Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Media Iuris

KONTRAK KAPITASI DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA Andini Aprilia Wardhani; Erni Agustin
Media Iuris Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.732 KB) | DOI: 10.20473/mi.v1i2.8826

Abstract

The existence of Act No. 3 of 1992 on Social Security of Labor which regulates that a company is required to provide social security, one of them by providing health insurance for its workers. One form of health insurance provided by the company to its employees is through a healthcare contract, made between the company and the hospital generally referred to as the capitation contract. However, until now there has been no legislation regulating the capitation contract so that the question arises about the validity, characteristics, and implementation of the capitation contract itself. This article aims to examine the characteristics, the validity, and the implementation of capitation contract in Indonesia. Specifically, this type of capitation contract has not been regulated in Indonesian legislation. The parties to the capitation contract are hospitals as providers of healthcare services and companies as recipients of healthcare services. Payments in capitation contracts are fixed and made regularly provided by the recipients of health care services. Capitation contracts are included in contracts that are beneficial to the third parties. Implementation of captation contract in Indonesia refers to the prevailing laws and regulations in Indonesia and should not be contradictory to the regulations such as Social Security of Labor, Health Law and Hospital Law.
Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri Hilda Yunita Sabrie; Rizky Amalia; Erni Agustin; Ananda Amalia Tasya
Media Iuris Vol. 2 No. 3 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v2i3.17796

Abstract

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kesehatan, pedidikan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Untuk itu perlahan namun pasti, Pemerintah telah mensosialisasikan beberapa program yang pro rakyat, salah satunya adalah dengan menghadirkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS memiliki 2 program besar yaitu dalam hal kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk pendampingan ini lebih di fokuskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini karena di beberapa daerah masih banyak dijumpai ketidak pahaman atau bahkan tidak peduli terhadap program BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama bagi pengusaha atau si pemberi kerja. Jika hal ini terus terjadi maka hak-hak para pekerja akan terabaikan dan tentu akan merugikan para pekerja itu sendiri. Sehingga dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pengusaha nantinya akan lebih peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Pada pendampingan ini pula, nantinya akan di berikan tutorial terkait bagaimana cara mendaftarkan para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu akan di beri penjelasan pula terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak lupa cara mengajukan klaim apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya. Pendampingan ini dilakukan di Kediri, dengan sasaran utamanya adalah pekerja tradisonal.
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah Areta Edgina Apta Maharani; Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin
Media Iuris Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i1.40106

Abstract

AbstractHumans are created and born to live in pairs according to their life partners who have been determined by the destiny of the creator, therefore the desire for a stronger relationship is carried out through a marriage bond. Even though it has been strictly regulated by both Indonesian Marriage law and religious law, inbreeding or what is often known as incest. Incest is in fact still found in many communities. Incest is an English term that means inbreeding or discordant relationship. Inbreeding or discordant relationship is a relationship of mutual love that is sexual in nature and is carried out by couples who still have relatives or close family ties. This research aims to analyse the position of children born as a result of the annulment of incestuous marriage and to analyse the legal protection of children born as a result of the annulment of incestuous marriage. The type of research is normative research with a statutory approach and a case approach. The results show that the position of children born from incestuous marriage in civil terms despite the cancellation of marriage against both parents does not affect the status of the position of children born in the marriage and in the provisions of MUI Fatwa No.11 of 2012 provides legal protection to children born from incestuous marriage by imposing ta’zir punishment on the man who gave birth and caused his birth. AbstrakManusia diciptakan dan dilahirkan untuk melangsungkan hidup berpasang-pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh takdir sang pencipta, oleh karena itu keinginan untuk hubungan yang lebih kuat dilakukan melalui sebuah ikatan perkawinan. Kendati pun telah diatur secara tegas baik oleh hukum Perkawinan Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang sering dikenal dengan sebutan incest. Incest ini faktanya masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Incest merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau hubungan sumbang. Hubungan sedarah atau hubungan sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah serta menganalisis perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah secara keperdataan meskipun adanya pembatalan perkawinan terhadap kedua orang tuanya tidak mempengaruhi status kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta dalam ketentuan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan sedarah yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya.