Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Jurnal Hukum Prasada Menara Ilmu JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Social Service and Research Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Qawwam Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wahana Bina Pemerintahan Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Suara Politik
Doni Hendrik
Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
The development of Indonesian mass media: An analysis of political power and its influence on democracy: Perkembangan media massa Indonesia: Analisis kekuatan politik dan pengaruhnya terhadap demokrasi Sakina, Indah; Hendrik, Doni
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v11i1.66957

Abstract

This study aims to analyze the development of mass media in Indonesia after the 1998 Reform, focusing on its relationship with political power and its impact on democracy. Using a descriptive qualitative method, the study analyzes documents, literature, and relevant news archives to understand the dynamics of media in the context of politics and democracy. Data was collected through literature review and content analysis of mass media that have evolved since the Reform era. The results show that mass media plays a crucial role in shaping public opinion, influencing political policies, and strengthening democracy in Indonesia. Since the Reform era, media has undergone significant transformation, becoming freer and more diverse, as well as serving as a channel for social control over power. However, several challenges remain, such as dependence on political interests and media owners, which affect the independence of news reporting. Additionally, rapid digital disruption and the spread of hoaxes further degrade the quality of information received by the public, lowering trust in the media. Other findings indicate that, despite efforts to maintain its role in democracy, professionalism and journalistic ethics are often neglected in an attempt to meet market demands and political interests. This study concludes that mass media must continue to maintain independence, enhance professionalism, and adhere to journalistic ethics to strengthen democracy in Indonesia, while addressing the challenges in the increasingly complex digital and political era.
PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DI KECAMATAN PADANG SELATAN PADA PILKADA 2024 Putra, Nandito; Hendrik, Doni
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu elemen utama demokrasi yang memberikan kedaulatan rakyat adalah partisipasi politik. Di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi wujud utama partisipasi politik yang dipengaruhi oleh bermacam faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor ekonomi terhadap partisipasi politik dan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Padang Selatan pada Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 140 sampel yang tersebar di 14 kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden (52,9%) menganggap politik uang sangat mempengaruhi keputusan memilih. Selain itu, 58,6% responden menyatakan kesediaan menerima uang dari calon kepala daerah. Meskipun sebagian besar responden tidak bergantung pada bantuan sosial, 41,7% merasa takut kehilangan bantuan jika tidak memilih calon tertentu. Hasil ini menunjukkan bahwa politik uang dan ketergantungan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih, dengan pengaruh yang paling signifikan pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Peran Media Sosial Sebagai Wadah Partisipasi Politik Masa Kini di Kalangan Generasi Z (Studi Kasus : Akun Media Sosial PUSPENPOL) Wumbu, Yoana Lestonac Elita; Putri, Indah Adi; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6115

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang masif telah merevolusi cara masyarakat, terutama Generasi Z, memahami dan berpartisipasi dalam proses politik. Generasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform media sosial. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat Informasi Politik (Puspenpol). Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, dan triangulasi ahli. Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif menarik perhatian dan mendorong partisipasi politik digital di kalangan Generasi Z, seperti berkomentar, bereaksi, dan membagikan konten. Meskipun sebagian besar partisipasi masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya berubah menjadi tindakan politik yang substansial, akun tersebut berhasil membuka saluran dialog baru antara negara dan warga muda. Studi ini menegaskan pentingnya mengoptimalkan media sosial institusional sebagai alat strategis untuk meningkatkan literasi politik, memperluas jangkauan informasi, dan memperkuat peran pemuda dalam demokrasi digital saat ini.
Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Alika, Yulvia; Rika Valentina, Tengku; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2279

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.
Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau Hendrik, Doni; Rahmatunnisa, Mudiyati; Paskarina, Caroline; Alamsah D, Nandang
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i2.639

Abstract

Riau Province is a region that has a high level of corruption among regional heads in Indonesia. Apart from the high level of corruption, community behavior also shows a tendency towards transactional behavior by asking for rewards, assistance and souvenirs from candidates in the regional election process. Likewise, elites and society seem to be breeding grounds for corruption, by asking candidates for donations and various forms of materials and services so that candidates have high costs in the regional election process. This research uses a cultural perspective in analyzing the phenomenon of corruption. The aim of this research is to explain how the behavior of the Riau people in the regional elections is related to the corrupt behavior of regional heads. Using qualitative methods, data collection techniques through in-depth interviews, and informal selection through purposive sampling, research findings were obtained that in the regional election process for the Governor of Riau, there was behavior of the community, figures and elites who tended to be transactional by trying to ask for various kinds of rewards such as money, goods, services. and facilities for candidates in the regional election process. Such behavior is common in Riau and even tends to be "excessive" so that this has an impact on social burdens and high levels of political funding. This then has implications for the tendency of corruptive behavior of regional heads as shown by the case of the three accused governors of Riau. This research concludes that there is a relationship between the behavior of the community and elites who often ask for money, goods, services, assistance and facilities from regional head candidates or regional heads with the high level of corrupt behavior of regional heads in Riau.
Bureaucratic Politicization in the Process of Changing Bureaucratic Positions After the Vacancy of the Deputy Regent of Dharmasraya Regency in 2022 Alika, Yulvia; Valentina, Tengku Rika; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/0dbm5230

