Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Diskriminiasi Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Bagi Suku Mentawai (Studi Kasus Sd Filial Sdn 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek) Riyanda, Riko; Hendrik, Doni
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 1 (2026): Vol 20 No. 01 JANUARI 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i1.7560

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksebilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai (studi kasus Sd Filial SDN 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek) Kabupaten Mentawai. Daerah ini terletak dalam kondisi pedalaman dengan medan geografis yang sulit di akses. Pada situasi tersbeut dihadapkan pada pemasalahan yang kompeks seperi infrastruktur sekolah yang tidak layak, ketersediaan  guru yang minim dan dukungan anggaran yang tidak berpihak pada kebijakan perbaikan infratrutur sekolah. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara mendalam. Rekomendasi kebijakan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Dusun Tepuk memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual, meliputi pembangunan infrastruktur dasar, redistribusi guru dengan insentif khusus, peningkatan status sekolah filial menjadi sekolah definitif, pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal Mentawai, serta monitoring berkala dengan standar daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih responsif, ketimpangan pendidikan di Mentawai akan tetap berlanjut dan menghambat pembangunan sumber daya manusia daerah.Kata Kunci: Aksebilitas, Diskiriminasi, Pelayanan Pendikan, Rekomendasi Kebijakan
Evaluating the Effectiveness of Disaster Management Service Policy: Evidence from West Sumatra, Indonesia Hendrik, Doni; Mulia, Rizki Afri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 5 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/h7794t84

Abstract

Disaster management policy is increasingly expected to function as a reliable public service system across preparedness, response, and recovery. However, effectiveness is often inferred from completion-oriented indicators that may not capture service quality, coordination experience, or adaptive capacity. This study evaluates the effectiveness of disaster management service policy in West Sumatra, Indonesia, through qualitative document analysis of official provincial and national documents (2020–2025), focusing on the 2022–2024 planning and performance cycle. The corpus includes provincial regulation, strategic and annual plans, operational and coordination instruments, and performance accountability reports. Analysis followed a structured document-analysis workflow and reflexive thematic analysis to trace policy intent, implementation instruments, resourcing signals, performance indicators, and learning. Results show consistently high reported achievement on coverage/completion indicators in 2022–2023, alongside a notable decline in stakeholder satisfaction in 2023, indicating a gap between administrative attainment and experienced service quality. Documents also identify persistent constraints in operational facilities and support systems. The 2024 work plan signals adaptive intent by strengthening preparedness and risk-information services and specifying capacity-building outputs. Overall, West Sumatra’s disaster management service policy appears administratively strong but quality-vulnerable, underscoring the need for quality-sensitive performance indicators, strengthened enabling capacity, and institutionalized coordination and learning loops.
Pragmatisme Politik Lokal: Studi Kasus Tingginya Politik Uang Pada Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020 Saputra, Alwi; Zetra, Aidinil; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1788

Abstract

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ditemukan 3 kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang diselesaikan melalui Pemungutan Suara Ulang, yang diantaranya Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Dalam kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang ditemukan, kasus politik uang sangat tinggi di tiga kabupaten tersebut, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktek politik transaksional di Kabupaten Labuhan Batu mulai dari masa kampanye hingga Pemungutan Suara Ulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive Sampling, yang ditambah dengan informan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional sangat tinggi di Kabupaten Labuhan Batu. Kedua pasangan calon yang bertarung hingga Pemungutan Suara Ulang terlibat dalam politik transaksional, yang didukung oleh strategi lainnya seperti mobilisasi aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, hingga keterlibatan anggota kepolisian. Pemenang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 adalah yang memberikan uang paling banyak, yaitu pasangan Erik-Ellya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa politik transaksional menjadi kunci kemenangan pasangan Erik-Ellya dalam Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020, dengan strategi politik uang dan mobilisasi aparat kepolisian.
Analisis Konflik Tanah Ulayat dan Penyelesaiannya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Adinda, Dwi Fazira; Hendrik, Doni
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.16765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka hukum adat dan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membedah akar permasalahan sengketa tanah di wilayah tersebut secara mendalam. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh ketidakpastian batas wilayah, tata kelola yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun metode ini sangat sesuai dengan nilai sosial masyarakat Minangkabau, kurangnya pengakuan hukum dari negara menyebabkan resolusi konflik sering kali tidak mencapai solusi yang permanen atau menyeluruh. Kesimpulan dan dampak penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran lembaga adat yang diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal yang lebih kuat. Dampaknya, kepastian hukum yang jelas akan melindungi hak-hak masyarakat adat, meminimalisir potensi konflik agraria yang berkepanjangan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Nagari Koto Baru Kata Kunci : Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau, Masyarakat Hukum Adat
Analisis Jaringan Sosial Politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Tanjung, Melani; Zetra, Aidinil; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1631

Abstract

Penelitian ini menganalisis jaringan politik pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pasangan kandidat tersebut memanfaatkan jaringan politik untuk memobilisasi dukungan elektoral di tengah keterbatasan sumber daya dan waktu kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partai politik pengusung, tim sukses, serta aktor-aktor jaringan sosial yang terlibat, dan dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen dan sumber tertulis. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori jaringan politik Aspinall dan Sukmajati (2015) yang meliputi tiga bentuk jaringan yaitu partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses serta teori jaringan sosial Ruddy Agusyanto (2011) yang membagi jaringan ke dalam dimensi kepentingan, kekuasaan, dan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Masinton–Mahmud tidak hanya ditopang oleh kekuatan partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, tetapi juga melalui aktivasi jaringan sosial seperti Gerakan Sukamas, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan jaringan keagamaan. Sinergi antara jaringan formal dan non-formal menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi dan efektivitas mobilisasi dukungan politik di Tapanuli Tengah.