Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Kemudi Jurnal Analisis Sosial Politik Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Journal on Education Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Studi Sosial dan Politik PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan Journal Publicuho
Hertanto, Hertanto
Universitas Lampung, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analysis of Economic Potential in Ogan Komering Ulu Timur Area in Reducing Crime Rate, South Sumatra Province widia novita lukitasari wa; Roby Cahyadi Kurniawan; Arizka Warganegara; Hertanto Hertanto
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 8 No 1 (2023): Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v8i1.2708

Abstract

To achieve the objectives of regional economic development, development policies based on regional characteristics (endogenous development) are needed by utilizing the potential of local resources. Identification of potential economic sectors is a must to optimize the process and success of the intended economic development. Economic inequality from a functionalist point of view is caused by elements of society that do not carry out their functions optimally. In addition, economic inequality is seen from a conflict perspective that inequality is not a social problem, this is because in society there are different interest groups and fight over existing resources. The solution that can be applied to this phenomenon is that the government can first encourage elements of society to improve their functions in society.
Meningkatkan Persepsi Masyarakat dan Pengelola BUMDes tentang Pentingnya Kelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan Pitojo Budiono; Feni Rosalia; Syarief Makhya; Hertanto Hertanto; Tabah Mariyana; Ariska Warganegara; Nadia Khairunisa; Deni Afero
Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan Vol 2, No 1 (2023): June
Publisher : Magister of Forestry,Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/rdj.v2i1.7235

Abstract

Persepsi lingkungan kelestarian lingkungan menjadi salah satu masalah bagi anggota pengelola BUMDes yang selama ini menjadi pendukung pembangunan ekonomi rakyat di pedesaan.  Pembangunan ekonomi harus berjalan simultan dengan pembangunan ekologinya. Hal ini nampaknya belum terjadi di Kecamatan Sidomulyo karena masih banyak sumberdaya alam yang rusak untuk mendukung pendapatan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  (Prodi MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung (FISIP UNILA) perlu melakukan sosialisasi pentingnya kelestarian lingkungan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Setelah diberikan sosialisasi diharapkan akan meningkatkan persepsi para anggota pengelola BUMDes tentang hal ini. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan kepada 30 orang pengurus BUMDes pada tanggal 9 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Sidomulyo. Selain itu digunakan googleform berisikan materi sekaligus soal pre dan post test untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan persepsi mereka. Materi yang diberikan oleh 7 orang dosen dan 2 orang mahasiswa Prodi MIP meliputi  topik-topik tentang perencanaan, aspek ekonomi, penguatan sumberdaya manusia, kelembagaan, aspek budaya organisasi, aspek gender dan aspek politik.  Setelah penyuluhan para pengelola meningkat pengetahuannya bahwa keberadaan BUMDes terkait denga kondisi perekonomian desa. Selain itu, terjadi peningkatan persepsi para pengelola BUMDEs tentang pentingnya kelestarian lingkungan sebesar 38%. Semula hanya 33% yang sudah memiliki persepsi pentingnya kelestarian linkungan yang akan mendukung peningkatan pendapatan anggota BUMDes. Setelah penyuluhan dilakukan, naik menjadi 71% pengurus yang memiliki persepsi sperti ini. Bahkan mereka pun kemudian mengusulkan untuk segera disusun strategi pembangunan yang benar-benar mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan SDA.
Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Ganggunan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung Nadia Khumairatun Nisa; Hertanto Hertanto; Ari Darmastuti; Pitojo Budiono
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 3 (2023): PERSPEKTIF, July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i3.9545

Abstract

This article aims to examine Collaborative Governance for Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in the City of Bandar Lampung. The problem is focused on the process and success of Collaboration. To approach this problem, Emerson et al., (2012) used collaborative governance theory as a reference. Data was collected through a literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that Collaborative Governance for Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Bandar Lampung City is carried out by the Bandar Lampung City Government through the Social Service, Satpol PP, District-level Government (Camat) and Kelurahan (Lurah and RT/RW), Community, The Aulia Rahmah Foundation Social Institution, and Srikandi in Central Lampung. The process of collaboration has not gone well. This can be seen from the collaboration component which was carried out only in collaborative actions including complaints, raids, and submissions, although this implementation was not preceded by good collaboration dynamics. The components of the dynamics of collaboration are not implemented properly and the impact of collaboration tends to be dominated by negative results and no adaptation has been made by collaboration actors.
DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH Hendra Budi Setiawan; Hertanto Hertanto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.633-638

