Garuda - Garba Rujukan Digital

Kegiatan Sosial Hi-Dayah : Learn Qur`An And English With Fun Risky Novialdi; Fauzi Fauzi; Rahmad Rahmad; Fitri Ernalis; Muhammad Diah
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v4i2.466

Sebagai generasi penerus bangsa, anak muda harus memiliki ilmu tentang Al-Qur’an. Untuk mempelajari Al-Qur’an, seseorang harus mengetahui 3 poin penting, yaitu tajwid, tahfiz dan tafsir. Untuk menghafal Al-Qur’an, seseorang harus mengetahui cara membaca yang benar (tajwid/tahsin) dan untuk menghayati isi Al-Qur’an dengan mengetahui tafsirnya. Hal ini juga sebagai bekal awal seseorang diakhirat dan untuk dunia kedepannya, supaya nantinya lebih terarah dan memiliki basic yang kuat. Berangkat dari permasalahan ini, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional berkolaborasi dengan Premier Oil Andaman dan dengan pihak lainnya, seperti PT. Takabeya Perkasa Group, Lazis MU Bireuen dan Dinas Pendidikan Dayah Kab. Bireuen, telah sukses memberikan sedikit kontribusi nyata terhadap anak-anak di Gampong Dayah Panjoe Kec. Kutablang Kab. Bireuen sebagai bentuk kepedulian dari sisi kemanusiaan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Meunasah Gampong Dayah Panjoe Kec. Kutablang Kab. Bireuen. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 4 hari dengan beberapa rangkaian kegiatan, pertama pengajian dan tahfidz Al-Qur’an, kedua Pelatihan Bahasan Inggris dan Bahasa Arab, ketiga storytelling Kisah Nabi Muhammad Saw., keempat perlombaan tahfidz, cerdas cermat dan bacaan Al-Qur’an dan shalat, dan kelima buka puasa bersama 60 orang selama 4 hari. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah anak-anak lebih cinta terhadap Al-Qur’an yang dapat menjadi modal dalam menanam nilai-nilai Islam kepada seseorang serta mampu memotivasi AGAR kedepannya sebagai generasi penerus bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan era modern.

Social Interaction of Transvestites in Bireuen Regency Cut Khairani; Rahmad; Fitri Ernalis; Iqa Nauli; Anjasmara
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 3 No 1 (2021): Britain International of Humanities and Social Sciences, February
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v3i1.394

The purpose of the study was to understand the social phenomenon of negative stigma and social exclusion of the existence of transvestite makeup artists through social interaction with the community in Bireuen Regency. This research uses grounded theory with data processing procedure using open coding techniques, coding a stunt and selective coding against data collected through observation, and in-depth interviews. The sample of respondents reached 20 people determined through snowball sampling techniques. The results showed that 53% of makeup artists in Bireuen Regency are transvestites who have experienced a gender identity crisis triggered by imitation actions. This form of social interaction then gets a community response in the form of dissociation, conflict with religious and socio-cultural values that develop in society. Social interaction of cultural accommodation efforts and social structures by transvestite makeup artists was not able to fuse the barriers of negative stigma attached to transgender people in Bireuen Regency.

Urgensi Pendidikan Politik di Provinsi Aceh Studi Kasus: Politik Uang dalam Pemilu di Kota Sabang Edy Putra Kelana; Rahmad Rahmad; Sri Murniyanti; Fitri Ernalis; Risky Novialdi
Journal on Education Vol 5 No 1 (2022): Journal on Education: Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i1.741

Considering the fact that the practice of money politics is deeply embedded in people's lives, from the grassroots to the top, this complex issue must be taken seriously. An issue that seems trivial but has enormous negative implications for the development of democracy and law enforcement (Supremacy) in Indonesia. Money politics biases the political process. Due to money, it is difficult for elections to show the characteristics of honesty, fairness and fair competition. Elections like this end up creating a government that doesn't think about the fate and welfare of the people. The purpose of this study is to find out the urgency of political education in the province of Aceh. Case study: money politics in elections in the city of Sabang. The method used in this research is qualitative method. the survey results obtained 47% of respondents said they prioritized work, then 2% of respondents said they did not believe in election participants and prioritized work, there were 9% of respondents who did not believe in election participants, and there were 4% of respondents who did not believe in political parties and election participants, 27% of respondents did not believe in political parties and 2% of respondents said they were not registered and did not believe in political parties, and 9% of respondents were not registered on the final voter list (DPT).

