Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Keraf, Maria Anastasia; Pramono,, Retno Widodo Dwi
Proceeding SENDI_U 2019: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.048 KB)

Abstract

Indonesia memiliki puluhan kawasan perbatasan yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka saat ini, pembangun an kawasan perbatasan telah masuk dan menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, pengembangan kawasan perbatasan cenderung lambat. Kawasan Perbatasan Negara merupakan salah satu daerah tertinggal yang cukup lambat dalam pembangunan dan pengembangan kawasannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di kawasan perbatasan yaitu dari segi infrastruktur yang masih kurang memadai, membuat kawasan perbatasan menjadi terisolir dan terbelakang, lalu pintu gerbang negara yang terletak jauh dari pusat kota dankurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kawasan perbatasan sebagai ketahanan dan keamanan negara, membuat kawasan perbatasan susah mendapatkan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, sehingga kawasan perbatasan cenderung mengakses hal – hal tersebut ke negara tetangga. Maka, di era pemerintahan saat ini pemerintah telah menyusun program – program yang dapat meningkatkan investasi sarana-prasarana dan infrastruktur yang akan diterapkan di kawasan perbatasan negara di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT memiliki tiga kawasan perbatasan utama dengan karakteristik yang berbeda – beda yang dijadikan prioritas dalam pengembangan. Pengembangan kawasan perbatasan ini selain diperlukan investasi dan dukungan dari pemerintah, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengembangan tersebut. Kata Kunci:Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, Wilayah, Daerah
PENGARUH FLUKTUASI INDUSTRIALISASI TERHADAP KAPABILITAS MASYARAKAT PEDESAAN DI MAGELANG: PERSPEKTIF PERENCANAAN WILAYAH Pramono, Retno Widodo Dwi
JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA Vol 14, No 2 (2018): JPWK Vol 14 No 2 June 2018
Publisher : Magister Pembangunan Wilayah dan Kota,Undip

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.081 KB) | DOI: 10.14710/pwk.v14i2.18577

Abstract

Industrialisasi sebagai pemicu transformasi struktur ekonomi, sangat penting bagi proses perkembangan wilayah. Namun, industrialisasi dapat mengalami fluktuasi. Wilayah yang bergantung pada investasi luar, sering mengalami de-industrialisasi akibat migrasi industri ke wilayah yang dianggap lebih menguntungkan, misalnya karena tenaga kerja yang lebih murah dan pasar yang sedang berkembang. Bagaimana akibat perkembangan industrialisasi dan de-industrialisasi pada masyarakat lokal yang agraris? Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif perencanaan wilayah. Dengan mengambil kasus pada 2 kecamatan di Magelang dan berdasarkan data series  dari tahun 1970-an hingga 2010 serta  observasi investigatif secara langsung ke masyarakat, penelitian mengungkap akibat positif dan negatif dari perkembangan industri di wilayah ini, dan sisi positif maupun negatif dari fase de-industrialisasi. Pada masa perkembangan industri, hal yang paling positif adalah meningkatnya rasio lahan per petani yang memberi peluang bagi unit usaha petani untuk meningkatkan skala ekonominya melalui sewa-menyewa lahan. Temuan lain yang menarik adalah de-industrialisasi Industri skala menengah dan besar yang investasinya dari luar, memicu re-industrialisasi oleh masyarakat lokal dalam bentuk pertumbuhan industri rumah tangga. Dari tulisan ini, dalam melakukan tugasnya, perencana wilayah harus mengantisipasi dinamika seperti arahan alokasi penggunaan lahan serta manajemen pemanfaatanya.
EVALUATION OF THE MINAPOLITAN PROGRAM IN KLATEN REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA BASED ON CAPABILITY INDEX Fauzan, Alim; Widodo DP, Retno
Jurnal Spasial Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/js.v8i1.4525

Abstract

Minapolitan programs are intended to create an area consisting of one or more centers of activity in rural areas as a fisheries production system and a certain natural resources management. Since people’s capability is subjective and personal, the capability approach introduced by Amartya Sen (2000) is more suitable for evaluating minapolitan programs. One of the minapolitan regions that needs to be evaluated is “Desa Nila” (Tilapia Village), located in the sub-district of Polanharjo, Karanganom and Tulung, Klaten Regency, Central Java, Indonesia. By using the community capability index and place capability supporting index proposed by Pramono (2016), this paper aims 1) to identify whether minapolitan programs can improve the  fish farmer’s capability, 2) to describe asset variables influencing the minapolitan program to improve fish farmers’ capability. Analysis reveals that minapolitan programs conducted in Klaten Regency have a positive impact on fish farmer’ well-being manifested by the capability. The success of the minapolitan program is indicated by the improvement of several asset owned by the fish farmers which it can be concluded that all the asset variables influencing the fish farmer’s capability have experienced improvement. However, there are two asset variables that have not significantly increased namely quality of public transportation and public library availability.
Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah (Kasus di Kota Bandar Lampung) Ima Wulandari; Retno Widodo Dwi Pramono
JURNAL ARSITEKTUR Vol 10, No 2 (2020): Juli
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2470.129 KB) | DOI: 10.36448/jaubl.v10i2.1431

