Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL MERCATORIA DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Al Ahkam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Jurnal Hukum Sasana ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal ABDIMAS Budi Darma Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Beby Suryani Fithri
Universitas Medan Area
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
EDUKASI PENDIDIKAN MORAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN BAHAYA MEDIA SOSIAL DI SEKOLAH AGAMA BERASRAMA PENUH MUAHAD AHMADI NEGERI SEMBILAN (SABP MANS) MALAYSIA Pinem, Serimin; Suryani Fithri, Beby; Syahputri, Yuni; Putra Silaban, Andi; Audi Daulay, Cinthya
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i12.5276-5292

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan remaja, terutama di lingkungan sekolah berasrama penuh yang terpisah dari pengawasan keluarga sehari-hari. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mempengaruhi moral dan karakter siswa, serta menimbulkan berbagai ancaman seperti cyberbullying, penyebaran konten tidak pantas, kecanduan, hingga krisis identitas. Oleh karena itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi moral yang komprehensif bagi siswa di Sekolah Agama Berasrama Penuh Muahad Ahmadi Negeri Sembilan (SABP MANS), Malaysia, guna membantu mereka menghadapi tantangan bahaya media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Program ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan pemetaan pemahaman awal siswa tentang penggunaan media sosial dan tantangan moral yang mereka hadapi. Selanjutnya, dilakukan serangkaian kegiatan edukatif berupa seminar, diskusi kelompok, serta lokakarya interaktif yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam pembahasan dampak media sosial terhadap kehidupan remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika digital, sehingga siswa mampu menghindari penyalahgunaan media sosial. Materi pembelajaran juga difokuskan pada peningkatan literasi digital, termasuk cara mengenali dan menghindari berita hoaks, konten negatif, serta risiko pergaulan bebas di dunia maya. Melalui program ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya menjaga moral dan integritas di era digital, serta memanfaatkan media sosial sebagai alat yang positif untuk pengembangan diri dan sosial.
HUKUM PIDANA TERHADAP MANIPULASI ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS PAKAI DI DAERAH SUMATERA UTARA Suryani Fithri, Beby; Aulia Abrar, Muhammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1856-1860

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan fraud alat swab antigen bekas dan bagaimana akibat hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pidana dalam kejahatan fraud terhadap penggunaan alat swab antigen bekas terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat rapid tes tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelaku. Penerapan sanki hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas yaitu Terdakwa Picandi Macojaya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 UndangUndang Kesehatan. Peneliti berharap peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan fraud alat swab antigen bekas ini dan menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan sejenis untuk memberikan hukuman yang setimpal.
Penguatan Workforce Agility bagi Pendidik melalui Konsep Agile Classroom Maswandi; Suryani Hardjo; Rahmi Lubis; Beby Suryani Fithri; Vicky Fadian
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 02 (2022): EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan cepat dalam sistem pendidikan dan perkembangan teknologi menuntut pendidik memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam menghadapi dinamika pembelajaran. Workforce agility menjadi kompetensi penting bagi pendidik agar mampu merespons perubahan secara fleksibel, reflektif, dan inovatif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat workforce agility pendidik melalui penerapan konsep Agile Classroom. Pelaksanaan dilakukan pada 27 Agustus 2022 di Sekolah Kebangsaan KEM Terendak 2 Melaka, Malaysia, dengan metode pelatihan partisipatif yang meliputi penyampaian konsep, simulasi, diskusi reflektif, dan workshop penyusunan Agile Lesson Plan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test terhadap lima indikator utama. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 56% menjadi 86%, dengan rata-rata kenaikan sebesar 30 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Agile Classroom efektif dalam meningkatkan kesiapan adaptif dan profesional pendidik. Konsep ini berpotensi mendukung pengembangan budaya pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Penyuluhan Manfaat Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Isnaini; Adam; Sayuti Rahman; Taufik Siregar; Beby Suryani; Deseari Baeha; Wiraswan Duha
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 02 (2023): EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengenai manfaat pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26–27 Agustus 2023 melalui metode ceramah dan diskusi interaktif dengan melibatkan 54 peserta. Dampak kegiatan diukur melalui perbandingan kondisi baseline dan setelah penyuluhan pada aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen tindakan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman manfaat SHM, prosedur pendaftaran tanah, kesadaran akan kepastian hukum, serta niat mendaftarkan tanah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan dan meminimalkan potensi sengketa tanah.
Penguatan Legalitas UMKM Melalui Edukasi Perizinan Usaha Berbasis Partisipatif dan Berkelanjutan Terintegrasi Rafiqi; Windy Sri Wahyuni; Yuni Syahputri; Beby Suryani Fithri; Sayuti Rahman; Abdul Malik; Riki Agusetiawan
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 01 (2025): EDISI MARET 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, rendahnya literasi hukum perizinan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha berbasis partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan metode presentasi interaktif, diskusi, simulasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 36 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin pada seluruh indikator, termasuk pemahaman NIB, prosedur OSS, P-IRT, sertifikasi halal, dan manfaat legalitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kepatuhan pelaku UMKM. Program ini berkontribusi dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing.
PENGATURAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) DALAM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN: PERSPEKTIF KEADILAN VERTIKAL DAN ABILITY TO PAY Karunia Krisman Gulo; Windy sri Wahyuni; Beby Suryani Fithri
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Maret (Special Issue)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.16164

Abstract

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) merupakan komponen penting dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berfungsi sebagai pengurang dasar pengenaan pajak sebelum tarif diterapkan. Keberadaan NPOPTKP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan minimum kepada wajib pajak melalui penetapan ambang batas tertentu sehingga tidak seluruh nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi objek pengenaan pajak. Namun demikian, setelah kewenangan pengaturan BPHTB beralih menjadi pajak daerah, besaran NPOPTKP di berbagai daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan perpajakan, kepastian hukum, serta kesesuaian pengaturan NPOPTKP dengan prinsip ability to pay yang menghendaki agar beban pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan NPOPTKP dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan vertikal dan prinsip ability to pay, sekaligus merumuskan arah pembaruannya dalam sistem BPHTB. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait BPHTB dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum perpajakan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan penalaran preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPOPTKP telah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan berbasis ambang batas (threshold-based relief) yang mampu mengurangi beban pajak bagi perolehan hak dengan nilai tertentu. Akan tetapi, pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan vertikal karena masih berada dalam struktur BPHTB yang menggunakan tarif tunggal serta belum mempertimbangkan secara memadai perbedaan kemampuan ekonomis wajib pajak, karakteristik objek pajak, maupun variasi kondisi sosial-ekonomi antar daerah. Akibatnya, perlindungan yang diberikan melalui NPOPTKP belum sepenuhnya mencerminkan distribusi beban pajak yang proporsional. Oleh karena itu, pembaruan NPOPTKP perlu diarahkan pada diferensiasi ambang batas berdasarkan karakteristik perolehan hak, penguatan parameter yang mempertimbangkan kondisi subjek pajak dan tingkat perkembangan ekonomi daerah, serta penyusunan pedoman nasional sebagai standar minimum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran NPOPTKP. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem BPHTB yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta lebih mencerminkan prinsip ability to pay dalam sistem perpajakan Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp) Arief Mahfud Ilham; Beby Suryani Fithri
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 4 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i4.625

Abstract

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami unsur-unsur apa yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menganalisis tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan memahami pendapat Majelis Hakim tentang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp). Hukum normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yang juga—sering disebut—sebagai pembunuhan berencana. Berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan biasa, delik pembunuhan berencana adalah delik yang berdiri sendiri. Delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi, yaitu "dengan rencana lebih dahulu".
Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran Beby Suryani Fithri; Windy Sri Wahyuni
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4598

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus tawuran di kalangan pelajar menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial dan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, edukatif, dan berkeadilan sosial. 
Co-Authors Abdul Malik Adam Anggreni Atmei Lubis Arie Kartika Arief Mahfud Ilham Audi Daulay, Cinthya Aulia Abrar, Muhammad Deseari Baeha Dessy Agustina Harahap Dessy Agustina Harahap Elfirda Ade Putri Isnaini Iswari, S. Salini Jafar Syahbuddin Ritonga Jelly Leviza Karunia Krisman Gulo Madiasa Ablisar Maswandi Mohamed Saniff , Shereeza Muhammad Aulia Abrar Muhammad Hamdan Pratama, Gede Aditya Putra Silaban, Andi Qushaery, Ahmad Rafiqi Rahman, Sayuti Rahmi Lubis Raudha Anggraini Tarigan Riki Agusetiawan Riswan Munthe Serimin Pinem Souad Ahmed Ezzerouali Suryani Hardjo Taufik Siregar Vicky Fadian Windy Sri Wahyuni Wiraswan Duha Yuni Syahputri