Articles
<![CDATA[PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Keraf, Maria Anastasia]]>;
<![CDATA[Pramono,, Retno Widodo Dwi]]>
<![CDATA[ Proceeding SENDI_U 2019: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding SENDI_U ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.048 KB)
<![CDATA[Indonesia memiliki puluhan kawasan perbatasan yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka saat ini, pembangun an kawasan perbatasan telah masuk dan menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, pengembangan kawasan perbatasan cenderung lambat. Kawasan Perbatasan Negara merupakan salah satu daerah tertinggal yang cukup lambat dalam pembangunan dan pengembangan kawasannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di kawasan perbatasan yaitu dari segi infrastruktur yang masih kurang memadai, membuat kawasan perbatasan menjadi terisolir dan terbelakang, lalu pintu gerbang negara yang terletak jauh dari pusat kota dankurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kawasan perbatasan sebagai ketahanan dan keamanan negara, membuat kawasan perbatasan susah mendapatkan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, sehingga kawasan perbatasan cenderung mengakses hal – hal tersebut ke negara tetangga. Maka, di era pemerintahan saat ini pemerintah telah menyusun program – program yang dapat meningkatkan investasi sarana-prasarana dan infrastruktur yang akan diterapkan di kawasan perbatasan negara di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT memiliki tiga kawasan perbatasan utama dengan karakteristik yang berbeda – beda yang dijadikan prioritas dalam pengembangan. Pengembangan kawasan perbatasan ini selain diperlukan investasi dan dukungan dari pemerintah, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengembangan tersebut. Kata Kunci:Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, Wilayah, Daerah]]>
<![CDATA[PENGARUH FLUKTUASI INDUSTRIALISASI TERHADAP KAPABILITAS MASYARAKAT PEDESAAN DI MAGELANG: PERSPEKTIF PERENCANAAN WILAYAH ]]>
<![CDATA[Pramono, Retno Widodo Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA Vol 14, No 2 (2018): JPWK Vol 14 No 2 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Pembangunan Wilayah dan Kota,Undip ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.081 KB)
|
DOI: 10.14710/pwk.v14i2.18577
<![CDATA[Industrialisasi sebagai pemicu transformasi struktur ekonomi, sangat penting bagi proses perkembangan wilayah. Namun, industrialisasi dapat mengalami fluktuasi. Wilayah yang bergantung pada investasi luar, sering mengalami de-industrialisasi akibat migrasi industri ke wilayah yang dianggap lebih menguntungkan, misalnya karena tenaga kerja yang lebih murah dan pasar yang sedang berkembang. Bagaimana akibat perkembangan industrialisasi dan de-industrialisasi pada masyarakat lokal yang agraris? Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif perencanaan wilayah. Dengan mengambil kasus pada 2 kecamatan di Magelang dan berdasarkan data series dari tahun 1970-an hingga 2010 serta observasi investigatif secara langsung ke masyarakat, penelitian mengungkap akibat positif dan negatif dari perkembangan industri di wilayah ini, dan sisi positif maupun negatif dari fase de-industrialisasi. Pada masa perkembangan industri, hal yang paling positif adalah meningkatnya rasio lahan per petani yang memberi peluang bagi unit usaha petani untuk meningkatkan skala ekonominya melalui sewa-menyewa lahan. Temuan lain yang menarik adalah de-industrialisasi Industri skala menengah dan besar yang investasinya dari luar, memicu re-industrialisasi oleh masyarakat lokal dalam bentuk pertumbuhan industri rumah tangga. Dari tulisan ini, dalam melakukan tugasnya, perencana wilayah harus mengantisipasi dinamika seperti arahan alokasi penggunaan lahan serta manajemen pemanfaatanya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Implementasi Advice Planning di Perkotaan Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Destratianto, Ditya]]>;
<![CDATA[Dwi Pramono, Retno Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Penataan Ruang 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.925 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v15i1.6760
<![CDATA[Advice Planning merupakan salah satu teknik instrumen preventif dalam pengendalian pembangunan lahan (development control/regulation) selain zonasi dan pemberian izin bangunan, yang digunakan di Kabupaten Banyuwangi. Alat ini berisi informasi dan ketentuan mengenai ketentuan teknis peruntukan lahan dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk izin pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan rencana tata ruang yang dituangkan ke dalam bentuk peta. Ketentuan-ketentuan didalam advice planning seringkali tidak diimplementasikan di lapangan, terlebih lagi dengan adanya peningkatan jumlah pembangunan di Perkotaan Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang cukup di lapangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar efektivitas implementasi advice Planning di perkotaan Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kuantitatif dengan penilaian realisasi komponen advice planning di lapangan. Data berupa data primer hasil observasi, wawancara dengan stakeholder dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi advice planning di perkotaan Banyuwangi masih rendah, yang disebabkan oleh belum terlaksananya seluruh komponen dalam ketentuan advice planning di lapangan, terutama komponen dalam aspek ketentuan teknis peruntukan ruang dan zonasi, seperti koefisien dasar bangunan, garis sempadan bangunan, penyediaan saluran drainase maupun saluran limbah.]]>
<![CDATA[EVALUATION OF THE MINAPOLITAN PROGRAM IN KLATEN REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA BASED ON CAPABILITY INDEX ]]>
<![CDATA[Fauzan, Alim]]>;
<![CDATA[Widodo DP, Retno]]>
<![CDATA[ Jurnal Spasial Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22202/js.v8i1.4525
<![CDATA[Minapolitan programs are intended to create an area consisting of one or more centers of activity in rural areas as a fisheries production system and a certain natural resources management. Since people’s capability is subjective and personal, the capability approach introduced by Amartya Sen (2000) is more suitable for evaluating minapolitan programs. One of the minapolitan regions that needs to be evaluated is “Desa Nila” (Tilapia Village), located in the sub-district of Polanharjo, Karanganom and Tulung, Klaten Regency, Central Java, Indonesia. By using the community capability index and place capability supporting index proposed by Pramono (2016), this paper aims 1) to identify whether minapolitan programs can improve the fish farmer’s capability, 2) to describe asset variables influencing the minapolitan program to improve fish farmers’ capability. Analysis reveals that minapolitan programs conducted in Klaten Regency have a positive impact on fish farmer’ well-being manifested by the capability. The success of the minapolitan program is indicated by the improvement of several asset owned by the fish farmers which it can be concluded that all the asset variables influencing the fish farmer’s capability have experienced improvement. However, there are two asset variables that have not significantly increased namely quality of public transportation and public library availability.]]>
<![CDATA[Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah (Kasus di Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Ima Wulandari]]>;
<![CDATA[Retno Widodo Dwi Pramono]]>
<![CDATA[ JURNAL ARSITEKTUR Vol 10, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bandar Lampung (UBL) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2470.129 KB)
|
DOI: 10.36448/jaubl.v10i2.1431
<![CDATA[Tanah terlantar menjadi salah satu isu penyimpangan masalah pertanahan di Indonesia. Agar penyimpangan tersebut tidak terjadi maka perlu tindakan pengendalian pertanahan berupa pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah. Penyimpangan masalah pertanahan salah satunya terjadi di Kota Bandar Lampung dimana Hak Guna Bangunan yang melanggar penggunaan dan pemanfaatan tanahnya mencapai 23 % dari 133 jumlah bidang Hak Guna Bangunan. Dengan mengambil kasus di Kota Bandar Lampung, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif-motif pemegang hak belum menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan analisis kategorisasi. Data penelitian diperoleh dari pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan, wawancara dengan stakeholder, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif penelantaran tanah oleh pemegang hak diakibatkan 1) Pertimbangan Pemegang Hak, 2) Pertimbangan Pengelola Pertanahan, dan 3) Pertimbangan Pemegang Hak, Pengelola Pertanahan dan Pemerintah.]]>
<![CDATA[Kesejahteraan Petani dan Aset-Aset Penentunya ]]>
<![CDATA[Marlina Wirmas]]>
<![CDATA[ Jurnal Agro Ekonomi Vol 39, No 2 (2021): Jurnal Agro Ekonomi: IN PRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/jae.v39n2.2021.81-96
<![CDATA[The low contribution of agricultural sector’s income shows unequal proportion with the large number of workers that it accommodate. Former policy which prioritize improvement on economic performance such as increasing production, jobs, and decreasing poverty; although generate a fairly good result, it evidently widen the socio-economic gap between the agricultural workforce with others. Thus, the paradigm to measuring well-being using those indicators should be extended by put forward the human aspect as the center of evaluation. Capability approach is used to identify farmer’s well-being that reflected on the freedom to do and to be according to the value whom it believe. Evaluation conducted by identifying level of capability based on its level of availability and functioning of five category of assets which represent the modal and opportunity needed by farmers to realize their desire purpose. This reseach was conducted in Ampek Angkek district, Agam Regency, West Sumatera Province by sending questionnaire to qualified farmers to rate the indicators which consist of 51 types from five group of assets. The analysis find that on average measurement, community capability index is on the fairly good condition which available assets provide benefit and functions to farmers perform its job at farming process. But comparation between the five group of assets shows that farmer have not get maximum range of access to individual tangible asset (represent physical modal & level of wealth) and economic institutional asset (represent easiness access in work). Regarding these result, effort that necessary to be executed is to increase the level of human and social capital from the internal capability of the farmers, and put an integration on agricultural development program with other sectors in order to create wider access for farmers to develop their business.]]>
<![CDATA[Identifikasi Kapabilitas Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Desa Secara Endogen di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ]]>
<![CDATA[Marlina Wirmas]]>;
<![CDATA[Retno Widodo Dwi Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Nagari Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30559/jpn.v6i2.254
