Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif ) Dasman Dasman; Said Sampara; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya dilapangan masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilih legislatif sebanyak 76 persen, lebih rendah dari pada akumulasi partisipasi tingkat nasional yang mencapai sebanyak 77 persen; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu faktor internal: kapasitas Komisioner KPU, komitmen dan soliditas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal; dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat, letak geografis, budaya dan adat masyarakat setempat. This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the extent to which the function of the general election commission was implemented in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency. This study uses primary data through interviews. The findings or results obtained from this research indicate that: (1) the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency shows that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws governing the implementation of elections, but their implementation in the field is still not effective. Based on the results of the vote count, the total participation of legislative voters was 76 percent, lower than the accumulated participation at the national level which reached 77 percent; (2) factors affecting the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency are internal factors: the capacity of KPU commissioners, commitment and solidarity of organizers. Meanwhile, external factors; low budget support, public awareness, geographical location, culture and local customs.

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dwi Rachma Ningtias; Said Sampara; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak; Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah diversi dengan bentuk mediasi penal dan restorative justice. This study aims to analyze diversion arrangements in solving juvenile criminal cases; To find out, explain and analyze the ideal concept of diversion in solving juvenile criminal cases. Based on the analysis of data and facts, the writer concludes that Diversi in solving child criminal cases in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Not Aged 12 (Twelve) Years Old, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-006 / A / JA / 04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion at the Prosecution Level, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. (2) The ideal diversion concept in solving juvenile criminal cases is diversion with the form of mediation of penal and restorative justice.

Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah: Studi SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone Andi Muchlis; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone dianggap cacat hukum karena dasarnya lemah, dimana sertifikat SMP Negeri 2 Bone lebih dahulu terbit dibanding sertifikat hak milik masyarakat dan dasar penerbitannya dibuat oleh aparat desa yang berpihak ke masyarakat, sehingga Pemda Bone melakukan gugatan hukum ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum di atas tanah SMP Negeri 2 Kabupaten Bone, yang telah dikuasai puluhan tahun oleh pihak sekolah dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang berlangsung hingga sekarang; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. The purpose: (1) To find out the resolution of ownership certificates disputes above SMP Negeri 2 Cina Bone Regency; and (2) To find out the factors influencing the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China This study uses the type of normative legal. The results of the study show that: (1) Settlement of ownership certificates disputes on the land of SMP Negeri 2 Bone China is considered to be legally flawed because the basis is weak, where the certificate of SMP Negeri 2 Bone was issued earlier than the certificate of community ownership and the basis of its issuance was made by village officials in favor of the community, so that the Regional Government of Bone conducts a lawsuit to the Court in order to obtain legal certainty on the land of Bone District 2 Junior High School, which has been controlled for decades by the school and is used for teaching and learning activities that have continued until now; and (2) Factors of legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors influence the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China.

Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam Suharyadi Suharyadi; Said Sampara; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan dunia maya dalam prespektif hukum pidana islam serta untuk mengetahui kejahatan dunia maya menurut prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam prespektif hukum islam belum bisa diterapkan dalam Negara Republik Indonesia, (2) Sanksi bagi para pelaku cyber crime menurut syariat islam adalah Ta’zir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pegasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai tingkat mudharat yang telah dilakukannya. This study aims to determine how cyber crime forms in the perspective of Islamic criminal law and to find out cyber crime according to the perspective of Islamic criminal law. The results of this study indicate that: (1) Cyber crime in the perspective of Islamic law cannot be applied in the Republic of Indonesia, (2) Sanctions for perpetrators of cyber crime according to Islamic law are Ta'zir through a judicial process with a judge's verdict. with the threat of punishment in the form of imprisonment, pegasingan, flogging up to the death penalty according to the level of harm he has done.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat Prayudi Malik; Said Sampara; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 PUU-XVI/2018 tentang wadah organisasi AdvokatPenelitian ini dlakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Organisasi Advokat berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang telah mengamanatkan mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk membentuk organisasi advokat yang kemudian membentuk PERADI yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat. Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaanya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh UU Advokat kepada PERADI. This study aims to analyze to analyze the regulation and legal position of the Constitutional Court Decision No.35 PUU-XVI / 2018 concerning the advocate organization forum. This research was carried out using normative research methods. The results of the research show that Advocate Organizations based on article 32 paragraph (3) of the Advocate Law have mandated 8 (eight) Advocate Organizations namely IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, and APSI to form advocate organizations which later form PERADI which has a position as the only forum for Advocate organizations. Other Advocate Professional Organizations besides PERADI are still recognized as the implementation of association and assembly, but their position is not as an Advocate Organization which has the authority to carry out 8 (eight) powers of Advocate Professional Development and Supervision as attributed attributively by the Advocate Law to PERADI.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Andi Vickariaz Tabriah; Said Sampara; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The effectiveness of law enforcement against children as repeat offenders is less effective because the Public Prosecutor as an enforcer in handling children as repeat offenders often finds children as perpetrators of recurrent criminal offenses with the threat of punishment being threatened with seven years and above. , so that law enforcement by the public prosecutor is not effective due to the condition of the child as the perpetrator of the crime. Factors that influence law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts include: legal substance, legal structure and legal culture.

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur Andi Muhamamd Ali Surya Hasan; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyidikan orang dewasa dan anak. Hasil Penelitian, pertama Bahwa penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur Telah Terimplementasi Dengan Baik, dapat dilihat dari proses penyidikan yang telah terlaksana tidak ada penggabungan antara penyidikan orang dewasa dan anak. Kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor struktur hukum, Subtansi hukum, dan Budaya Hukum semua faktor tersebut mempengaruhi implementasi penyidikan bagi anak melalui pihak-pihak yang harus hadir dan suasana yang harus dirasakan bagi anak saat penyidikan. The research objective is to analyze the implementation of criminal investigations between adults and children and what factors affect the effectiveness of the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. The research method used is a sociological juridical approach that is qualitative in nature. Sociological juridical research used in this study is to see how the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. Therefore, the sociological juridical approach plays a very large role in seeing people's understanding of the differences in investigating adults and children. The results of the study, firstly that the investigation of criminal acts between adults and children in the East Luwu Police has been implemented properly, it can be seen from the investigation process that has been carried out there is no combination of adult and child investigations. Second, the influencing factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture, all of these factors affect the implementation of investigation for children through the parties who must be present and the atmosphere that must be felt for the child during the investigation.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search