Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Mahadi : Indonesia Journal of Law Acta Law Journal
Hasim Purba
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Hukum terhadap Notaris/PPAT yang Melakukan Penggelapan Pajak saat Peralihan Hak atas Tanah: Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mdn Safirah Fathin Marini; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3609

Abstract

Notaries are public officials authorized to draw up authentic deeds and sometimes assist clients in paying taxes related to such deeds. However, tax payment is not part of their legal authority. The absence of clear regulation regarding entrusted tax payments often leads to legal issues, including embezzlement. This study examines the legal responsibility of Notaries/PPAT in ensuring tax payments, the legal consequences of tax embezzlement, and judicial considerations in Decision No. 57/Pid.B/2024/PN Mdn. Using normative legal research, the findings show that misuse of entrusted tax funds may result in criminal, administrative, and ethical sanctions due to breach of trust and professional obligations.
ANALISIS YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA Rizky Ayunisa Daulay; Hasim Purba; Rudy Haposan Siahaan
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8333

Abstract

Notaris wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan tingkat komitmen yang tinggi, sambil menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka. Kode Etik Notaris memberikan peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran etika notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, karena ini hanyalah aturan moral, sanksi yang terkait juga bersifat moral. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa, mengingat sifat hukuman moral yang tidak ketat ini, implementasinya di wilayah Sumatera Utara mungkin tidak mencapai efektivitas optimal. Tujuan penelitian ini ada tiga: pertama, untuk meneliti jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di wilayah Sumatera Utara; kedua, untuk meneliti sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tersebut; dan ketiga, untuk menilai efektivitas sanksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan multifaset, yang mencakup penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Studi saat ini menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode dan instrumen, termasuk pedoman wawancara dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan beragam cara Kode Etik Notaris dilanggar di wilayah Sumatera Utara. Ini termasuk gagal membaca akta di hadapan para pihak, mengabaikan prosedur notaris, memasang papan nama di kantor notaris yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tidak berpartisipasi dalam acara asosiasi INI, dan mempromosikan atau mengiklankan profesi notaris melalui media cetak, elektronik, media sosial, atau biro jasa tertentu, baik dalam bentuk ucapan selamat maupun belasungkawa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran Kode Etik Notaris yang terbukti di Sumatera Utara. Hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan adalah teguran lisan sederhana. Selain itu, meskipun terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut belum sepenuhnya berhasil di Sumatera Utara. Beberapa tantangan meliputi kurangnya pedoman teknis nasional yang mengatur sinergi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, kurangnya profesionalisme dan sumber daya pengawas, kurangnya dukungan sistem administrasi dan dokumentasi (sistem kerja pengawas masih manual dan tidak standar), kollegialitas yang berlebihan, serta rendahnya partisipasi publik dan literasi hukum.
Insurance Company's Responsibility for Bank Loan Installment Payments in the Event of Debtor's Death (Study of Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN Smg) Dinda Rizka Molina Sitorus; Hasim Purba; Dedi Harianto
Acta Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): December 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v4i1.23307

Abstract

Credit agreements between banks and debtors are generally supplemented with credit life insurance to minimize the risk of default due to the death of the debtor. In practice, if the debtor dies, the insurance company is obliged to pay the remaining credit to the bank in accordance with the provisions in the policy. However, in Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, a legal problem was found where the insurance company and the bank did not fulfill their obligations to pay life insurance claims to the debtor's heirs. The issues in this study include how the insurance company's responsibility is regulated in relation to the debtor's life insurance claim and how the judge's considerations and decisions relate to the rejection of claim payments. The research method used in this study is normative, descriptive legal research with a legislative approach and a case study of court decisions, using secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection method was conducted through literature study and deductive conclusions were drawn. The results of the study show that the regulation of the insurance company's responsibility in paying debtor life insurance claims as collateral for bank loan repayment is based on Article 246 of the Commercial Code concerning risk transfer agreements with premium payments, as well as Articles 1320 and 1338 of the Civil Code concerning the valid terms of an agreement and the obligation to implement it in good faith. Based on Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, unilateral termination of insurance cooperation without notification to the debtor violates Article 1338 Paragraphs (1) and (3) of the Civil Code. The judge ruled that the rejection of claims was contrary to the legal basis, so that the insurance company was still obliged to pay off the debtor's remaining credit to the bank. Thus, this decision reinforces the principle of pacta sunt servanda (agreements must be fulfilled) and provides legal certainty for debtors and heirs in legal relationships related to credit life insurance.
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH PECANDU NARKOTIKA Novi Rizki Ardilia; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.672

