Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.018

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Proceeding International Seminar of Islamic Studies Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Konstitusi Hang Tuah Law Journal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Community Service Implementation Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum J-CEKI

Tongat Tongat

Universitas Muhammadiyah Malang

Author-ID : 2809757

Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Interseksi Hak Asasi Manusia dan Sharī'ah di Indonesia Syamsul Arifin; Nafik Muthohirin; Tongat Tongat; Wahyudi Wahyudi
Islamica: Jurnal Studi Keislaman Vol. 12 No. 2 (2018): Maret
Publisher : Postgraduate Studies of Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

This article attempts to uncover the point of encounter of human rights and sharī'ah in Indonesia which often contradict with each other in light of differences in its development base, both as a concept and, furthermore, as an instrument, which ultimately leads to the human dimension. The basis of the development in question is that human rights derived from human rationality, while sharī'ah comes from revelation. Therefore, this article seeks to explore the compatibility between the two. Human rights and sharī'ah always have a point of encounter because in principle they are both fighting for humanity. The intersection between the two is often the case--and it becomes common because the basis for the development of the law originates from different sources. Human rights comes from human rationality, while sharī'ah departs from Allah's revelation. Thus, it is only natural that various debates arise as in general a discourse of knowledge. It's just that it needs to be understood that the conflict and tension that arise, should not lead to violence. On the one hand, Muslim groups who reject the principles of human rights are undoubtedly existent. However, on the other hand, many Muslims also graciously accept human rights. Accommodative people hold the view that they have a common vision of justice, peace, equality, and tolerance. Human rights need not be viewed as contradictory to Islam, in part because many Muslim-majority countries recognize and ratify human rights instruments issued by the United Nations.

PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA DAN MAKNA FILOSOFISNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Tongat Tongat
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract In more than three decades of government—especially in the era of New Order—Pancasila more "identical" with power. The interpretation and meaning of Pancasila more monopolized authority. Mean to be so symbolic. Pancasila was given more "quality" as symbols of ideological-normative that essentially away from substantial meaning. Pancasila stuck in a world that is not honest and not authentic. Therefore, once the New Order collapsed, the community is reluctant, even shy away from speaking the Pancasila in public spaces. Reluctance and public anxiety to Pancasila actually pretty alarming in the context of national and state life. Therefore, implementing it in an honest—included in the national criminal law reform—is a necessity. Key words : Pancasila, philosophy groundslag, penal reform Abstrak Dalam dua orde pemerintahan di Indonesia—khususnya pada era orde baru—Pancasila lebih ”diidentikkan” dengan kekuasaan. Penafsiran dan pemaknaannya lebih dimonopoli penguasa. Maknanya menjadi demikian simbolik. Ia lebih diberi ”bobot” sebagai simbol-simbol idiologis-normatif yang—sejatinya—menjauhkan dari makna substansialnya. Pancasila terpasung dalam dunia yang tidak jujur dan tidak otentik. Karenanya, begitu ketika Orde Baru runtuh, masyarakat enggan, bahkan menghindar untuk berbicara Pancasila di ruang publik. Keengganan dan kegamangan publik terhadap Pancasila sesungguhnya cukup mengkhawatirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, implementasinya secara jujur—termasuk dalam pembaharuan hukum pidana nasional—menjadi keniscayaan. Kata Kunci : Pancasila, dasar falsafah negara, pembaharuan hukum pidana

DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF Tongat Tongat
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal actPenelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal

RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEK KEBIJAKAN IDEALNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Tongat Tongat
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Crime prevention through the means of criminal law with the conventional characteristics expensive, unjust, immoral and failure continues to be a central issue of criminal law. Criminal law is also constantly criticized for its negative impacts such as stigmatization, dehumanization and prisonization which tend to be crimi:10genic. State's failure to meet "promise" to protect citizens from crime continues to be a global issue roll away. The central role of the state, monopolistic in the crime prevention is also constantly harassed. State "required" divide the role in the prevention of crime proportionally with the community. Restorative justice which carries the '!balance of role idea in the prevention of crime be interesting issue that deserves appreciate academically.

Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Isdian Anggraeny; Tongat; Fedika Lutfia; Adevia Ratna; Tivania Rachmaudina
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2021): April
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v3i3.731

Seringkali bisnis yang telah didasari oleh Kontrak Bisnis menimbulkan sengketa oleh para pihak. Sengketa hukum bisnis tidak hanya mencakup sengketa keperdataan namun dapat beralih pada hukum pidana. Hal ini pula yang dikeluhkan dan dialami oleh beberapa Pengusaha yang tergabung dalam Rumah Pengusaha Malang Raya (RPMR). Oleh karena itu, sangatlah penting masyarakat yang bergelut di dunia bisnis memahami konsep hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa hukum kontrak bisnis. Metode yang dilakukan oleh Tim Pengabdi yaitu: 1) pengidentidfikasian permasalahan anggota RPMR terkait sengketa bisnis, 2) Penyuluhan Hukum yang dilakukan dengan tatap muka dan melalui siaran radio; 3) Pendampingan Hukum dengan cara membuka posko konsultasi hukum dan kunjungan langsung ke beberapa anggota UMKM; dan 4) evaluasi Kegiatan Pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan keilmuwan dan keterampilan dari para peserta dalam menganalisis permasalahan sengketa kontrak bisnis, menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi, dan menghadapi dan/atau mencegah perbuatan/hal-hal yang memiliki potensi menimbulkan sengketa bisnis.

URGENSI PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KONTRAK OLEH PELAKU BISNIS DALAM MENGKONTRUKSI HUBUNGAN BISNIS Isdian Anggraeny; Tongat Tongat; Wardah Dinnar Rahmadanti
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACT Hypothetically-theoretical, almost certainly, without adequate understanding of the business relations agreement will not go well. So, every business person must understand the agreement. Departing from such needs, this article presents two fundamental issues as a material discussion. First, What are the elements that business people must consider in the preparation phase of the business contract? Secondly, What is the urgency of implementing a contract planning preparation phase by business people? Through normative and juridical studies, the explanation is obtained as follows. Business contracts are conducted through the following phases: Pre-contracted stages, contractual stages, and post-contractual phases. As an effort to make an ideal, systematic, and safe contract for the parties, it is necessary to maturation in the preparation phase of the contract drafting. The Implementation of the preparation phase of the business contract is very important so that the contract can be held accountable legally and can be understood by the parties.Keywords: Contract planning, business people, business relationships ABSTRAK Secara hipotetis-teoretis, hampir dapat dipastikan, tanpa ada pemahaman yang memadai tentang perjanjian hubungan bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Sebegitu urgennya, maka setiap pelaku bisnis harus memahami tentang perjanjian. Berangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalah pokok sebagai bahan pembahasan. Pertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh Pelaku Bisnis dalam tahapan persiapan kontrak bisnis? Kedua, apa urgensi pelaksanaan tahapan persiapan perancangan kontrak oleh Pelaku Bisnis? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh paparan penjelasan seperti berikut. Kontrak bisnis dilakukan melalui tahapan seperti berikut: tahapan pra kontratual, tahap kontraktual, dan tahap pasca-kontraktual. Sebagai upaya membuat kontrak yang ideal, sistematis, dan aman bagi para pihak maka perlu pematangan dalam tahap persiapan penyusunan kontrak. Pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan Kontrak bisnis sangat penting agar kontrak yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipahami oleh para pihak.Kata kunci : perancangan kontrak, pelaku bisnis, hubungan bisnis

FORMATION AND DEVELOPMENT OF MYTHICO-PHILOSOPHY THINKING (TASAWUF FALSAFI) Tongat Tongat
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 2 (January 2021)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.181 KB)

Sufism is purifying the heart from dealing with other beings, abandoning natural qualities, suppressing human qualities, avoiding physical temptations, taking on various spiritual qualities, reminding oneself of the natural sciences, truly believing in God and following the prophetic law. Muhammad, PBUH. Meanwhile, Al-Qusyairi stated that Sufism is taking the essence and giving up everything that creatures have.Al Kattani said that Sufism is morals, that is, leaving bad things behind and being decorated with the main things. Sufism emphasizes the state of mind and soul as well as outward behavior in worshiping submission to Allah Almighty. Other understandings of Sufism seem to seek knowledge of reality, enlightenment, or gnosis (ma'rifat). Meanwhile, the way to reach ma'rifat to Allah SWT. in Sufism it is called tarekat which means the way to Allah SWT. Meanwhile, people who take the tarekat to reach Allah SWT. called salik and likened to a traveler. Therefore, the tarekat is an integral part of Sufism activities that develops a distinctive educational system in which inner issues are the most dominant activity. In subsequent developments, the word Sufism can also be interpreted specifically as a spiritual path (tarekat). This is essentially a practical method of guiding a person in a particular way of thinking, feeling and acting.Then came a Sufi figure named Al-Ghazali, he saw the conflict wanted to immediately reduce the conflict. Al-Ghazali only fully accepts Sufism based on the Koran and hadith and aims at a simple life, purification of the soul and moral cultivation. On the other hand, he gave sharp criticism to philosophers, such as the Mu'tazilah and Batiniyah. And finally Al-Ghazali succeeded in introducing the principles of moderate Sufism. So that in this century philosophical Sufism began to sink. The history of the development of philosophical Sufism reappeared in the 6th century Hijriyah. Keyword: Development, Thought, Philosopy

TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMAKAI JASA PROSTITUSI (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius) Tongat Tongat
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKCarut marut penegakan hukum prostitusi hingga kini belum berakhir. Akar persoalannya ditengarai belum adanya pengaturan yang memadai tentang prostitusi itu sendiri. Karena itu, pada tahapan penegakan hukum in concreto, aparat hukum harus berjuang keras melakukan penafsiran hukum setiap ada laporan tentang prostitusi. Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua permasalahan terkait prostitusi ini. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi menurut hukum pidana yang berlaku (eksisting) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi? Melalui kajian secara yuridis-normatif diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, dalam hukum positif yang berlaku hingga kini belum dikonstruksi tentang perbuatan prostitusi sebagai crime. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang tindak pidana prostitusi.Kata kunci : tanggungjawab pidana, pemakai jasa, prostitusi

Death penalty in Indonesia: between criminal law and Islamic law perspectives Tongat, Tongat
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 1 (2024): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i1.32335

This study seeks to discuss the implication of the regulation of the death penalty following the promulgation of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code which has changed the standing of the death penalty from basic punishment to special punishment seen from the perspectives of positive law and Islamic law. This study employed socio-legal methods, presenting two primary issues of the reconstruction of the regulation concerning the death penalty in Indonesia and how Islamic law reinforces the reconstruction of the regulation of the death penalty in Indonesia. This study has brought to the following two conclusions: notwithstanding its application of the death penalty in the country, Indonesia is attempting to restrict its application. The reformed Criminal Law, particularly after the promulgation of Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Law, adjourns the death penalty, while the defendant on a death row is given a chance to fix his/her attitude for a particular period (10 years). When the defendant demonstrates a good attitude within this time frame, the imposed death penalty is superseded by imprisonment. This policy is intended to serve as the last resort when the defendant cannot be corrected and as the middle way of balancing between the pros and cons of the death penalty in Indonesia. Moreover, Islamic values as the source of law are also behind these pros and cons, reinforcing the existence of the death penalty in Indonesia, considering that the death penalty from the Islamic view remains recognized as one of the applicable punishment practices.

Considerations of the Public Prosecutor in Filing Charges and Demands for the Defendant in Sexual Violence Cases against Individuals with Intellectual Disabilities Salsabila, Feliza; Tongat, Tongat; Fajrin, Yaris Adhial
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i2.28549

In handling cases of sexual violence experienced by persons with intellectual disabilities, the Public Prosecutor must have great skills in understanding the laws and regulations that will be used in drafting charges in court. The purpose of this study is to examine the consideration of the Public Prosecutor in filing charges and charges in case number PDM– 020/Eku.2/BTM/01/2022. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that First, the Public Prosecutor uses/determines the charges against the maker/sexual violence for persons with intellectual disabilities in case Number: PDM– 020/Eku.2/BTM/01/2022, based on objective factors and subjective factors. Objective factors refer to factors that relate to the rules of laws and regulations. Subjective factors are factors that are related or related to the perpetrator and criminal responsibility which he has carried out. Criminal liability. Second, the Public Prosecutor's claim in case Number PDM– 020/Eku.2/BTM/01/2022 is in accordance with the principle of legal certainty. However, the legal certainty provided by the Public Prosecutor does not necessarily provide benefits for victims with intellectual disabilities.

Co-Authors Adevia Ratna Ahmad Nur Fuad Ainun Wulandari Amiruddin Siahaan Aunuh, Nu'man Dafa Darmawan Fajrin, Yaris Adhial Fedika Lutfia Fitria Esfandiari Fitria Wildasari Hasnan Bachtiar Ika Saputri Isdian Anggraeny Izziyana, Wafda Vivid Nafik Muthohirin Nugrono, Bastianto Nur Nasution , Wahyuddin Nurainun Hasibuan Nursyah, Yufani Julia Nursyah Ratri Novita Erdianti Retno Meilani Risma Elvariani Said Noor Prasetyo Salsabila, Feliza Sholahuddin Al-Fatih Syamsul Arifin Thahir, Putri Shafarina Tivania Rachmaudina Umar Muhtar Seregar Wahyudi Wardah Dinnar Rahmadanti Wibowo, Supolo Satyo Widharu, Shasa Suta

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search