Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Timur) Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita; Sanyyah Majidah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.270-278

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, di mana masalah utamayang dihadapi adalah bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi,keadilan, partisipasi publik, dan kompetisi politik dapat diterapkan secaraefektif dalam proses Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, dan observasi langsung terhadap tahapanPilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten LampungTimur berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dengan memperpanjangmasa pendaftaran calon, serta menjamin keadilan dan kesetaraan denganmemberi kesempatan perbaikan dokumen bagi semua pasangan calon.Prinsip partisipasi publik tercermin dari peningkatan jumlah calon yangmemberi masyarakat pilihan, dan kompetisi politik yang sehat terbentukmelalui adanya dua pasangan calon yang mewakili aspirasi berbeda. Meskidemikian, beberapa hambatan, seperti kendala teknis dalam Sistem InformasiPencalonan (SILON) dan ketimpangan sumber daya antar calon, masihmenjadi tantangan dalam penerapan demokrasi guna memastikan Pilkadayang lebih adil dan representatif bagi seluruh calon dan masyarakat.
Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar) Muhamad Andra Wahyudi; Lintje Ana Marpaung; Okta Ainita
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6493

Abstract

This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its supervisory function based on South Lampung Regency Regulation No. 2 of 2023 concerning Village Government, with a case study in Kerawang Sari Village, Natar District. The main problem in this study is the suboptimal involvement of the BPD in supervising village administration and the existence of various structural and operational obstacles that hamper the performance of this institution. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the BPD's role in supervision and to identify the obstacles faced in the implementation of the Perda. The research method used is a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the Village Head and the Chair of the Kerawang Sari Village Council, while secondary data was obtained through a literature study of relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the role of the Kerawang Sari Village Council in its supervisory function has not been maximized in accordance with the mandate of Local Regulation No. 2 of 2023. The main obstacles identified include low quality human resources, minimal understanding of regulations, and less than harmonious working relationships with village heads. The conclusion of this study emphasizes the need to improve human resource capacity through ongoing training and strengthened coordination between the BPD and village government.
URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Marpaung, Lintje Anna
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10204

Abstract

AbstractState of Indonesia is in the form of the republic, which consists of several islands. So called archipelago that has outstanding cultural richness and are not owned by another country, one of the Indonesian national pride by having a diversity of ethnic, tribal customs that have high values inherited by our ancestors to be conserved and have value quite high as a tool to build character as a nation and is the capital of local wisdom very proud of each region through provincial and district/city in the archipelago along still recognized and not contrary to the values of national wisdom that the values of pancasila . Indigenous people ( MAHUdAT ) and customs / traditional culture is still recognized its existence ( living law) as mandated by Article 18 B in conjunction with Article 32The  1945  constitution jo permendagri No. 39 of 2007 , for it needs to be implemented and used as the basic capital development in all fields in order of regional autonomy . Empowering Indigenous leader and kinship to participate in governance , which made the subsequent government policy areas outlined in the regulations . Thus is one way in the course of the Autonomous regional government through the area can be achieved good government.Key words: Urgency, indigenous, people autonomous regional government.AbstrakNegara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beberapa pulau. Sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain, salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku budaya/ adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi  sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai Kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Hukum Adat ( MAHUDAT) beserta adat istiadat/budaya tradisionalnya hingga saat ini masih diakui keberadaannya (living law) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 B jo Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Permendagri No 39 Tahun 2007, untuk itu perlu diimplementasikan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberdayaan Tokoh Adat dan Kekerabatannya untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibuat sebagai kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian merupakan salah satu cara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melalui Otonomi daerah dapat tercapai Good governmentKata kunci: Urgensi, kearifan lokal, otonomi daerah. 
Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi UIN Raden Intan Lampung) Naura Nisrina P; Lintje Anna Marpaung; Erlina B
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3345

Abstract

AbstrakSalah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi yaitu memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi dosen. Belum terpenuhinya hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 serta apakah faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian membahas implementasi hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak tepenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Ada 6 (enam) faktor penghambat dari implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016, yaitu anggaran, SK Inpassing, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, status kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, dan kebijakan atau kewenagan pimpinan. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS. Kepada Kepala Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi “prioritas” untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.Kata Kunci: Implementasi, Hak dan Kewajiban, Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan Lampung AbstractOne of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants in Universities is to obtain professional allowances or lecturer certification. The non-fulfillment of this right is an act that is contrary to the interests of the law. The problem of this research is: how to implement the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 and whether the inhibiting factors for the implementation of the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016. Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study discussed the implementation of the rights and obligations of permanent lecturers who are not civil servants based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 has been implemented but has not been implemented optimally because there is one of the rights of Non-Civil Servant Permanent Lecturers is not fulfilled, namely the provision of professional allowances or serdos. There are 6 (six) inhibiting factors from the implementation of Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016, namely the budget, the Inpassing Decree, the unavailability of quotas for Non-Civil Servant Permanent Lecturers to follow lecturer certification until now, there are no strict rules regarding sanctions or others that require (forcing) the granting of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants, namely professional allowances or serdos,  employment status for Permanent Lecturers Not Civil Servants in State Universities, and the policy or authority of the leadership. Suggestions that can be given, among others, to the Head of UIN Raden Intan Lampung and his staff should need to be considered regarding welfare for Permanent Lecturers Not Civil Servants. To the Bureau of Personnel, it is hoped that there will be arrangements regarding the provision of professional allowances for permanent lecturers Not civil servants. To the Head of the Civil Service Section, it is hoped that Permanent Lecturers Not Civil Servants can be included or even become a "priority" to take part in the selection of civil servants or PPPK, so that their status at State Universities is clearer and can get their rights accordingly.Keywords: Implementation, Rights and Obligations, Permanent Lecturers Are Not Civil Servants UIN Raden Intan Lampung
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi pada Kantor Penghubung Wilayah Lampung) Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita; Raudatul Zanah Al Zahra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5317

Abstract

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga ketatanegaraan Indonesia yang bersifat indepedensi. Dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memantau perilaku hakim-hakim dalam persidangan. Peranan Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan dunia peradilan yang bebas dan bersih dari gratifikasi serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung, dan seperti apa factor pnghambat Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung. Metode peneitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dari peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung  masih kurangnya SDM pada kantor wilayah menjadi penghamabt terjalankannya wewnang dan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan. Pengawasan perilaku hakim yang tidak hanya dilakukan di persidangan tetapi pada kehidupan sehari-hari hakim itu sendiri membuat Komisi Yudisial membutuhkan peranan aktif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hakim di uar persidangan. Culture serta minimnya literasi atau rasa keiingintahuan masyarakat Lampung terhadap hukum dan Komisi Yudisial menempatkan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi lampung. Saran yaitu bagi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakm-hakim yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dalam hal melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Provinsi Lampung.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Lintje Anna Marpaung; Indah Satria; Arya Ardinata
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3554

Abstract

Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbullkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah.