Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.645
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Journal Presumption of Law Interdisciplinary Social Studies IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Case Law Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Pahlawan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Binamulia Hukum Rechtsnormen: Journal of Law
Recca Ayu Hapsari
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana Jania Alfi*, Deby Resiardina; Ayu Hapsari, Recca
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24774

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seperti pembuatan penelitian kemasyarakatan, Pembimbingan Klien, Pendampingan dan pengawasan Anak. Salah satu upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dan assesmen klasifikasi penempatan narapidana/tahanan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko Klien Pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian kemasyarakatan, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat fungsi pembinaan. Serta Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta tranparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB,CB,CMB, dan Asimilasi dirumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.
Mutual Legal Assistance Pada pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia Bambang Hartono; Recca Ayu Hapsari
SASI Vol 25 No 1 (2019): Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v25i1.136

Abstract

The development of global information and transportation technology is accompanied by the development of criminal acts that no longer recognize jurisdictional boundaries, so that the response requires joint handling of world countries. Mutual assistance in criminal matters is one way to stop fraudulent acts of criminals who want to hide assets. The implementation of the Mutual Legal Assistance System was realized in the implementation of Law Number 1 of 2006 concerning Reciprocal Assistance in Criminal Issues, namely by establishing cooperation with countries that have the potential to be used as hiding places or to save income from the crime. This has become one of the efforts to prevent cross-jurisdictional cyber crime by implementing a Mutual Legal Assistance System
Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen di Lampung) Kurniawan Suya Negara; Tami Rusli; Recca Ayu Hapsari
Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i1.377

Abstract

Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.
PERSPEKTIF HUKUM DALAM KEBIJAKAN RELAKSASI PENGENAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM Ayu Hapsari, Recca; Satria, Indah; Hesti, Yulia
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.22

Abstract

Dampak pandemi covid 19 ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi pertunjukan. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan risiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Kebijakan relaksasi dalam rangka penegakan hukum persaingan dan pengawasan implementasi mitra UMKM dalam bentuk Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang relaskasi penegakan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
PENGUATAN UMKM KOLEKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG NELAYAN CUNGKENG TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG MELAUI PEMBUATAN KERUPUK CUMI Hesti, Yulia; Hapsari, Recca Ayu; Ainita, Okta; Satria, Indah
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.28

Abstract

UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Pemberdayaan perempuan yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dalam satu komunitas untuk melakukan perubahan dalam kemandirian ekonomi, peluang usaha dapat tercipta ketika para perempuan hebat dapat membaca kesempatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang demi kemajuan perekonomian keluarga. Kampung Nelayan Cungkeng, Jalan Teluk Bone, Kota Karang, Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang paling baik untuk pengembangan usaha perikanan salah satunya cumi yang diolah menjadi kerupuk cumi. Dimana laut didaerah tersebut sangat berpotensi dalam penghasil cumi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Upaya Dalam Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi dan Hambatan Dalam Pemasaran Hasil Pembuatan Kerupuk Cumi? Upaya Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi adalah: Memberikan Motivasi guna mendorong dan menumbuhkan gairah dan semangat kerja dalam UMKM dan dapat meningkatkan produktivitas kerja tim UMKM, Pemberian pelatihan dilakukan guna terus memberikan pengetahuan dan keterampilan para tim UMKM agar pengetahuan dan keterampilannya dapat terus meningkat guna kemajuan produk dan pemasaran dari krupuk cumi tersebut. Hambatan dalam pemasaran hasil pembuatan kerupuk cumi yang dihasilkan oleh UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pentingnya tentang kemasan, merek, hasil produk dan target pasar. Saran yang diharapkan kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengolah cumi menjadi kerupuk yang menarik dan di gemari oleh konsumen, serta dapat dipasarkan secara luas tidak hanya konsumen local namun dapat dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar.
Bankruptcy Indicator Frameworks Used In Cross-Country Reviews (Indonesia – Russia Bankruptcy Law) Hapsari, Recca Ayu Hapsari; Tata Wijayanta; Irna Nurhayati; Stanislav Vladimirov Mladenov
Nurani Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i1.22023

Abstract

The differences and similarities in the legal frameworks of Cross-country will shed light on the effectiveness of their respective bankruptcy systems. This research employs a comparative analysis of bankruptcy laws in Indonesia and Russia, with a focus on determining debtor bankruptcy indicators. The methodology comprises qualitative research using normative and empirical juridical approaches to analyze bankruptcy laws in Indonesia and Russia, focusing on determining debtor bankruptcy indicators. Indonesian law focuses on debtors' ability to pay using default lawsuits. In contrast, Russian law traditionally uses the impossibility of payment as a benchmark for insolvency and focuses on meeting creditors' claims. Key indicators of debtor bankruptcy in Indonesia include the inability to fully satisfy creditors' claims and meet mandatory payments. This emphasis on financial obligations plays a critical role in determining insolvency in Indonesian bankruptcy law.
Pertanggungajwaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met) Marshanda, Annisa; Hapsari, Recca Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2171

Abstract

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungajwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telah penuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Implementasi Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Rapiq, Muhammad; Hapsari, Recca Ayu
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.907 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v9i2.126

