Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Puan Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Barelang Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Lenny Husna
Universitas Putera Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peran Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal Di Kota Batam. (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang) Areani Hardianti Banurea; Lenny Husna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3281

Abstract

Tindak pidana penyediaan PMI termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu perbuatan merekrut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau pemberian bayaran atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
BANK SEBAGAI PIHAK PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Indra Saputra Samosir; Lenny Husna
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.468-475

Abstract

Istilah Debt Colector sebagai penagih utang bukanlah fenomena baru di bidang perbankan.Tidak ada data pasti diketahui kapan profesi ini dimulai, kadang-kadang dikenal sebagai perusahaan leasing, menggunakan layanan yang sebanding untuk mendapatkan hasilnya. Isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini apa alasan di balik keputusan bank untuk menyewa Debt Collector bagaimana bank meminta pertanggung jawaban nasabah atas tindakan debt collector Itu melanggar hukum. Metode penelitian yang menggunakan normatif hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang penagihan terkait dengan surat edaran Bank Indonesia yang digunakan, seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 tentang Penerapan Cara Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit. Petugas penagihan wajib menggunakan tanda pengenal resmi dan ancaman, serta barang-barang yang dapat merugikan debitur, dan barang-barang yang dapat merugikan debitur dilarang. Saat menghadapi suatu masalah, penting untuk diingat untuk bersikap tenang, mengingat identitas hukum Anda, menyimpan uang Anda dengan aman, dan mengetahui siapa yang harus dihubungi jika masalah tersebut adalah masalah hukum.
Kewenangan Ombudsman RI pada Aspek Pelayanan Publik Ariani Zega; Lenny Husna
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.2200

Abstract

The Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) is an independent state institution that plays a crucial role in overseeing the implementation of public services, particularly in addressing maladministration practices. This study aims to analyze the authority of the Ombudsman based on laws and regulations, the resolution of public service disputes, and efforts to improve its performance effectiveness. The method used is normative legal research with a statutory approach. The results show that although the Ombudsman has broad authority to receive reports, conduct investigations, and issue recommendations, its effectiveness is still hampered by the non-binding nature of recommendations, limited resources, and low agency compliance. Therefore, strengthening regulations, institutional capacity, utilization of technology, and increased public participation are needed.
TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN Lim Hu Pratama Situmeang; Lenny Husna
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2043-2051

Abstract

Tranportasi Umum merupakan sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk mendukung aktivitas sehari-hari.Pada saat ini jumlah kendaraan semakin meningkat dikarenakan banyaknya pertumbuhan penduduk.Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk,peningkatnya jumlah kendaraan juga terjadi mulai dari angkutan pribadi dan angkutan umum.Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pada saat ini,meningkat juga angka kecelakaan yang di sebabkan oleh angkutan umum yang disebabkan oleh kelalaian sopir angkutan umum.Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku.Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.Kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor,yaitu faktor manusia,faktor kendaraan,faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca.Penelitian ini dilakukan di Polresta Barelang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya dalam pertanggung jawaban sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa.Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan,keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen,karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum.
ANALISIS YURIDIS RELEVANSI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP BARU TERHADAP EVOLUSI KEJAHATAN DIGITAL DI INDONESIA Padrisan Jamba; Lenny Husna; Diki Zukriadi
Prosiding Vol 8 No 1 (2026): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/psnistek.v8i1.11742

Abstract

Rapid technological development in the era of globalization has significantly transformed various aspects of human life, particularly in the digital economy and social interactions within cyberspace. The emergence of Industry 4.0, artificial intelligence, big data, and electronic transaction systems has improved efficiency and accessibility in modern society. However, these advancements are also accompanied by increasing misuse of technology, resulting in various forms of cybercrime such as hacking, online fraud, and other electronic-based criminal activities. This study aims to analyze the relevance of the principle of legality in the new Indonesian Criminal Code (KUHP) in addressing the evolution of digital crime in Indonesia, particularly in response to the rapid development of technology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, examining the new Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and relevant legal literature. The findings indicate that the principle of legality remains a fundamental doctrine in Indonesian criminal law, particularly through the application of lex scripta, lex certa, lex stricta, and lex praevia principles. However, the rapid, cross-border, and technologically complex nature of digital crime creates a regulatory gap, causing law to lag behind social reality. Although the new Criminal Code introduces the concept of living law, it has not fully addressed the complexity of evolving digital crimes. Therefore, harmonization between the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and other sectoral regulations is required, along with adaptive legal reform, to ensure that the principle of legality remains relevant in providing legal certainty, justice, and effective law enforcement in the digital era.
PELATIHAN PEMBUATAN SURAT LAMARAN PEKERJAAN (APPLICATION LETTER) DAN RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE) BAGI SISWA SMKN 07 BATAM Nurma Dhona Handayani; Lenny Husna; Afriana Afriana
PUAN INDONESIA Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Puan Indonesia Vol 7 No 2 januari 2026
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v7i2.506

