Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Mahadi : Indonesia Journal of Law Acta Law Journal
Hasim Purba
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KERUSAKAN BARANG (STUDI PADA PT. DAKOTA BUANA SEMESTA CABANG BANDA ACEH) Nurfahlita Dewi Rambe; Hasim Purba; Dedi Harianto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4685

Abstract

Abstract: Land delivery services have an important role in the distribution of goods and support national economic development. Delivery of goods is carried out based on an agreement between the sender and the service provider, but damage to goods often occurs due to negligence of the delivery service, so legal protection is needed in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Civil Code, the Commercial Code, and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study aims to analyze the regulation of PT. Dakota Buana Semesta Banda Aceh Branch's liability in the event of damage to goods during the delivery process, limitations of liability, and legal protection for the sender of goods to demand responsibility if there is damage to goods during the delivery process. The method used in this thesis is normative juridical research supported by field research or prescriptive analysis. The results of the study indicate that the company's liability is based on the delivery agreement as regulated in the Civil Code, the Commercial Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Limitations of liability apply to high-value, uninsured goods and those affected by force majeure. While legal protections offered to shippers include preventive and repressive measures, they still face challenges in claims procedures, reporting deadlines, and compensation amounts.  Keyword: Legal Liability, Damage to Goods, Delivery of Goods Abstrak: Jasa pengiriman darat memiliki peranan penting dalam distribusi barang dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pengiriman barang dilakukan berdasarkan perjanjian antara pengirim dan penyedia jasa, namun kerusakan barang kerap terjadi akibat kelalaian pihak jasa pengiriman, sehingga diperlukan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, KUHD, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban PT. Dakota Buana Semesta Cabang Banda Aceh dalam hal terdapat kerusakan barang dalam proses pengiriman, pembatasan pertanggungjawaban, serta perlindungan hukum pengirim barang untuk meminta pertanggungjawaban apabila terdapat kerusakan barang dalam proses pengiriman. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif didukung dengan penelitian lapangan atau preskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan didasarkan pada perjanjian pengiriman sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, KUHD, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembatasan tanggung jawab diberlakukan untuk barang bernilai tinggi yang tidak diasuransikan dan dalam keadaan force majeure. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengirim mencakup perlindungan preventif dan represif, namun masih menghadapi kendala dalam prosedur klaim, batas waktu pelaporan, dan nominal ganti rugi. Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kerusakan Barang, Pengiriman Barang
ASPEK HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT Zhavira Zhavira; Sunarmi Sunarmi; Hasim Purba; Detania Sukarja
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5066

Abstract

Abstract: Insurance companies that are in a critical period will raise receivables for policy holders, so that the policy holders are entitled to the money and ask the insurance company to pay the insurance claim debt in accordance with the previously agreed insurance policy. Claiming insurance can lead to problems, such as the company not being able to provide insurance claims, which can lead to debts and possibly the insurance company going bankrupt. What are the consequences of bankruptcy law on insurance companies that have been declared bankrupt? What is the position of insurance policy holders in insurance companies that have been declared bankrupt? What is the role of the Financial Services Authority in protecting the rights of insurance policy holders against insurance companies that have been declared bankrupt? The research method used in this research is normative legal research with library study data collection. The data sources used in this research are primary and secondary data sources and the data analysis used is qualitative. The results of this research are (1) An insurance company that is declared bankrupt or insolvent based on a Commercial Court decision, results in the company losing its civil rights to control and manage its assets since the bankruptcy decision was declared. (2) The policy holder is positioned in the group of creditors with special privileges or as a preferred creditor whose level is higher or prioritized in receiving their rights regarding the distribution of their assets. (3) The Financial Services Authority is required to ensure that the company is insolvent in order to protect more significant interests. Keyword: Bankruptcy, Insurance Company, Financial Services Authority Abstrak: Perusahaan asuransi yang berada dalam masa kritis akan memunculkan piutang bagi  pemegang  polis,  sehingga  pemegang  polis  berhak  atas  uang tersebut  dan meminta  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  membayarkan utang  klaim  asuransi sesuai  dengan  polis  asuransi yang  telah  disepakati  sebelumnya. Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa saja mendapat permasalahan, seperti halnya pihak perusahaan tidak dapat  memberikan klaim asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit Bagaimana kedudukan pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian iniadalah (1) Perusahaan asuransi yang dinyatakan bangkrut atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, mengakibatkan Perusahaan tersebut kehilangan hak keperdatanya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pailit dinyatakan. (2) Pemegang polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa atau sebagai kreditur preferent yang tingkatannya lebih tinggi atau diutamakan dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta kekayaannya. (3) Otoritas Jasa Keuangan diharuskan memastikan bahwasanya perusahaan tersebut memanglah dalam keadaan insolvent guna melindungi kepentingan yang lebih signifikan pula. Kata kunci: Kepailian, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan
Co-Authors Alemina Alemina Amira Adila Anitha Rosmauli Nainggolan Anna Kholilah Daulay Balyan Ibnu Mulkan Siregar Betty D. Laura Sihombing Boni Fransius Sitorus BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Carissa Vialyta Lubis Christina Margaretha br Tarigan Dedi Harianto Devira Ramadhani Dinda Rizka Molina Sitorus Edy Ikhsan Eklesia Novita Alverin Siagian Ella Novita Indah Harahap Embun Sari Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Farahdiba Syawlia Siregar Gusnia Hanako Jelly Leviza MAHMUL SIREGAR Maralutan Siregar Maria Kaban Muhammad Muchlis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nanda Lucya Gultom Noval Pra Ashari Novi Rizki Ardilia Nurfahlita Dewi Rambe Resmioma Purba Rizka Putri Siregar Rizky Ayunisa Daulay Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Safirah Fathin Marini Shawina Widyandarie Sukarja, Detania Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Sutiarnoto Tan Kamello Tumbur Yoel Rivaldo Utary Maharany Barus Wanda Myra Carissa Zaidar Zaidar Zhavira Zhavira