Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM Rahmah, Siti; Hakim, Budi Rahmat; Faralita, Ergina
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i2.7197

Abstract

Kondisi pluralitas dan keberagaman, memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, ras, suku dan agama yang berlanjut pada hubungan perkawinan, di antaranya perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin kawin beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer berupa putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan. Hasil penelitian ini yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya yang dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Hakim, Budi Rahmat; Wafi, Akhmad; Wijaya, Almejiem Aditya; Fitriani, Nida; Ridani, Muhammad Noor
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.493

Abstract

Abstract Baznas is a non-governmental organization that is tasked with collecting and distributing zakat to those who are entitled to receive it. In order to maximize the impact of zakat distribution, Baznas makes programs that are divided into several distribution targets consisting of humanitarian programs, syiar and advocacy, education, and health. Of these programs, the humanitarian program receives the most funding, followed by syiar and advocacy, then education and health. In Islam, there is the concept of fiqh awlawiyat or fiqh of priorities. Priority jurisprudence discusses the procedure for choosing priorities between several benefits that require one to take precedence. Seeing in the distribution of zakat by Baznas there is a priority scale, it is interesting to examine it from the perspective of fikih awlawiyat. This research uses normative legal research method with fikih awlawiyat paradigm as the analysis knife. The purpose of this study is to determine the suitability of the priority scale in the distribution of zakat by Baznas with the theory of fikih awlawiyat. In the end, the conclusion of this research found the suitability between the priority scale of zakat distribution by Baznas with the theory of fikih awlawiyat. Keywords: zakat, baznas, awlawiyah fiqh Abstrak Baznas merupakan lembaga non pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para pihak yang berhak menerimanya. Demi memaksimalkan dampak penyaluran zakat, maka Baznas membuat program-program yang terbagi pada beberapa target pendistribusian yang terdiri dari program kemanusiaan, syiar dan advokasi, pendidikan, dan kesehatan. Dari beberapa program tersebut, program kemanusiaan mendapat kucuran dana yang paling besar, lalu disusul syiar dan advokasi, kemudian pendidikan dan kesehatan. Dalam Islam, terdapat konsep fikih awlawiyat atau fikih prioritas. Fikih prioritas membahas tentang tata cara memilih prioritas antara beberapa kemaslahatan yang menuntut ada yang didahulukan. Melihat dalam penyaluran zakat oleh Baznas terdapat skala prioritas, maka menarik untuk menelaahnya dari sudut pandang fikih awlawiyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan paradigma fikih awlawiyat sebagai pisau analisisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian skala prioritas pada penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat. Pada akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini menemukan kesesuaian antara skala prioritas penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat. Kata Kunci : Zakat, Baznas, Fikih Awlawiyah
Economic Empowerment of the People: The Effectiveness of Baznas South Kalimantan’s Zakat Community Development Program in Improving the Community’s Economic Welfare Budi Rahmat Hakim; Dian May Syifa; Kamalia Rohana; Muhammad Noor Ridani
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.31261

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the Zakat Community Development (ZCD) initiative implemented by Baznas South Kalimantan in improving community economic welfare. The study addresses a research gap, as limited studies analyze ZCD using the perspective of productive zakat. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through document analysis, including official reports, regulations, and related publications. The findings show that ZCD is implemented through structured stages and supported by productive activities such as fish farming, livestock, and food security programs. These activities help increase mustahik income, improve skills, and encourage economic independence. From the perspective of productive zakat, this approach reflects a shift from consumptive to empowerment-based zakat distribution. This study contributes to Islamic social finance by showing the role of productive zakat in community empowerment. The findings suggest that zakat institutions need to strengthen training, monitoring, and collaboration to ensure sustainable impacts. Keywords: Zakat Community Development, Economic Empowerment, Baznas, Mustahik, Zakat Fund Management.