Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Policy & Governance Review TRANSBORDERS: International Relations Journal Journal on Education Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Peace and Security Studies Jurnal Penelitian Geografi (JPG) Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Journal of Governance and Social Policy PIR
Risky Novialdi
Universitas Almuslim
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia Sebagai New Emerging Country Helga Yohana Simatupang; Jusmalia Oktaviani; Risky Novialdi
Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations)
Publisher : Jurnal UPU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.v8i1.5

Abstract

Pemberian bantuan luar negeri kepada negara lain merupakan salah satu bentuk implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan kapasitas Indonesia sebagai new emerging country dalam pendirian Indonesian AID, mengingat kemampuan ekonomi Indonesia yang belum masuk level negara maju, bahkan termasuk negara yang masih sering menerima donor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan teknik pengumpulan data dan analisis data bersumber pada literatur-literatur ilmiah. Penulis menggunakan kerangka konseptual seperti foreign aid, nation branding, soft power, dan soft diplomacy dalam menganalisis isu yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia melalui pendirian Indonesian AID dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan ideologi, yang berpeluang meningkatkan soft-power Indonesia di level internasional. Namun, fenomena ini juga perlu dianalisis lebih lanjut melihat selama ini Indonesia telah menjadi development aid recipient dengan jumlah yang sangat besar dan dengan adanya mekanisme pemberian hibah Indonesia ke negara lain melalui Indonesian AID, diperkirakan jumlah bantuan ke Indonesia akan menurun pada tahun-tahun selanjutnya dikarenakan Indonesia kini memikul tanggung jawab untuk meningkatkan bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang lainnya.
The Role of Islamic Non-Governmental Organizations in Environmental Conservation: A Case Study of the Global Muslim Climate Network (GMCN) Aina, Qurratul; Fauzi, Fauzi; Novialdi, Risky
Jurnal Penelitian Geografi (JPG) Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Penelitian Geografi (JPG)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jpg.v12i2.30692

Abstract

In the international arena, the author believes that one way to maintain world peace is by protecting the environment. In this context, the author posits that actions taken by the Global Muslim Climate Network (GMCN) are instrumental in environmental protection. The GMCN was established in response to the climate challenges faced by predominantly Muslim countries. Composed of scholars, philanthropists, experts, and NGOs, the organization aims to address the climate crisis through the lens of Islamic teachings. GMCN promotes renewable energy and sustainable investment, urging predominantly Muslim countries to increase their renewable energy usage to at least 20% of their energy mix. The organization’s involvement in international environmental diplomacy, advocacy at UN climate conferences, and local initiatives exemplifies its role in shaping global environmental policy. Through collaborative efforts, GMCN demonstrates how Islamic principles can drive innovative solutions to the current environmental crisis, highlighting the potential of religion as a powerful force for global sustainability.
The ROLE OF IMMIGRATION OFFICE CLASS II TPI LHOKSEUMAWE: DYNAMICS OF HANDLING ROHINGYA REFUGEES IN 2015-2022: PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE : DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA TAHUN 2015-2022 Hidayatullah, Syarif; Novialdi, Risky
TRANSBORDERS: International Relations Journal Vol. 6 No. 2 (2023): TransBorders: International Relations Journal
Publisher : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/transborders.v6i2.10667

Abstract

Abstract This thesis will focus on the role of the Immigration Office Class II TPI Lhokseumawe and the dynamics that occur in the handling of Rohingya refugees stranded in Aceh province from 2015 to 2022. Aceh province is always visited by Rohingya refugees every year, the Immigration Office Class II TPI Lhokseumawe which has a scope of work in three city districts has repeatedly participated in handling Rohingya refugees. It should be noted that Indonesia is not a country that participated in ratifying the 1951 Convention related to international refugees, but nevertheless Indonesia showed its action in this case. The writing of this thesis uses descriptive qualitative research techniques. The information data in this thesis is sourced from secondary data library research and premier data interviews related workers. The use of inductive analysis techniques is done to find the suitability of facts with the theory used in writing this thesis. The conclusion in this thesis will explain the dynamics that occur in the handling of Rohingya refugees from 2015 to 2022 and the role of the Lhokseumawe Class II TPI Immigration Office in handling Rohingya refugees. Keywords: Rohingya, Role, Immigration, Aceh, Refugees, R2p, Dynamics. Abstrak Tulisan dari skripsi ini berfokus pada peran kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe dan dinamika yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di provinsi Aceh dengan rentang tahun 2015 hingga 2022. Provinsi Aceh setiap tahunya selalu didatangi pengungsi Rohingya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang memiliki ruang lingkup kerja di tiga kabupaten kota telah berulang kali ikut terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Data informasi pada skripsi ini bersumber dari data sekunder library research dan data premier wawancara pekerja terkait. Penggunaan teknik analisa induktif, dilakukan untuk menemukan kesesuaian fakta dengan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan dinamika yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya tahun 2015 hingga 2022 dan peran dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kata-kata Kunci: Rohingya, Peran, Imigrasi, Aceh, Pengungsi, R2p, Dinamika.
Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik Risky Novialdi; Saddam Rassanjani
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 2 (2022): DECEMBER 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v3i2.29450

