Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Ensiklopedia Social Review Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Social And Economics Research Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE)
Dora Tiara
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Criminal Liability for Defendants Who Commit Crimes in the Field of Medical Practice Firdaus, Firdaus; Tiara, Dora; Viana, Wira Okta
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/6zpd6k62

Abstract

Physicians and dentists knowingly practising medicine without a practice license are subject to penalties under Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. These penalties can include up to three years in prison or a fine of up to IDR 100,000,000..00 (one hundred million rupiah). The defendant, Putri Regita Yuniar, was referred to as Putri Binti, the late Edward Sebastian, in Decision Number 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. The problem is formulated as follows: First, based on Decision Number 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, what factors does the court consider when rendering a criminal decision for offences in the medical practice area? Second, according to Decision Number 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, what is the criminal liability of defendants who commit offences in the medical practice area? This research's specifications are descriptive. This thesis was written using a normative juridical method. This study exclusively employed secondary data sources. The collected data was given descriptively after undergoing qualitative analysis. The following conclusions can be drawn from the research and discussion: first, the judge's factors when rendering a criminal decision for criminal acts in the medical practice area are classified as non-juridical factors, which include the defendant's aggravating and mitigating circumstances, and juridical factors, which are based on information presented during the trial, including the public prosecutor's indictment, witness statements, and the defendant's statements. Second, the defendant Putri Regita Yuniar, also known as Putri Binti, the late Edward Sebastian, was condemned by Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 78 in connection with Article 73 paragraph (2).
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG Mulyawan, Fitra; Tiara, Dora
UNES Law Review Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i2.151

Abstract

Dalam perkembangan Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam perkembangan hukum nasional. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. maka ada beberapa pengidentifikasian masalah mengenai hal itu yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik Hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reseption in Complexu. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori receptie. Karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang yaitu mengenai posisi hukum Islam dalam system hukum nasional pada masa kolonial Jepang tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajahan Belanda ke dalam bhasa Jepang.
KOMUNIKASI PROMOSI TANGKELEK PADA TEMA PRODUKDALAM MEMBANGUN PESAN TERHADAP KONSUMEN WAHYUNI PERMATA SARI; Dora Tiara; Kiki Yulinda
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v1i1.172

Abstract

Seeing the success that PT. Dagadu Aseli and Joger as iconic brands that are characteristic of Yogya and Bali, Kadai Tangkelek has also tried to follow the same path. The main target market for Kadai Tangkelek is tourists who make these products as souvenirs to be brought to their home areas. Especially after the earthquake in 2009, the city of Padang was crowded with volunteers from various parts of Indonesia, including neighboring countries who also sent aid. The business concept promoted by Tangkelek is creativity that elevates Minangkabau culture as a culture rich in positive values ??of life. The term Minangkabau itself describes a culture. Minangkabau culture, especially the language is used in most parts of West Sumatra and is used in several other areas where Minangkabau migrants are located. Minangkabau is spoken in West Sumatra Province, in several areas on the border of Jambi Province (along the Batanghari River), in Kampar District, Riau Province, and is used by Jamee groups (West Aceh), and in Negeri Sembilan (Malaysia). So that the Minangkabau culture and language itself has been known and spread in various regions.
Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending): Civil Law Analysis of Standard Clauses in Online Loan Service Contracts (Fintech Lending) Sumirahayu Sulaiman; Karolus Charlaes Bego; Dora Tiara; Dita Pratama; Kiki Yulinda
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8671

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) khususnya pada layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (fintech lending) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan persoalan hukum perdata yang cukup signifikan, terutama terkait penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik antara penyelenggara dan konsumen. Klausula baku umumnya disusun sepihak oleh penyelenggara tanpa memberi ruang negosiasi bagi peminjam. Dalam praktiknya, klausula tersebut sering memuat syarat-syarat yang memberatkan, seperti klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atau membatasi hak-hak mereka. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hukum perjanjian. Kajian ini berupaya menganalisis kedudukan klausula baku dalam perspektif hukum perdata Indonesia dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak tetap menjadi dasar dalam pembentukan perjanjian, klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penyelenggara fintech dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK jika terbukti melanggar prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan hubungan hukum yang seimbang dan berkeadilan di era digital.
Co-Authors Dilla Ayuna Letri Dita Pratama Firdaus Firdaus Fitra Mulyawan Karolus Charlaes Bego KIKI YULINDA Mene, Meydianto Meydianto Mene Mulyawan, Fitra Naldi Gantika Sumirahayu Sulaiman WAHYUNI PERMATA SARI Wira Okta Viana