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEGAWAI KANTOR DESA PANTE GAJAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN Fitri Ernalis
Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol 6 No 2 (2022): LENTERA, MEI 2022
Publisher : LPPM Universitas Almuslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kantor Desa merupakan tempat di mana karyawan bekerja untuk melayani segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Permintaan Surat kelahiran, Dokumen Kartu Keluarga dan lain-lain. Untuk mengetahui apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi, maka perlu diadakan suatu riset untuk mengidentifikasi kepuasan masyarakat adalah Service Quality (ServQual). Konsep ServQual dikembangkan untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat akan kualitas. Atribut pelayanan yang harus diperhatikan pihak desa dan menjadi prioritas utama untuk dibenahi di seluruh Desa dan atribut prosedur dan kecepatan. Atribut pelayanan yang menjadi prioritas kedua untuk dibenahi adalah atribut transparansi biaya, kemampuan petugas, pemahaman, dan kesungguhan, sedangkan atribut ketelitian dan atribut keakuratan menjadi atribut prioritas ketiga yang harus dibenahi, prioritas keempat yang harus dibenahi adalah atribut realisasi, kesediaan memberikan infomasi, kesediaan membantu, keramahan petugas dan atribut kepercayaan terhadap petugas. Atribut yang pada saat ini tidak terlalu menjadi prioritas disebabkan atribut pelayanan ini sudah memenuhi tingkat kepentingan masyarakat, proritas rendah dan bahkan berlebihan adalah atribut lokasi, penampilan kantor, kebersihan, penampilan aparat, keberadaan pimpinan, kesediaan menanggapi, pengetahuan petugas dan atribut keakraban. Dari hasil penelitian dan pembahasan karya ilmiah tentang analisis tingkat kepuasan masyarakat desa Pante Gajah terhadap pelayanan pegawai kantor Desa Pante Gajah, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap pelayanan pegawai kantor desa.

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Jamaluddin Jamaluddin; Edi Putra Kelana; Fitri Ernalis; Adri Patria
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2722-2732

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat kesadaran individu terhadap prinsip-prinsip good governance berdampak pada kinerja keuangan instansi yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah di wilayah Bireuen. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah pekerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, dan 77 peserta dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Data dikumpulkan dengan pemberian kuesioner, dan SPSS versi 22 digunakan untuk analisis kuantitatif dari hasil. Berdasarkan temuan penelitian, hipotesis hanya diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat pemahaman prinsip Good Governance (X) memiliki nilai t sebesar 2,766 sedangkan tabel sebesar 1,665. Temuan ini didasarkan pada temuan penelitian. Karena ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, temuan penelitian bertentangan dengan hipotesis H0 dan mendukung hipotesis H1. Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bireuen. Hal ini karena tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance berbeda-beda.

Analisis Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kemukiman Geulanggang Raya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen) Taufik Jahidin; Sunayama Sanna Surya; Fitri Ernalis
Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol 7 No 4 (2023): LENTERA, DESEMBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Almuslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang belum sesuai dengan perturan yang berlaku, hal ini terkendala oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg seharusnya berpedoman pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang menyebutkan bahwa harus tepat sasaran, melalui pendataan, sesuai tahapan, serta tepat harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk masyarakat miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu masih kurang tepat sasaran yaitu masih bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang taraf ekonomi keluarganya sudah tergolong menengah ke atas. Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di pangkalan masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendala dalam melaksankan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah distribusi yang bersifat terbuka sehingga bebas dibeli oleh semua kalangan, perbedaan harga antara Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan non subsidi yang sangat mencolok sehingga masyarakat mengalihkan penggunaan untuk yang bersubsidi, belum diterapkannya sangsi secara tegas terhadap operasional pangkalan tidak resmi, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pendistribusian. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kepada masyarakat miskin di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku.

Optimalisasi Prinsip Good Governance Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bireuen Ernalis, Fitri; Jahidin, Taufik; Yusrawati, Yusrawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15764

Konsep good governance memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mandiri, terutama dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen berusaha keras untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pelayanan publik. Tantangan tersebut mencakup kinerja aparatur birokrasi yang belum sepenuhnya optimal, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta birokrasi yang berbelit-belit, yang semua ini mengakibatkan masyarakat merasa terhambat dalam memenuhi kebutuhan administratif mereka. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan serta evaluasi program menciptakan kesenjangan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, yang seringkali mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan pada prinsip good governance menurut Lembaga Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan e-KTP, masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas di lapangan, di mana masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance diterapkan secara konsisten untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat

Bimbingan Teknis Pengolahan Makanan Bagi Wirausaha Pemula Di Kabupaten Bireuen Diah, Muhammad; Firmansyah, Deni; Murniyanti, Sri; Ernalis, Fitri
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 6 No 4 (2023): Oktober-Desember 2023
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v6i4.6889

The food processing business is an easy business and is suitable for beginner business people because the food processing business does not require very large capital, and can be done by beginners. This community service activity is carried out in 3 stages, namely the initial data collection stage, knowledge transfer stage, and follow-up evaluation. This activity provides new knowledge and understanding for beginners about doing business by utilizing local resources in Bireuen Regency

OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN Fitri Ernalis; Taufik Jahidin; Yusrawati; Afriana; Muhammad Iqbal
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2023 - April 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The concept of good governance plays a crucial role in creating an effective, efficient, and independent local government, especially in the field of population administration. The Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency strives to implement the principles of good governance but faces various challenges that hinder the optimization of public services. These challenges include the suboptimal performance of bureaucratic apparatus, a lack of transparency and accountability, and bureaucratic complexities that result in citizens feeling obstructed in meeting their administrative needs. Additionally, low participation from both the community and the private sector in policy-making and program evaluation creates a gap between the government, society, and private entities, often leading to policies that do not align with the expectations and needs of the people. This study aims to evaluate the implementation of the principles of good governance in the service of issuing electronic ID cards (e-KTP) at the Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency. The method used is a qualitative approach, with analysis based on good governance principles according to the National Institute of Public Administration. The results of the study indicate that the implementation of good governance principles in public services, particularly in the issuance of e-KTP, has not been optimal. This is evident from the gap between established policies and the realities on the ground, where citizens still face various obstacles in accessing fast, transparent, and accountable services. Therefore, it is essential for the Population and Civil Registration Office to continually improve service quality, enhance community involvement, and ensure that good governance principles are consistently applied to create a better and more responsive government that meets the needs of the people.

Analisis Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kemukiman Geulanggang Raya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen) Jahidin, Taufik; Surya, Sunayama Sanna; Ernalis, Fitri
Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol. 7 No. 4 (2023): LENTERA, DESEMBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Almuslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang belum sesuai dengan perturan yang berlaku, hal ini terkendala oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg seharusnya berpedoman pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang menyebutkan bahwa harus tepat sasaran, melalui pendataan, sesuai tahapan, serta tepat harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk masyarakat miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu masih kurang tepat sasaran yaitu masih bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang taraf ekonomi keluarganya sudah tergolong menengah ke atas. Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di pangkalan masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendala dalam melaksankan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah distribusi yang bersifat terbuka sehingga bebas dibeli oleh semua kalangan, perbedaan harga antara Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan non subsidi yang sangat mencolok sehingga masyarakat mengalihkan penggunaan untuk yang bersubsidi, belum diterapkannya sangsi secara tegas terhadap operasional pangkalan tidak resmi, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pendistribusian. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kepada masyarakat miskin di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search