Abstract

Kesadaran dalam melakukan kerjasama internasional harus ditumbuhkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dinamisnya perkembangan dunia mengharuskan pemerintah pusat menjadi lebih terbuka dalam setiap peluang yang ada demi pembangunan yang lebih merata. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengembangkan teori dan konsep dalam proses analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terbuka lainnya. Adapun tujuan utama dalam tulisan ini adalah untuk mengungkap peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia dalam praktik paradiplomasi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan hasil kajian, peluang pemerintah daerah dalam ekspansi internasional di kawasan Indo-Pasifik cukup potensial karena negara wilayah di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak kesamaan yang menjadi salah satu indikator krusial dalam praktik paradiplomasi. Kesempatan ini sayangnya belum berjalan secara maksimal karena banyak praktik paradiplomasi yang sejauh ini tengah berjalan hanya sampai pada tahap perjanjian bersama atau MoU saja; kemudian adanya pandemi yang membuat sejumlah hubungan bilateral terpaksa vakum; dan masalah teknis lainnya. Walupun begitu, pemerintah pusat harus terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertaji dalam kerjasama luar negeri dalam lingkup kawasan.Awareness in conducting international cooperation must be raised by the central government to local governments. The dynamic development of the world requires the central government to be more open in every opportunity that exists for a more equitable development. This paper uses qualitative research methods by developing theories and concepts in the analysis process based on data collected from books, journals, and other open sources. The main objective of this paper is to uncover the opportunities and challenges faced by local governments in Indonesia in the practice of paradiplomacy, especially in the Indo-Pacific region. Based on the results of the study, the opportunities for local governments in international expansion in the Indo-Pacific region are quite potential because regional countries in the Indo-Pacific region have many similarities which are one of the crucial indicators in the practice of paradiplomacy. Unfortunately, this opportunity has not run optimally because many para-diplomacy practices that have been running so far have only reached the stage of a collective agreement or MoU; then there was a pandemic that forced a number of bilateral relations to be vacuumed; and other technical problems. Even so, the central government must continue to play an active role in encouraging local governments to be more ambitious in foreign cooperation within the region.
Menyoal Kesenjangan dan Diskriminisi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Risky Novialdi; Isvarwani Isvarwani; Fauzi Fauzi; Ilyas Ismail; Muammar Qadafi
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 2 (2021): DECEMBER 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v2i2.23258

Abstract

Disabilitas menjadi topik permasalahan yang serius periode belakangan ini, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas rawan akan berbagai tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan difabel rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam ruang lingkup keluarga ataupun non difabel. Para disabilitas menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan ada beberapa yang menjadikan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat utama untuk bisa mangakses bidang-bidang tertentu. Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penyandang disabilitas masih dijumpai di lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan tersendiri bagi para difabel untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Ketidaksetaraan juga terjadi dalam sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, politik, dan aksesibilitas terhadap transportasi. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.Disability has become a serious problem topic in recent times, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are vulnerable to being victims of sexual harassment within the family or non-disabled spheres. People with disabilities face various problems in their daily life. Persons with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, there are even some who make physically and mentally healthy as the main requirement to be able to access certain fields. Even human rights violations against persons with disabilities are still found in nearby locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still lacking in attention, both in building facilities or infrastructure, as well as facilities in public places. Inequality also exists in the sectors of education, employment, politics, and accessibility to transportation. This shows that there is a different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.
Co-Authors Aina, Qurratul Al-Azhar Al-Azhar Cut Khairani Edy Putra Kelana Fauzi Fauzi Fauzi Fauzi Fitri Ernalis Helga Yohana Simatupang Heni Pujiastuti Ilyas Ismail Isvarwani Isvarwani Jusmalia Oktaviani Maz, Dahlawi Muammar Qadafi Muhammad Achdan Tharis Muhammad Diah Nur Saribulan Rahmad Rahmad Saddam Rassanjani Saiful Hurri Shaummil Hadi Sri Murniyanti Wais Alqarni