Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL MERCATORIA DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Al Ahkam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Jurnal Hukum Sasana ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal ABDIMAS Budi Darma Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Beby Suryani Fithri
Universitas Medan Area
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
HUKUM PIDANA TERHADAP MANIPULASI ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS PAKAI DI DAERAH SUMATERA UTARA Beby Suryani Fithri; Muhammad Aulia Abrar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1856-1860

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan fraud alat swab antigen bekas dan bagaimana akibat hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pidana dalam kejahatan fraud terhadap penggunaan alat swab antigen bekas terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat rapid tes tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelaku. Penerapan sanki hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas yaitu Terdakwa Picandi Macojaya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 UndangUndang Kesehatan. Peneliti berharap peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan fraud alat swab antigen bekas ini dan menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan sejenis untuk memberikan hukuman yang setimpal.
Pertimbangan Pengunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Windy Sri Wahyuni; Beby Suryani Fithri; Dessy Agustina Harahap
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4714

Abstract

Kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera, dan damai adalah impian setiap orang dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya perilaku kekerasan dalam rumah tangga kerap ditemukan dalam masyarakat. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah garansi yang diberikan oleh negara guna menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memproses pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memproteksi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana tidak harus selalu digunakan dengan pertimbangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak saja menggambarkan permasalahan hukum tetapi juga permasalahan sosial yang penyelesainnya dapat ditempuh dengan sanksi hukum lainnya bahkan dapat pula diselesaikan di luar dari proses peradilan formal melalui mediasi penal. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pidana, yang menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana harus diakhirkan dengan mengedepankan sanksi hukum lainnya dan baru dapat digunakan apabila sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium lainnya juga didasarkan pada kenyataan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku berpotensi merusak kerukunan rumah tangga yang seharusnya sudah membaik apabila dilakukan melalui jalur perdamaian atau mediasi penal.
Keamanan Nasional dalam Menghadapi Perubahan Cyber Warfare Putri, Elfirda; Pratama, Gede Aditya; Fithri, Beby Suryani
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.9534

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cyber warfare dan tantangannya kedepan, strategi cyber security di Indonesia serta penguatan cyber security di Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Masalah difokuskan pada bagaimana menjaga keamanan nasional dari ancaman serangan cyber yang mungkin terjadi dan kemungkinan taktik pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari penelitian sebelumnya dan data sekunder.  Kajian ini menyimpulkan bahwa peretas memanfaatkan keresahan masyarakat sebagai celah untuk meluncurkan serangan, mulai dari phishing hingga ransomware, kasus kebocoran data 91 juta pengguna situs belanja online. Kesimpulannya adalah Indonesia dalam keadaan darurat cyber warfare. Strategi yang harus dilakukan adalah Pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana siber, Peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama stakeholder di dalam negeri dan kerjasama internasional bidang cyber security untuk mewujudkan keamanan nasional.
Comparative Study of Law Enforcement Against Taxation Crimes in Indonesia and Malaysia Mohamed Saniff , Shereeza; Isnaini; Fithri, Beby Suryani; Iswari, S. Salini
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.12068

Abstract

This research conducts a comparative study of law enforcement strategies aimed at combatting taxation crimes in Indonesia and Malaysia. The study examines the legal frameworks, enforcement mechanisms, and institutional capacities of tax authorities in both countries. Through an analysis of relevant laws, regulations, and enforcement practices, the research evaluates similarities and differences in approaches to tackling tax evasion, fraud, and non-compliance. Additionally, the study explores the role of collaboration between tax authorities and other government agencies, as well as international cooperation in addressing cross-border tax crimes. By identifying effective strategies and areas for improvement in law enforcement against taxation crimes, the research aims to contribute to the development of more robust and coordinated efforts to combat tax evasion and ensure compliance with tax laws in Indonesia and Malaysia.
Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR) Qushaery, Ahmad; Maswandi, Maswandi; Fithri, Beby Suryani
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5167

