Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin Wahyudin; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai Di Pemerintah Kota Palopo Ilham Rasjid; Said Sampara; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo terlaksana kurang efektif yang pada umumnya ditanggapi kurang efektif, terutama yang aturan yang termuat dalam Pasal 229, yakni: (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; (4) Hukuman disiplin pegawai negeri sipil dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum; dan (2) Faktor kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum berpengaruh terhadap kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo, sehingga ketujuh faktor tersebut perlu dimaksimalkan pelaksanaannya. The objectives of this study analyzing the effectiveness of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government; and factors that influence the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The research method used is descriptive method. The results showed that: (1) Government Regulation Number 11 Year 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government was implemented less effectively which was generally responded to less effectively, especially those rules contained in Article 229, namely: (1) To ensure the maintenance of order in the smooth implementation of duties, civil servants must comply with the discipline of civil servants; (2) Government Agencies are obliged to implement discipline enforcement of PNS and carry out various efforts to improve discipline; (3) Civil servants who commit disciplinary violations are disciplined; (4) The disciplinary punishment for civil servants is imposed by the official in charge of punishment; and (2) Factors of quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions affect the ineffectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the City Government of Palopo, so the seven factors need to be maximized in their implementation.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar Sarifa Nabila; Said Sampara; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 Mastura Mastura; Said Sampara; Nurul Qamar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah meggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikkan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kota Makassar Emelia Fitriani; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyak masyarakat enggan untuk melakukan diversi terutama pihak korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi di wilayah hukum peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian bahwa penegakan hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang diversi. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion in the juvenile justice system and to identify and analyze the factors that influence the implementation of diversion in the criminal justice system. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that the implementation of diversion in the criminal justice system had been implemented but was still ineffective because there were still many people reluctant to do diversion, especially the victims. Factors affecting the implementation of diversion in the jurisdiction of juvenile justice are legal substance, legal structure, and legal culture. Research recommendations that law enforcement still need to conduct socialization or legal counseling to the community because there are still people who do not understand about diversion.

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis Alief Sugiarto; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana yang ideal terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Yurisprudensi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya. (2) Mengenai kebijakan hukum yang akan datang yaitu kebijakan hukum Melalui kebijakan reformulasi dan reorientasi perundang-undangan pidana bidang kesehatan dan praktek kedokteran yang tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban malpraktik karena kelalaian dokter sebagai upaya atau bentuk penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran di Indonesia. This research is conducting aimed at: (1) To find out and analyze the policy of criminal law protection for victims of criminal acts in the medical field at this time. (2) To find out and examine an ideal criminal law protection policy for victims of criminal acts in the upcoming medical area. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code (KUHP), Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 32 of 2004 concerning Medical Practices, Jurisprudence.The results of this study indicate that: (1) The policy of legal protection for victims of medical crimes in positive criminal Law in Indonesia is currently carried out by imposing sanctions for criminal offenses based on the Criminal Code, Law No. No. 36 of 2009 concerning Health, also the Law. No. 29 of 2004, regarding Medical Practice and supporting regulations that apply, it turns out that in its implementation, there are still weaknesses both in the formulation of criminal acts, the wording of criminal liability, as well as the formulation of illegal and criminal penalties. (2) Regarding future legal policies, namely legal policies. Through reformulation policies and reorientation of criminal laws in the field of Health and medical practice, which certainly can provide legal certainty and legal protection for victims of malpractice due to doctor's negligence as an effort or form of medical malpractice crime prevention. In Indonesia.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Andi Muhammad Ishar; Said Sampara; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain. Tipe penelitian ini adalah Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris (Legal Research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Responden terdiri atas Polisi Lalu Lintas 5 orang, Jaksa 5 orang, Pengacara 5 orang, Tokoh Masyarakat 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain di Kota Makassar cukup terlaksana dengan baik sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4). The research objective is to analyze and explain the implementation of criminal liability for traffic negligence actors causing the death of others. This type of research is in this study the authors use Empirical Law research (Legal Research). The population in this study are all parties involved in the handling of traffic violations that cause the death of other people. The respondents consisted of 5 Traffic Police, 5 Prosecutors, 5 Lawyers, 10 Community Leaders. The results showed that (1) the implementation of criminal liability against traffic negligence actors caused the death of other people in Makassar City was carried out quite well in accordance with Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Those who cause the victim to die are subject to Article 310 paragraph (4).

Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae Ardian Dirgantara; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada Dana Desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan putusan yang tidak efektif. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), terdakwa sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Dianjurkan untuk memiskinkan terdakwa dengan mengambil seluruh property agar mereka dan yang lainnya, harus mempertimbangkan sebelum melakukan hal serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum yang sangat berpengaruh terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. This research aims to analyze and determine the Effectiveness of Conviction in the corruption of Village Funds and the factors influencing the effectiveness of conviction in the corruption of village funds. This research was conducted in the jurisdiction of Gowa District precisely in Gowa District Police. The results of this study reveal that the effectiveness of convictions in the corruption of village funds against the verdict Number: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS and Verdict Number: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS against each defendant with a verdict of 1 (One) year 10 (Ten) months imprisonment and a fine of Rp50,000,000,00 (Fifty Million Rupiah) is an ineffective verdict. This is because the crime of corruption is an extraordinary crime, the defendant should be sentenced as severely as possible. Impoverishing him/her by taking his entire property is advised so that they, and others, will have to ponder into consideration before doing a similar action. Factors that are affecting the effectiveness of convictions in the corruption of village funds are legal substance factors, legal structure factors, and cultural factors that have a profound effect on the funding corruption crimes in village funds.

Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Muh Ekoyusmario; Said Sampara; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian Ini Dilaksanakan Di Polres Enrekang Dengan Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Angket Dan Dokumentasi. Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif. Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Didukung Oleh Tanggapan Responden Dan Wawancara Tentang Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Adalah Sangat Berpengaruh Tetapi Pada Umumnya Hasil Visum Et Repertum Umumnya Hanya Digunakan Sebagai Alat Bukti Surat Sehingga Harus Dihubungkan Dengan Keterangan Yang Diberikan Oleh Korban, Saksi Dan Keterangan Tersangka, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Luka Yang Diderita Korban Adalah Akibat Dari Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tersangka. The Objective of This Research Was To Give Understanding About The Function Of Visum Et Repertum In Alleged A Criminal And Understanding About The Effect Of Visum Et Repertum As An Evidence. This Study Was Conducted in County Police Of Enrekang By Data Collection Method Through Interview, Questionnaire And Documentation. Data Analysis Used Was Qualitative and Quantitative Analysis. The Result of This Study Proved That According to The Information Supported By Respondent Responses And Interview About Visum Et Repertum In Proving Criminal Abuse Was Very Influential But Generally The Result Of Visum Et Repertum Only Used As Letter Evidence And Should Be Linked To The To The Information Given By The Victim, The Witness And The Suspect. Therefore, It Was Known That the Wounds Suffered by The Victim Were The Criminal Result Committed By The Suspect.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Kejaksaan Negeri Jeneponto Abd. Rahman; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. This research aims to analyze the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by the Attorney, as well as what factors inhibit the implementation. This research is empirical law research. The result of the research shows that the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by Jeneponto Prosecutor's Office is through the action of judicial intelligence operation, case development technique by utilizing whistle blower and justice collaborator and investigative audit technique as search and data collection method, information and other findings to find out the truth or even a fact error in coordination with BPK / BPKP. Factors that hamper the investigation of corruption in the field of procurement of goods and services are the limited number of human resources to the Prosecutor who conducts intelligence and examination activities in place and limited funding sources / budget handling cases in investigation activities.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search