Abstract

Training on writing job application letters and Curriculum Vitae (CV) for Vocational High School (SMK) students aims to prepare students with essential competencies required when entering the workforce. Although SMK students are equipped with practical and technical skills in specific fields, many of them lack adequate skills in preparing professional job application documents. The ability to write an effective job application letter and a well-structured CV is a crucial complementary skill that can significantly improve graduates’ employment opportunities after completing their studies.The objective of this training is to provide SMK students with practical skills in writing professional job application letters and CVs, to help them understand how to tailor these documents to specific job positions and target companies, and to enhance their self-confidence in facing the recruitment and selection process. The training methods consisted of theoretical explanations combined with hands-on practice, group discussions to share experiences and strategies in preparing job application documents, simulations of job application letter and CV writing, direct feedback from instructors, and demonstrations on developing attractive CVs that comply with industry standards. The benefits of this training include improved students’ ability to prepare professional job application documents, increased confidence in applying for jobs, better understanding of how to highlight skills and experiences effectively, and enhanced awareness of the importance of written communication as an essential competency for young professionals. This training is expected to better prepare SMK students for entering the workforce and succeeding in the recruitment process.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN YAYASAN SYAHRON BADAWI KOTA BATAM Miftahul Huda; Lenny Husna; Diki Zukriadi; Padrisan Jamba
PUAN INDONESIA Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal PUAN Indonesia Vol. 8 No. 1 Juli 2026
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v8i1.564

Abstract

The increasing use of digital technology in educational and social institutions has raised significant concerns regarding the protection of personal data. Yayasan Syahron Badawi, located in Sagulung District, Batam City, manages various categories of personal data belonging to administrators, educators, students, parents, employees, and donors. However, preliminary observations indicated that the foundation's administrators had limited understanding of the legal principles governing personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This community service program aimed to enhance the legal awareness and competence of foundation administrators in managing personal data securely and in compliance with applicable regulations. The program employed a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, case studies, and practical assistance. The activities focused on introducing the fundamental principles of personal data protection, the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and preventive measures to mitigate the risks of data misuse and breaches. The implementation of the program improved participants' understanding of legal responsibilities and encouraged the adoption of safer and more accountable data management practices within the foundation. This initiative demonstrates that legal counseling is an effective strategy for strengthening legal awareness and promoting sustainable personal data governance in community-based institutions.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI YAYASAN BAGI PENGURUS YAYASAN SYAHRÓN BADAWI DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM Miftahul Huda Huda; Lenny Husna; Ukas Ukas; Sahat Tambunan
Jurnal Pengabdian Barelang Vol 8 No 2 (2026): Jurnal Pengabdian Barelang
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jpb.v8i2.11504

Abstract

Foundations are legal entities that play an important role in social, religious, and humanitarian activities in society. However, in practice, many foundation administrators still lack an adequate understanding of the legal and administrative aspects of foundation management in accordance with statutory provisions. This is also found at the Syahron Badawi Foundation in Sagulung District, Batam City, which in carrying out social and religious activities still faces obstacles in understanding organizational governance, the separation of authority between foundation organs, and administrative obligations and activity reporting. This Community Service activity aims to improve the understanding of foundation administrators regarding the legal and administrative aspects of foundations. The method of implementation of the activity is carried out through legal counseling with a lecture approach, material presentations, and interactive discussions and questions and answers. The material provided includes the position and responsibilities of foundation organs, legal administrative obligations, and legal risk mitigation in foundation management. The results of the activity indicate an increase in the understanding of foundation administrators regarding foundation governance in accordance with applicable legal provisions. Through this activity, it is hoped that foundation administrators will be able to apply the principles of transparency, accountability, and good governance so as to minimize potential legal problems and increase the effectiveness of the implementation of the foundation's social and religious programs.
Co-Authors Afriana Afriana Areani Hardianti Banurea Ariani Zega Daria Dedi Epriadi Diki Zukriadi Indra Saputra Samosir Kundori Kundori Lim Hu Pratama Situmeang Miftahul Huda Miftahul Huda Huda Muhammad Angga Fathurrahman Nurma Dhona Handayani Padrisan Jamba Ragil Surya Prakasa Raju Moh Hazmi Sahat Tambunan Sari Syuryani Ukas ukas - - Ukas Ukas Yenni, Yusli Zuhdi Arman Zuhdi Arman