Abstract

Tanah terlantar menjadi salah satu isu penyimpangan masalah pertanahan di Indonesia. Agar penyimpangan tersebut tidak terjadi maka perlu tindakan pengendalian pertanahan berupa pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah. Penyimpangan masalah pertanahan salah satunya terjadi di Kota Bandar Lampung dimana Hak Guna Bangunan yang melanggar penggunaan dan pemanfaatan tanahnya mencapai 23 % dari 133 jumlah bidang Hak Guna Bangunan. Dengan mengambil kasus di Kota Bandar Lampung, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif-motif pemegang hak belum menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan analisis kategorisasi. Data penelitian diperoleh dari pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan, wawancara dengan stakeholder, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif penelantaran tanah oleh pemegang hak diakibatkan 1) Pertimbangan Pemegang Hak, 2) Pertimbangan Pengelola Pertanahan, dan 3) Pertimbangan Pemegang Hak, Pengelola Pertanahan dan Pemerintah.
Kesejahteraan Petani dan Aset-Aset Penentunya Marlina Wirmas
Jurnal Agro Ekonomi Vol 39, No 2 (2021): Jurnal Agro Ekonomi: IN PRESS
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v39n2.2021.81-96

Abstract

The low contribution of agricultural sector’s income shows unequal proportion with the large number of workers that it accommodate. Former policy which prioritize improvement on economic performance such as increasing production, jobs, and decreasing poverty; although generate a fairly good result, it evidently widen the socio-economic gap between the agricultural workforce with others. Thus, the paradigm to measuring well-being using those indicators should be extended by put forward the human aspect as the center of evaluation. Capability approach is used to identify farmer’s well-being that reflected on the freedom to do and to be according to the value whom it believe. Evaluation conducted by identifying level of capability based on its level of availability and functioning of five category of assets which represent the modal and opportunity needed by farmers to realize their desire purpose. This reseach was conducted in Ampek Angkek district, Agam Regency, West Sumatera Province by sending questionnaire to qualified farmers to rate the indicators which consist of 51 types from five group of assets. The analysis find that on average measurement, community capability index is on the fairly good condition which available assets provide benefit and functions to farmers perform its job at farming process. But comparation between the five group of assets shows that farmer have not get maximum range of access to individual tangible asset (represent physical modal & level of wealth) and economic institutional asset (represent easiness access in work). Regarding these result, effort that necessary to be executed is to increase the level of human and social capital from the internal capability of the farmers, and put an integration on agricultural development program with other sectors in order to create wider access for farmers to develop their business.
Identifikasi Kapabilitas Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Desa Secara Endogen di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Marlina Wirmas; Retno Widodo Dwi Pramono
Jurnal Pembangunan Nagari Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30559/jpn.v6i2.254

Abstract

Exogenous rural development policy that tends to be centralized and sector-based has caused high dependency of villages to the central government program. Law on Villages then enacted to overcome those issues by shifting the paradigm into endogenous rural development through authorizing villages to self-manage the development. Capability approach is used to identify the actual state of community’s well -being, which reflects the freedom of doing and being of the people, so that it can be utilized as the basis for mapping the strength and issues. Assessment is conducted by measuring the level of availability and functioning of five categories of assets that represent modals and opportunities needed by the community to achieve their desired purpose. Research is conducted in Ampek Angkek District by distributing questionnaires to rate the indicators which consist of 51 assets from the five categories. The analysis finds that on average, asset availability index is 0,61 (adequate towards good quality); asset functioning is 1,23 (helpful) and overall community capability index is 0,144 represent fairly good condition, which available assets providing benefits and functions to community to perform its activities. Furthermore, the mapping of the assets of each village shows that there are several assets that need to be improved as input for the rural development agenda. Recommendations above those results are the need to increase the social capital’s community, and support assistance from related stakeholder to achieve more self managing and participatory rural development as basis for endogenous rural development.
COMMUNITY EMPOWERMENT IN SERUT VILLAGE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION Permana Arief Mardika; Ahmad Sarwadi; Retno Widodo Dwi Pramono
Jurnal Teknosains Vol 6, No 2 (2017): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/teknosains.37167

Abstract

Based on Regulation of Indonesian Environment Ministry number 19/2012 about Climate Village (Proklim) Program, Serut Village is designated as Climate Village in 2012 because of the effort on climate change adaptation and mitigation. This success is not separated from the community empowerment efforts after Bantul earthquake in 2006. This research aims to describe the community empowerment on climate change adaptation and mitigation then identify factors infl uence community empowerment. This research method used case study with single case using qualitative descriptive approach. The research results indicate that the community empowerment has occured simultaneously and unnoticed caused by the earthquake. Community empowerment is refl ected in many sectors, such as development of organic farming, management of livestock farming with communal cages, community base litter management, disaster response, greening and water resources management. Factors that infl uence the process of community empowerment are natural conditions; society culture, norm, and community self-help; local leader; and government.
KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP EKONOMI WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR Riswandha Risang Aji; Retno Widodo Dwi Pramono; Dwita Hadi Rahmi
Jurnal Planoearth Vol 3, No 2: Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.274 KB) | DOI: 10.31764/jpe.v3i2.600

Abstract

Kontribusi sektor pariwisata dalam ekonomi wilayah makin diakui. Sebagai sebuah sektor yang dinamis, pariwisata berkembang melalui fase perkembangan komoditas, pemasaran, hingga produk yang dinikmati oleh wisatawan. Potensi perkembangan pariwisata secara dinamis dipengaruhi oleh forward linkage dan backward linkage terutama di era digital seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekomomi wilayah di provinsi Jawa Timur. Kontribusi sektor pariwisata dilihat dari jalur kontribusi sektor-sektor pembentuk sektor pariwisata melalui forward linkage dan backward linkage. Melalui analisis jalur, forward linkage tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, backward linkage tertinggi memiliki hasil yang sama yakni sektor informasi dan komunikasi.
Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi Vs Pembangunan Infrastruktur Tri Idawijayanti; Retno Widodo Dwi Pramono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.484

Abstract

Abstract: Dilemmas and conflicts frequently arise during public policy-making. For instance, those occurring between the Policy for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) and land acquisition for development in the public interest (PTPKU). The former aims to preserve agricultural land, whereas the latter ensures absolute land provision for infrastructure and facility development in the public interest. The purpose of this study is to describe the policy conflicts that exist between the PLP2B policy and the PTPKU policy. A qualitative approach is used to conduct this research with a case study design using content analysis. Apart from documents, data triangulation is also conducted through interviews with multiple parties involved in decision-making and through observation and documentation of field conditions. Although both are in the public interest, the study's findings indicate that conservation is inferior to infrastructure development. The process of nullifying conservation implementation goes through a series of steps that emerge at each stage of land acquisition justification. Key words: Boyolali-Indonesia, LP2B, Land Acquisition, Policy Conflicts, Spatial Planning   Intisari: Dilema dan konflik sering terjadi dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagai contoh yaitu antara kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTPKU). Kebjiakan PLP2B bertujuan untuk mempertahankan tanah pertanian, sedangkan kebijakan PTPKU menjamin penyediaan lahan secara mutlak bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas bagi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konflik pada dua contoh kebijakan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi kasus menggunakan konten analisis (content analysis). Selain berdasar dokumen, dilakukan juga trianggulasi dalam penggunaan data, yaitu dengan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta observasi dan dokumentasi kondisi lapangan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa meski sama-sama sebagai kepentingan umum, kebijakan pelestarian pertanian kalah dengan kepentingan umum pembangunan infrastruktur. Proses pembatalan ketetapan pelestarian terjadi melalui berbagai tahap yang ada pada setiap tahap justifikasi pelaksanaan pengadaan tanah. Kata Kunci: Konflik kebijakan, Tata Ruang, LP2B, Pengadaan Tanah, Boyolali-Indonesia
Peran elemen fisik kota dalam pembentukan citra sebagai kota kreatif Edy Abdurrahman Syahrir; Retno Widodo Dwi Pramono
ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur Vol 6 No 3 (2021): ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur | September 2021 ~ Desember 2021
Publisher : Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30822/arteks.v6i3.876

Abstract

Several creative cities aim at becoming tourist destinations, due to the support of physical elements supported by visual identity. Furthermore, due to the low number of tourist visits, most cities have optimally embraced creativity during development, thereby making it a driving force for its citizens' welfare. Therefore, this research aims to identify the physical elements as associated with the image formation of Pekalongan City based on the assessments of residents and visitors. This is a deductive research with the quantitative and qualitative method used for analysis and data were obtained from primary and secondary sources. Primary data were collected through observation, questionnaires, and interviews, while secondary were obtained from literature studies and content searches on the internet. The results showed that the design of a city's physical element through cultural works and folk arts, create unique attributes that attract tourists. Furthermore, these results are expected to encourage city planners and designers to help city managers to understand the importance and uniqueness of visual image for branding formation in an effort to strengthen its competitiveness and attract tourists.