Abstract

This article or paper aims to Analyze the Law and Criminal Liability for Environmental Pollution Due to Waste Dumping, as well as analyze the Legal Liability in Decision 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR. This study uses a normative juridical approach to analyze the application of law and criminal liability in cases of environmental pollution due to waste dumping, based on Decision Number 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR. The data was analyzed qualitatively from legal documents, interviews, and literature. The results of the study show that environmental pollution due to B3 waste dumping is a serious violation with a wide impact on the ecosystem and the quality of life of the community. The UUPPLH provides a legal framework to deal with these violations through criminal and administrative sanctions. Decision Number 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR shows the strict application of environmental criminal law by imposing sanctions on the perpetrator, Heri Irawan, to provide a deterrent effect. Although effective, strengthening supervision, business compliance, and community involvement are still needed. This collaboration is important to create a sustainable and pollution-free environment.
Disparity in Judicial Decisions in Narcotics Crimes (A Study of Verdict No. 1192/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Verdict No. 1035/Pid.Sus/2024/PN.Mdn) Fithri, Beby Suryani
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.13145

Abstract

This research aims to analyze inequality in judges' decisions in drug crime cases by studying two court decisions, namely Decision No. 1192/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Decision No. 1035/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. These two decisions involved defendants who were subject to the same sentence despite significant differences in their roles and the amount of evidence found. M. Ramadhan acted as an intermediary with evidence of 0.79 grams of narcotics, while Ari Wibowo was more active in the narcotics network despite only having evidence of 0.04 grams. This research uses a qualitative method with a case study approach to evaluate the factors that influence judges' decisions, such as the role of the defendant and the amount of evidence in sentencing. The results showed that despite differences in the roles and evidence involved, both defendants were sentenced to the same sentence, namely 7 years and 6 months' imprisonment and a fine of Rp 1,000,000,000, with a subsidiary of 1 year's imprisonment. This finding indicates an inconsistency in the sentencing considerations, and suggests the need for stricter standardization in sentencing in drug cases to achieve justice that is more in line with the conditions and facts of each case.
EDUKASI PENDIDIKAN MORAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN BAHAYA MEDIA SOSIAL DI SEKOLAH AGAMA BERASRAMA PENUH MUAHAD AHMADI NEGERI SEMBILAN (SABP MANS) MALAYSIA Pinem, Serimin; Suryani Fithri, Beby; Syahputri, Yuni; Putra Silaban, Andi; Audi Daulay, Cinthya
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i12.5276-5292

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan remaja, terutama di lingkungan sekolah berasrama penuh yang terpisah dari pengawasan keluarga sehari-hari. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mempengaruhi moral dan karakter siswa, serta menimbulkan berbagai ancaman seperti cyberbullying, penyebaran konten tidak pantas, kecanduan, hingga krisis identitas. Oleh karena itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi moral yang komprehensif bagi siswa di Sekolah Agama Berasrama Penuh Muahad Ahmadi Negeri Sembilan (SABP MANS), Malaysia, guna membantu mereka menghadapi tantangan bahaya media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Program ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan pemetaan pemahaman awal siswa tentang penggunaan media sosial dan tantangan moral yang mereka hadapi. Selanjutnya, dilakukan serangkaian kegiatan edukatif berupa seminar, diskusi kelompok, serta lokakarya interaktif yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam pembahasan dampak media sosial terhadap kehidupan remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika digital, sehingga siswa mampu menghindari penyalahgunaan media sosial. Materi pembelajaran juga difokuskan pada peningkatan literasi digital, termasuk cara mengenali dan menghindari berita hoaks, konten negatif, serta risiko pergaulan bebas di dunia maya. Melalui program ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya menjaga moral dan integritas di era digital, serta memanfaatkan media sosial sebagai alat yang positif untuk pengembangan diri dan sosial.
The Imposition of Criminal Sanctions as an Ultimum Remedium in The Resolution of Consumer Protection Crime Fithri, Beby Suryani
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.45075

Abstract

Consumer protection in Indonesia currently faces significant challenges, particularly regarding weak law enforcement and uncertainty in the application of criminal sanctions. Based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, criminal sanctions are applied as Ultimum Remedium, which complicates the process of obtaining justice for consumers who are harmed. This paper proposes a paradigm shift in the application of criminal sanctions by making them the primum remedium in resolving consumer criminal cases. This approach is expected to provide legal certainty, justice, and a deterrent effect on business actors who violate consumer rights. Additionally, the study suggests reconstructing several articles in the Consumer Protection Law, such as Articles 8, 9, 13 paragraph (2), 15, 17, 18, and Articles 62 and 63, to align with the evolving conditions of society, economy, and global trade. These changes aim to enhance the effectiveness of consumer protection and ensure better legal certainty for Indonesian society in the face of global legal developments related to consumer protection. 
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Official Club Sepak Bola Wanita Sumatera Utara Syahputri, Yuni; Suryani, Beby; Anggraini Tarigan, Raudha
Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : SMART SCIENTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70427/smartdedication.v2i2.221

Abstract

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pada official tim sepak bola wanita di Sumatera Utara menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan prestasi olahraga daerah. Padahal, peran official seperti pelatih, manajer, analis pertandingan, dan fisioterapis sangat strategis dalam membentuk tim yang kompetitif dan profesional. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi official melalui pelatihan manajerial, kepemimpinan olahraga, legalitas klub, serta dasar analisis performa pertandingan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui lokakarya, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan evaluasi pre-post test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta sebesar rata-rata 32% serta adanya perubahan perilaku positif dalam perencanaan program tim dan komunikasi internal. Selain itu, terbentuk jejaring kolaboratif antar-official lintas tim yang membuka peluang sinergi pembinaan jangka panjang. Kegiatan ini membuktikan bahwa pengembangan SDM official berbasis kebutuhan lokal dapat memberikan dampak nyata terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola wanita. Kesimpulannya, program ini penting untuk dilanjutkan dan direplikasi sebagai upaya membangun sistem pendukung olahraga yang lebih profesional, berkelanjutan, dan inklusif.
The Principle of Ultimum Remidium as Human Rights Protection in Relation to Sexual Violence Crimes: A Legal Comparison between Indonesia, Malaysia, and Tunisia Fithri, Beby Suryani; Serimin Pinem; Rafiqi; Souad Ahmed Ezzerouali
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p379-408

Abstract

The principle of ultimum remedium is one of the principles in legal science that serves as an important foundation in the criminal justice system, placing criminal sanctions as the last resort after non-criminal efforts are deemed ineffective. The application of this principle is closely related to children as both perpetrators and victims of sexual violence, emphasizing a humane approach, restorative justice, and the protection of human rights, with a focus on recovery efforts for victims. This article examines the principle of ultimum remedium in relation to its application in sexual violence crimes in Indonesia, Malaysia, and Tunisia. The study results show that all three countries share a common vision in placing criminal sanctions as a last resort and emphasizing the importance of child protection and restorative justice. However, there are significant differences in regulation and implementation challenges. Indonesia and Malaysia have a more systematic and integrated approach, while Tunisia faces legal and social obstacles in consistently applying this principle. Efforts to strengthen law enforcement capacity and update legislation are urgently needed so that the principle of ultimum remedium can be effectively implemented to achieve comprehensive justice and protection for victims of sexual violence
Co-Authors Abdul Malik Adam Anggreni Atmei Lubis Arie Kartika Arief Mahfud Ilham Audi Daulay, Cinthya Aulia Abrar, Muhammad Deseari Baeha Dessy Agustina Harahap Dessy Agustina Harahap Elfirda Ade Putri Isnaini Iswari, S. Salini Jafar Syahbuddin Ritonga Jelly Leviza Karunia Krisman Gulo Madiasa Ablisar Maswandi Mohamed Saniff , Shereeza Muhammad Aulia Abrar Muhammad Hamdan Pratama, Gede Aditya Putra Silaban, Andi Qushaery, Ahmad Rafiqi Rahman, Sayuti Rahmi Lubis Raudha Anggraini Tarigan Riki Agusetiawan Riswan Munthe Serimin Pinem Souad Ahmed Ezzerouali Suryani Hardjo Taufik Siregar Vicky Fadian Windy Sri Wahyuni Wiraswan Duha Yuni Syahputri