Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.312

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Interdisciplinary Social Studies Collegium Studiosum Journal Case Law Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Pahlawan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Binamulia Hukum

Recca Ayu Hapsari

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 2544387

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2690

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2691

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.

KONKRITISASI PRINSIP INTERNASIONAL MINIMUM STANDARD OF CIVILIZATIONDALAM KONSEP PENGUASAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Recca Ayu Hapsari
Arena Hukum Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractMining became an attraction in investing in Indonesia. the concept of mastery of mining in Indonesia in terms of Article 33 paragraph (3) of the NRI Constitution of Year 1945 with a historical approach of legislation and the application of the principle of the Minimum International Standard Of Civilization (IMS) in defining the bargaining position Indonesia as the "owner" in the mastery of mining. This research uses the juridical normative method. The approach used in this research is the statute approach and historical approach. The results showed that the bargaining position of Indonesia as a developing country is strong enough, especially in terms of maintaining state sovereignty against the influx of foreign investment, the IMS as the ideal principle certainly should be well concritized by the investors. Thus, it Â will be achieved good economically benefit Â betweem foreign mining companies ' interests with national interests that are intertwined in harmony.AbstrakPertambangan menjadi daya tarik dalam penanaman modal di Indonesia.konsep penguasaan pertambanganÂ di Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan pendekatan historisperaturan perundang-undangan dan konkritisasi prinsip Internasional Minimum Standard Of Civilization(IMS) dalam menentukan posisi tawar Indonesia sebagai â€œpemilikâ€ dalam penguasaan pertambangan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai Negara berkembang cukup kuat terutama dalam hal mempertahankan kedaulatan negara terhadap masuknya investasi asing, IMS sebagai prinsip yang ideal tentunya harus dikonkritisasi secara baik oleh investor. Dengan demikian, akan tercapai kemanfaatan secara ekonomi baikbagi kepentingan perusahaan pertambangan asing dengan kepentingan nasional yang terjalin harmonis.

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung) Recca Ayu Hapsari; Adheliana Shafira Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Diadaptasi dengan kemajuan teknologi dan disandingkan dengan sektor keuangan, konsep financial technology diharapkan dapat memperkenalkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Produk yang dapat diklasifikasikan ke dalam bidang fintech seperti pemrosesan pembayaran (penyelesaian), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, perdagangan saham, keuangan (pinjaman), dll. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Ada dua jenis data yang digunakan: data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field studies). Analisis data yang digunakan bersifat hukum kualitatif. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, Sanksi Pidana diatur di dalam UU Pasar Modal mengenai Tindak Pidana Pasar Modal. Sanksi atas pelanggaran Tindak Pidana Pasar Modal diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UU Pasar Modal serta diatur pula dalam POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.

Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor: 30/PDT.G/2021/ PN. TJK). Sri Mulia Dewi; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dimasyarakat tanah memiliki banyak dampak positif, baik untuk perkebunan, pertanian atau pembangunan namun ada kalanya tanah menjadi salah satu faktor terjadinya persengketaan yang sering terjadi ditengah masyarakat, dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dimasyarakat terdapat banyak cara yang dilakukan baik lewat litigasi ataupun non litigasi, namun cara non litigasi sepertihalnya mediasi merupakan salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat, baik memang sudah dipersiapkan dipengadilan dan terdiri dari orang-orang yang netral selain itu juga lewat jalur mediasi hasil akhirnya lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan bagaimana Kekuatan hukum Nota Perdamaian bagi kedua belah pihak yang dihasilkan dari mediasi tersebut.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met) Heru Nugroho; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 1 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dan pertimbangan hakim terhadap seorang narapidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan akun facebook atas nama pejabat negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met). Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dan empiris. Dimana penulis melakukan studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ITE Pencemaran nama baik terhadap Pejabat negara, yaitu bahwa menurut teori kesalahan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undangundang dan juga terpenuhinya unsur-unsur pidana selanjutnya dari delik yang bersangkutan berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met tentang tindak pidana ITE, diketahui bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY REWARD BASED CROWDFUNDING PADA PROYEK DARI INDUSTRI KREATIF (Studi pada Platfrom Kickstarter.com) Recca Ayu Hapsari; Apri nisa; Agatha jessica Putri
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 01 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v19i1.3291