Abstract

Bureaucratic politicization refers to introducing bureaucratic reform in the management of regional government. The regional head and deputy regional head posts are political roles that oversee administrative positions within a region, so political influence is inherently intertwined with the bureaucracy. Dharmasraya Regency exhibits signs of bureaucratic politics, as seen by a vacancy in the position of deputy regent. This vacancy has resulted in numerous examples of non-job ASN inside the government of Dharmasraya Regency. This thesis seeks to analyze the political dynamics involved in the transition of bureaucratic positions in Dharmasraya Regency, particularly after the vacancy of the deputy regent position. This study employs a qualitative research methodology utilizing a case study approach. This thesis uses the theory of bureaucratic politicization pioneered by Barbara Geddes. The findings of this study suggest that there are indicators of the techniques employed by the regent in his role as PPK to determine bureaucratic positions. The regent also has a vested interest in the bureaucracy, as he desires a loyal and efficient bureaucratic system to ensure continued control until the end of his term. The regent's politicization of the bureaucracy is seen in the ambiguous enforcement of heavy sanctions against ASN.
PENGARUH SIKAP PERMISIF TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA PADANG PADA PILKADA 2024 Putra, Nandito; Hendrik, Doni
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v7i1.337

Abstract

Dalam sistem demokrasi, perilaku memilih idealnya didasarkan pada pertimbangan rasional seperti visi, misi, dan rekam jejak para calon kandidat. Namun, realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan politik masyarakat masih kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional, salah satunya adalah praktik politik uang. Kenyataan ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran politik masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan yang mendalam, seperti tekanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, hingga budaya politik yang sudah terbentuk sejak lama di kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap permisif masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Padang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan lebih dari 1.400 responden yang disurvei melalui penyebaran kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 61,6% responden mengaku terpengaruh oleh politik uang dalam menentukan pilihan, sedangkan 38,4% menyatakan tidak terpengaruh. Selain itu, 43,8% responden mengakui pernah menerima uang atau barang seperti sembako dari pasangan calon atau tim sukses, menunjukkan masih kuatnya budaya permisif di tengah masyarakat. Faktor dominan yang memengaruhi sikap tersebut meliputi kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya literasi politik, dan lemahnya penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan yang serius dalam demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, antara lain dengan memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu, dan menegakkan hukum secara tegas guna memutus siklus politik uang yang terus berulang.
SYNERGY BETWEEN CLIMATE POLICY AND THE LOCAL ECONOMY: THE ROLE OF RESILIENCE TO HYDROMETEOROLOGICAL DISASTERS IN THE CITY OF SUNGAI PENUH Kharisma Putri, Alvinia; Adi Putri, Indah; Hendrik, Doni
Qawwam : The Leader's Writing Vol. 6 No. 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/qawwam.v6i2.517

Abstract

Climate change has increased the frequency and intensity of hydrometeorological disasters in various regions of Indonesia, including Sungai Penuh City, Jambi Province. This city faces a high risk of flooding, landslides, and changes in rainfall patterns that directly impact the local economy, particularly agriculture and trade. This study aims to analyze the synergy between climate policy and local economic development through strengthening resilience to hydrometeorological disasters. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis based on literature studies and secondary data. The results of the study show that the success of climate policy is highly dependent on cross-sector collaboration between local governments, businesses, and communities. Disaster resilience plays an important role as a link between climate adaptation and local economic stability. The main recommendation of this study is the need to integrate climate policy into regional development plans by strengthening early warning systems, adaptive spatial planning, and community-based green economy.
Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Yulvia Alika; Tengku Rika Valentina; Doni Hendrik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2279

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.
Analisis Krisis Demokrasi: Studi Kasus Malpraktek Pemilu di Belarus, Myanmar dan Ukraina Pada Tahun 2019 dan 2020 Ghassani, Difa; Hendrik, Doni
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i2.6509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam praktik demokrasi di Belarus, Myanmar, dan Ukraina melalui studi kasus pemilu yang berlangsung pada tahun 2019 dan 2020. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam pemilu di ketiga negara, termasuk manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, kekerasan terhadap oposisi, serta ketidaksetaraan dalam akses media. Metode analisis konten dan tematik digunakan untuk menggali pola-pola yang muncul dari pelaksanaan pemilu di masing-masing negara dan perbandingan antara satu negara dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga integritas pemilu dan kebebasan media, respons internasional terhadap permasalahan ini bervariasi, dengan Belarus dan Myanmar mendapatkan kecaman internasional, sementara Ukraina meskipun mendapatkan kritik terhadap manipulasi media, tetap dipandang lebih bebas dalam hal proses pemilu. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika demokrasi di negara-negara dengan latar belakang politik yang berbeda serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai pemilu yang adil dan bebas.
Co-Authors Adi Putri, Indah Alamsah D, Nandang Alfihad, Muhammad Yafid Alika, Yulvia Asrinaldi Asrinaldi Azhari M. Hadi Putra Caroline Paskarina Dino, Muhammad Divina Amelia Syafitri Ghassani, Difa Irawati Irawati Kharisma Putri, Alvinia Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Sheif Al Islam Mulia, Rizki Afri Nandang Alamsah D Nilma Suryani Putra, Kurnia Aznar Putra, Nandito Putri, Indah Adi Ramadhan, Muhammad Dzaky Riko Riyanda, Riko Sakina, Indah Saputra, Alwi Tengku Rika Valentina Wumbu, Yoana Lestonac Elita Yulvia Alika Yustika, Aldhy Darza Zetra, Aidinil