<![CDATA[Exogenous rural development policy that tends to be centralized and sector-based has caused high dependency of villages to the central government program. Law on Villages then enacted to overcome those issues by shifting the paradigm into endogenous rural development through authorizing villages to self-manage the development. Capability approach is used to identify the actual state of community’s well -being, which reflects the freedom of doing and being of the people, so that it can be utilized as the basis for mapping the strength and issues. Assessment is conducted by measuring the level of availability and functioning of five categories of assets that represent modals and opportunities needed by the community to achieve their desired purpose. Research is conducted in Ampek Angkek District by distributing questionnaires to rate the indicators which consist of 51 assets from the five categories. The analysis finds that on average, asset availability index is 0,61 (adequate towards good quality); asset functioning is 1,23 (helpful) and overall community capability index is 0,144 represent fairly good condition, which available assets providing benefits and functions to community to perform its activities. Furthermore, the mapping of the assets of each village shows that there are several assets that need to be improved as input for the rural development agenda. Recommendations above those results are the need to increase the social capital’s community, and support assistance from related stakeholder to achieve more self managing and participatory rural development as basis for endogenous rural development.]]>
<![CDATA[COMMUNITY EMPOWERMENT IN SERUT VILLAGE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION ]]>
<![CDATA[Permana Arief Mardika]]>;
<![CDATA[Ahmad Sarwadi]]>;
<![CDATA[Retno Widodo Dwi Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknosains Vol 6, No 2 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/teknosains.37167
<![CDATA[Based on Regulation of Indonesian Environment Ministry number 19/2012 about Climate Village (Proklim) Program, Serut Village is designated as Climate Village in 2012 because of the effort on climate change adaptation and mitigation. This success is not separated from the community empowerment efforts after Bantul earthquake in 2006. This research aims to describe the community empowerment on climate change adaptation and mitigation then identify factors infl uence community empowerment. This research method used case study with single case using qualitative descriptive approach. The research results indicate that the community empowerment has occured simultaneously and unnoticed caused by the earthquake. Community empowerment is refl ected in many sectors, such as development of organic farming, management of livestock farming with communal cages, community base litter management, disaster response, greening and water resources management. Factors that infl uence the process of community empowerment are natural conditions; society culture, norm, and community self-help; local leader; and government.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP EKONOMI WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Riswandha Risang Aji]]>;
<![CDATA[Retno Widodo Dwi Pramono]]>;
<![CDATA[Dwita Hadi Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Planoearth Vol 3, No 2: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (996.274 KB)
|
DOI: 10.31764/jpe.v3i2.600
<![CDATA[Kontribusi sektor pariwisata dalam ekonomi wilayah makin diakui. Sebagai sebuah sektor yang dinamis, pariwisata berkembang melalui fase perkembangan komoditas, pemasaran, hingga produk yang dinikmati oleh wisatawan. Potensi perkembangan pariwisata secara dinamis dipengaruhi oleh forward linkage dan backward linkage terutama di era digital seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekomomi wilayah di provinsi Jawa Timur. Kontribusi sektor pariwisata dilihat dari jalur kontribusi sektor-sektor pembentuk sektor pariwisata melalui forward linkage dan backward linkage. Melalui analisis jalur, forward linkage tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, backward linkage tertinggi memiliki hasil yang sama yakni sektor informasi dan komunikasi.]]>
<![CDATA[Peran Kota Wonosari Terhadap Perkembangan Wilayah ]]>
<![CDATA[Ulul Ashar Kuswantoro]]>;
<![CDATA[Retno Widodo Dwi Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Penataan Ruang 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.244 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v15i1.6826
<![CDATA[Perkembangan suatu kota salah satunya dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan kota lain baik secara regional maupun nasional, serta keterkaitan dengan daerah belakangnya. Kota Wonosari sebagai ibukota Kabupaten Gunungkdul merupakan salah satu pusat pertumbuhan dan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) di Provinsi DIY yang dapat berkembang tanpa adanya aglomerasi dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan Kota Wonosari dan mengkaji peran Kota Wonosari terhadap perkembangan Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan penelitian ini menggunakan alur pemikiran deduktif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan regresi berganda. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkembangan Kota Wonosari dari segi fisik, penduduk dan ekonomi mengalami perkembangan yang signifikan. Keberadaan sektor pariwisata yang pesat di Kabupaten Gunungkidul dan letak Kota Wonosari yang strategis sebagai sebagai pintu masuk objek wisata yang ada turut memicu perkembangan Kota Wonosari. Fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ada di Kota Wonosari hanya efektif digunakan oleh penduduk dari Kabupaten Gunungkidul. Hal ini deisebabkan karena kedekatan dengan Kota Yogyakarta yang mempunyai fasilitas lebih lengkap. Pengaruh Kota Wonosari sebagai pusat pertumbuhan terhadap Kabupaten Gunungkidul sangat kuat. Dari hasil uji regresi didapat empat variabel independen yaitu penduduk, ekonomi, jumlah fasilitas dan tingkat pendidikan Kota Wonosari berpengaruh terhadap perkembangan Kabubaten Gunungkidul. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi adanya pengaruh yang menyebar dari pusat kota Wonosari ke wilayah Kabupaten Gunungkidul (spread effect). Kota Wonosari sebagai pusat pertumbuhan pada level kabupaten sudah sesuai fungsinya sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Provinsi DIY.]]>