Bank Indonesia stated that Financial Technology/Fintech is the result of a combination of technology and financial services. Platforms such as Kickstarter, Indiegogo, Lending Club, Rock et Hub are becoming increasingly popular for crowdfunding new products and services. The type of contribution that supporters make determines the difference between these platforms. Kickstarter supporters can see first hand the creative process and contribute to the project's success.Several community groups have also developed insights to make the most of internet facilities. The research method used a normative legal approach and an empirical approach. The data collection technique used in this research is library research. Legal protection for financial technology reward based crowdfunding in creative industry projects (Studies on the Kickstarter.com Platform) explains that Kickstarter has adopted a general policy regarding copyright in accordance with the Digital Millennium Copyright Act of 1998. Keywords: Financial Technology; Technology; Kickstarter.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PADA TERBITNYA IZIN PENGEDAR DALAM NEGERI TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/Lh/2022/Pn Tjk) Recca Ayu Hapsari; Indah Satria; Muhammad Satria Akbari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3171

The purpose of this study was to find out the reasons why the perpetrators committed the criminal act of coercing permits for domestic distribution of wild plants that were not protected based on Decree No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, Discussing legal issues . Consequences in criminal cases of enforcing permits for domestic distribution of wild plants that are not protected (Review of Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk). The research method uses a prescriptive approach. The factors that prompted the perpetrators to commit the criminal act of implementing permits for the domestic distribution of wild plants that were not protected in Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk based on factors and perpetrators did not consider it. Explaining the consequences of negligent actions, the perpetrator does not know that his actions can lead to unlawful consequences. The perpetrator's negligence in taking legal precautions means that the perpetrator did not exercise due care, intention, skill, prevention or wisdom in carrying out the act. This is the basis for perpetrators to commit crimes without issuing permits according to law. The legal consequence arising from the defendant's actions is a violation of the fourth alternative lawsuit Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. The requirements for negligence in carrying out tasks based on Article 28 letter H are fulfilled in accordance with the law. The defendant's actions violated the fourth alternative charge of Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. Therefore, as a result of the defendant's actions, the panel of judges sentenced the defendant to seven months' imprisonment and replaced him with a fine of Rp. one month.

Implementasi Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana Deby Resiardina Jania Alfi*; Recca Ayu Hapsari
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24774

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seperti pembuatan penelitian kemasyarakatan, Pembimbingan Klien, Pendampingan dan pengawasan Anak. Salah satu upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dan assesmen klasifikasi penempatan narapidana/tahanan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko Klien Pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian kemasyarakatan, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat fungsi pembinaan. Serta Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta tranparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB,CB,CMB, dan Asimilasi dirumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN (Studi Pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung) Recca Ayu Hapsari; Aprinisa; Dera Maulinda
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.808

Every human activity experiences a significant shift as a result of the passage of time, especially in the field of technology. Technological advances will have a positive effect on the economy from year to year, especially in the technology sector. The purpose of this research is to find out how the implementation of international recognition for storing micro-organisms of the Director General of Ki, Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Lampung Province and the form of legal protection for patent applications related to microorganisms. Intellectual Property Rights (IPR) are rights to things that originate from the work of the brain and reason or reason regarding the work of the human ratio. These rights are referred to as property rights. The results of his work in the form of immaterial objects (ie objects that are not tangible). The approach taken is normative juridical, namely using legal principles and comparative law to investigate literary data or secondary information.

Co-Authors Adheliana Shafira Riska Adheliana Shafira Riska Agatha jessica Putri Ainita, Okta Apri nisa Aprinisa Aprinisa Aristianto, Kayla Astrida Atri Pala Sapitri Bambang Hartono Bambang Hartono Damayanti, Putri Lidia Deby Resiardina Jania Alfi* Dera Maulinda Desnia Kasih Eka Gea Erlina B Ersa Marcellina Ersa Marcellina Gilang Adivia Ramadan Heru Nugroho Hidayat, Alian Hadi Indah Satria Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Kurniawan Suya Negara M Argo Renaldo M Rahman Adinata Maroni Maroni Marshanda, Annisa Melisa Safitri Muhammad Satria Akbari Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nenni Dwi Ariyani Niki Agus Santoso Okta ainita P, Zikri Aldino Z. Putri, Rachel Anzani Rapiq, Muhammad Riska, Adheliana Shafira Risti Dwi Ramasari Rizky Reza Pahlevi Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Tami Rusli Tresya, Nadira Vindria Shafa Clarissha1 Yona Selvia Nada Yulia Eka Hesti Yulia Hesti Zahra, Nabilla Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search