Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Strategy for Empowering Indigenous Papuan Fishermen in the Implementation of Papua's Special Autonomy Law Hermanu Iriawan; Edyanto Edyanto
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v6i2.45852

Abstract

This research was conducted at the Marine and Fisheries Service of Biak Numfor Regency. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The techniques used in collecting this research data through observation and interviews. To obtain truly valid data, the data is tested by triangulation. The results showed that the empowerment of indigenous Papuan fishing communities in the implementation of the Papua Special Autonomy Law carried out by the government through the Marine and Fisheries Service of Biak Numfor district, including; provision of training on catch processing skills, provision of home industry facilities and infrastructure, and formation of indigenous Papuan fishermen groups. conclusion is the government's efforts to encourage active participation of indigenous Papuan fishing communities in the process of developing the fisheries sector, so as to strengthen relations between the government and the community and increase public trust and support for development efforts in their own regions.
Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia Suripatty, Petrus Izaach; Edyanto, Edyanto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2023): (December 2023)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v13i3.12862

Abstract

This research investigates the challenges and opportunities associated with institutionalizing local government accountability, with a focus on the case of Nabire. The central research problem addressed is the intricate interplay between legislative-institutional relations and executive accountability, focusing on a specific case study that delves into the performance and transparency of the Regent of Nabire. The methodology involves a comprehensive examination of the Regent's actions and decisions, scrutinizing their adherence to legal frameworks, responsiveness to public concerns, and collaboration with the legislative body. Results indicate that while Nabire has made significant strides in certain areas of local government accountability, challenges persist, including issues related to resource allocation, capacity building, and community engagement. The study recommends tailored strategies for enhancing local government capacity, promoting community participation, and fostering collaboration between different levels of governance to ensure effective institutionalizing in Nabire. The findings contribute valuable insights to the broader discourse on improving local governance models, particularly in regions facing similar socio-economic and environmental challenges.
Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia Lewerissa, Ch. M.; Edyanto, Edyanto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.15334

Abstract

This study analyzes the relationship dynamics between local government bureaucratic elites and political elites in Nabire Regency, Papua Province, using a quantitative approach with observation and questionnaires. The research reveals that the Regional Development Planning Agency (Bappeda) contributes significantly (83.1%) to the development planning process, indicating a strong technocratic influence. However, Bappeda faces challenges including unprofessional human resource management, limited budget and infrastructure, poor administrative organization, and inadequate planning and implementation of community-focused development programs. Local elites also exert a significant positive influence (78.7%) on the development planning process. Their role is characterized by the politicization of special autonomy, representation politics concerning poverty and resource management, Papuanization politics focusing on local empowerment, and the coastal-highlands dichotomy affecting development distribution. The study highlights the complex interplay between bureaucratic efficiency and local political dynamics in shaping regional development. It underscores the need for improved resource management, better administrative practices, and more inclusive planning processes. The findings also emphasize the importance of addressing political issues such as special autonomy, representation, and regional divisions to ensure equitable and effective development in Nabire Regency.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS) PAPUA Edyanto, Edyanto; Agustang, Andi; Muhammad Idkhan, Andi; Rifdan, Rifdan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2577

Abstract

Pemberian otonomi khusus bagi rakyat Papua adalah bentuk perhatian pemerintah NKRI kepada rakyat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan otonomi khusus bagi Papua .Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi dan mencocokkan dengan teori yang ada dengan pendekatan studi kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu tahapan yang terletak diantara perumusan kebijakan dan hasil – hasil atau konsekuensi – konsekuensi (out put dan out comes) yang ditimbulkan oleh kebijakan. Edwards menyebutkan“ ada empat (4) faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi.
PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOKODA DI KOTA SORONG Edyanto, Karsiman,
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v4i1.360

Abstract

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan dengan senantiasa berpegang pada amar ma’ruf nahi munkar terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Kondisi komunitas kokoda miskin dan sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Kota Sorong. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dihimpun nantinya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat kokoda di Kota Sorong belum optimal meskipun telah memiliki berbagai amal usaha yang cukup dikenal di Kota Sorong. Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupa pembagian paket sembako pada bulan puasa. Pemberian beasiswa lazismu yang diberikan kepada mahasiswa kokoda belum sepenuhnya dinikmati oleh mahasiswa kokoda. Hal ini terlihat hanya satu mahasiswa masyarakat kokoda yang mendapatkan beasiswa lazismu, padahal masih banyak mahasiswa kokoda yang membutuhkan beasiswa dari lazismu.Olehnya itu diharapkan adanya optimalisasi peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan Masyarakat Kokoda di Kota Sorong.
Entrepreneurship Based on Fish Processing at the DDI Islamic Boarding School, Biak Numfor Regency Iswahyudi, Iswahyudi; Edyanto, Edyanto; Salehuddin, Salehuddin; Iriawan, Hermanu
Abdi Masyarakat Vol 5, No 2 (2023): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v5i2.6049

Abstract

Pesantren disamping dibekali dengan pendidikan formal, seharusnya dibekali dengan berbagai keterampilan terutama motivasi dan keterampilan untuk berwirausaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah kurangnya keterampilan untuk berwirausaha sehingga pesantren selama ini kebanyakan bergantung pada donasi dari donatur. Dengan adanya pelatihan mandiri akan menghasilkan produk unggulan sehingga nantinya pesantren menjadi mandiri dan mampu bertahan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para santri dan pembina pesantren melalui pelatihan produk berbasis pengolahan ikan seperti abon ikan, memberikan motivasi kepada para santri dan pembina pesantren untuk berwirausaha mandiri serta memberikan pelatihan manajemen seperti; manajemen pemasaran dan manajemen produksi. Adapun keunggulan dari produk ikan olahan ini adalah menggunakan bebas bahan kimia. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode praktek, diskusi dan tanya jawab. Rancangan kegiatan meliputi; merumuskan materi pelatihan yang relevan, membuat jadwal pelatihan, menyiapkan alat dan bahan pelatihan, pembagian tugas instruktur, pelaksanaan pelatihan, melaksanakan evaluasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dalam pembuatan abon ikan pada pondok pesantren DDI kabupaten Biak Numfor berjalan dengan baik hal tersebut terlihat dari tumbuhnnya antusias, motivasi dan kreativitas dari warga pondok pesantren untuk ikut pelatihan.  
Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Siswa SD Inpres Saramom, Kabupaten Biak Numfor Iriawan, Hermanu; Iswahyudi Iswahyudi; Edyanto Edyanto
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/sewagati.v4i1.2569

Abstract

PHBS in Schools is a behavior to empower students, teachers and the community in the school environment to be willing to implement and practice the PHBS pattern in order to create a clean and healthy school environment. PHBS socialization is one of the lecturer's community service programs. This PHBS socialization can be carried out through cooperation between the Institute of Social and Political Sciences (IISIP Yapis Biak) with Pertamina FT, Biak City PUSKESMAS, and the SD INPRES Saramom Teachers Council. This activity was carried out on Wednesday, January 15, 2025 which took place in the SD INPRES Saramom room. The students were very enthusiastic about receiving the socialization given. It is hoped that the PHBS socialization material will be implemented in everyday life.
Peran Kepala Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Darmorpis Darfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Iswahyudi Iswahyudi; Agustina Agustina; Asmadianto Asmadianto; Edyanto Edyanto
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v2i2.63

Abstract

This study aims to analyze the role of village heads in improving development in Darmorpis Village, Samofa District, Biak Numfor Regency. Village administration, as the spearhead of government administration, plays an important role in realizing public services, community empowerment, and sustainable development. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The results show that the village head plays a strategic role in leading and mobilizing all elements of society, including traditional leaders, religious leaders, village officials, and the general public, to actively participate in development. The village head's leadership emphasizes not only administrative aspects but also service, motivation, work discipline, and capacity building for village officials. The synergy between leadership and community participation proved to be a key factor in the success of the development program in Darmorpis Village. However, this study also found obstacles in the form of a lack of coordination regarding the implementation of assistance programs from the local government, which had an impact on the community's perception of the effectiveness of development. Thus, it can be concluded that the success of village development is largely determined by the visionary leadership of the village head and the collective support of the community.
Implementation of Community Economic Empowerment Program on the Coast of Samber Village, Yendidori District, Biak Numfor Regency Iswahyudi Iswahyudi; Febby Yul Yawan; Asmadianto Asmadianto; Edyanto Edyanto
Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation Vol. 2 No. 1 (2025): June : Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humani
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/icsshi.v2i1.68

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Community Economic Empowerment Program in the coastal area of Samber Village, Yendidori District, Biak Numfor Regency through the Kalamo Program (Modern Fishermen's Village). The approach used is qualitative descriptive with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the implementation of the Kalamo Program has had a positive impact on the coastal community of Samber Village. In terms of improving skills and institutional access, it can be seen that there is training and the formation of cooperatives, although the management still needs to be improved. In terms of natural resource management, some communities have begun to implement more environmentally friendly fishing practices. Meanwhile, the improvement of the quality of life of the community can be seen from the increase in income and the emergence of new business opportunities, although it is not evenly distributed among all fishermen groups. Overall, the implementation of this program has been running, but it is not fully optimal. Further efforts are needed to strengthen institutional capacity, equitable program distribution, and increase socialization so that the empowerment goals can be achieved comprehensively.
Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia Suripatty, Petrus Izaach; Edyanto, Edyanto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v13i3.12862

Abstract

This research investigates the challenges and opportunities associated with institutionalizing local government accountability, with a focus on the case of Nabire. The central research problem addressed is the intricate interplay between legislative-institutional relations and executive accountability, focusing on a specific case study that delves into the performance and transparency of the Regent of Nabire. The methodology involves a comprehensive examination of the Regent's actions and decisions, scrutinizing their adherence to legal frameworks, responsiveness to public concerns, and collaboration with the legislative body. Results indicate that while Nabire has made significant strides in certain areas of local government accountability, challenges persist, including issues related to resource allocation, capacity building, and community engagement. The study recommends tailored strategies for enhancing local government capacity, promoting community participation, and fostering collaboration between different levels of governance to ensure effective institutionalizing in Nabire. The findings contribute valuable insights to the broader discourse on improving local governance models, particularly in regions facing similar socio-economic and environmental challenges.