Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) EMITTER International Journal of Engineering Technology Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Lex Scientia Law Review Bina Hukum Lingkungan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Unnes Law Journal YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan PESHUM Data : Journal of Information Systems and Management Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Tahegga Primananda Alfath
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : PESHUM

 1 
Kepastian Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Demokratis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Dewa Ramadhan; Tahegga Primananda Alfath
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8251

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pesta demokrasi dan menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Penentuan ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan komponen krusial dalam sistem pemilu yang dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, penerapan ambang batas ini sering memicu hal terkait dengan kepastian hukum serta konsistensinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini membahas terkait dengan bentuk kepastian hukum dalam ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa makna dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 bersifat open legal policy dan bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yaitu dengan ditiadakannya ambang batas (threshold).
Urgensi Asas Kenusantaraan dalam Materi Muatan Peraturan Tentang Energi Baru Terbarukan Nabila Sandy Sinta; Tahegga Primananda Alfath
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8260

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih tertinggal dibandingkan energi fosil. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan tantangan lingkungan dan ketahanan energi nasional. Dalam konteks ini, asas kenusantaraan menjadi penting dalam perumusan kebijakan energi, guna memastikan pemerataan akses dan optimalisasi sumber daya lokal di berbagai wilayah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis relevansi asas kenusantaraan dalam materi muatan peraturan tentang Energi Baru Terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kenusantaraan tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa regulasi terkait energi, substansinya tercermin dalam kebijakan pemerataan pembangunan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Integrasi asas kenusantaraan dalam regulasi EBT sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang berkelanjutan, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Akibat Hukum Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Pada Pelanggan Yang Berada Di Luar Wilayah Cakupan Ananda Putri, Adhelia; Alfath, Tahegga Primananda
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8270

Abstract

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada pelayanan publik dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun, ketika Perumda melayani pelanggan di luar wilayah cakupannya, muncul masalah terkait tanggung jawab hukum dan potensi konflik antar daerah. Penelitian menganalisis tanggung jawab hukum Perumda dalam konteks pelayanan kepada pelanggan di luar wilayah cakupan serta upaya hukum yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pertama, Perumda memiliki tanggung jawab untuk penyediaan layanan publik yang berkualitas, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya, serta tangung jawab hukum bagi Perumda untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Kedua, upaya hukum Perumda yang memiliki pelanggan di luar wilayah cakupan melalui perlindungan hukum preventeif dan represif, menjadi upaya hukum yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah seyogyanya menyusun Peraturan Daerah dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI) agar mengetahui kebutuhan terkait dengan perluasan cakupan, dan adanya tranparansi keuangan agar kemudian Perumda bisa efektif dan efisien.
Co-Authors Adimas Ardhiyoko Agustin, Noer Musdalifah Ananda Putri, Adhelia Angga Rahagiyanto Anisatul Ulfa Anita, Kristy cahya, waskita Chatarina Umbul Wahyuni Dewa Ramadhan Edshafa Muharatulloh Febry Dwi Prehatiningsih Galih Puji Mulyono Ihwan Nul Padli Jannah, Roudlatul Kamisutara, Made Kunto Eko Susilo Latipah Latipah Moch. David Herdiansyah Moh. Bagus Muharatulloh, Edshafa Nabila Sandy Sinta Nur Restu Prayoga Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Prehatiningsih, Febry Dwi Radian Salman Rasidi, Ameliya Richo Fernando Sitorus Riyo Lian Nugroho Riyo Lian Nugroho, Riyo Lian Rohi, Arvy Iedara Safira Wulandari Setyonagoro, Permadi Sitorus, Richo Fernando Slamet Winardi Sri Wahyuningtyas, Sri Sukardi Sukardi Sutanto, Slamet Hari Syaiful Hadi Syarifudin, Trianita Yandhini Tatiek Sri Djatmiati Tresna Maulana Fahrudin Trianita Yandhini Syarifudin Winda Rahmawati Winda Rahmawati Wulandari, Safira