Elta]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1036
<![CDATA[Hukum pidana di Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas di bawah hegemoni paradigma positivisme, menekankan suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana. Jika hanya berorientasi pada undang-undang saja maka keadilan yang diwujudkan hanyalah keadilan formal. Paham critical legal studies menentang dan mengkritik pemahaman tersebut. Fokus sentral critical legal studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum atau asas hukum, termasuk asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa paradigma critical legal studies memberikan pandangan yang berbeda terhadap asas legalitas. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofi, perundang-undangan, dan hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa paham critical legal studies telah masuk di dalam sistem hukum di Indonesia, baik melalui teori hukum maupun melalui undang-undang. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan refleksi dari pemahaman critical legal studies. Pasal tersebut memberikan arti yang berbeda mengenai asas legalitas dari apa yang dipahami selama ini serta mengisyaratkan peluang untuk mengisi kelemahan dari asas legalitas status quo.]]>
<![CDATA[Investigation of Violent Theft Crimes That Caused the Death of People (Case Study LP/15/K/VII/2018/Sek at the Pariangan Tanah Datar Police) ]]>
<![CDATA[Arief Hidayat]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>;
<![CDATA[Nani Mulyati]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34007/jehss.v6i1.1880
<![CDATA[This article aims to find out and analyze investigations into criminal acts of theft with violence that resulted in the death of people and to find out and analyze the obstacles encountered and the efforts made by investigators in carrying out investigations into criminal acts of theft with violence which Resulted in the death of people at LP/15/K/VII/2018 in the Legal Area of the Pariangan Police, Tanah Datar. The problem focused on how investigators tried to overcome the obstacles encountered during the investigation on LP/15/K/VII/2018 in the Pariangan Tanah Datar Police Legal Area. In this article, what is used as a legal research method is normative-empirical, namely legal research based on legal research that not only examines the normative system of laws and regulations but also observes the reactions and interactions that occur when the normative system works or is implemented in the society under study. This article is descriptive, in which this study aims to clarify and validate the case studied. The data were obtained through document studies and direct interviews with Investigator Ipda Lian Tanjung at the Pariangan Tanah Datar Police who handled the case and were analyzed qualitatively.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Ridho Ridho Ilham]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Yoserwan .]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam ketentuan rahasia jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam Pasal tersebut jelas-jelas berbunyi hanya Undang-Undang yang bisa membuka jabatan notaris. Sedangkan jabatan notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.]]>
<![CDATA[Penitipan Sertipikat Tanah pada Kantor Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Sari Wulan]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1125
<![CDATA[The agreement of sale and purchase made before notaries is commonly referred to as the Deed of Sale and Purchase, hereinafter referred to as PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). PPJB is a temporary agreement made when the conditions for the sale and purchase process are not yet fulfilled. In the practice of notarial deeds, it is common to store land title certificates related to the deed, whether it is Right to Build (Hak Guna Bangunan) or Right of Ownership (Hak Milik). In reality, many parties have ill intentions, leading to cases of reporting notaries for alleged embezzlement of the deposited land certificates. This thesis addresses the following issues: 1) What are the reasons for storing land certificates in the making of Sale and Purchase Deeds in the city of Bukittinggi? 2) What are the responsibilities of notaries regarding the storage of land certificates at the Notary Office in Bukittinggi? 3) What legal protections are available for land certificate holders who have entrusted their certificates to the Notary Office? The research method used in this study is the empirical juridical method, which involves approaching the problem by examining the applicable legal norms and connecting them with the legal facts found in the field. The reasons for depositing certificates at the notary office, especially with Notary Elfita Achtar, are due to the incomplete legal process and the absence of clear and immediate elements in the sale and purchase agreement. The responsibilities of a notary regarding the deposited certificates can be categorized into three types: administrative responsibility, civil responsibility, and criminal responsibility. Legal protection for certificate owners can be sought through administrative means (filing a report with the Notary Supervisory Board), civil means (filing a civil lawsuit with the District Court), and criminal means (submitting a report to the Police Office).]]>
