Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.078
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Ilmu Administrasi Publik Jurnal Administrasi Negara AL ISHLAH Jurnal Pendidikan International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen International Journal of Science and Society (IJSOC) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan SWATANTRA Influence: International Journal of Science Review ENDLESS : International Journal of Future Studies
Rahmat Salam
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
The Evaluation of “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” Program: A Breakthrough or a Wrong Way Neneng Susanti; Rahmat Salam; Rr Dyah Eko Setyowati; Bintang R Simbolon; Tekat Sukomardojo; Syukra Alhamda; Fakhry Amin; Dwi Prasetyo
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 1 (2023): AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i1.2942

Abstract

The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (hereinafter, MBKM) or independence campus provides opportunities for students and lecturers to strengthen student-based learning programs. This program also supports students’ soft skills in their learning process. This paper aims to evaluate the implementation of this program in teaching and learning activities to improve the quality of education in private universities in Indonesia. This research was conducted using a quantitative approach. Data collection was carried out by distributing questionnaires through an online survey. Descriptive statistical analysis was used to analyze the data. The results show that for students who have participated in the MBKM program, it provides benefits such as providing additional competence in solving problems, improving soft skills, competence for job opportunities, and competence for post-college preparation. As for the lecturers themselves, they will increase their capacity by internalizing the MKBM program and previous programs before the MKBM, concentrating on preparing for the implementation of the MKBM program, having experience in conducting MKBM program guidance for students, and having expertise in designing learning goals (CPL) and credits’ conversion.
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN Septi Dwi Wulandari; Rahmat Salam
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.948 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2760

Abstract

Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. Jalinan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan seperti masalah ketersediaan jaringan drainase yang belum memadai. Masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase penanggulangan banjir.  Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini akan menganalisa penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep koordinasi. Hal ini berupaya untuk menjawab permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan 4 indikator yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaan nya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.
MODERNISASI PASAR CIPUTAT MELALUI PROGRAM REVITALISASI PASAR Rahmat Salam; Izzatusholekha Izzatusholekha; Rafalya Zafirah Putri
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.931 KB)

Abstract

Berdasarkan pelaksanaan revitalisasi Pasar Ciputat pada Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional masih ditemukannya permasalahan berupa keadaan pasar yang sudah tidak layak untuk melakukan transaksi jual beli, pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan menumpuk di bahu jalan, pedagang tidak berdasarkan komoditi, hal ini disebabkan Pasar Ciputat belum menerapkan konsep Pasar Rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 (enam) indikator diantaranya Tujuan dan Ukuran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Adapun penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan Pasar Ciputat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 6 (enam) indikator berdasarkan indikator tujuan dan ukuran pemahaman mengenai kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat hanya sebatas perbaikan pasar seperti hasil observasi yang dilakukan kepada para Pedagang Pasar Ciputat tapi tidak memahami secara keseluruhan seperti manfaat yang akan didapat setelah revitalisasi. Indikator sumber daya manusia sudah memumpuni seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, sumber daya waktu belum mencapai target yang telah ditentukan pada Desember 2021 dan sumber daya anggaran yang sudah tercukupi dengan menggunakan APBD. Indikator karakterisik agen pelaksana mengutamakan kepentingan masyarakat terutama para pedagang pasar. Indikator sikap para pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat. Komunikasi antar organisasi dilakukan dinas melalui sosialisasi perencanaan revitalisasi pasar kepada masyarakat. Indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki pengaruh besar seperti pendapatan pedagang menurun, pro dan kontra revitalisasi dan aspek politik perlu adanya dukungan dari pimpinan daerah Tangerang Selatan seperti Walikota, DPRD, dll.
KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 3 TAHUN 2014 Izzatusholekha Izzatusholekha; Rahmat Salam; Muhamad Furqon
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.404 KB)

Abstract

Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan,  masih menjadi problem dalam perkembangan Kota, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan pola pencegahan dan perubahan secara fisik pada permukiman kumuh adalah fokus utama dalam penanganannya. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota antara lain Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Permukiman masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pertama; terkait pengawasan dan pembinaan pasca perubahan fisik permukiman kumuh, Kedua; perluasan manfaat hanya permukiman kumuh kawasan protokol Pemerintahan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mendekskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman pada isi kebijakan menunjukkan adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan, Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati kebijakan. Sumber daya dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam Lingkungan Implementsasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakayan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Evaluation of the Sustainable Food Garden Program (P2L) During the Covid-19 Pandemic in Garut Regency Yuma Iza; Evi Satispi; Rahmat Salam; Retnowati WD Tuti
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i2.25019

Abstract

The purpose of this study was to analyze the evaluation of the Sustainable Food Garden (P2L) program during the Covid-19 pandemic in Garut Regency, implemented by the Food Security Agency (DKP) using the CIPP Evaluation Model. The Food Security Agency (BKP), the Ministry of Agriculture through the Food Security Service from 2010 to 2019 has implemented Sustainable Food House Area Activities (KRPL) through optimizing the use of yard land. Since 2020, it has been transformed into a Sustainable Food Garden (P2L). This study uses a qualitative method. The research is descriptive (descriptive research), that is, describes the actual situation in accordance with the object of research. Data collection techniques were carried out using observation techniques in five farmer groups/women farmer groups in Garut Regency and in-depth interviews with ten informants who were directly involved with the Sustainable Food Garden (P2L) program. The results showed that the Sustainable Food Garden Program (P2L) in Garut Regency had been running well and effectively starting from the submission, distribution of the assistance to farmer groups/KWT as well as assistance carried out by the local office and extension workers in the fields. Although in implementation there are still some obstacles faced in the field. During the COVID-19 pandemic, the P2L program was an alternative solution to fulfill family food security. The impact is felt by the farmer groups/KWT and the surrounding community. Through the P2L program.
Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Fauzi Hamdi Abdillah; Azhari Aziz Samudra; Retnowati WD Tuti; Rahmat Salam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.308 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Jan Merse yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu sudah berjalan dengan semestinya namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu belum diberikannya alat pelindung diri kepada relawan kebakaran dan dukungan masyarakat yang kurang peduli dengan mitigasi bencana kebakaran
Implementation of Artificial Intelligence in Governance: Potentials and Challenges Rahmat Salam; Marja Sinurat; Izzatussolekha; Akhmad Yasin; Rian Sacipto
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 5 No. 1 (2023): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One industry that uses technology based on artificial intelligence in its operations is the government sector. Applying artificial intelligence in government settings can offer significant opportunities, but doing so comes with several obstacles that must be conquered first. Despite these obstacles, the application of AI in government settings can offer substantial possibilities. This article addresses the potential and challenges of integrating artificial intelligence in government and presents ideas to solve these challenges. The report also provides some background information on artificial intelligence. A qualitative technique combined with descriptive methodologies was used for this investigation. According to the findings of this investigation, the application of artificial intelligence in government settings carries with it a significant possibility of enhancing the quality of public services, improving the quality of decisions made, and enhancing the transparency and accountability of government operations. Nevertheless, some obstacles need to be conquered, such as concerns about protecting one's privacy and data, as well as worries regarding making decisions that are not fair.
Analysis of New Autonomous Regional Policies in Indonesia Adithya Raidipa Wisesa; Rahmat Salam; Izzatusholekha
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 5 No. 2 (2023): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/influencejournal.v5i2.158

Abstract

The size of the Indonesian state makes it difficult to create a centralized government system. Moreover, Indonesia is an archipelagic state, where the islands are separated by sea. Therefore, it is necessary to implement a new autonomous region policy to maintain the welfare of the Indonesian state. This study then aims to analyze the New Autonomous Region Arrangement Policy process in Indonesia. This research will be carried out using descriptive qualitative methods. The selection of this method is expected to describe and summarize various conditions, situations, or phenomena of social reality that exist in society. The data source used in this study comes from documentation and observation. The results of this study then found that interests had an important role in forming the New Autonomous Region (DOB). In structuring the new autonomous regions, there are positive and negative sides. Unfortunately, in establishing a new autonomous region, the expected degree of change has not been fully realized. Several factors hamper this process, such as the low quality of human resources and inadequate financing.
Implementation of Inclusive Education Policies in the City of Tangerang Selatan Nurhayati; Evi Satispi; Izzatusolekha; Rahmat Salam
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 6 No. 2 (2023): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v6i2.147

Abstract

Every child has the right to continue to receive education, as mandated by the 1945 Constitution. The inclusive education policy is one of the government’s policies to support the mandate of the 1945 Constitution. Unfortunately, this policy still faces various obstacles, even though it has been implemented since 2009. This research will then be carried out to analyze the process of implementing inclusive education policies in the South Tangerang city area. This research is descriptive qualitative research. The data used in this study were obtained through interviews, observation and document studies. The results of this study then found that implementing inclusive education policies in Tangerang is still not going well completely. This is because there is still no specific legal basis regarding inclusive education, the budget is still dependent on the provincial government, and there is no SOP for implementing inclusive education. Therefore, the government needs to clarify the legal umbrella or legal basis for inclusive education to clarify the SOPs, budget and maximum implementation.
Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia Rahmat Salam
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 6 No. 2 (2023): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v6i2.192

Abstract

Public service is one of the obligations that must be carried out by the government towards its people. The success of public services will produce good governance. However, at the same time, bad public servants can hinder the realization of good governance. This research then aims to look at how good public services can help realize the formation of good governance. This research will be carried out using a qualitative approach and a literature study method. The research data comes from the results of previous studies. The results of this study then found that one of the essences of good governance is good public service. This is because good public services show good government management performance. There are various factors to be able to improve the quality of public services, such as the transparency of public service management costs, the formation of one-stop public services (one-stop services), to the reform of employees in public services.
Co-Authors Adithya Raidipa Wisesa Agus Suradika Ahmad Supriyadi Akhmad Yasin Annisa Unafti Azhari Aziz Samudra Bintang R. Simbolon Dwi Prasetyo Evi Satipsi Evi Satispi Fakhry Amin Fauzi Hamdi Abdillah Fiola Lolita Sari Izzatusholekha Izzatussolekha Maria Sri Iswari Marja Sinurat Muhamad Furqon Muhamad Hidayat Muhamad Yusuf Muhammad Sahrul Neneng Susanti Nova Riyanti Nuke Puji Lestari Santoso Nur Azizah Nurhayati Qurotul Aini Rafalya Zafirah Putri Renny Anggarani Nur Prasasti Retnowati Retnowati Retnowati WD Tuti Rian Sacipto Rr Dyah Eko Setyowati Septi Dwi Wulandari Shofiyul Millah Sutira, Andri Tekat Sukomardojo Trinandari Prasetyo Nugrahanti Yogi Syarif Hidayat Yolanda Isroyanti Yuma Iza