Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa ]]>
<![CDATA[M Rahman Adinata]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware ]]>
<![CDATA[Kurniawan Suya Negara]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.246
<![CDATA[Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar. Kata Kunci: perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data, fintech.]]>
<![CDATA[Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Rizky Reza Pahlevi]]>;
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2826
<![CDATA[Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini : pertama, melalui jalur pengadilan (litigasi), kedua, melalui jalur alternative (non litigasi).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KORUPSI BANDARA RADEN INTAN LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[Atri Pala Sapitri]]>;
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.894 KB)
|
DOI: 10.33751/palar.v7i1.3032
<![CDATA[Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk Mengenalisis pertimbangan hakim Judex Factie dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan bebas      korupsi pekerjaan Land Clearing pematangan lahan fasilitas sisi udara barutahap I Bandara Raden Intan II Lampung yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2020/PN-Tjk didasarkan pertimbangan hakim Yudex Factie dan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan dalam kasus korupsi pekerjaan land Clearing pematangan lahan fasilitas sisi udara tahap I Bandara Raden Intan II Lampung signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair.    Kata kunci :Korupsi, Putusan Bebas, Judex Factie.]]>
<![CDATA[Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi ]]>
<![CDATA[Vindria Shafa Clarissha1]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Nada Alia Husna]]>;
<![CDATA[M Argo Renaldo]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 4, No 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.678 KB)
|
DOI: 10.33087/wjh.v4i1.85
<![CDATA[Reform is a method to solve agrarian problem for economic inequality of population income in Indonesia. and the food and ruler and landlord are well resolved so that the economic progress of the nation can be evenly and well-being achieved. The policy taken by the state leaders must comply with the interests of all Indonesian citizens without discriminate or their policies should be the same as the principles of applicable law. And the reform of the reforms in the old order and the Reformation is certainly. A way to create a responsive policy that can coordinate interest. All citizens but in different ways are most important in running. A policy remains to be based on the provisions of the law due to Indonesia state law under the UUD 1945, in making the concept of agrarian policy in order to walk with. Should involve scientists, officers, activists, and also elements of society.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM CONSUMER DATA SHARING PADA PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Kominfo ) ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Yona Selvia Nada]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.534 KB)
|
DOI: 10.31004/jp.v4i2.3022
<![CDATA[Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Perlindungan hukum terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech ilegal Hubungannya adalah bahwa keamanan hukum preventif diandalkan untuk mengakui satu tujuan yang sah, khususnya kepastian hukum yang besar bagi pelanggan, pemasok kredit, dan administrator organisasi fintech pada premis Pinjaman Bersama. Dan penyelesain sengketa terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech illegal Penyelesaian perdebatan antara pembeli dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG UNTUK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG (Studi Pada: Grosse Risalah Lelang KPKNL Provinsi Lampung Nomor.044/20/2018) ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Ersa Marcellina]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.889 KB)
|
DOI: 10.31004/jp.v4i2.3487
<![CDATA[Lelang biasanya harus dilakukan dengan cara yang terbuka sebagai bentuk upaya penjualan terhadap barang-barang atau suatu objek dan harus dilakukan didepan umum dengan menggunakan metode sistem penawaran terhadap harga-harga yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk yang sudah tertulis atau dapat juga dengan secara lisan untuk mendapat harga yang tertinggi dalam melaksanakan pelelangan dalam melaksanakan mekanisme pelelangan yang memiliki kewenangan untuk dapat membuat sebuah akta yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, adalah pejabat lelang. Akta Otentik merupakan salah satu alat pembuktian yang begitu kuat atau biasa yang dimaksud dengan istilah Risallah Lelang dan memiliki suatu perlindungan hukum untuk pemenang lelang yang akan mendapatkan perlindungan hukum terkait atas objek yang telah dimenangkan dalam suatu pelelangan. Dalam perolehan objek dan hak atas benda tersebut pemenang lelang memiliki hak sepenuhnya atas objek tersebut. Yang dimana objek tersebut diakui dengan legal. Serta Pertanggung Jawaban Pejabat Lelang terhadap proses pelaksanaan penguasaan Lelang. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lelang, Pemenang Lelang  ]]>
<![CDATA[Penguatan Instrumentarium Yuridis Bagi Sistem Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Penanganan Limbah Non B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Melalui Optimalisasi Aplikasi Jelantrade (Jual Beli Minyak Jelantah) Guna Mendorong Kesadaran Masyarakat ]]>
<![CDATA[Recca ayu hapsari]]>;
<![CDATA[Okta ainita]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edisi Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.714 KB)
|
DOI: 10.36448/jpmtb.v1i2.20
<![CDATA[Penerapan instrumen-instrumen hukum lingkungan adalah kunci pokok keberhasilan pengelolaan lingkungan. Aspek instrumentarirum hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan. Instrument tersebut adalah 1). baku mutu lingkungan, 2). analisis mengenai dampak lingkungan, 3). izin lingkungan, 4). instruemen ekonomik dan 5). audit lingkungan. Berkorelasi dengan instrumentarium yuridis/ hukum dalam riset ini peneliti adopsikan kedalam pembangunan sistem pengelolaan limbah Non B3 yaitu minyak Jelantah melalui optimalisasi aplikasi Jelantrade (jual beli minyak jelantah). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana model penguatan instrumentarium yuridis bagi sistem pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah Non B3 Minyak Jelantah pada masyarakat. Bagaimana membangun kesadaran Masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup melalui optimalisasi Aplikasi Jelantrade (Jual Beli Minyak Jelantah).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Eka Hapsari]]>;
<![CDATA[Yulia Eka Hesti]]>;
<![CDATA[Desnia Kasih Eka Gea]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya - JPPISB ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Dharma Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47233/jppisb.v1i2.617
<![CDATA[The rise of developments during the Industrial Revolution 4.0 era of digitalization in the world certainly makes everything the needs of every human being who use it feel more efficient and modern. The benefits and conveniences offered also make every country compete to make the digitalization era a trend. In this study, the author uses research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case available in the literature that has to do with this research, besides that the author also uses websites that have a relationship with the problem that the author takes. , so that the data is collected in a concrete and accurate manner and the author also uses an empirical approach that is done by looking at the object being studied and conducting interviews. MSME activities that use financial technology are regulated in OJK Regulation Number 77 of 2016 (POJK) concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. In Chapter I article 1 paragraph 3 it is stated that Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services is the provision of financial services to bring together lenders and loan recipients in order to enter into lending and borrowing agreements in rupiah currency directly through an electronic system using the internet network.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>;
<![CDATA[Inggrid Saphire Mahari]]>
<![CDATA[ Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2689
<![CDATA[Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.]]>
