Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal AL-AHKAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT KAWIN SUMBONG DI MASYARAKAT LEKUK 50 TUMBI LEMPUR Fajri, Yan; Eva, Yusnita; Puspita, Mega
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i2.3616

Abstract

This research is motivated by the marriage between a niece and her uncle known as sumbong marriage. The uncle in question is not the mother's biological sister, but the mother's distant relative. In Islamic law, there is no prohibition against this kind of marriage. Based on the customary law of Lekuk 50 Tumbi Lempur, the marriage has violated customary provisions and is subject to sanctions, namely by paying one goat. The research method used is descriptive qualitative by processing data with sentences or words and going directly to the field for interviews. The results of this study indicate that: First, this customary sanction has been passed down from generation to generation. There are several reasons for the imposition of sanctions, namely to expand kinship relations, strengthen kinship ties and maintain offspring because it originated from an endogamous marriage system. Second, the consequences of sanctions, namely for people who violate customary provisions, will be punished, both materially and morally. Materially, that is by paying for one goat, while morally it will be excommunicated, excluded from various traditional activities and considered to have violated customary provisions. Third, if viewed from the perspective of Islamic law, the sanction of celibate marriage is only a habit factor for the people of Lekuk 50 Tumbi Lempur and does not conflict at all with Islamic law in principle. The imposition of sanctions turned out to have a positive impact, among others: expanding kinship relations, maintaining brotherly ties and maintaining offspring. 
PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI SYARAT UNTUK PERKAWINAN BARU DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Hasanatul Wahida; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i1.1479

Abstract

Latarbelakangi penelitian ini adanya pembuatan surat keterangan kematian yang dikeluarkan wali nagari, sementara orang yang dinyatakan mati masih hidup. Surat keterangan kematian itu digunakan syarat untuk perkawinan baru di KUA. Jenis peneliatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunujkan bahwa (1) penyebab pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah ada masyarakat yang enggan untuk bercerai di pengadilan. Surat keterangan kematian ini dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengantin dan ditandatangai oleh kepala kampung. (2) Akibat hukum yaitu perkawinan secara hukum Islam sah, Namun, perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam administrasinya dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama. Secara hukum negara jika laki-laki sebagai pemalsu maka perkawinannya poligami. Jika istri sebagai pemalsu maka perkawinannya poliandri. KUHP mengatur perbuatan pemasluan surat dalam pasal 264, 266, 269 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. (3) Upaya KUA mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah memberikan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang yang hendak menikah, mamak, kepala kampung, dan wali nagari. Namun, upaya hukum yang dilakukan KUA meminimalisirnya tidak berjalan secara optimal dengan bukti masih ada sebagian masyarakat yang melampirkan surat keterangan kematian untuk menikah di KUA.
TRADISI BARANTAM DALAM PERKAWINAN DI JORONG KAYU JAO NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF AL-‘URF Nazra Hafizatul Hasana; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2163

Abstract

This research is motivated by the existence of the barantam tradition in a series of Walimatul al-Ursy events carried out by the people of Nagari Batang Barus. This tradition generally applies in Jorong  Kayu  Jao  which  has  been  passed  down  from  generation  to  generation  from  previous ancestors to the present. Initially this tradition existed because of the help of the ninik mamak and the  female  relatives  to  the  bride  but  over  time  this  changed  to  competition  and  competition  that was no longer healthy. The formulation of the problem in this study is how the background of the barantam  tradition  carried  out  by  the  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus  District  of  Gunung Talang District, Solok Regency and how the implementation of the barantam tradition carried out by  the  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus  community,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency according  to  the  perspective  of  Islamic  law  .  The  objectives  to  be  achieved  in  this  study  are  to explain  the  background  of  the  tradition  of  barantam  in  marriage  in  Jorong  Kayu  Jao  Nagari Batang  Barus,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency  and  to  know  the  Islamic  legal  view  of  the marriage  tradition  that  occurs  in  Jorong  Kayu Jao  Nagari  Batang  Barus,  Gunung  Talang District, Solok Regency. . This research is a field research (field research) using qualitative methods, which relies  on  data  collection  by  observation  and  interviews.  The  tradition of  barantam  carried  out  by the  people  of  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency  is  a tradition that originates from their previous ancestors and is still preserved today. barantam is a ninik mamak, a relative, a woman who collects money at night after holding a Walimatul al-Ursy in the afternoon. For couples who do not practice the barantam tradition, the marriage is considered incomplete,  flawed  and  is  suspected  of  having  the  marriage  due  to  forbidden  acts  committed  by both  parties,  this  can  be  a  derivative  punishment  for  the  children  and  grandchildren  because  the parents'  marriages  are  not  cultic.  According  to  the  perspective  of  Islamic  law,  the  tradition  of barantam carried out by the community in Jorong Kayu Jao is not fully in accordance with Islamic law  because  there  are  still  elements  that  are  detrimental  to  the  parties  concerned.  There  is discrimination for those who do not commit and also a loss of sincerity for the parties involved in it. This  includes  "urf  fasid  if  it  is  maintained  without  repair  or  straightening  in  accordance  with syara".Keywords: Tradition, Barantam, al-'Urf  
PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN HARTA BAWAAN SUAMI ATAU ISTERI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM Afrinaldi Afrinaldi; Yasrul Huda; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4751

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Bagaimana praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian Antropologi Hukum, dengan menggunakan Analisis Komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, para Ninik Mamak di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, bahwa harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga si mayit, (2) Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara menjelaskan, ayah atau ibu dari suami atau isteri yang meninggal dunia mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, jika meninggalkan anak (cucu). Namun, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan si mayit dikembalikan kepada lambung suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dari pihak ibu. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan, mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit 1/6, ¼, atau 1/3, sebagai “baso basi atau “raso dan pareso” dari ayah atau ibu si mayit. Tujuannya, agar tidak ada terjadi penuntut nantinya atau perkelahian antar keluarga si mayit. (3) Menurut hukum kewarisan Islam yang sebagaimana huruf ” م “ yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِّمَّا تَرَكَ) mengandung arti “apa-apa” yang juga masih bersifat umum dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, miskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Sebab hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan suami atau isteri, karena setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal