Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Lex Renaissance Jurnal Meta-Yuridis AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Suara Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Muria Jurnal Layanan Masyarakat Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat
Lidya Christina Wardhani
Universitas Muria Kudus
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA Gunawan, Syahrul; Wardhani, Lidya Christina; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11331

Abstract

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS Normassari, Alifah; Hartanto, Dwiyana Achmad; Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5692

Abstract

AbstractThis study aims to determine the settlement of inheritance disputes with a peace agreement through the village government and its obstacles. The approach used is a sociological juridical approach or an empirical legal approach. Data collection techniques by looking for primary data and secondary data, which are related to the subject matter. Data are arranged systematically and then analyzed qualitatively, it can be obtained clarity about the problem that is easily understood by readers. The result of the research obtained is the process of inheritance dispute resolution through the Village Government which uses mediation outside the court in 10 villages in Bae District. It turns out that the object of the dispute that causes the dispute to arise determines how the dispute resolution process is. The obstacles that arise include the difficulty in gathering disputing parties to be present in the mediation process and the peace agreement does not have executorial power.It can be seen that in the 10 villages in Bae District, all of them have problems with the difficulty of the mediation process and the difficulty of gathering parties to participate in the mediation process. . The effort made by the Bae Village Government was that after the mediation result was agreed upon, it was immediately registered with the PPAT.Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Peace Agreement, Bae District, Kudus Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa dan kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa. Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
TUGAS DAN EWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Viaga, Vanessa; Wardhani, Lidya Christina; Christia, Adissya Mega
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9501

Abstract

Penelitian yang berjudul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk memahami serta menganalitis tugas, wewenang serta konsekuensi yang diperoleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Konsekuensi yang akan diterima Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah pengenaan hukuman Ddsiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

Abstract

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.
REVIEW OF ELECTRONIC LAND CERTIFICATES IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION IN KUDUS REGENCY Wardhani, Lidya Christina; Alodia Dwi Hartanto, Ivana
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23842

Abstract

The land registration activity produces land certificates as proof of land ownership rights, issued physically in the form of a book. There are several potential abuses related to land certificates, including forgery, duplication, overlapping ownership claims, and instances of lost or damaged certificates. To facilitate services to the community and to provide legal certainty and protection, the conversion of land certificates into electronic land certificates is carried out by the government, including by the Kudus Regency Government. The approach method used in this paper is a sociological-juridical approach.The research findings indicate that Kudus Regency, through the Kudus Regency Land Office, is striving to realize the Complete Regency/City Program by implementing electronic certificates. The implementation of electronic land certificates in Kudus Regency shows that the digitization of the land registration system can improve service efficiency, reduce bureaucracy, and close gaps in illegal brokering practices that harm the community. The support provided by the Kudus District Land Office includes socialization, training, and the application of encryption technology, which strengthens public trust in the digital land system. Keywords: Electronic Land Certificates, Legal Certainty, Legal Protection
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi) Surya, Faizal Adi; Lidya Christina Wardhani; Adissya Mega Christia; Marsatana Tartila Tristy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.423

Abstract

Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
Upaya Pencegahan Stunting terhadap Balita dan Ibu Hamil dengan Pemberian Makanan Tambahan di Desa Sadang Kecamatan Jekulo Sari, Eli Zulia; Putri, Afri Islami; Verdina, Nurul Verry; Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/jmpm.v1i1.11834

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan gizi yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Stunting dapat mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan dalam jangka panjang. Adapun salah satu daerah yang masih memiliki balita stunting yaitu di desa   Sadang   Kecamatan   Jekulo.   Langkah   yang   diambil pemerintah dalam menangani   stunting   salah   satunya   adalah mengoptimalkan peran posyandu serta kader setempat untuk melakukan sosialisasi serta pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengabdian masyarakat di Desa Sadang dengan subjek penelitian adalah balita stunting dan Ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat terutama ibu yang memiliki balita dan ibu hamil dapat mencegah dan mengatasi stunting. Adapun hasil yang didapat adalah masyarakat lebih menyadari akan pentingnya makanan sehat dan bergizi untuk kesehatan anak di masa depan.
Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Christia, Adissya Mega; Wardhani, Lidya Christina; Tristy, Marsatana Tartila; Surya, Faizal Adi
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

Abstract

The Constitutional Court is the only state institution that can carry out constitutional review of regulations and the result is expressed through a decision. The decision of the Constitutional Court is final and binding and at that time the principle of erga omnes applies where the legal force of the Constitutional Court's decision applies to anyone, not just limited to the parties involved in the case. This research aims to analyze the legal politics of 4 (four) Constitutional Court Decisions based on their nature and principles and shows their urgency. The approach method used is normative juridical with descriptive analysis. The results of this research are that the legal politics of executing Constitutional Court decisions has not yet been implemented because in reality there are still situations where decisions are not in harmony with statutory regulations, returning to statutory regulations before amendments, not followed by new and complicated statutory regulations. to be implemented. The legal political urgency of executing Constitutional Court decisions must return to the principle of final and binding nature as well as the principle of erga omnes, one of which is through ab initio confirmation if the decision is not complied with by other state institutions.Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Political Law AbstrakMahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding) serta pada saat itu pula berlaku asas erga omnes di mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dari 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat dan asas serta menunjukkan urgensinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan sebab pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (binding) serta asas erga omnes salah satunya melalui penegasan ab initio apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Co-Authors Adissya Mega Christia Adissya Mega Christia Ali Siswanto Alodia Dwi Hartanto, Ivana Anggit Wicaksono Christia, Adissya Mega Dwiyana Achmad Hartanto, Dwiyana Achmad Faizal Adi Surya Faizal Adi Surya Gunawan, Syahrul Ixhlastya, Hendrix Kristiyanto Kristiyanto Kristiyanto Kristiyanto Marsatana Tartila Tristy Marsatana Tartila Tristy Muhamad Burhanuddin Normassari, Alifah Putri, Afri Islami Sari, Eli Zulia Setiyowati, Fariska Jihan Surya, Faizal Adi Tristy, Marsatana Tartila Verdina, Nurul Verry Viaga, Vanessa Wahyu Edy Amrulloh Yusuf Istanto Zuliyanti, Zuliyanti