Abstract

The purpose of this research is to assess how the implementation of the cancellation of the auction of the execution of dependent rights on a piece of land in Sukadamai Village of Natar District of South Lampung Regency based on Decision Number: 39/ Pdt.Bth / 2019 / PN. Kla? and what are the factors inhibiting the implementation of the cancellation of the auction of the execution of dependent rights on a piece of land in Sukadamai Village of Natar District of South Lampung Regency based on Decision Number: 39/Pdt.Bth/2019/Pn.Kla.? Research methods use normative and empirical juridical approaches. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative juridical. The results of the study showed that the auction can be canceled if the auction process is not in accordance with the correct procedure, this can only be canceled by a court ruling with permanent legal force (provisional). The provisions are in accordance with the sound in Article 24 of the Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013. The legal consequences arising against the auction object is the return of the auction object to its original status, namely as a guarantee object held by the holder of the Dependent Rights certificate. The right of the winner of the auction to the auction item that has been won by him will be lost and the item will return to its original status to the auction seller.
PERLINDUNGAN HUKUM TEKNOLOGI IDENTITAS DIGITAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI IDENTITAS BERBASIS BIOMETRIK Zahra, Nabilla; Hapsari, Recca Ayu; Safitri, Melisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51062

Abstract

Identitas digital merupakan sebuah refleksi dari diri seseorang yang dibuat dalam bentuk dan sistem digital. Di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat, sistem verifikasi identitas digital di dalam dunia teknologi juga ikut berkembang. Salah satunya adalah verifikasi identitas digital menggunakan sistem biometrik. Biometrik merupakan pengenalan individu yang berdasarkan karakteristik anatomi dan perilaku seperti sidik jari, wajah, iris, dan suara. Biometrik juga sangat relevan dengan teknologi karena biometrik digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia. Sistem verifikasi mempunyai tujuan untuk menerima atau menolak identitas yang diklaim sesorang. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jadi, Sistem verifikasi identitas digital berbasis biometrik ini merupakan salah satu solusi untuk keamanan verifikasi data pribadi seseorang karena cara penggunaanya hanya dapat terverifikasi oleh karakteristik anatomi seseorang sehingga sangat sulit untuk dipalsukan.KATA KUNCI: Teknologi, Sistem Verifikasi, Identitas Digital, Biometrik Digital identity is a reflection of one's self made in digital forms and systems. In the era of digitalization which is currently developing rapidly, digital identity verification systems in the world of technology are also developing. One of them is digital identity verification using a biometric system. Biometrics is the recognition of individuals based on anatomical and behavioral characteristics such as fingerprints, faces, irises, and voices. Biometrics is also very relevant to technology because biometrics is used to analyze human physique and behavior. The verification system aims to accept or reject the identity claimed by someone. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach. So, this biometric-based digital identity verification system is one of the solutions for the security of verifying someone's personal data because the way it is used can only be verified by a person's anatomical characteristics so it is very difficult to fake.KEYWORDS: Technology, Verification Systems, Digital Identity, Biometrics
Urgent Implementation of Regulatory Technology and Supervisory Technology in the Financial Technology Industry Hapsari , Recca Ayu; Resmi, Mahkota Djati Sinto; Safitri, Melisa
Arena Hukum Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.4

Abstract

Financial technology represents a significant innovation in Indonesia’s financial sector, encompassing regulation, practice, and oversight. While fintech has expanded rapidly, the surge in users has led to more complex products. This complexity increases the susceptibility of fintech to abuses, heightening risks of fraud, money laundering, and predatory lending. To mitigate these risks, the implementation of financial technology must be rigorously regulated and supervised, supported by advancements in regulatory and supervisory technology. This study aims to conduct a juridical analysis of regulatory and supervisory technology in the financial technology industry, exploring how these technologies are applied to enhance compliance and oversight. This study uses empirical methods with a qualitative-descriptive analysis approach and a socio-legal approach. The study results found that regulatory technology and supervisory technology are regulated in Articles 19 and 22 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Financial technology operators carry out regulatory technology implementation with five basic regulatory technology implementation programs, namely e-KYC, e-reporting, fraud detection, regulatory compliance, and risk management, as well as the application of supervisory technology carried out by regulators with five basic programs for implementing supervisory technology, namely in the form of data analytics, e-reporting, tax reporting mining, customer support technology, and e-licensing.
Co-Authors Adheliana Shafira Riska Adheliana Shafira Riska Agatha jessica Putri Apri nisa Aprinisa Aristianto, Kayla Astrida Atri Pala Sapitri Bambang Hartono Crissila Wati, Devia Damayanti, Putri Lidia Deby Resiardina Jania Alfi* Dera Maulinda Desi Ervina Sari Desnia Kasih Eka Gea Erlina B Ersa Marcellina Ersa Marcellina Ferdianza, Rizki Gilang Adivia Ramadan Heru Nugroho Hidayat, Alian Hadi Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Irna Nurhayati Irna Nurhayati Jania Alfi*, Deby Resiardina Kurniawan Suya Negara M Argo Renaldo M Rahman Adinata M. Chairul Rizal Maroni Maroni Marshanda, Annisa Melisa Safitri Muhammad Satria Akbari Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nadira Tresya Nenni Dwi Ariyani Niki Agus Santoso Okta Ainita P, Zikri Aldino Z. Putri Rahma Ramadhani Putri, Rachel Anzani Rahmadanti, Shafira Rapiq, Muhammad Resmi, Mahkota Djati Sinto Reza Apiat Riska, Adheliana Shafira Risti Dwi Ramasari Rizky Reza Pahlevi Shafa Clarissha, Vindria Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Stanislav Vladimirov Mladenov Stanislav Vladimirov Mladenov Tami Rusli Tata Wijayanta Tresya, Nadira Vindria Shafa Clarissha1 Yona Selvia Nada Yulia Eka Hesti Yulia Hesti Zahra, Nabilla Zainab Ompu Jainah Zikri Aldino Z. P Zulfi Diane Zaini