Abstract

Pengasuhan anak di bawah umur (hadhanah) yang merupakan salah satu akibat dalam perceraian dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 (duabelas) tahun adalah hak ibu kandung. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana konsep pemberian hak asuh dalam perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika pada Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA. Lpk Jo Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung No. 103K/Ag/2024)? dan bagaimana implikasi dari putusan hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep pemberian hak asuh dalam perspektif Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak fokus utamanya adalah terletak pada perlindungan hukum anak, sedangkan konsep pemberian hak asuh dalam perspektif KHI mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika pada Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA. Lpk didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dan keterangan saksi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat seorang ibu yang bekerja dan sering bepergian keluar kota. Pertimbangan hukum hakim tersebut didasarkan juga kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007. Majelis hakim di tingkat banding berpendapat pertimbangan di tingkat pertama telah menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 huruf a KHI. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 103K/Ag/2024, majelis hakim menolak Kasasi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan bahwa putusan majelis hakim dalam tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum.
KEABSAHAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SECARA SIRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN: (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg) Muhammad Muchlis; Hasim Purba; Utary Maharany Barus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.729

Abstract

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Artinya perkawinan yang sah dinilai dari kesesuaian dengan hukum agama dan Undang-Undang selama tidak bertentangan satu sama lain atau tidak ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk menghindari dampak negatif, dapat ditempuh solusi hukum atas perkawinan nikah siri tersebut dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah siri (Itsbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah tempat tinggal atau tempat dilaksanakanya perkawinan. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana keabsahan itsbat nikah pada perkawinan poligami secara siri menurut perundang-undangan di indonesia? Bagaimana kedudukan hukum itsbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami secara siri apabila  terjadi perceraian?, dan Bagaimana pertimbangan Hakim terkait keabsahan itsbat nikah terhadap perkawinan poligami secara siri  sebagai upaya penyelesaian perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 43/PDT.G/2021/PA.BATG? Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari aspek hukum, penolakan Itsbat Nikah dalam perkara ini dianggap keliru karena tidak ada bukti sah pernikahan pertama suami, putusan hakim mengabaikan perlindungan hak istri, dan proses pemeriksaan bukti tidak memenuhi standar keadilan prosedural. Menurut Pasal 71 KHI Itsbat nikah bertujuan mengakui perkawinan yang sah secara agama meski tidak dicatat, bukan membenarkan poligami illegal.
Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti setelah Berakhirnya Masa Jabatan Balyan Ibnu Mulkan Siregar; Hasim Purba; Suprayitno
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4045

Abstract

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) in providing legal protection for substitute notaries after the expiration of their term of office. The issues addressed include the limits of the legal responsibility of substitute notaries, the urgency of legal protection and the forms of protection provided by the MKN. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual and case approaches through library research. The findings indicate that substitute notaries remain legally responsible for deeds executed during their tenure. The MKN plays a significant role in providing protection through mechanisms such as approval for summons, legal assistance and supervision. Therefore, the MKN is essential in ensuring legal certainty and optimal professional protection for substitute notaries. In addition, reinforcing the capacity of the MKN is essential to enable the protection mechanism to function with greater efficacy and transparency, thereby ensuring enduring legal certainty for substitute notaries.
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 291 K/Ag/2024 Amira Adila; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.4128

