Claim Missing Document
Check
Articles

Mutual Legal Assistance Pada pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia Bambang Hartono; Recca Ayu Hapsari
SASI Vol 25, No 1 (2019): Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v25i1.136

Abstract

The development of global information and transportation technology is accompanied by the development of criminal acts that no longer recognize jurisdictional boundaries, so that the response requires joint handling of world countries. Mutual assistance in criminal matters is one way to stop fraudulent acts of criminals who want to hide assets. The implementation of the Mutual Legal Assistance System was realized in the implementation of Law Number 1 of 2006 concerning Reciprocal Assistance in Criminal Issues, namely by establishing cooperation with countries that have the potential to be used as hiding places or to save income from the crime. This has become one of the efforts to prevent cross-jurisdictional cyber crime by implementing a Mutual Legal Assistance System
Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen di Lampung) Kurniawan Suya Negara; Tami Rusli; Recca Ayu Hapsari
Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i1.377

Abstract

Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.
Responsibility of Perpetrators of Murder with Same-Sex Romance Motive (Study of Decision Number: 64/Pid.B/2022/PN. Kot) Hapsari, Recca Ayu; P, Zikri Aldino Z.
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.517

Abstract

Background. It is hoped that the judge will give a severe criminal verdict against the perpetrators of the crime of murder in order to have a deterrent effect on the perpetrators of the crime. Purpose. Gambling is a prohibited act as stipulated in Article 303 of the Criminal Code, 303 bis of the Criminal Code, and Article 27 paragraph (2) of the Law on information and electronic transactions. In verdict number 233/Pid.B/2022/Pn.Cbd the author found a discrepancy in the application of the article, so the problem in this study is "How is the application of the law of online gambling in verdict number 232/Pid.B/2022/Pn.Cbd?". Method. This research uses normative juridical types contained in laws and court decisions, as well as legal norms that exist in society. Results. The consideration of the judge in the verdict of the murder case with same-sex romance motive considers the criminal elements in the indictment, considers the justification and excuse as the basis for removing criminal liability for the defendant and considers the aggravating and mitigating circumstances by stating that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of participating in premeditated murder as charged in the first alternative primair indictment of the Public Prosecutor and imposing a sentence on the Defendant therefore with imprisonment for 17 (seventeen) years. Conclusion. The conclusion of this research is the accountability of the perpetrator of the crime of murder with the motive of same-sex romance is the ability of the defendant to be accountable for his actions through the mechanism of the criminal justice process to decide the criminal penalty for the defendant.
Consideration of Discerationary Actions by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases (Study at the Directorate of General Criminal Investigation of the Lampung Regional Police) Hapsari, Recca Ayu; Tresya, Nadira
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.536

Abstract

Background. Domestic violence (hereinafter abbreviated as domestic violence) is one form of violence that occurs in people's lives. The violence is often also referred to as dosmetic violence because it occurs in the domestic sphere, the problem of domestic violence is one of the important things that became a serious concern by the Indonesian government in the reform era. Purpose. How is the consideration of discretionary actions by the Police in the application of restorative justice to the resolution of domestic violence cases and how are efforts to overcome domestic violence crimes carried out by the Police? Method. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Results. Consideration of Discretionary Action by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases is through a restorative justice approach.  Efforts to overcome domestic violence crimes carried out by the police are carried out through several stages, namely pre-emptive, preventive, repressive containment efforts. Conclusion. Consideration of Discretionary Actions by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases is through a restorative justice approach in accordance with procedures to provide legal certainty for victims based on restorative justice requirements in solving domestic violence crimes and additional requirements based on the provisions of Article 3 and Article 5 of the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice Handling of Crimes.
PENGUATAN UMKM KOLEKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG NELAYAN CUNGKENG TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG MELAUI PEMBUATAN KERUPUK CUMI Hesti, Yulia; Hapsari, Recca Ayu; Ainita, Okta; Satria, Indah
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.28

Abstract

UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Pemberdayaan perempuan yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dalam satu komunitas untuk melakukan perubahan dalam kemandirian ekonomi, peluang usaha dapat tercipta ketika para perempuan hebat dapat membaca kesempatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang demi kemajuan perekonomian keluarga. Kampung Nelayan Cungkeng, Jalan Teluk Bone, Kota Karang, Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang paling baik untuk pengembangan usaha perikanan salah satunya cumi yang diolah menjadi kerupuk cumi. Dimana laut didaerah tersebut sangat berpotensi dalam penghasil cumi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Upaya Dalam Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi dan Hambatan Dalam Pemasaran Hasil Pembuatan Kerupuk Cumi? Upaya Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi adalah: Memberikan Motivasi guna mendorong dan menumbuhkan gairah dan semangat kerja dalam UMKM dan dapat meningkatkan produktivitas kerja tim UMKM, Pemberian pelatihan dilakukan guna terus memberikan pengetahuan dan keterampilan para tim UMKM agar pengetahuan dan keterampilannya dapat terus meningkat guna kemajuan produk dan pemasaran dari krupuk cumi tersebut. Hambatan dalam pemasaran hasil pembuatan kerupuk cumi yang dihasilkan oleh UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pentingnya tentang kemasan, merek, hasil produk dan target pasar. Saran yang diharapkan kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengolah cumi menjadi kerupuk yang menarik dan di gemari oleh konsumen, serta dapat dipasarkan secara luas tidak hanya konsumen local namun dapat dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar.
Pertanggungajwaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met) Marshanda, Annisa; Hapsari, Recca Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2171

