Claim Missing Document
Check
Articles

STATUS KEPEMILIKAN ASET TANAH KAS DESA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG TERLETAK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI Nabila Khalisha; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1160-1168

Abstract

Penulisan artikel ini membahas tentang status kepemilikan dan hak pengelolaan atas Tanah Kas Desa eks-desa kepunyaan Pemerintah Kota Bekasi yang terletak pada wilayah Kabupaten Bekasi, dan sah atau tidaknya Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kotamadya Bekasi dimata hukum, dikaitkan dengan hierarki peraturan perundangan-undangan yang dianut oleh Indonesia.Selanjutnya dalam meneliti dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis  menggunakan metode yuridis normatif, karena berkaitan dengan peraturan dan ketentuan tertulis sebagai sumber bahan hukum primer, selain itu penelitian dan observasi yang dilakukan memiliki hubungan erat pada kepustakaan karena membutuhkan data-data yang berasal dari buku, jurnal, dan/atau skripsi terkait sebagai sumber data-data sekunder
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEXUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER PORN) Fikka Wiannanda Putri; Naintya Amelinda Rizti; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.785-794

Abstract

Di era perkembangan teknologi saat ini, media sosial merupakan sarana untuk melakukan komunikasi serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun dalam perkembangannya masyarakat kerap menyalah gunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti tindak pidana pelecehan sexual melalui media sosial. Penelitian ini mengangkat permasalahan Bagaimana Tijauan Yuridis terhadap tindak pidana kejahatan sexsual melalui media sosial?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini, indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan sexsual melalui media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan (2). Kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 sampai dengan pasal 38. 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK Moch Fahmi Rifal Marpaung; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.758-766

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik
EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA Muhammad Anggi; Puti Priyana; R. Bagus Irawan
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v5i2.10769

Abstract

Sebagaimana keberadaan masyarakat di suatu negara, maka tentu keberadaan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diadakan guna mewujudkan lingkungan yang berkeadilan. Undang undang dasar menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai etika para profesi bantuan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan bahan hukum primer berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat  dan untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperlukan untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan profesi PKBH wilayah karawang, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Para Advokat dalam melakukan pemberian layanan bantuan hukum.