Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Protection for Parties in Transferring Receivables from Factoring Transactions (Factoring) Shohib Muslim
Yuridika Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022
Publisher : Universitas Airlangga

An agreement can be born not enough just by the will; the will is not stated according to the theory of statements (verklaring theory). Furthermore, according to the theory of trust (vertrouwens theory), it is argued that the stated will becomes an agreement that can produce an agreement. We attempted to identify the existence of an agreement factoring and transfer of receivables in the practice of factoring transactions that have provided legal protection to the parties in the perspective of consumer protection and the principle of freedom of contract. Here, we conducted a legal analysis on certain legal phenomena in Indonesia related to factoring transaction. The scope of this study was limited to factoring activities of a financing nature, particularly related to the purchase and transfer of receivables in factoring transactions in Indonesia (domestic factoring). Philosophical issues related to factoring transactions, where factoring is an institution adopted from the British legal system and the American legal system (common law), influenced by the understanding and principles of materialism, individualism and liberalism, while the Indonesian legal system is based on Pancasila, based on the principles of God, kinship, togetherness and mutual cooperation, balance, and responsible freedom. In our analysis, we found that the process of making the agreement is prepared and determined unilaterally by the factor by providing a very minimal portion for the client to negotiate. Thus, the factoring agreement does not fulfill the principle of balance and the principle of freedom of contract.

PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA Mirin Primudyastutie; Shohib Muslim; Yaqub Cikusin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.Kata-Kunci: Notaris, Peran, Hak Asasi Manusia Every human being has a number of rights that must be protected by others, including the parties dealing with a notary. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it is stated that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, laws and regulations. Government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity (Article 1 point 1). the author uses this type of research is descriptive. A descriptive study is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions or other symptoms. Notary can be interpreted as respect for human rights (HAM) through a partnership agreement. When a notary plays his professional role firmly, what he does is automatically equivalent to upholding or respecting human rights.Keywords: Notary, Role, Human Rights

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Ane Fany Novitasari; Rokiyah Rokiyah; Shohib Muslim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v5i1.13818

The obligation of a producer is not only to produce consumer needs, but to create and maintain a healthy business atmosphere is also part of the producer's duty. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the perpetrators are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers related to food products. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, and the principle of legal certainty. The responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the guilt of the business actor with the principle of responsibility.

PEMBERDAYAAN KOPERASI PONDOK PESANTREN SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN EKONOMI Shohib Muslim; Rokiyah Rokiyah; Hudriyah Mundzir
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 2: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai pendidikan sosial dan ekonomi santri. Penelitian menggunakan metode Participatory Learning and Action (PLA), pengumpulan data melalui, wawancara, pengamatan langsung, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Pemilihan informan secara purposive sampling yaitu ketua, pengurus dan anggota Kopontren. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren MIftahul Huda Malang. Penelitian menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan (1) Pengurus Kopontren memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk membenahi kepengurusan, keanggotaan dan mengembangkan unit usaha sebagai pendidikan sosial serta ekonomi bagi kemandirian santri. (2) Kopontren membutuhkan dukungan dari pimpinan pondok pesantren dan partisipasi semua santri untuk menjadi anggota dan kader Kopontren. (3) Kopontren membutuhkan program pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang manajemen kelembagaan, kepengurusan, keanggotaan dan keuangan.

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN MADYOPURO KOTA MALANG Hairus Hairus; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Ari Murtono; Achmad Komarudin
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 2: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkam yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelatantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Social Diversity Model: Inheritance of Mutual Collaboration in the Indonesian Hindu-Muslim Society at Tengger, Lumajang Abdul Chalim; Shohib Muslim; Sholahuddin Al-Fatih; Fadloli; Asrul Ibrahim Nur
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 18 No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v18i1.7318

This study aims to describe and analyze how the cultural inheritance of a collaborative Hindu-Muslim community occurs in Tengger Village, Lumajang Regency, East Java, Indonesia using the concept of ta'âwun as the theoretical framework. The research is qualitative with a multi-case study type. Data were collected using in-depth interviews to relevant parties, participant observation at the research locus, and documentation to collect information about the history and general description of the Tengger people. Meanwhile, data analysis is by examining ta’âwun concept by presenting and condensing data then drawing conclusions. Researchers check the data validity using credibility, transferability, dependability, and confirmability. This research resulted in the following: the cultural inheritance of mutual collaboration in the community is through; 1) becoming role model to show respect on others’ right, 2) establishing and maintaining community organization, 3) organizing customary events with committees coming from the whole part of the community.

PENGEMBANGAN UMKM UD ALFATH: OPTIMALISASI SERTIFIKASI LABEL HALAL DAN DIGITAL BRANDING Shohib Muslim; Khrisna Hadiwinata; Sanita Dhakirah; Farida Akbarina; Abdul Muqit
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 8: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

UMKM adalah perusahaan dengan modal kecil dan sedikit karyawan, yang sebagian besar bekerja di industri dalam negeri. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan nilai finansial para pelaku UMKM UD ALFATH yang beroperasi dengan merek "Kue Blok Susu" di industri makanan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi antara lain Manajemen Bisnis yang kurang profesional sehingga tidak dapat mengembangkan pemasaran, masalah Mitra dari aspek pemasaran adalah salah satunya Branding. Usaha mitra adalah di bidang penjualan kue basah rasa cokelat dan/atau brownies, berlokasi di daerah Kepuharjo Kabupaten Malang, Mitra telah menjalankan usaha sejak tahun 2019, Tidak ada kemasan atau materi pemasaran yang mengidentifikasi produk Mitra. Dirasa penting untuk menawarkan bantuan agar UMKM UD ALFATH dalam hal ini merupakan pelaku usaha UMKM agar dapat terus bersaing dan dapat membuka prospek pekerjaan yang lebih luas mengingat lingkungan bisnis yang saat ini semakin kompetitif seiring dengan kondisi pandemi yang sempat menghambat bisnis. Pembuatan video promosi yang sejalan dengan produk dan merek produk, serta peningkatan dan pemasaran produk UMKM, beserta optimalisasi sertifikat halal merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Ini akan memungkinkan merek yang dikembangkan untuk menarik minat publik terhadap barang-barang UMKM dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian.

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN KETAWANGGEDE KOTA MALANG Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Asfari Hariz Santoso; Hairus Hairus
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 9: September 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkam yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelatantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Reconstruction of Fulfilling the Rights of Domestic Helpers in Employment Relations as a Form of Respect for Human Rights Shohib Muslim; Shinta Hadiyantina; Hudriyah Mundzir; Khrisna Hadiwinata; Dina Imam Supaat
Yuridika Vol. 38 No. 2 (2023): Volume 38 No 2 May 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i2.41214

The state guarantees welfare for its people, including domestic servants who are guaranteed constitutional rights. However, in statutory regulations, guarantees for legal protection do not apply to domestic workers who work in the informal sector, while domestic workers who work in the formal sector get guaranteed legal protection, as stated in Law No. 11 of 2020 regarding the employment creation cluster. Techniques implemented in research in the form of presentation of concepts, theories and arguments that are useful in studying and analyzing phenomena that occur based on applicable regulations are called normative juridical techniques. Regulations on employment relations norms that place more importance on economic liberalization are listed in Article 1 paragraph 15 and Article 50, where these articles are also the cause of the legal blurring of norms contained in Article 1 paragraph 3. A domestic worker needs a guarantee of legal protection because he has a weak position. The issue of vague norms (vague of norms) contained in Article 1 paragraph 3 is caused by inconsistencies between Article 1 paragraph 15 and Article 1 paragraph 3 and the article that strengthens it, namely article 50, which should implicitly apply to domestic workers.

Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia Shohib Muslim; Muktar Muktar; Supena Diansah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.713

Penutupan TikTok Shop, sebuah platform perdagangan sosial, di Indonesia telah memicu kekhawatiran hukum dan mengganggu lanskap e-commerce. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara, survei, analisis dokumen, dan data arsip, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform tersebut, termasuk privasi data, tantangan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Dampak penutupan terhadap bisnis, yang ditandai dengan konsekuensi keuangan dan sengketa hukum, terungkap melalui data survei. Studi ini menggarisbawahi ketidakcukupan kerangka kerja regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Seruan untuk reformasi regulasi, terutama di bidang perpajakan, privasi data, dan perlindungan konsumen, muncul ketika para pemangku kepentingan menyadari perlunya regulasi yang dapat beradaptasi di era digital. Implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang signifikan, yang menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana peraturan hukum bisnis dapat berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search