Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.527
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Khaira Ummah PAUD Teratai Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Lectura : Jurnal Pendidikan Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Law Society Services Jurnal Ilmiah Sultan Agung Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora KOPEMAS
Lathifah Hanim
Faculty Of Law, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak Akril Setiawan; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1581

Abstract

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izingperuntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non pertaniangtentunyagharuslahgsesuai dengan rencana tata ruang dan’wilayahgKabupatengDemak5 agar terjadigkesimbangan dimasa mendatang. Muncul masalah yaitu tentang pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Demak dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengurangi alih fungsi lahan. ’Penelitian ’ini ’bertujuan untuk’mengetahui’pelaksanaan’izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal. Untuk mengetahui’hambatan-hambatan’ dan’ solusi’ dalam’pelaksanaan izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggalPendekatan’penelitian’menggunakan metode’pendekatan secara yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasilg penelitian gyang gdilakukan, dapat gdiketahui bahwa pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak telah sesuai antara regulasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal di Kabupaten Demak yaitu 1) Kendala Koordinasi Kebijakan, 2) Kendala Pelaksanaan Kebijakan dan 3) gKendala gKonsistensi Perencanaan. Upaya Pemerintah Demak dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian adalah dengan pensertipikatan tanah bagi petani yang bertujuan memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat petani dan masyarakat secara cepat, tepat, mudah, murah dan amanKata Kunci :  Izin, Perubahan Penggunaan Tanah, Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal
Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung Seri Suharsa; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2614

Abstract

ABSTRAKDalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan / usaha dipedesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 samapi dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis ( PUAP ) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-MD ) dan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada GOPAKTAN. Gopaktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.( LKM-A ) sebagai pengelola PUAP dengan nominal perdesa adalah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah ) dalam menjalankan LKM-A ini telah mengelola dengan menerapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Anggaran dasar dan Rumah tangga LKM-A dan setiap Akhir tahun diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggung jawabkan pengurus kepada semua anggota. Dana yang ada di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani. LKM-A ini kedepan dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi bebadan hukum.Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi. Dalam mewujudkan badan hokum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.Kata Kunci : Notaris,Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ABSTRACTIn the context of poverty alleviation and the creation of field / business in rural areas, the agriculture department in 2008 until 2015 has implemented the Agribusiness Development Program (PUAP) which is part of the National Community Empowerment Program (PNPM-MD) and has channeled the Direct Community Assistance BLM) to GOPAKTAN. Gopactan established Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A) as the manager of PUAP with nominal amount of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiahs) in running this MFI-A has been managing by applying the provisions as stated in the Articles of Association and LKM-A Household and at the end of each year held Year End Meeting (RAT) to account for the board to all member. The funds that are in the MFI-A are expected each year will always increase. But this increase in funding has not been significant with the needs of farmers. This MFI-A in the future can be upgraded its capacity to be legal bebadan.In realizing cooperative legal entity required some requirement of procedure / mechanism which is standard one of very important role is the existence of Notary in this case is Notary Deed Co-Operation Maker who will pour the will of the parties in a deed of establishment of cooperative. In realizing the cooperative legal body required some standard procedure / mechanism requirements one of the most important role is the notary in this case is a Notary Deed Co-operative who will pour the will of the parties in a deed of establishment of the cooperative.Keywords: Notary, Cooperative, Agribusiness Microfinance Institution
PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN BADAN USAHA PERSEORANGAN Rifki Ardhianto; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1748

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation and analyze the role of notary in a franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati with individual business entities, obstacles and solutions in the implementation of franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati with individual business entities and legal effects if the agreement A franchise between PT Pos Indonesia (Persero) Pati and individual business entities are not made by notarial deed.Method This research is empirical law research method, that is research based on implementation in effort to get primary data preceded by library research to get secondary data. The research was conducted at PT Pos Indonesia (Persero) Pati, and the overall data obtained was analyzed qualitatively.The results showed that the implementation and analysis of the role of notary in a franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati and individual business entities are agreements that are not contradictory to the law, religion, public order and morality. This means that the franchise agreement is valid and therefore the agreement becomes a law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has equal rights and obligations put forward the principle of win-win solution Which are mutually beneficial. The obstacles that exist are the frenchisee can do wanprestasi which result in frenchisor loss. The solution is a franchisee before deciding to franchise must adjust to the franchise recipient character.Against the legal consequences that arise as a transaction that breeds the agreement, the franchise invariably involves two parties with independent interests and sometimes opposites. The principle of profit maximization is also essentially a source of differences in interests and disputes that can occur between the two parties. This great advantage can only be achieved by both parties if both parties can establish a mutually beneficial synergism.Keywords: Notary, Franchise Agreement, Individual Business Agency 
Legal Certainty Deed of Sale and Purchase of Land and Building conducted by husband and wife after divorce based on Government Regulation No. 24 of 1997 on registration of land Abdul Syukur; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 6, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i2.5044

Abstract

The purpose of this study was to: 1) To Know and analyze the Legal Certainty Deed of Sale and Purchase of Land and Building conducted by husband and wife after divorce based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. 2) To Know and analyze weaknesses Sale and Purchase Agreements Law of Land and Buildings performed by husband and wife after divorce based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. 3) To Menegetahui and analyze how solutions address the legal shortcomings Deed of Sale and Purchase of Land and Building conducted by husband and wife after divorce based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration The data used in this study are primary data, secondary data and data tertiary that can support assessment,Based on the results of data analysis concluded that: 1) Rule of Law Deed of Sale and Purchase of Land and Building conducted by husband and wife after divorce based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration declared legally valid if in accordance with the terms of buying and selling land and buildings in accordance with article 37 paragraph 1 of Government Regulation No. 24 of 1997 and proving that the right to land and building will be transferred transitioning right evidenced by a deed made by and before PPAT that the deed of sale which will then be used as the basis of registration of changes in land registration data. 2) deficiencies, legal certainty deed of sale of land and building is done by husband and wife after divorce are on how the process of making the PPAT deed, the signatories of the deed of sale both parties must be on the terms of buying and selling is done in the presence of public officials who authorized and paid in cash. 3) to overcome the solution weakness against legal certainty deed of sale of land and buildings before registering the land to the National Land Agency (BPN) requirements in the execution of the sale and purchase must be taken by both sides in this case the former husband and wife so that in the future no one one side of those demanding the validity of the deed of sale.Keywords: Rule of Law, Sale and Purchase Agreements, Land Registry
Juridical Review of Notary Role in Fiduciary Insurance in PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit) Semarang Nurcahyo Pratomo Widodo; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5091

Abstract

The purpose of this study was to analyze: 1) Implementation of the agreement with the Fiduciary PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit) Semarang. 2) The role of the Notary in the Deed of Fiduciary Manufacture PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit). 3) Obstacles and solutions in the manufacture of the Deed of Fiduciary PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit) Semarang.This research is research with empirical juridical approach. Specification of the research is descriptive. In this study, researchers obtained the primary data sources through interviews and field research object of research Nasmoco Credit and Notary in Semarang. The secondary data obtained through literature.The research results are: 1) Implementation of the agreement with the Fiduciary PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit) Semarang starting from the stage financing request of consumers, the application review consumer financing, the stages of recommendation, preparation of contract documents, disbursement of consumer financing, the stages of the agreement, the stages of the determination of insurance, the imposition of fiduciary, a deed to the notary and registration of fiduciary to fiduciary office. 2) The role of the Notary in the Deed of Fiduciary Manufacture PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Credit) Semarang is a Notary role in making authentic deed in the form of fiduciary deed in accordance with the provisions of the legislation as well as the notary office. 3) Barriers perceived by the notary that there are no obstacles for the data and procedures required by the notary had been prepared in full by both parties to undertake the financing agreement. This makes the notary does not have a bottleneck in the fiduciary deed. But for the problems in case of default Credit Nasmoco the path of deliberation, billing, administration subpoena or warning and the last way is a claim to court if there is no response from the Debtor.Keywords: Fiduciary; Agreements; Credit
Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan) Muhammad Zaky Mushaffa; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1558

