Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.301
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) JUSTITIA JURNAL HUKUM Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Bina Mulia Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum al-Afkar, Journal For Islamic Studies Varia Justicia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Cepalo KRTHA BHAYANGKARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal An-Nufus Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan
Sarip Sarip
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Bina Mulia Hukum

 1 
POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sarip, Sarip
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.207

Abstract

ABSTRAKPenelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan buktinyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi.ABSTRACTResearch on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.Keywords: law; politics; politicization; village.
POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sarip Sarip
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bangunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan bukti nyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum. Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi. ABSTRACT Research on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law. Keywords: law; politics; politicization; village.
POLITIK HUKUM SURAT PERNYATAAN DILARANG MENIKAH BAGI ANAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Elya Kusuma Dewi; Sarip Sarip; Multahibun Multahibun
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.294

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatanya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini. Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum. ABSTRACT This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like the government's anxiety in seeing the world of education, the birth of the Constitutional Court decision was greeted by the birth of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the minimum age limit for marriage are not laws that are coercive, pervasive as a form of anti-education and child protection in Indonesia. If someone seems to disagree with the prohibition rules for marriage at the junior high school level, they have the same goal, namely to anticipate early marriage. Keywords: marriage; politics of law; regulation.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Absori Absori Adiantika, Hanif Nurcholish Aidul Fitriciada Azhari Ali Romdoni Althea Tahaanii Sutriana Annisa Rengganis Aulyah, Feny Azis, Muhammad Abdul Bambang Irawan Darajati Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diana Fitriana Diding Rahmat Doni Nugroho Elya Kusuma Dewi Fadhli, Harun Fahmi Fajar Mustopa Fahmi Fajar Mustopa Fatin Hamamah, Fatin Feny Auliyah Feny Aulyah Fitriana, Diana Hanif Nurcholis Adiantika Hanif Nurcholish Adiantika Harun Fadhli Harun Fadhli Harun Harun Heri - Suhardi Heri - Suhardi Ikhsan Bayanulloh Jeane Neltje Jeane Neltje Khudzaifah Dimyati Mitha Masitoh Muaz, Abdul Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mukhlishin Mukhlishin Multahibun, Multahibun Mulyadi Mulyadi Nur Rahman Nur Rahman, Nur Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Rohadi Siswoyo Siswoyo Siswoyo Siswoyo Sudarto Sudarto Sujono Sujono Syarifuddin Syarifuddin Syarifudin, Aip Urip Giyono Wahid, Abdul