Articles
<![CDATA[Persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor kepercayaan politik pada mahasiswa di Indonesia ]]>
<![CDATA[Johan Wahyudi]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>;
<![CDATA[Hamdi Muluk]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 15 No 1 (2017): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.059 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2017.6
<![CDATA[Penelitian ini menjawab pertanyaan yaitu faktor apa di antara variabel persepsi terhadap keadilan sosial atau variabel kepercayaan interpersonal yang paling memprediksi kepercayaan politik. Metode penelitian yang dipakai adalah korelasional, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia yang berusia di atas 19 tahun, dengan teknik accidental sampling, dan didapatkan sejumlah 1161 responden. Persepsi keadilan sosial diukur dengan Procedural dan Distributive Justice Scale (Blader & Tyler, 2003), kepercayaan interpersonal diukur dengan Propensity to Trust Scale (Evans & Revelle, 2008), dan kepercayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Hasil menunjukan bahwa kepercayaan politik berkorelasi positif secara signifikan dengan persepsi keadilan sosial (r = 0.714, n = 1161, p>0.01, one-tailed) dan kepercayaan interpersonal (r = 0.112, n = 1161, p>0.01, one-tailed). Hasil dari analisis regresi juga menunjukan bahwa persepsi keadilan sosial menjadi prediktor yang lebih kuat (β = 0.711) dibandingkan kepercayaan interpersonal (β = 0.114) terhadap kepercayaan politik.]]>
<![CDATA[Peran perceived injustice pada evaluasi bias terhadap outgroup berdasarkan perspektif diri dan Tuhan ]]>
<![CDATA[Isnaeni Fajar]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 15 No 2 (2017): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.636 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2017.8
<![CDATA[Kasus penistaan agama pada pilkada DKI tahun 2016 memberikan gambaran bagaimana evaluasi bias dapat terjadi dalam relasi antar kelompok di Indonesia. Selain karena faktor agama, persepsi ketidakadilan dapat menjadi basis evaluasi bias antar kelompok. Kami menduga bahwa perbedaan konteks adil tidak adil memiliki peran terhadap evaluasi bias. Studi eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran persepsi ketidakadilan (vs. adil) terhadap evaluasi bias berdasarkan perspektif diri dan Tuhan (N = 219; M age = 21,63; 49% perempuan). Studi eksperimen ini menggunakan desain 2 (pengambilan perspektif: diri dan Tuhan; within) x 2 (konteks: adil vs. tidak adil; between) mixed design. Evaluasi bias diukur dengan menggunakan skenario pemberian hukuman orang ketiga dimana partisipan memiliki peran sebagai orang ketiga yang dapat memberikan hukuman kepada target outgroup (pemain fiktif). Hasilnya menunjukkan bahwa konteks tidak adil (vs. adil) memiliki perbedaan yang signifikan terhadap evaluasi bias outgroup berdasarkan perspektif diri dan Tuhan. Evaluasi bias akan cenderung untuk lebih tinggi pada konteks tidak adil daripada konteks adil. Hasil ini memiliki implikasi bahwa dalam relasi antar kelompok persepsi ketidakadilan dan penggunaan perspektif diri (vs Tuhan) memiliki pengaruh terhadap evaluasi bias outgroup.]]>
<![CDATA[Self-reliance inventory versi bahasa Indonesia: Adaptasi alat ukur ]]>
<![CDATA[Vemita Sinantia]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 16 No 2 (2018): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.93 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2018.14
<![CDATA[Self-Reliance Inventory merupakan salah satu alat ukur rasa kemandirian yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai stres kerja. Sejauh ini belum ditemukan adaptasi Self-Reliance Inventory dalam bahasa Indonesia, meskipun alat ukur tersebut telah dikembangkan menjadi 2 versi (2 indikator dan 3 indikator). Adaptasi Self-Reliance Inventory diperlukan karena selama kurun waktu 10 tahun terakhir penelitian yang mengukur konstruk tersebut menggunakan alat ukur yang kurang spesifik pada rasa kemandirian di tempat kerja. Self-Reliance Inventory versi 2 indikator (tidak ketergantungan dan