Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Interdisciplinary Social Studies Collegium Studiosum Journal Case Law Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Pahlawan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Binamulia Hukum
Recca Ayu Hapsari
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual Hapsari, Recca Ayu; Aprinisa, Aprinisa; Putri, Rachel Anzani
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.189

Abstract

Non-Fungible Token (NFT) is a new digital platform that helps artists empower their work with easy access and secure tools and methods that can be used easily. The problem is how is the legal protection of NFT technology as an intellectual work identity? How is the NFT form a solution in protecting Indonesia’s intellectual property rights in a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? The research method uses a juridical-empirical approach. By using primary and secondary legal materials obtained from literature and field studies by means of observation and interviews. The results of research on legal protection of NFT technology as the identity of intellectual works explain that in Indonesia itself there are no specific regulations that strictly regulate NFT as objects of legal protection, considering that NFTs are born through a process of creation (which is followed up with conversion/printing) where NFT is basically electronic data. NFTs become objects of digital artwork so that NFTs can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 Number 3 of Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright Act and regulated in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and Regulations Government Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The NFT form can be a solution in protecting Intellectual Property Rights in Indonesia when viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that the certainty of ownership rights in every digital artwork which is then converted into NFT has its own code or token. In addition, this form will be difficult to imitate from various forms of plagiarism in intellectual property. ___ Referensi Buku dengan penulis: Ramli, Ahmad M. (2010). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada. Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana. Yogyakarta: UGM Press. Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. Artikel jurnal: Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. Case Law, 4(1), 21-38. Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33. Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), 906–918. Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, 1-18. Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(11), 2645-2657. Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 31-38. Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. Premise Law Journal, 1(2), 1-19. Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka, 13(2), 223-234. Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), 137-152. Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan’Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 378-386. Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1), 77-99. Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Krtha Bhayangkara, 16(1), 197-206. Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447. Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. LITIGASI, 14(1), 1662-1697.
Pertanggungajwaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met) Marshanda, Annisa; Hapsari, Recca Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2171

Abstract

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungajwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telah penuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Legal Study of Consumer Protection in Using Blockchain Based on Government Law Hapsari, Recca Ayu; Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.37

Abstract

Background: The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector, is expected to introduce a more practical, secure and modern financial transaction process. Products that can be categorized into the field of fintech include payment processing (payments), investment, financial planning, financial research, transfers, buying and selling shares, and financing (lending) etc. Aim: This study aims to analyze the legal protection of digitalized crowdfunding agencies. Method: This study uses a normative and empirical legal approach. There are two types of data used: secondary data and primary data. Data collection through library and field surveys. The data analysis used is juridical qualitative. Findings: With regard to consumer protection, violations of criminal acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction is not regulated in the POJK SCF. However, criminal sanctions are regulated in the Capital Market Law concerning Capital Market Crimes. Sanctions for violations of Capital Market Crimes are regulated in Articles 103 to 110 of the Capital Market Law and are also regulated in POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanctions for criminal acts in capital market activities include fines, confinement to imprisonment.
Juridical Study of Legal Protection at the Digital-Based Crowdfunding Service Agency Riska, Adheliana Shafira; Hapsari, Recca Ayu
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.38

Abstract

Background: The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector, is expected to introduce a more practical, secure and modern financial transaction process. Products that can be categorized into the field of fintech include payment processing (payments), investment, financial planning, financial research, transfers, buying and selling shares, and financing (lending) etc. Aim: This study aims to analyze the legal protection of digitalized crowdfunding agencies. Method: This study uses a normative and empirical legal approach. There are two types of data used: secondary data and primary data. Data collection through library and field surveys. The data analysis used is juridical qualitative. Findings: With regard to consumer protection, violations of criminal acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction is not regulated in the POJK SCF. However, criminal sanctions are regulated in the Capital Market Law concerning Capital Market Crimes. Sanctions for violations of Capital Market Crimes are regulated in Articles 103 to 110 of the Capital Market Law and are also regulated in POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanctions for criminal acts in capital market activities include fines, confinement to imprisonment.
A CROSS-JURISDICTIONAL COMPARISON OF MSME INSOLVENCY FRAMEWORKS IN INDONESIA AND SINGAPORE Hapsari, Recca Ayu; Wijayanta , Tata; Nurhayati, Irna; Mladenov, Stanislav Vladimirov
Indonesia Private Law Review Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v6i2.4564

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are central to Indonesia’s economy but remain highly vulnerable during financial crises, partly due to the absence of a dedicated insolvency regime under Law No. 37 of 2004. This study identifies structural gaps in Indonesia’s bankruptcy framework, particularly its misalignment with MSME characteristics under Law No. 20 of 2008, including unclear legal subject status and weak asset separation that expose owners’ personal assets to bankruptcy risks. Using a socio-legal approach that combines statutory analysis, court decisions, interviews with MSME stakeholders, and bankruptcy data from Indonesia and Singapore, the study finds that Indonesian MSMEs face slow procedures, high costs, limited institutional support, and low awareness of insolvency remedies, leading to underutilization of existing mechanisms. In contrast, Singapore’s simplified insolvency framework demonstrates how tailored, low-cost procedures can support MSME recovery and sustainability. The study argues for reforming Indonesia’s bankruptcy law to improve accessibility, efficiency, and legal certainty for MSMEs, thereby strengthening entrepreneurship and long-term economic stability.
Co-Authors Adheliana Shafira Riska Adheliana Shafira Riska Agatha jessica Putri Apri nisa Aprinisa Aprinisa Aristianto, Kayla Astrida Atri Pala Sapitri Bambang Hartono Damayanti, Putri Lidia Deby Resiardina Jania Alfi* Dera Maulinda Desnia Kasih Eka Gea Erlina B Ersa Marcellina Ersa Marcellina Gilang Adivia Ramadan Heru Nugroho Hidayat, Alian Hadi Indah Satria Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Irna Nurhayati Kurniawan Suya Negara M Argo Renaldo M Rahman Adinata Maroni Maroni Marshanda, Annisa Melisa Safitri Mladenov, Stanislav Vladimirov Muhammad Satria Akbari Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nenni Dwi Ariyani Niki Agus Santoso Okta Ainita P, Zikri Aldino Z. Putri, Rachel Anzani Rapiq, Muhammad Riska, Adheliana Shafira Risti Dwi Ramasari Rizky Reza Pahlevi Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Tami Rusli Tresya, Nadira Vindria Shafa Clarissha1 Wijayanta , Tata Yona Selvia Nada Yulia Eka Hesti Yulia Hesti Zahra, Nabilla Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini