Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 593/Pid.B/2024/PN Tjk) Purba, Ria Ermina; Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.17649

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against the crime of embezzlement in office and the factors causing the crime. Based on the case study of Decision Number 593/Pid.B/2024/PN Tjk, this study focuses on examining and understanding law enforcement efforts and the factors causing the crime of embezzlement in office, which often involve internal and external factors that influence the behavior of the perpetrators. This study uses a problem-based approach in the form of a normative and empirical legal approach. Based on the study, it was concluded that law enforcement efforts against the crime of embezzlement in office were in accordance with the procedures of Article 374 of the Criminal Code, starting from the reporter's report, summons, arrest, to the submission of the case to the judge who sentenced him to five months in prison. The factors causing this crime are divided into internal factors, such as low integrity, economic motives, and lack of supervision, as well as external factors, such as a consumptive lifestyle and social pressure. The combination of these two factors often leads to embezzlement in office. To prevent similar crimes, it is important to strengthen individual integrity, increase supervision, and provide an understanding of professional ethics and legal impacts.
ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) Syafa'a, Salsabila Andhira; Marpaung, Lintje Anna
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9353

Abstract

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem Diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Diversi, diterbitkannya Perturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan Diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini "difokuskan” pada proses penyelesain kasus tindak pidana anak melalui Diversi, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat analisis normatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.
ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) Syafa'a, Salsabila Andhira; Marpaung, Lintje Anna
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9353

Abstract

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem Diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Diversi, diterbitkannya Perturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan Diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini "difokuskan” pada proses penyelesain kasus tindak pidana anak melalui Diversi, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat analisis normatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.
Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018 Cahyani, Erika; Marpaung, Lintje Anna; B, Erlina
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1037

Abstract

Sniffer dogs as police partners can ease the task of investigators because of the expertise of dogs. Dogs have special abilities in their sense of smell, which include being able to detect indications that someone is carrying explosives or narcotics. The research method used in this study is a normative juridical approach so that it only examines the contents of the Indonesian National Police Regulation No. 14 of 2018 concerning changes to the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 22 of 2010 concerning the organizational structure and work procedures of the regional police, and sources, namely secondary data sources, primary data and tertiary data. In this study, the technique of collecting data obtained from library research and field studies was carried out by means of observation and interviews. The results of this study explain that the role of the K-9 Animal Police Unit in Drug Crimes Based on the Regulation of the Indonesian National Police No. 14 of 2018, sniffer dogs in investigations have a very large role, because they are very helpful for investigating officials to uncover criminal events, but dogs Drug trackers owned by the Ditsamapta Police Unit of the Lampung Police are very limited. The lack of sniffer dogs and handler personnel makes the role of the animal police unit less effective.
Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Saputri, Agil; Anna Marpaung, Lintje; Safitri, Melisa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i02.186

Abstract

Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar) Wahyudi, Muhamad Andra; Marpaung, Lintje Ana; Ainita, Okta
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6493

Abstract

This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its supervisory function based on South Lampung Regency Regulation No. 2 of 2023 concerning Village Government, with a case study in Kerawang Sari Village, Natar District. The main problem in this study is the suboptimal involvement of the BPD in supervising village administration and the existence of various structural and operational obstacles that hamper the performance of this institution. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the BPD's role in supervision and to identify the obstacles faced in the implementation of the Perda. The research method used is a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the Village Head and the Chair of the Kerawang Sari Village Council, while secondary data was obtained through a literature study of relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the role of the Kerawang Sari Village Council in its supervisory function has not been maximized in accordance with the mandate of Local Regulation No. 2 of 2023. The main obstacles identified include low quality human resources, minimal understanding of regulations, and less than harmonious working relationships with village heads. The conclusion of this study emphasizes the need to improve human resource capacity through ongoing training and strengthened coordination between the BPD and village government.
ANALISIS TENTANG PEMECATAN (A) SELAKU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) Lintje Anna Marpaung; Fiky Nurita Ningsih
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.3900

Abstract

Di era globalisasi seperti pada saat ini, ekonomi berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun pelaku usaha bukan badan hukum. Beberapa bentuk pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan dan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Menurut Pasal 105 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan diri oleh Direksi yang akan diberhentikan. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Pemberhentian Direksi juga dapat dilakukan dengan keputusan di luar RUPS. Selain kesempatan membela diri, Pemberhentian diluar RUPS harus didahului dengan pemberitahuan kepada Direksi. Keputusan di luar RUPS tersebut sah dan mengikat selama disetujui semua pemegang saham dengan hak suara.
PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG Sakung Wibowo; Okta Anita; Lintje Anna Marpaung
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Regional Regulation Formation Program is one of the programs that requires and must involve the participation of the role of the community as constituents in state life, considering that Indonesia is a democratic country where the highest decision is in the hands of the people, so the suggestions, considerations, and criticisms provided by the community are determining factors so that policies can be made by adjusting objective conditions and can be implemented well. The problem in this study is How is the mechanism of the role of community participation in program preparation, the preparation of regional regulations in Bandar Lampung City and What are the inhibiting factors of the mechanism of the role of community participation in the preparation of regional regulation programs in Bandar Lampung City. The research method used is a normative juridical method system in which this research is carried out by reviewing various sources such as journals and applicable legislation and an empirical approach that is carried out by looking at the reality in the field, in the form of interviews to be applied in order to answer questions related to research problems. The results of this study are: How is the mechanism of the role of community participation in the preparation of programs, the preparation of regional regulations in Bandar Lampung City and What are the inhibiting factors of the mechanism of the role of community participation in the preparation of regional regulation programs in Bandar Lampung City with the role of the Community vii SAKUNG WIBOWO has been running according to the rules but has not been optimal because there are still obstacles related to the preparation of the regional program. The DPRD in terms of the formation of the Regional Regulation will hold a Draft Regional Regulation to ask for input and suggestions from community stakeholders so that the regulation is ratified and implemented properly. and also several inhibiting factors are the community's unwillingness in the Regional Regulation Formation Program in Bandar Lampung City so that it becomes a serious problem for the Bandar Lampung City Government to socialize that this Prompeperda was made for the rules of community sustainability as well.
TINJAUAN MENGENAI PROSES PENYELESAIAN TERHADAP PENETAPAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN SERENTAK BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DIANGGAP MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Kbu) Refi Shely Ristianti; Lintje Anna Marpaung
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An unlawful act is an act that violates statutory regulations, an act that conflicts with the rights of another person, an act that causes harm to another party, and of course the party who commits the act must compensate the party who has suffered the loss. Article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that the duties of the village head are to organize village government, carry out village development, empower village communities, and develop the lives of village communities. The formulation of the problem in this research is what forms of unlawful acts were committed by the defendant in the process of simultaneously selecting village head candidates and how the judge considered them in resolving disputes over the election results. The research method uses a normative juridical approach, namely research carried out by reviewing applicable legislation and an empirical approach carried out by looking at the reality in the field, in the form of interviews to be applied in order to answer problems related to the research problem. The results of this research show that the form of unlawful action that occurred in Decision Number 12/Pdt.G/2023/PN Kbu was because there was a mistake made by the defendant to the plaintiff, namely by providing additional selection of village head candidates outside the provisions relating to procedures for selecting heads. villages that have been regulated in the North Lampung Regent's Regulations. Then the judge's consideration in deciding the case in Decision Number 12/Pdt.G/2023/PN Kbu was that the lawsuit made by the plaintiff did not meet the formal requirements and the judge decided that the lawsuit could not be accepted. This is based on the exception submitted by the defendant, namely explaining that the district court has no authority or absolute competence, the plaintiff's claim is error in persona, the plaintiff's claim is vague (Obscuur Libel) and the petitum of the plaintiff's claim is unclear.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYA TRANPORTASI ABADI(Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla) Shalsha Berliana; Lintje Anna Marpaung
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A crime is an act or deed of a person that violates criminal law. Violations that are often committed in an agency usually refer to embezzlement, where the criminal act of embezzlement is an action that is directly related to a person's morals which is carried out intentionally and is against the law. ownership of an item that is the property of another person within his or her control. The criminal act of embezzlement in office is included in Article 374 of the Criminal Code, this is because the person who commits this act aims to benefit himself, namely by abusing the authority he has, with the object being goods or property belonging to another person. The problem of this research is the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of embezzlement in office at PT Karya Tranportasi Abadi as well as what criminal responsibility there is for perpetrators of embezzlement in office at PT Karya Tranportasi Abadi. This research method uses a normative and empirical juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research (Library Research) and field research (Field Research). Data processing is carried out by selecting and checking the data obtained for its completeness, as well as classifying or grouping the data systematically. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this research can be concluded that there are two main factors that cause the crime of embezzlement in office in a limited liability company, namely economic factors and opportunity factors, the perpetrator feels pressured by the needs and desires of his wife and then gets the opportunity because he has more power so this action occurs. Then for criminal responsibility in this case the judge decided to sentence the defendant to prison for one year and three months as stated in Decision Number 137/Pid.B/2023/PN Kla.