ketergantungan) terdiri dari 20 item. Dalam penelitian ini, alat ukur tersebut diadaptasi melalui 6 tahap berdasarkan panduan adaptasi alat ukur lintas budaya. Berdasarkan uji coba terhadap 50 karyawan di Indonesia, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,65 pada indikator tidak ketergantungan dan sebesar 0,75 pada indikator ketergantungan. Dengan demikian, hasil adaptasi alat ukur rasa kemandirian dapat digunakan untuk penelitian mendatang guna memprediksi berbagai variabel seperti stres kerja, intensi turn over, tekanan kerja, serta organizational citizenship behavior pada karyawan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perspektif Tuhan atau Manusia? Pengaruh Sudut Pandang terhadap Penilaian Bias dalam Kelompok ]]>
<![CDATA[Okky Arif Rachmanputra]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 17 No 2 (2019): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.168 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2019.14
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sudut pandang terhadap pemikiran bias dalam kelompok agama. Variabel sudut pandang terbagi atas dua variasi yaitu sudut pandang diri dan sudut pandang Ketuhanan. Penelitian ini ingin melihat apakah terdapat perbedaan antara individu yang mengaktifkan sudut pandang diri dengan sudut pandang Ketuhanan terhadap pemikiran bias dalam kelompok agama. Penelitian ini memiliki disain penelitian eksperimen. Partisipan penelitian ini adalah 81 mahasiswa dan beragama Islam. Partisipan secara acak dikelompokkan berdasarkan kondisi manipulasi penelitian, yaitu sudut pandang diri dan sudut pandang Ketuhanan. Partisipan diminta untuk menentukan apakah mereka bersedia memberikan donasi kepada panti asuhan yang merepresentasikan umat Muslim atau panti asuhan yang merepresenatsikan umat agama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kelompok partisipan yang mengaktifkan sudut pandang diri dengan sudut pandang Ketuhanan terhadap pemikiran bias dalam kelompok χ2 (2) = 0,240, p = 0,624 >0,05. Artinya, pada partisipan baik yang mengaktifkan sudut pandang diri maupun sudut pandang Ketuhanan, tetap memberikan donasi kepada panti asuhan yang merepresentasikan agamanya dan umat agama lain. Konteks dimana absennya keadaan konflik antar kelompok agama di Indonesia menjadi salah satu alasan yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini.]]>
<![CDATA[Adaptasi alat ukur Munroe Multicultural Attitude Scale Questionnaire versi Indonesia ]]>
<![CDATA[Intan Permatasari]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>;
<![CDATA[Selfiyani Lestari]]>;
<![CDATA[Nudzran Yusya]]>;
<![CDATA[Nesya Adira]]>;
<![CDATA[Boma Baswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 18 No 2 (2020): Special Issue - Methodological Trends in Social Psychology: Indonesian Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.123 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2020.17
<![CDATA[Usaha adaptasi alat ukur multikulturalisme menjadi penting karena terdapat perbedaan dalam persepsi multikulturalisme di negara-negara barat dan Indonesia. Jika multikulturalisme di negara-negara barat lebih merujuk pada perbedaan warna kulit, di Indonesia multikulturalisme dapat dikatakan lebih dinamis, yaitu merujuk pada perbedaan suku. Oleh karena itu, diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur konstruk multikulturalisme. Penelitian ini dilakukan demi tujuan tersebut, dengan cara mengadaptasi alat ukur Munroe Multicultural Attitude Scale Questionnaire (MASQUE). Pemilihan MASQUE sebagai alat ukur yang diadaptasi karena MASQUE dapat mengukur sikap terhadap multikulturalisme pada sampel yang lebih luas. Adaptasi MASQUE dilakukan melalui tahap penerjemahan, penerjemahan ulang, pengujian validitas, serta pengujian reliabilitas. Pengujian validitas alat ukur MASQUE versi Indonesia dilakukan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA), sedangkan pengujian reliabilitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan Cronbach-Alpha. Hasil adaptasi alat ukur yang diuji pada 1393 responden menunjukkan bahwa tiga dimensi (pengetahuan, tindakan, dan kepedulian) dalam kuesioner ini reliabel, tetapi memiliki validitas konstruk yang kurang baik. Kesimpulannya, alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur multikulturalisme di Indonesia, dengan catatan menghapus beberapa item alat ukur asli yang sulit dipahami dalam konteks Indonesia.]]>
<![CDATA[Adaptasi dan properti psikometrik skala kontrol diri ringkas versi Indonesia ]]>
<![CDATA[Haykal Hafizul Arifin]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 18 No 2 (2020): Special Issue - Methodological Trends in Social Psychology: Indonesian Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (881.765 KB)
|
DOI: 10.7454/jps.2020.18
<![CDATA[Studi adaptasi alat ukur ini terdiri dari dua studi yang memiliki tujuan untuk mengadaptasi skala kontrol diri, mengeksplorasi struktur konstruk, dan menguji validitas skala. Dalam studi 1 (N = 411), kami melakukan adaptasi lintas budaya dan pengujian struktur faktor skala kontrol diri. Ditunjukkan bahwa konseptualisasi 10 item skala kontrol diri De Ridder dkk. (2012) yang terdiri dari dua dimensi (inihibisi dan inisiasi) adalah model pengukuran yang cenderung lebih stabil dibandingkan tiga model pengukuran alternatif. Dalam studi 2 (N = 144) kami menguji validitas operasionalisasi skala kontrol diri dengan mengkorelasikannya dengan konstruk-konstruk lain yang sesuai dengan kerangka teoretis. Kami mendemonstrasikan bahwa 10 item skala kontrol diri versi Indonesia memiliki properti psikometrik yang baik (reliabel dan valid). Skala kontrol diri berhasil memprediksi gaya hidup tertib – dapat memprediksi seberapa individual dapat memenuhi fungsi hidupnya sehari-hari. Skala kontrol diri juga memiliki validitas diskriminan, kontrol diri yang diukur dengan skala ini berbeda dengan trait conscientiousness. Skala kontrol diri tidak terkontaminasi dengan kecenderungan responden menunjukkan impresi baik. Studi kami menunjukkan bahwa skala kontrol diri dapat membedakan mereka yang merokok aktif dan non-perokok. Adaptasi skala kontrol diri ringkas versi Indonesia memiliki konsistensi internal yang baik, teruji antar antar studi, dan telah teruji valid.]]>
<![CDATA[Catatan Editor: Peran psikologi sosial dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Jurnal Psikologi Sosial Vol 20 No 1 (2022): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.7454/jps.2022.02
<![CDATA[Pada Edisi Februari 2022 ini, JPS masih mengusung sejumlah naskah dengan tema pandemi COVID-19. Selain disebabkan masih banyaknya ruang eksplorasi kajian untuk topik ini (Bavel dkk., 2020), permasalahan pandemi dan dampak yang ditimbulkan juga masih menyisa-kan sejumlah masalah yang memerlukan sumbangsih pemikiran dari akademia. Sumbangsih tersebut diperlukan salah satunya sebagai sumber data saintifik untuk pengambilan kebijakan. Permasalahan well-being, penggunaan internet dan konteks sosial budaya yang khas di Indonesia, merupakan tiga tema utama yang menjadi pilihan editor untuk edisi kali ini.]]>
<![CDATA[Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan pada Undang-Undang Organisasi Masyarakat Pasal 59 (4) Huruf C ]]>
<![CDATA[Yogi Pambudi]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (756.586 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v3i1.870
<![CDATA[Pemerintah dengan dasar ihwal kegentingan mengeluarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU Ormas Tahun 2013, kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi UU oleh DPR. Pada UU Ormas terdapat kebijakan yang mampu menghentikan atau membubarkan suatu organisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, tanpa melalui proses persidangan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 45 Pasal 28E Ayat 3. Pada UU Ormas Pasal 54 Ayat 4 terdapat kata “menganut” yang mampu memberikan penafsiran sepihak, sehingga mampu menimbulkan bias. Dengan adanya pembubaran sepihak dari pemerintah dalam membubarkan organisasi tertentu dapat memicu munculkan dominasi sosial dan penyalahgunaan kekuasaan (abusive of power) dari pemerintah terhadap organisasi tertentu. Maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pemahaman