Abstract

Disputes over child custody which frequently give rise to conflicts, particularly during the enforcement stage of court decisions. The research focuses on parental legal responsibility, legal protection of children and dispute resolution mechanisms from the perspectives of Civil Law and the Compilation of Islamic Law. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, with secondary data analyzed qualitatively. The findings indicate that the principle of the best interests of the child constitutes the primary basis for determining custody. Legal protection encompasses the fulfillment of children’s rights to education, welfare and safety. The harmonization of Civil Law and the Compilation of Islamic Law is essential to ensure comprehensive and sustainable protection of children’s rights.
Analisis Hukum terhadap Penetapan Pengampuan Istri Kepada Suami Warga Negara Asing (WNA) untuk Melakukan Jual Beli Tanah: Studi: Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 279/ PDT.P/ 2023/ PN. DPS Resmioma Purba; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.4130

Abstract

legal capacity in mixed marriages concerning the ownership of immovable property when an Indonesian wife loses legal capacity due to dementia and stroke. The research aims to analyze legal certainty for the parties, the legal position of a foreign husband as guardian, and the judge’s considerations in the Denpasar District Court Decision No. 279/Pdt.P/2023/PN.Dps. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by interview data. The findings indicate that the guardianship determination provides legal certainty, recognizes the husband’s authority as a lawful representative, and is consistent with Indonesian positive law and the nationality principle in agrarian law.
ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018) Carissa Vialyta Lubis; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3001

Abstract

Abstract: In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future. Keyword: Property, Personal Property, Divorce. Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana  Pengaturan  Hukum Harta Suami Istri  Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi  Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan  Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Library Research berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaann yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian.  Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Medan) Christina Margaretha br Tarigan; Hasim Purba; Mahmul Siregar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4307

Abstract

Abstract: The electronic certificate program still has loopholes for abuse of authority by the government, especially for the general public who do not understand electronic certificates and also the electronic certificate program. Electronic certificates do not fulfill one of the objectives of the law, namely justice, because there are still many areas that have limited internet access. The legal basis for regulating the issuance of electronic-based certificates as the basis for proof of ownership of land rights is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities which regulates electronic systems, electronic documents, data, databases and electronic signatures. Legal protection for holders of electronic-based land certificates in Medan City in terms of proving electronic land certificates is not a problem because electronic land certificates. Keyword: Legal Protection, Certificates, Electronic Abstrak: Program sertifikat elektronik masih saja memiliki celah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah khususnya bagi masyarakat awam yang belum memahami tentang sertifikat elektronik dan juga program sertifikat elektronik.  Sertifikat elektronik tidak memenuhi salah satu tujuan hukum yakni keadilan dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki akses internet yang terbatas.  Dasar hukum pengaturan penerbitan sertifikat berbasis elektronik sebagai dasar atas bukti kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah berbasis elektronik di Kota Medan dari segi pembuktian sertifikat tanah elektronik tidak menjadi masalah karena sertifikat tanah elektronik. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat, Elektronik  
Co-Authors Alemina Alemina Amira Adila Anitha Rosmauli Nainggolan Anna Kholilah Daulay Balyan Ibnu Mulkan Siregar Betty D. Laura Sihombing Boni Fransius Sitorus BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Carissa Vialyta Lubis Christina Margaretha br Tarigan Dedi Harianto Devira Ramadhani Dinda Rizka Molina Sitorus Edy Ikhsan Eklesia Novita Alverin Siagian Ella Novita Indah Harahap Embun Sari Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Farahdiba Syawlia Siregar Gusnia Hanako Jelly Leviza MAHMUL SIREGAR Maralutan Siregar Maria Kaban Muhammad Muchlis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nanda Lucya Gultom Noval Pra Ashari Novi Rizki Ardilia Nurfahlita Dewi Rambe Resmioma Purba Rizka Putri Siregar Rizky Ayunisa Daulay Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Safirah Fathin Marini Shawina Widyandarie Sukarja, Detania Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Sutiarnoto Tan Kamello Tumbur Yoel Rivaldo Utary Maharany Barus Wanda Myra Carissa Zaidar Zaidar Zhavira Zhavira