Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.537
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Jurnal Hukum Prasada Menara Ilmu Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement JOELS: Journal of Election and Leadership Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Social and Policy Issues International Journal of Social Service and Research Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Qawwam Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wahana Bina Pemerintahan Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Suara Politik Kuasa Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Open Access DRIVERset
Doni Hendrik
Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Organizations Building Resilient Students: HIMA UIN Jambi Capacity Building Reflection Program Billy Febrima Hidayat; Zulfadli; Asrinaldi; Dewi Anggraini; Tamrin; Irawati; Doni Hendrik; Andri Rusta
Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement Vol. 7 No. 1 (2026): Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement
Publisher : LP2M INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/amalee.v7i1.9005

Abstract

Student organizations are integral to the campus political ecosystem, playing a crucial role in planning, decision-making, and allocating roles and interests within the academic environment. However, weak institutional capacity often leaves student organizations trapped in ceremonial activities without a sustainable development direction. This article reflects on the implementation of a capacity-building program for the Student Association (HIMA) of the Faculty of Sharia at the Sultan Thaha Saifuddin State Islamic University of Jambi, as an effort to strengthen the political planning for student organization development. The service program was implemented through a participatory approach, using lecture-discussion methods, focus group discussions (FGDs), simulations, and discovery learning, to enhance HIMA administrators' ability to formulate organizational visions, develop strategic plans, and collectively and accountably manage work programs. The reflection results indicate that capacity building plays a crucial role in fostering organizational political awareness, particularly in understanding the relationships among leadership, decision-making, and program sustainability. This capacity-building encourages student organizations to be more responsive to internal campus issues and more adaptive to broader social dynamics. This article emphasizes that capacity building is a political instrument for student organization development, thereby strengthening HIMA's position as an actor in planning, implementing, and controlling campus-level policies.
Dominasi Elit Lokal dalam Tata Kelola Perhutanan Sosial di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Suryaningsih; Doni Hendrik
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 6 No 1 (2026): Januari- Juni 2026
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dynamics of local elite power in the governance of social forestry in Nagari Paru, Sijunjung Regency, West Sumatra. Despite having obtained a Social Forestry Decree (SK) since 2014 and having a tradition of jungle prohibition as a form of local wisdom in forest conservation, its implementation has not been effective. This study aims to analyze how local elite power, particularly the dominant role of the Village Head (Wali Nagari), influences the governance of the forest management institution (LPHN) and community participation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation as well as data validation using source triangulation. The results show that the power structure in Nagari Paru is centralized. The dominant role of the village head has a strong influence on the governance of the Village Forest Management Institution (LPHN) and the level of community participation in the social forestry program in Nagari Paru.
Analisis Konflik Tanah Ulayat dan Penyelesaiannya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Dwi Fazira Adinda; Doni Hendrik
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 15 No 2 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v15i2.16765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka hukum adat dan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membedah akar permasalahan sengketa tanah di wilayah tersebut secara mendalam. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh ketidakpastian batas wilayah, tata kelola yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun metode ini sangat sesuai dengan nilai sosial masyarakat Minangkabau, kurangnya pengakuan hukum dari negara menyebabkan resolusi konflik sering kali tidak mencapai solusi yang permanen atau menyeluruh. Kesimpulan dan dampak penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran lembaga adat yang diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal yang lebih kuat. Dampaknya, kepastian hukum yang jelas akan melindungi hak-hak masyarakat adat, meminimalisir potensi konflik agraria yang berkepanjangan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Nagari Koto Baru Kata Kunci : Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau, Masyarakat Hukum Adat
Analisis Jaringan Sosial Politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Melani Tanjung; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1631

Abstract

Penelitian ini menganalisis jaringan politik pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pasangan kandidat tersebut memanfaatkan jaringan politik untuk memobilisasi dukungan elektoral di tengah keterbatasan sumber daya dan waktu kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partai politik pengusung, tim sukses, serta aktor-aktor jaringan sosial yang terlibat, dan dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen dan sumber tertulis. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori jaringan politik Aspinall dan Sukmajati (2015) yang meliputi tiga bentuk jaringan yaitu partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses serta teori jaringan sosial Ruddy Agusyanto (2011) yang membagi jaringan ke dalam dimensi kepentingan, kekuasaan, dan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Masinton–Mahmud tidak hanya ditopang oleh kekuatan partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, tetapi juga melalui aktivasi jaringan sosial seperti Gerakan Sukamas, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan jaringan keagamaan. Sinergi antara jaringan formal dan non-formal menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi dan efektivitas mobilisasi dukungan politik di Tapanuli Tengah.
Pragmatisme Politik Lokal: Studi Kasus Tingginya Politik Uang Pada Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020 Alwi Saputra; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1788