sepihak pemerintah dalam membuat suatu keputusan bias. Dalam penelitian ini akan berfokus pada Pasal 59 (4) huruf c tentang kata “menganut” yang mampu menimbulkan berbagai permasalahan tertentu, dengan melakukan pendekatan analisis kebijakan retrospektif, dan analisis kebijakan deskriptif. Pada akhirnya studi ini memberikan rekomendasi untuk menjalankan proses pengadilan (due process of law) terhadap organisasi tertuduh yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dilakukan agar memberikan ruang berpendapat dan membela diri dari organisasi tertuduh, sehingga pemerintah atau peradilan dapat menerima pemahaman dari sudut lain (perspective taking) agar terhindar dari keputusan yang bias.]]>
<![CDATA[Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi ]]>
<![CDATA[Afra Afifah]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1295.66 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v2i1.873
<![CDATA[Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 secara terperinci telah mengatur panduan penyiaran, termasuk kriteria program televisi yang laik disiarkan. Akan tetapi dalam implementasinya, aturan dalam perundang-undangan seringkali diabaikan sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang berakibat pada rendahnya kualitas tayangan televisi. Pelanggaran ini secara langsung berdampak pada tercederainya hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang mendidik dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dan remaja.Secara jangka panjang, tayangan yang tidak berkualitas berdampak terhadap pembentukan nilai dan perilaku. Penyebab seringnya terjadi pelanggaran oleh pelaku industri penyiaran televisi disebabkan oleh kompetisi stasiun televisi yang semata-mata bertujuan untuk meraih rating penonton terbanyak. Tulisan ini membahas perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi terhadap undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) melalui evaluasi kebijakan yang telah berjalan dengan metode retrospektif. Selain itu, tulisan ini turut melibatkan analisa rational choice theory yang menjelaskan mengapa perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi oleh pelaku industri masih terus terjadi. Untuk mengurangi perilaku pelanggaran dan meningkatkan kualitas tayangan televisi, direkomendasikan pentingnya rancangan kebijakan yang menguatkan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lilis Lisnawati]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>;
<![CDATA[Dicky C. Pelupessy]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (734.466 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v3i1.869
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya yang melarang dengan tegas praktik aborsi selain abortus provocatus medicalis berakibat pada menjamurnya paktik-praktik aborsi ilegal yang berbahaya bagi keselamatan jiwa perempuan Indonesia yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Selain itu, pelarangan aborsi juga ternyata mengakibatkan permasalahan psikologis yang berkepanjangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang mengeskalasi pada tingkat yang lebih luas. Dampak pelarangan aborsi ini ditangkap sebagai isu krusial di berbagai negara di dunia. Beberapa negara akhirnya menjadikan aborsi sebagai praktik legal sepenuhnya, negara lainnya ada juga yang melegalkan namun harus diikuti dengan pemenuhan beberapa persyaratan tertentu sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya. Perbedaan regulasi dan implementasi kebijakan aborsi di negara-negara tersebut memberikan pemahaman bahwa ada pilihan lain yang dapat dijadikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan disamping pelarangan aborsi sebagaimana yang diatur di Indonesia saat ini. Dengan berbasis studi literatur, tulisan ini berupaya memberikan gambaran mengenai urgensi perubahan kebijakan aborsi di Indonesia, serta alternatif kebijakan dan peluang implementasinya. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan aborsi yang melindungi semua perempuan, termasuk perempuan yang mengalami KTD yang berpotensi melakukan abortus provocatus criminalis.]]>