Abstract

ABSTRAK Penelitian dengan judul ”Peranan Notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah BMT BAHTERA Kota Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan benda tak bergerak, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan hak tanggungan serta akibat hukumnya bila dilakukan tidak di depan notaris.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, menghasilkan pada pokoknya (1) Peran notaris dalam pengikatan agunan benda tak bergerak sangat penting, merujuk pada pasal 15 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT (2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengikatan agunan dengan hak tanggungan dapat dipetakan dalam dua tahap yaitu tahap sebelum pengikatan, pada umumnya terkait dengan pemberkasan persyaratan pengikatan seperti dari identitas diri para pihak, obyek jaminan, dan kewenangan bertindak para pihak dan tahap setelah pengikatan, pada umumnya terkait dengan sikap debitur dan proses pengikatan pada Badan Pertanahan Nasional setempat(3) Akibat Hukum Pengikatan Agunan Apabila Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris antara lain: a). perjanjian yang dilakukan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam  Pasal 16 ayat (8) UUJN, mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan, sehingga merugikan para pihak khususnya pihak Koperasi b.Selaku penerima Hak Tanggungan jika pembebanan jaminan Hak Tanggungan dilakukan dibawah tangan maka kreditur tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (droit de preference), c. bila terjadi wanprestasi, jaminan tidak dapat langsung dieksekusi, d.pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut tidak berlaku pada pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang bisa ditempuh hanya melalui penyelesain secara kekeluargaan, e.dalam hal tertentu, mempengaruhi motivasi anggota pembiayaan untuk memenuhi prestasinya dengan baik. Kata  kunci :  Perjanjian, Notaris, Hak Tanggungan
Legal Protection For Auction Winner Execution Of Liability Rights Auction No. 49 / Pdt.G / 2011 / Pn.Pkl (A case study in Kospin, Pekalongan) Ely Cahyawati; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 5, No 3 (2018): September 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i3.3184

Abstract

The research objective was to examine the legal protection against the winner of the auction the object is blocked by the land office to analyze the reason for blocking, and the responsibility of the winning bidder auction officials that the object is blocked by the land office How Legal protection for the Auction Winner of the auction Exsekusi security rights. The method used is as an additive normative juridical research interviews to the land office and Legal Section Kospin pekalongan Services. Based on the results of the study concluded eat: first, Consideration of the Land Office to block the process of reverse auction execution object name Encumbrance (Civil Case Study No.25 / Pdt.G / 2011 / PN.Tegal) is: Based on Government Regulation No. 24 of 1997 Article 45, which reads the Head of the Land Office reserves the right to delay on behind the object name that is being problematic of land ", as well as the attitude of prudence to avoid the risk in the future in order not to become a defendant in the case; Secondly, legal protection for the winner of the auction execution Encumbrance Land Office blocked the auction of objects is very weak, as in this case the winning bidder can not do anything but just wait until the court decision is completed; Third, auction Officials Responsibility for the blocking of the auction objects at the office of the Land does not exist at all.Keywords: Legal Protection, Winning Bidder, Execution Mortgage.
IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Lila Kurniawati Khisni; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1750

Abstract

This study entitled Implementation of the principle of droit de preference to the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement. This study discusses the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements, the constraints found in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements and how to overcome these obstacles.Implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage by PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk in credit agreement Number 122 Credit Agreement in which to guarantee payment of all amount owed and obliged to be paid by debtor to bank either arising based on credit agreement and or Any change / renewal / renewal thereof then the debtor hereby deposits to the bank the guarantees which the transfer of ownership rights is evidenced by documents and agreements made in the form, amount and content satisfying the bank in the form of four plots of land. Constraints in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement include the difficulty of banks to conduct surveys on collateral pledged by debtors, difficulties in assessing the price of land and buildings by the bank other than that the debtor's academic ability in Understand all the contents of the agreement so that only give confidence to the bank to complete all the documentation related to the credit agreement process. The solution to overcome these obstacles is that the Bank checks to the Land Affairs Office because that is where the completeness of land documents, and the bank conducts field surveys after the credit agreement is implemented and by looking at the Land and Building Tax Payment Letters as the Value of Tax Objects and provide detailed explanation and Detailed on each article of the credit agreement so that the debtor will understand and understand each article of the credit agreement to be signed.Keywords: Droit de Preference Principle, Guarantee of Deposit Rights
Notary Role in Implementing Acquisition of Assets Debtors (AYDA) To Overcoming Bad Debt Settlement (Case Study at Banking Pati Regency) Hartini Hartini; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 7, No 1 (2020): March 2020
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v7i1.7626

Abstract

The aim of research to determine: (1) Implementation of foreclosed assets by the Bank; (2) The role of the Notary in the Implementation of foreclosed assets; and (3) Obstacles and solutions in the implementation of foreclosed assets by the Bank. The data used in this research is secondary data in the form of primary legal materials, legal materials, secondary, tertiary and data.Based on the results of data analysis concluded that: (1) Implementation of foreclosed assets is done through voluntary surrender by the debtor, the auction of mortgage, and the legal process; (2) The role of the Notary in the Implementation of foreclosed assets through legal acts compensated by making the Sale and Purchase Agreements; and (3) Obstacles to the implementation of foreclosed assets derived from: (a) the debtor, the debtor does not happen because the credit cooperative in completing the stalled; (B) a third party, in this case mainly the owners of land and buildings pledged by the debtor to the bank as a creditor. Third parties often take the fight at the time of the execution of the collateral to be taken over; and (c) the country through the provision of legislation. Solutions to overcome these obstacles through the effectiveness and efficiency of foreclosed assets.Keywords: Notary; Foreclosed Assets; Credit Los.
Tort Bonding Sale Agreement (SPA) Made by Notary (Study Decision Number: 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Smg) Fertin Fertin; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 5, No 3 (2018): September 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i3.3248

Abstract

SPA is a preliminary agreement on the purchase agreement of land rights which the agreement will be drawn up and signed in the presence of PPAT, a description of relevant scientific writing case of default in Decision 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Smg. Issues examined in this study is enforceable agreement of sale and purchase agreement (SPA) Notary as evidence of authentic, legal consequences if one of the parties in the agreement binding sale and purchase (SPA) has been in default as well as legal protection of the fulfillment of the rights of parties where one party is in default in a binding sale and purchase agreement. The method used in this research is the socio-legal approach that comes from the collection of the data obtained from the primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative analysis method. The study provides an answer that the legal force PPJB made before a notary public as authentic evidence in the transfer of rights agreement is very strong. Regarding the legal consequences if one party has been in default then the agreement was null and void, in addition to the legal protection of the fulfillment of the rights of the parties where one party is in default is a return to power of the SPA were made, namely if made before a Notary Public, perlindunganya force in accordance with the protection of an authentic agreement.Keyword: Bonding Sale Agreement (SPA); Notary; Legal Consequences.
Co-Authors Abdul Syukur Aditya Rahma Wicaksono Adityo Putro Prakoso Ahmad Iksan Ahmad Ramadan Akhmad Khisni Akril Setiawan Amin Purnawan Anandayu Noor Anggiarini Anggrin Gayuh Praptiwi Anis Mashdurohatun Anita Afrelia Arif Bahtiar Jefry Azhar Muzakir Beni Aji Demi Hadiantoro Devi Nindy Lestari Dewi, Rurin Mariyasi Dian Melina Didit Wardio Dini Amalia Fitri Djunaedi Djunaedi Dwi Fahri Hidayatullah Dwi Wahyono Ely Cahyawati Erina Permatasari Fertin Fertin Fransiskus Saverius Nurdin, Fransiskus Saverius Gigih Bella Wicaksono Kenedy Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto H.Djunaedi H.Djunaedi H.Dwi Wahyono Halim Ady Kurniawan Hanif Dzaki Hartini Hartini Indah Rachmawati Indra Narotama Jawade Hafidz KERI SANTOSA Krisna Rendi Awalludin Kustiawan, M. Sjaiful Lia Malini Sari Lila Kurniawati Khisni Lutfia Syalwa Rufaida Mahali, M. Ubab Sohibul Mangirim Limbong Marcelelyan, Angelique Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Moch. Adimas P Mochammad Yefrie Dwi Oga Mohammad Shofii Noorman Noorman MS Noorman MS Noorman, MS MS. Noorman MS. Noorman MS. Noorman Muhammad Hakiki Dharmawan Muhammad Luthfi Muhammad Zaky Mushaffa Muhammad Zulfa Munsharif Abdul Chalim Munsharif Abdul Chalim Munsharif Abdul Chalim Ngadino Ngadino Noor Rachmawati Noorman, Mohammad Shofii Noorman Nurcahyo Pratomo Widodo Peni Rinda Listyowati Pratis Widyalestari Priyo Utomo Purba, Ruth Cheline Eglesya Rahmanto, Ihsanat Fadhil Rifki Ardhianto Rinda Listyawati, Peni Ristanto, Sandy Chesar Ristikowati, Mei Rizki Adi Pinandito Rya Rizqi Amalia Saifuddin Saifuddin Semiyanto Semiyanto Septian Nanang Pangestu Seri Suharsa Siti Anggraini Siti Ummu Adillah Soegianto Soegianto Solikun Ni'am Subekhan Subekhan Sudiyo . Sukarmi Sukarmi Sulistyani, Ratu Vidi Tatik Arjiati Tegar Kurnia Priambudi Vinorika Padmadayani Wahyu Sriyono Widhi Handoko Yanto Risdianto Yensih Yensih Yuliana Zamrotul Khusna Yuniarto Prasetyo Aji