Abstract

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ditemukan 3 kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang diselesaikan melalui Pemungutan Suara Ulang, yang diantaranya Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Dalam kasus pelanggaran Pemilihan Umum yang ditemukan, kasus politik uang sangat tinggi di tiga kabupaten tersebut, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktek politik transaksional di Kabupaten Labuhan Batu mulai dari masa kampanye hingga Pemungutan Suara Ulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive Sampling, yang ditambah dengan informan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional sangat tinggi di Kabupaten Labuhan Batu. Kedua pasangan calon yang bertarung hingga Pemungutan Suara Ulang terlibat dalam politik transaksional, yang didukung oleh strategi lainnya seperti mobilisasi aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, hingga keterlibatan anggota kepolisian. Pemenang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 adalah yang memberikan uang paling banyak, yaitu pasangan Erik-Ellya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa politik transaksional menjadi kunci kemenangan pasangan Erik-Ellya dalam Pemilihan Bupati Labuhan Batu Tahun 2020, dengan strategi politik uang dan mobilisasi aparat kepolisian.
Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Diskriminiasi Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Bagi Suku Mentawai (Studi Kasus Sd Filial Sdn 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek) Riko Riyanda; Doni Hendrik
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 1 (2026): Vol 20 No. 01 JANUARI 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i1.7560

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan mengatasi diskriminasi aksebilitas pelayanan pendidikan bagi Suku Mentawai (studi kasus Sd Filial SDN 28 Sagulubbek Dusun Tepuk, Desa Sagulubbek) Kabupaten Mentawai. Daerah ini terletak dalam kondisi pedalaman dengan medan geografis yang sulit di akses. Pada situasi tersbeut dihadapkan pada pemasalahan yang kompeks seperi infrastruktur sekolah yang tidak layak, ketersediaan  guru yang minim dan dukungan anggaran yang tidak berpihak pada kebijakan perbaikan infratrutur sekolah. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara mendalam. Rekomendasi kebijakan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Dusun Tepuk memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual, meliputi pembangunan infrastruktur dasar, redistribusi guru dengan insentif khusus, peningkatan status sekolah filial menjadi sekolah definitif, pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal Mentawai, serta monitoring berkala dengan standar daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih responsif, ketimpangan pendidikan di Mentawai akan tetap berlanjut dan menghambat pembangunan sumber daya manusia daerah.Kata Kunci: Aksebilitas, Diskiriminasi, Pelayanan Pendikan, Rekomendasi Kebijakan
Pragmatisme Politik Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Peningkatan Jumlah Suara dalam Pemilihan Legislatif di Kota Padang 2024 Kurnia Aznar Putra; Aldhy Darza Yustika; Doni Hendrik; Irawati Irawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i1.209

Abstract

The purpose of this research is to see whether the increase in PKB votes comes from the shift in party ideology to the center to get a lot of masses to the phenomenon of politicians moving parties. This research uses a qualitative approach with a type of literature study, namely in-depth data search or observation (observation) with the source of reference books and similar research results. This research shows that the increase in PKB votes to get 4 seats in the Padang City DPRD is related to the strategy of adapting to the political aspirations of the community by applying the catch all party approach, namely by shifting the ideology of the Islamic party to become an open party and absorbing more community support. In addition, the recruitment of legislative candidates who are open to anyone, including politicians from other parties who already have an electoral history, is one of the key factors in increasing PKB votes. The recruitment of politicians who already have electoral history and fame has proven to play a central role in bringing PKB into the legislative arena in Padang City.
Analysis of the Shifting Political Networks of Irman Gusman and Emma Yohana in the DPD Revote Yuza Rahma Tullah; Asrinaldi; Doni Hendrik
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 7 No. 2 (2026): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.34668

Abstract

The 2024 Revote (PSU) for the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia in West Sumatra presented unique electoral dynamics. This was triggered by a Constitutional Court decision that reinstated Irman Gusman into the contest, thereby shifting the position of incumbent Emma Yohana. This study aims to analyze the shift in political network support between Irman Gusman and Emma Yohana during the 2024 DPD revote in West Sumatra. The research employs a qualitative approach with a comparative case study type, combining Barnes’s social network typology and David Knoke’s (1994) seven indicators of political networks: centrality, prestige, network cohesion, structural equivalence, power-dependency relations, exchange relations, and network density. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, validated by triangulation. The results show that at the social network level, reconfiguration shifted from emotional and interest-based networks that previously supported Emma Yohana toward power networks deliberately managed through the nodes of Muhammadiyah, Bundo Kanduang, and community leaders to support Irman Gusman. At the political network level, this shift is reflected in simultaneous changes across Knoke’s seven indicators—centrality, prestige, cohesion, structural equivalence, power-dependency relations, exchange relations, and network density—which together signify the transfer of dominance and power relations from Emma Yohana to Irman Gusman. Thus, Barnes’s typology explains the types of networks at play, while Knoke’s indicators illustrate how these networks change, suggesting that the electoral shift in the revote was driven not merely by voter preference, but by the actors’ ability to reorganize political networks and consolidate new dependency nodes amid a public trust crisis in electoral integrity.
Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau Doni Hendrik; Mudiyati Rahmatunnisa; Caroline Paskarina; Nandang Alamsah D
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i2.639

Abstract

Riau Province is a region that has a high level of corruption among regional heads in Indonesia. Apart from the high level of corruption, community behavior also shows a tendency towards transactional behavior by asking for rewards, assistance and souvenirs from candidates in the regional election process. Likewise, elites and society seem to be breeding grounds for corruption, by asking candidates for donations and various forms of materials and services so that candidates have high costs in the regional election process. This research uses a cultural perspective in analyzing the phenomenon of corruption. The aim of this research is to explain how the behavior of the Riau people in the regional elections is related to the corrupt behavior of regional heads. Using qualitative methods, data collection techniques through in-depth interviews, and informal selection through purposive sampling, research findings were obtained that in the regional election process for the Governor of Riau, there was behavior of the community, figures and elites who tended to be transactional by trying to ask for various kinds of rewards such as money, goods, services. and facilities for candidates in the regional election process. Such behavior is common in Riau and even tends to be "excessive" so that this has an impact on social burdens and high levels of political funding. This then has implications for the tendency of corruptive behavior of regional heads as shown by the case of the three accused governors of Riau. This research concludes that there is a relationship between the behavior of the community and elites who often ask for money, goods, services, assistance and facilities from regional head candidates or regional heads with the high level of corrupt behavior of regional heads in Riau.
Rational Community Boycott in Response to the Failure of Tourism Policy’s Interpretive Effects: An Analysis of the Collapse of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) in Lima Puluh Kota, Indonesia Fitria Deswika; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Journal of Social and Policy Issues Volume 6, No. 3 (2026): July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v6i4.747

Abstract

This study aims to explain why 29 Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) in Lima Puluh Kota Regency, Indonesia, have become inactive despite tourist arrivals reaching a post-pandemic peak of 749,139 visitors in 2022—a paradox that cannot be adequately explained by the human resource capacity deficit framework commonly employed in the literature. Employing a qualitative approach with a most-different comparative case study design, the research compares Lembah Harau, where Pokdarwis is inactive, and Kapalo Banda Taram, where community-based tourism management remains active. Data were collected through in-depth interviews with twelve key informants, field observations, and policy document analysis. The data were analysed using Miles and Huberman's interactive model, integrating Campbell's (2012) Policy Feedback Theory and Olson's (1965) Collective Action Theory. The findings reveal that the collapse of Pokdarwis in Harau resulted from systemic failures across three dimensions of interpretive effects: exploitative administrative design, the erosion of psychological proximity due to centralised governance, and the formation of negative interpretive meanings regarding state intervention. In contrast, these three dimensions operated positively in Taram, enabling Pokdarwis to remain active without direct intervention from the tourism agency. The study concludes that community non-participation constitutes a rational boycott—a deliberate and calculated collective response to policy failure rather than an expression of apathy. These findings extend the applicability of Policy Feedback Theory to community mobilisation in the context of tourism governance in developing countries.
Co-Authors Adi Putri, Indah Afriyanni Alamsah D, Nandang Aldhy Darza Yustika Alfarez, Muhammad Alfihad, Muhammad Yafid Alika, Yulvia Alwi Saputra Andri Rusta Asrinaldi Asrinaldi Azhari M. Hadi Putra Billy Febrima Hidayat Caroline Paskarina Dewi Anggraini Dino, Muhammad Divina Amelia Syafitri Dwi Fazira Adinda Fadlal, M. Jovan Fitria Deswika Ghassani, Difa IRAWATI, IRAWATI Kharisma Putri, Alvinia Kurnia Aznar Putra M. Afif Wardana Melani Tanjung Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Sheif Al Islam Nandang Alamsah D Nandang Alamsah D Nilma Suryani Putra, Kurnia Aznar Putra, Nandito Putri, Indah Adi Riko Riyanda Rizki Afri Mulia Saputra, Alwi Suryaningsih Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Wumbu, Yoana Lestonac Elita Yoana Lestonac Elita Wumbu Yulvia Alika Yustika, Aldhy Darza Yuza Rahma Tullah Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil Zulfadli Zulfadli