Abstract

Sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup di Indonesia terhadap partisipasi pemilih. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber akademis, laporan riset, dan publikasi pemerintah terkait dengan pemilihan umum dan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia memiliki dampak yang berbeda terhadap partisipasi pemilih. Sistem pemilu proporsional terbuka dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan kesempatan langsung bagi pemilih untuk memilih wakil legislatifnya. Namun, biaya kampanye yang tinggi dan keterbatasan informasi tentang calon dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam sistem ini. Sementara itu, sistem pemilu proporsional tertutup dapat menurunkan partisipasi pemilih karena pemilih hanya memilih partai politik, bukan calon legislatif secara langsung. Namun, sistem ini juga dapat meningkatkan stabilitas politik dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen.
Efektivitas Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 Etro Jaya Sinaga; Hertanto Hertanto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.622-626

Abstract

Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan public terhadap sebuah lembaga pemerintahan, termasuk lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan  public dalam perekrutan Badan Adhoc untuk Pemilu 2024, media social menjadi media untuk melaksanakan transparansi yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yang meliputi penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, adanya suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas media social yang digunakan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. Informan untuk penelitian ini terdiri dari 20 orang dengan metode penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media social berpengaruh dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi seleksi perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebong.
Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024 Resty Aprilia; Hertanto Hertanto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.627-632

Abstract

Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024, KPU telah melaksanakan rekrutmen badan adhoc untuk membantu penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan, Desa dan TPS. Proses rekrutmen badan adhoc tersebut diwarnai dengan fenomena pencatutan nama tanpa izin sebagai anggota partai politik yang terdaftar di Sipol, sehingga menghambat proses rekrutmen badan adhoc. Namun demikian, KPU telah membentuk helpdesk yang merupakan bagian dari pelayanan publik PPID sebagai sarana bagi masyarakat yang namanya terdaftar dalam Sipol sebagai anggota partai politik untuk mengajukan tanggapan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti proses pengahapusan namanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PPID efektif dalam memenuhi kepuasan pelayanan publik dalam rekrutmen badan adhoc pemilu 2024. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua, Plt.Sekretaris dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PPID telah memenuhi indikator kepuasan pelayanan publik yang meliputi aksesibilitas, kejelasan informasi, kualitas pelayanan, kemanan dan kerahasiaan, penanganan keluhan serta transparansi dalam rekrutmen badan adhoc pada pemilu tahun 2024.
Dinamika Pemilihan Kepala Pekon Di Nusawungu Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Jeni Rahma; Hertanto Hertanto; Arizka Warganegara
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/parabela.v3i2.966

Abstract

The Pringsewu Regency Regional Regulation regarding the policy of electing Pekon Heads using the e-voting system seems rushed. With one month of preparation for the implementation of the Pekon Head election in Nusawungu village, it resulted in not being properly socialized to the community. This study describes the potential for fraud and the obstacles faced by the committee or the community in the village head election process using the e-voting system. This type of research is used qualitatively with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results of the study found that there was time and budget inefficiency in the process of implementing village head elections and the absence of the principle of Luber Jurdil (Broad, Free, Confidential, Honest, and Fair) due to the presence of the Assisting Committee in the Voting Booth who served as assistants for voters who had not or could not use the e-voting tool.
MELINTASI HAMBATAN ETIKA: Tinjauan Terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Pada KPU dan BAWASLU Muhammad Irawan Adi Hartono; Robi Cahyadi K; Feni Rosalia; Hertanto
Journal Publicuho Vol. 6 No. 4 (2023): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i4.256

Abstract

Elections can only be held in a credible and fair manner if they are placed by an impartial institution. According to the Constitution, elections are conducted by an independent EMB, with no additional definition of independence. The purpose of this study is to determine the post-reform electoral management institution model and the concept of independence in Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution as recognized by the Constitutional Court, the research methodology is the normative legal method and the legal and case approach. According to the findings of this study, the post-reform election model is an independent model that does not involve representatives from political parties or employees.
Pemikiran Politik Thomas Hobbes Dalam Serial Drama Squid Game Elyta Elyta; Hertanto Hertanto
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.105 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1349

Abstract

In 2021, South Korea will make the Squid Game drama series with the mystery horror genre. The research will look at the political thinking of Thomas Hobbes in this series with the aim of analyzing the form of natural consciousness, social contract in the form of the State which is broadcast through storylines, dialogues and descriptions of the situation in the Korean drama series Squid Game. This article is a literature study on the state of nature, social contract and the concept of the state from Thomas Hobbes' political thought through the drama series Squid Game produced from South Korea. His opinion of the state is scary, cruel, and obeyed like Leviathan to make the disorderly state of human nature controllable. Human nature is homo homini lupus or humans are wolves to each other. The social contract according to Thomas Hobbes is an agreement between the people and the state, but the state is not bound by the social contract. The state/king position is above the social contract, the state has absolute authority or is called the king, it cannot be wrong. This study concludes that in the Korean drama series Squad Game, there is a thought by Thomas Hobbes which states the importance of absolute state power to create perfection. Peace can be obtained by presenting fear to the individual through the State, conflict will be avoided, society will be subject to the law with fear that is continuously maintained by the State.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Riska Gustiani; Hertanto Hertanto
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 7 No. 1 (2024): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v7i1.9570

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaiaman penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneliitan meskipun beberapa aspek telah diimplementasikan dengan baik, terdapat kekurangan terutama dalam transparansi, di mana informasi tentang Dana Desa hanya dibagikan melalui musyawarah desa dan belum dapat diakses oleh semua pihak. Penulis merekomendasikan pembuatan poster transparansi yang dipajang di kantor desa untuk memastikan akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, aspek lain seperti partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, orientasi konsensus, dan visi strategis pemerintah desa dinilai sudah baik. Upaya perbaikan diusulkan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta melibatkan anak muda dalam tugas-tugas desa. Peningkatan partisipasi masyarakat juga diupayakan melalui kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif. Simpulannya transparansi adalah masalah kunci, dengan pemerintah hanya menerapkannya melalui otoritasnya sendiri dan tidak melibatkan semua pihak. Pemerintah juga harus fokus pada partisipasi, dukungan hukum, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, serta visi strategi yang jelas. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung masyarakat. Kata Kunci: Good Governance, Implemetasi, Tata Kelola Pemerintahan.
Co-Authors Ahmad Robi Ulzikri amir Ardi Yanto Ari Darmastuti Ariska Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Asep Nurjaman Budi Kurniawan Damar Wibisono Deni Afero Elyta Elyta Eni Lestari Etro Jaya Sinaga Feni Rosalia Feni Rosalia Fitria Barokah Garmien Mellia Gede Ari Pratama Putra Handi Mulyaningsih Hendra Budi Setiawan Himawan Indrajat Jeni Rahma Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Lilih Muflihah M Fajar Novriansyah Maidani, Hanizar Maulana Mukhlis Muhammad Irawan Adi Hartono Nadia Khairunisa Nadia Khumairatun Nisa Narita Hayunanda Nidzammuddin Ahmad Sulaiman Pitojo Budiono Pitojo Budiono Pitojo Budiono Resty Aprilia Ricky Febriansyah Riska Gustiani Robi Cahyadi Robi Cahyadi K Robi Cahyadi Kurniawan Roby Cahyadi Kurniawan Roby Cahyadi Kurniawan Sari, Destriana Rahma Sindung Haryanto Syarief Makhya Syarief Makhya Tabah Mariyana Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Trisnawati, Emi Widia Novita Lukitasari WA