Abstract

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungajwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telah penuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Implementasi Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Rapiq, Muhammad; Hapsari, Recca Ayu
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.907 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v9i2.126

Abstract

The purpose of this research is to assess how the implementation of the cancellation of the auction of the execution of dependent rights on a piece of land in Sukadamai Village of Natar District of South Lampung Regency based on Decision Number: 39/ Pdt.Bth / 2019 / PN. Kla? and what are the factors inhibiting the implementation of the cancellation of the auction of the execution of dependent rights on a piece of land in Sukadamai Village of Natar District of South Lampung Regency based on Decision Number: 39/Pdt.Bth/2019/Pn.Kla.? Research methods use normative and empirical juridical approaches. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative juridical. The results of the study showed that the auction can be canceled if the auction process is not in accordance with the correct procedure, this can only be canceled by a court ruling with permanent legal force (provisional). The provisions are in accordance with the sound in Article 24 of the Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013. The legal consequences arising against the auction object is the return of the auction object to its original status, namely as a guarantee object held by the holder of the Dependent Rights certificate. The right of the winner of the auction to the auction item that has been won by him will be lost and the item will return to its original status to the auction seller.
PERLINDUNGAN HUKUM TEKNOLOGI IDENTITAS DIGITAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI IDENTITAS BERBASIS BIOMETRIK Zahra, Nabilla; Hapsari, Recca Ayu; Safitri, Melisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51062

Abstract

Identitas digital merupakan sebuah refleksi dari diri seseorang yang dibuat dalam bentuk dan sistem digital. Di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat, sistem verifikasi identitas digital di dalam dunia teknologi juga ikut berkembang. Salah satunya adalah verifikasi identitas digital menggunakan sistem biometrik. Biometrik merupakan pengenalan individu yang berdasarkan karakteristik anatomi dan perilaku seperti sidik jari, wajah, iris, dan suara. Biometrik juga sangat relevan dengan teknologi karena biometrik digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia. Sistem verifikasi mempunyai tujuan untuk menerima atau menolak identitas yang diklaim sesorang. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jadi, Sistem verifikasi identitas digital berbasis biometrik ini merupakan salah satu solusi untuk keamanan verifikasi data pribadi seseorang karena cara penggunaanya hanya dapat terverifikasi oleh karakteristik anatomi seseorang sehingga sangat sulit untuk dipalsukan.KATA KUNCI: Teknologi, Sistem Verifikasi, Identitas Digital, Biometrik Digital identity is a reflection of one's self made in digital forms and systems. In the era of digitalization which is currently developing rapidly, digital identity verification systems in the world of technology are also developing. One of them is digital identity verification using a biometric system. Biometrics is the recognition of individuals based on anatomical and behavioral characteristics such as fingerprints, faces, irises, and voices. Biometrics is also very relevant to technology because biometrics is used to analyze human physique and behavior. The verification system aims to accept or reject the identity claimed by someone. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach. So, this biometric-based digital identity verification system is one of the solutions for the security of verifying someone's personal data because the way it is used can only be verified by a person's anatomical characteristics so it is very difficult to fake.KEYWORDS: Technology, Verification Systems, Digital Identity, Biometrics
Pemanfaatan Fintech secara Cerdas bagi UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung di Era Digital Aprinisa, Aprinisa; Santoso, Niki Agus; Hapsari, Recca Ayu; Damayanti, Putri Lidia; Aristianto, Kayla Astrida
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11748

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman UMKM tentang penggunaan layanan teknologi finansial (fintech) di kalangan mitra UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung. Dalam era digital, pemanfaatan fintech menjadi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Kegiatan ini melibatkan serangkaian pelatihan interaktif yang mencakup topik-topik seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, dan manajemen risiko terkait penggunaan fintech. Metode pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data awal, pelatihan, dan pendampingan pascapelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang produk-produk fintech, di mana 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam menerapkan pengetahuan baru mereka. Kegiatan ini juga menciptakan kesempatan untuk kolaborasi antar UMKM serta membangun jaringan dengan penyedia layanan fintech. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fintech, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan sangat penting untuk mendukung adaptasi UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial secara efektif. Kata Kunci: Fintech, MSMEs, BUMN House
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Mengakibatkan Luka pada Korban Hidayat, Alian Hadi; Hapsari, Recca Ayu
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i4.226

Abstract

Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban dan bagaimana pertimbangan hakim dalam meumutus perkara pidana kekerasaan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban pada Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke 1 kuhpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dinilai sesuai dikarenakan jaksa penuntut umum melihat Terdakwa selama masa penahanan berprilaku baik, koperatif dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu korban tidak mengajukan tuntutan lebih terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Pertimbangan Hakim secara Yuridis dapat dilihat di dalam persidangan bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan kejadian perkara, barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, surat hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengkibatkan luka pada korban. Selain itu pertimbangan Hakim secara Non Yuridis bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum